“Kalau melihat masa jabatan KH Ma’ruf saat ini sudah berjalan 4,5 tahun. Tapi sekali lagi itu semua tergantung aspirasi daerah, bisa saja non aktif sebagai ketua hingga nanti dipertangungjawabkan di Munas”

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidowi tidak menampik adanya desakan sejumlah daerah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MUI di Nusa Tenggara Barat, untuk meminta Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mundur dari jabatannya pascadilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

“Memang ada desakan agar KH Ma’ruf Amin mundur setelah dilantik sebagai Wapres, tapi kembali lagi itu tergantung kehendak daerah,” ujarnya di sela-sela pembukaan Konfrensi Internasional Pariwisata Halal dan Rakersnas MUI di Mataram, Kamis malam (10/10) 2019.

Ia menjelaskan, bila merujuk periodesasi masa jabatan, KH Ma’ruf Amin baru bisa meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada 2020, namun karena KH Ma’ruf Amin dilantik sebagai Wakil Presiden maka otomatis jabatan KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI bisa langsung mundur.

“Kalau mengikui aturan organisasi bisa selesai pada saat pelantikan. Nanti bisa saja tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau seperti apa. Tapi kembali lagi semua itu tergantung perkembangan di daerah karena intinya MUI itu musyawarah mufakat,” jelas Masduki Baidowi.

Menurut Masduki, di dalam Rakesnas di NTB tidak ada agenda pembahasan pergantian posisi Ketua MUI.

Sebab, forum tertinggi membahas pergantian posisi Ketua Umum ada di Musyawarah Nasional. Sementara Rakernas sebagai forum di bawah Munas sifatnya akan membahas program-program kerja MUI kedepan.

“Di dalam agenda MUI Pusat tidak di agendakan itu, tapi sebagai forum yang posisi dan eksistensinya berada di bawah Munas bisa saja itu dibahas. Namun kembali lagi itu semua sangat tergantung dinamika daerah sepeti apa apakah ada usulan dari daerah dan bagaimana baiknya kita musyawarahkan,” ucapnya.

Masduki menegaskan persoalan pergantian posisi Ketua Umum MUI tergantung dinamika yang terjadi di daerah. Karena kalau mengikuti aturan Munas baru akan dilaksanakan antara bulan Agustus atau Oktober 2020.

“Kalau melihat masa jabatan KH Ma’ruf saat ini sudah berjalan 4,5 tahun. Tapi sekali lagi itu semua tergantung aspirasi daerah, bisa saja non aktif sebagai ketua hingga nanti dipertangungjawabkan di Munas,” katanya.

AYA

Seluruh perangkat infrastruktur untuk terus memajukan wisata halal di NTB ini, Salah satunya adalah Bank NTB Syari’ah

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah andalan Indonesia untuk pengembangan wisata halal dunia.

Daerah yang memiliki Gunung Rinjani dan Tambora ini juga dikenal jago dalam hal pengembangan muslim friendly tourism.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya di hadapan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat The International Halal Tourism Conference, di Hotel Golden Palace,  Kota Mataram, Kamis (10/10) 2019 malam.

Menpar menuturkan, sebelum ditetapkan sebagai destinasi wisata halal, pembangunan wisata di NTB berjalan lamban. Termasuk, jumlah wisatawannya juga masih sekitar satu juta orang.

Namun, setelah memenangkan penghargaan sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia dan Destinasi Honeymoon terbaik dunia, pariwisata NTB mengalami peningkatan yang signifikan.

Bahkan pada tahun 2016 lalu, Indonesia meraih 12 dari 16 penghargaan di bidang pariwisata pada ajang World Halal Travel Awards di Unites Arab Emirates. Dan Lombok-NTB mendapatkan paling banyak penghargaan.

“Lombok menerima paling banyak penghargaan. Lombok menerima tiga penghargaan, yaitu World Best Halal Beach Resort, World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Travel Website,” katanya di hadapan ratusan peserta konferensi yang dibuka Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.

Selain itu lanjutnya, tahun 2019 ini, NTB dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia, versi Indonesia Muslim Travel Index.

Ini menunjukkan NTB memang jago dalam hal wisata halal. Selain itu, NTB mengalami lompatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB.

“Sebelumnya hanya tumbuh dua persen. Begitu dapat the world best halal award, Ia melompat tajam, 32 persen. Domestic touristnya juga melompat tajam, 47 persen.”

Ia juga menjelaskan jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang ke NTB ditargetkan 4,5 juta orang.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan komitmennya untuk terus mengembangkan wisata halal di NTB. Apalagi NTB memiliki eksotisme dan aura yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, bahkan dunia.

“Banyak wisatawan yang kami temui, dari Australia, dari Korea mengatakan ketika datang ke Lombok, mereka merasakan aura yang berbeda. Banyak hal yang lebih indah. Lebih utama, eksotisme Lombok ini memang luar biasa,” jelasnya disambut tepuk tangan para peserta konferensi.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur itu, juga menjelaskan Islam sangat compatible dengan wisata. Apalagi wisata halal yang saat ini menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat dunia.

Orang nomor satu di NTB itu juga mengungkapkan seluruh perangkat infrastruktur untuk terus memajukan wisata halal di NTB ini. Salah satunya adalah Bank NTB Syari’ah.

Dulu tuturnya, banyak yang meminta agar Bank NTB itu tidak menjadi Bank Syariah. Atau setidaknya ditunda dulu. Sebab bisa mengancam keberagaman yang ada di NTB. Namun, yang terjadi saat ini adalah sebaliknya.

Kinerja seluruh karyawan, termasuk yang beragama Hindu, Kristen dan lainnya mengalami peningkatan. Menurut Gubernur, hal ini memperlihatkan aspek yang menakjubkan dari transformasi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah.

Transformasi ini, menurutnya telah membuat kinerja seluruh pegawainya membaik.

Karena itu, Gubernur mengajak semua pihak, termasuk MUI, untuk terus memajukan wisata halal di NTB. Ia berharap ke depan akan ada direct flight dari berbagai negara untuk mengakselerasi pembangunan wisata di NTB

AYA

Gubernur NTB  Zulkieflimansyah menjadi salah satu kepala daerah yang menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi dengan masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Facebook Indonesia melaksanakan literasi digital melalui event Facebook Laju Digital.

Event ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital kepada pemerintahan di NTB, pelaku UMKM, hingga beberapa komunitas yang menggunakan Facebook sebagai salah satu media untuk menyebarkan informasi.

Event ini dikampanyekan oleh Facebook di 17 Provinsi di Indonesia. Provinsi NTB memiliki kesempatan menjadi provinsi ke 16 yang dikunjungi oleh Tim Facebook Indonesia.

Kampanye Laju Digital diisi dengan seminar dan pelatihan terkait media sosial yang dilaksanakan di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis (10/10/2019).

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos., MM dalam kesempatan itu menjelaskan Facebook merupakan salah satu media sosial yang memiliki dampak luar biasa bagi pemerintah.

Ia mengatakan tidak banyak pemimpin di Indonesia atau kepala daerah yang aktif menggunakan media sosial agar lebih dekat dengan masyarakat, padahal media sosial bisa menjadi media untuk mendengar langsung aspirasi masyarakatnya.

Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menjadi salah satu kepala daerah yang menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi dengan masyarakat NTB.

“Kami telah membuktikan dari media sosial Gubernur NTB, sampai saat ini kita mendapatkan banyak masukan dan kritik yang di dalamnya memberikan arah dan saran. Kita mendengar dan melihat aspirasi masyarakat dari dekat,” ungkap Karo Humas yang kerap disapa Bang Najam tersebut.

Pada kesempatan ini pula, Bang Najam menjelaskan terkait enam misi dari NTB Gemilang, salah satunya yaitu NTB Aman dan Berkah. NTB Aman dan Berkah sangat dibutuhkan bagi masyarakat NTB khususnya dalam bermedia sosial.

“Jika kita ingin aman, maka amankan mulai dari jari-jari kita, pikiran kita, dan niat kita. Sehingga kita menjadi orang yang menyebarkan hal-hal yang positif bagi lingkungan dan semesta,” tutup Bang Najam.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kebijakan Publik Facebook di Indonesia, Ruben Hattari menjelaskan Facebook memberikan pelatihan kepada pemerintah, komunitas, LSM dan organisasi tentang bagaimana menggunakan sosial media untuk menyampaikan pesan-pesan positif.

“Sejak tahun 2016, Facebook telah melakukan literasi digital kepada lebih dari 30.000 siswa, orang tua dan guru untuk melatih kemampuan berpikir secara kritis dalam menggunakan media social,” katanya.

Ruben juga mengatakan, suksesnya kegiatan ini merupakan buah dari dukungan berbagai pihak dan berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB untuk sukses meraih era digital.

AYA/HmsNTB

“Dulu saya pernah dapat cerita  kalau biaya operasi pasang ring jantung itu bisa sampai 80 juta. Alhamdulillah  di rumah sakit dapat informasi ternyata bisa gratis pakai JKN-KIS”

lombokjournal.com  —

SELONG   ;   Maemunah (55), warga asal Kalijaga Kecamatan Aikmel ini sangat merasakan manfaat yang besar dari program JKN-KIS.

Pagi itu Selasa, (12/02) Maemunah ditemui oleh tim jamkesnews di kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong untuk mengurus keperluan ibunya yang melakukan operasi pemasangan ring pada jantung di RSUD Kota Mataram.

Ibu dua orang anak ini menceritakan,  ibunya memang sudah lama menderita penyakit jantung koroner. Dia ingat,  gejala awal yang dirasakan ibunya adalah nyeri dada, sesak napas, mudah lelah disertai mual, dan sering keringat dingin.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, akhirnya sang ibu diindikasikan untuk menjalani operasi pemasangan ring jantung.

Prosedur pemasangan ring jantung ini berfungsi untuk membantu melebarkan pembuluh darah yang tersumbat akibat lemak yang menumpuk. Sehingga aliran darah ke jantung menjadi lebih lancar dan akan menurunkan resiko serangan jantung.

Maemunah awalnya sangat mengkhawatirkan biaya yang dikeluarkan pasti akan besar. Walaupun dia sudah mempersiapkan uang dalam jumlah tertentu, dia merasa tidak akan cukup untuk biaya perawatan dan pembelian obat.

“Dulu saya pernah dapat cerita dari orang-orang kalau biaya operasi pasang ring itu bisa sampai 80 juta. Saya sama suami sudah menyiapkan biayanya, tapi saya pikir itu belum cukup. Setelah operasi kan pasti perlu perawatan dan obat-obatan, dan itu juga tidak hanya sekali dan jangka waktunya pasti lama. Alhamdulillah pas di rumah sakit dapat informasi kalau ternyata bisa gratis pakai JKN-KIS. Semuanya ditanggung BPJS Kesehatan. Alhamdulillah operasinya juga berjalan lancar, ibu sudah 2 minggu yang lalu pulang ke rumah. Ini saya datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengganti faskesnya ibu. Mau pindah ke tempat yang lebih dekat dengan rumah saya. Biar ibu lebih mudah untuk melakukan kontrol berobat,” ungkapnya.

Menurut Maemunah, prosedur pelayanan yang dirasakan selama di rumah sakit sangat memuaskan. Tidak membeda-bedakan dengan pasien umum lainnya.

“Alhamdulillah, semuanya dimudahkan dari awal dirujuk di RSUD Kota Mataram sampai ibu selesai dirawat dan pulang ke rumah. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, mereka akan direpotkan kalau operasi pakai BPJS Kesehatan, di rumah sakit nanti akan dipersulit administrasinya dan ujung-ujungnya akan diminta bayar juga. Tapi, saya buktikan sendiri kalau itu tidak benar sama sekali. Prosesnya mudah kok, asal kita selalu mengikuti prosedur yang ada. Apalagi kalau kita selalu rutin untuk membayar iurannya. Insyaallah akan mudah,” ujar Maemunah.

Tak sampai di situ, pada akhir wawancara dengan tim jamkesnews, Maemunah berharap diharapkan program JKN-KIS dapat terus berlanjut agar memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

ay/ys/jamlesnews

Narasumber : Maemunah

“Program dari BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bermanfaat. Dengan prinsip gotong royong, orang-orang tidak mampu pun dapat berobat gratis di puskesmas ataupun rumah sakit”

lombokjournl.com —

SELONG ;    Maskam (39), mantan Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di pulau Lombok.

Maskam yang ditemui kala itu datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong itu untuk mengurus perbaikan nama istrinya yang ada di kartu JKN-KIS.

“Saya jauh-jauh datang dari Ketapang Raya untuk memperbaiki nama istri saya yang salah di kartu JKN-KIS. Istri saya mau melahirkan di rumah sakit, jadi harus segera di urus, Berkas-berkasnya juga sudah saya siapkan. Saya dari dulu sudah biasa mengurus hal-hal seperti ini, waktu itu saya masih jadi kepala desa, saya yang biasanya ngurus keperluan warga-warga terkait BPJS Kesehatan. Mendaftarkan peserta, melaporkan ada yang salah nama, atau ada yang mau pindah fasilitas kesehatan,” ungkap Maskam.

Menurutnya, Masyarakat di Desa Ketapang Raya masih ada yang belum mengetahui tentang program JKN-KIS. Maskam selaku kepala desa tergerak untuk membantu warga di desanya untuk lebih mengenal program JKN-KIS.

“Masih ada mbak yang tidak paham bagaimana mengurus kalo ada yang keliru identitasnya, maklum tempatnya jauh dari sini. Kasian juga yang tidak punya kendaraan, harus bayar lebih besar untuk bisa pergi, itupun mereka belum tentu tahu bagaimana cara mengurusnya. Alhamdulillah saya yang masih sehat dan masih diberikan kesempatan untuk bisa datang ke sini. Makanya saya inisiatif membantu mereka,” lanjutnya.

Maskam mengungkapkan program dari BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bermanfaat. Dengan prinsip gotong royong, orang-orang tidak mampu pun dapat berobat gratis di puskesmas ataupun rumah sakit.

Terkait program tentang JKN-KIS, tidak hanya pihak BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang gencar melakukan sosialisasi, tetapi dari pihak pemerintahan desa sampai dusun pun harus tergerak untuk melakukannya. Agar warga di daerah pelosok dapat memahami pentingnya program ini dan sekaligus dapat merasakan manfaatnya.

“Saya berharap, untuk ke depannya masyarakat lainnya harus memperhatikan identitas yang tertera pada kartu JKN-KIS. Kalau ada yang salah cetak atau keliru bisa diperbaiki secepatnya, tanpa harus menunggu sakit untuk menggunakan kartu tersebut, kan jadinya butuh waktu lebih lama untuk memperbaikina. Yang penting saat kartu JKN-KIS digunakan ketika sakit, sudah tidak ada kendala yang berarti,” tutup Maskam pada akhir ceritanya pada tim Jamkesnews.

ay/ys/jamkesnews 

Narasumber : Maskam

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah beserta Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat kepada empat Pimpinan DPRD NTB atas dilantiknya secara definitif.

DPRD NTB diharapkan bisa terus bersinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di wilayah NTB.

Gubernur Zul menyampaikan ucapan itu usai Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi NTB Masa Jabatan 2019-2024 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Kamis (10/10) 2019.

“Mudah-mudahan sinergi kerjasama yang sudah baik terbangun selama ini, dengan hadirnya pimpinan definitif dan banyaknya darah-darah segar sebagai anggota DPRD Provinsi, akan lebih baik untuk mewujudkan NTB Gemilang,” harap Gubernur.

Pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Provinsi NTB masa jabatan 2019-2024 dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang diwakili oleh Hakim Tinggi Miniardi, SH, MH.

Empat pimpinan NTB DPRD NTB difinitif yaitu Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH. sebagai Ketua DPRD Prov. NTB, serta H. Mori Hanafi, SE., M.Comm, Drs. H. Muzihir dan H. Abdul Hadi, SE., MM sebagai Wakil Ketua DPRD NTB.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan partai dan semua pihak yang memberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan DPRD Provinsi NTB masa jabatan 2019-2024.

“Kami memandang tugas pimpinan lembaga legislatif sebagai tugas mulia karena kami menyadari memimpin tugas Ketua DPRD NTB sangat sulit untuk mendapat kepercayaan masyarakat dalam menjalankan amanah rakyat semata,” ungkapnya.

AYA

Konsep halal tourism akan disempurnakan dengan  inovasi-inovasi yang memungkinkan semua orang aman, tentram dan menyenangkan ketika mereka menikmati keindahan alam NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. KH. Ma’ruf Amin mengatakan, wisata dalam perspektif halal bukan objek wisata yang dirubah menjadi halal.

Tapi, halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan dalam restoran, ketersediaan tempat ibadah dan hotelnya dapat memiliki standar kehalalannya.

Sehingga orang yang berkunjung di NTB merasa nyaman dan menyenangkan. Jadi tidak akan pernah merubah alamnya atau objek wisata lainnya.

“Tetapi layanannya yang kita beri kehalalannya. Dan MUI akan terus menopang perkembangan industri halal di Indonesia, terutama di NTB yang sedang giat mengembangkan wisata halalnya,” ungkap Kiyai yang juga sebagai Wakil Presiden RI terpilih pada pembukaan The Internasional Halal Tourism Conference di Mataram, (10/10) 2019.

Kehadiran Wapres terpilih tersebut didampingi Menteri Pariwisata, Arif Yahya, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, Governor of Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Steering Committe internasional halal conference, Muhyidin Junaidi, Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Sutan Emir, Ceo cressentrating Asia, M. Fazal Bahardeen serta bebera pejabat pemerintah lainnya.

Konferensi Wisata Halal Internasional dengan mengusung tema “Halal is Our Way of Life” atau halal adalah cara hidup kita merupakan isu yang diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengembangkan wisata halal di Indonesia.

Salah satunya, adalah destinasi wisata di Provinsi NTB yang telah dinobatkan sebagai “World’s Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination pada tahun 2015 lalu.

“Upaya kita untuk memoles destinasi wisata halal agar lebih indah. sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki keunikan dibanding wisata daerah lain. Tentu dengan standar halal dalam makanan dan minuman dipastikan sudah memenuhi standar halal internasional,” tutur Kiyai Ma’ruf Amin.

Fasilitas penunjang halal tourism, Kementerian Pariwisata akan terus membenahi. Seperti restoran, hotel, travel dan fasilitas penunjang lainnya. Sehingga orang datang ke Indonesia dan NTB merasa aman dan nyaman.

Apalagi NTB punya Islamic Center yang ditetapkan sebagai icon wisata religi dan sebelumnya telah dilaunching lampu hias yang menambah keunikannya. Ini merupakn icon menarik bagi pengembangan wisata halalnya.

Kiyai Ma’ruf Amin mengatakan, lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal dunia mengacu pada standar MUI. Karena itu, MUI telah banyak memberi pengakuan kepada lembaga halal di luar negeri.

Di antaranya, Sincung halal for Taiwan. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang mewakili MUI di Taiwan. Selain di Taiwan, ada juga di negara Korea dengan nama ‘Ini Halal Korea’.

Untuk itu, MUI memiliki kepentingan untuk mengembangkan halal tourism bersama dengan kementerian pariwisata.

Hal senada di sampaikan Gubernur NTB, Dr. Zulkiefkimansyah, memaknai halal tourism tidak boleh direduksi maknanya sebatas halal tourism saja

Namun, konsep halal tourism akan disempurnakan dengan  inovasi-inovasi yang memungkinkan semua orang aman, tentram dan menyenangkan ketika mereka menikmati keindahan alam NTB.

“Banyak orang yang menyangka bahwa dengan adanya halal tourism kemudian orang tidak boleh lagi berenang. Sehingga cerita menakutkan ini mematahkan semangat halal tourism,” tutur Gubernur NTB.

Dengan adanya Konferensi Internasional ini, gubernur yang akarab di sapa Dr. Zul berharap ada konsep baru yang tawarkan untuk mengembangkan wisata halal di NTB yang lebih dikenal oleh dunia internasional.

Pemerintah Provinsi NTB juga akan menyediakan sebuah pulau sebagai proyek percontohan (pilot projekt) untuk mengembangkan destinasi wisata halal.

“Sehingga orang akan berkaca di NTB.Terus terang, banyak pengusaha besar yang kami temui dari Korea, Autralia dan lainnya, ketika mereka datang ke Lombok ada aura yang berbeda,” ungkap Dr Zul.

Dr. Zul mengatakan, banyak hal yang indah, utama dan eksotisme Lombok tidak ditemukan di tempat lain. Kenapa pemerintah NTB begitu semangat mengembangkan wisata halal, karena pemerintah ingin membuktikan bahwa Islam itu sangat kompatibel juga dengan pariwisata.

“Jangan sampai umat Islam dipersepsikan tidak bersahabat dengan pariwisata,” tutur orang nomor satu di NTB.

Untuk itu, kata Dr Zul hadirnya Konferensi internasional dapat menghasilkan pemikiran yang menakjubkan. Sehingga ide tentang halal tourism menjadi sebuah konsep yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat NTB ke depannya.

Menurut gubernur, untuk mengembangkan wisata halal tentu dibutuhkan konferensi internasional seperti ini.

AYA

Deputi 1 Kemenko PMK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Korem dan jajaran dan para fasilitator yang telah berjuang dalam percepatan rehab rekon RTG

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;      Deputi 1 Kemenko PMK RI Bidang Kerawanan Sosial Dan Dampak Bencana, Mayjen TNI (purn) Dody Usodo Hargo,  meresmikan dan menyerahkan 40 ribu unit rumah  tahan gempa (RTG) bantuan pemerintah untuk Korban Gempa NTB.

Dody Usodo Hargo  didampingi Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dan Kalak BPBD Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos. saat acara penyerahan  secara simbolis kepada perwakilan warga terdampak gempa, di lapangan Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Lombok Barat, Kamis (10/10) 2019.

40 ribu unit RTG tersebut terdiri dari rumah rusak ringan, rumah rusak sedang dan rumah rusak berat yang ada di Kabupaten/Kota se NTB yang sudah jadi dalam kondisi 100 persen, dan siap untuk ditempati pemiliknya.

Kalak BPBD Provinsi NTB dalam sambutannya mengucapkan selamat datang Deputi 1 Kemenko PMK dan ucapan terimakasih kepada TNI Polri yang telah membantu proses percepatan rehab rekon sehingga pembangunan RTG dapat berjalan lancar sesuai harapan.

Danrem 162/WB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat yang sukses dan cepat dalam proses rehab rekon selama 6 bulan yang lalu.

“Ini berkat kerjasama semua pihak yang saling bahu membahu dalam proses rekonstruksi pembangunan RTG baik TNI Polri maupun Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Terkait dengan aplikator yang nakal, menurut Danrem, tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan yang baik tersebut, Deputi 1 Kemenko PMK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Korem dan jajaran dan para fasilitator yang telah berjuang dalam percepatan rehab rekon RTG.

Dijelaskannya, kehadirannya di NTB dalam rangka memantau dan memastikan progress pembangunan RTG untuk para korban gempa.

“Bagi rumahnya yang belum jadi 100 persen agar bersabar dan khusus untuk rumah yang rusak berat agar segera dipercepat sehingga warga yang tidak memiliki rumah bisa langsung menempatinya,” harap Purnawirawan TNI AD tersebut. Hasil progress rehab rekons ini akan dijadikan bahan rapat di tingkat pusat,” paparnya.

Diharapkan seluruh masyarakat NTB bangkit dari keterpurukan pasca gempa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik

Penandatanganan prasasti oleh Deputi 1 Kemenko PMK dan penyerahan kunci rumah secara simbolik oleh fasilitator kepada Deputi dan selanjutnya penyerahan kunci secara simbolik oleh Deputi didampingi Danrem 162/WB kepada Pokmas.

AYA

Kegiatan ini diharapkan dilaksanakan secara rutin oleh PLN agar stok ketersediaan darah di PMI Lombok barat dapat tercukupi

lombokjournal.om —

MATARAM ;  PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menggelar aksi kemanusiaan donor darah, Kamis (10/10) di Kantor PLN UIW NTB,

Kegiatan ini bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Listrik Nasional ke-74 yang akan jatuh pada tanggal 27 Oktober.

Kegiatan donor darah ini merupakan wujud dan sumbangsih nyata PLN untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Pulau Lombok.

Pada kegiatan ini PLN UIW NTB bekerjasama dengan PMI Lombok Barat.

“Kita tahu bahwa darah ini merupakan bagian penting kehidupan. Kebutuhan darah untuk saudara kita yang membutuhkan harus terpenuhi. Oleh karena itu, menyambut Hari Listrik ini, kami ingin kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, salah satunya donor darah,” tutur Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram, Dony Noor Gustiarsyah.

Penanggung Jawab Laboratorium Unit Donor Darah PMI Lombok Barat, Dewi memberikan apresiasi kepada PLN karena telah bekerja sama dengan PMI Lombok Barat dan menginisiasi pelaksanaan kegiatan donor darah ini.

“PMI Lombok Barat melayani semua rumah sakit yang ada di Lombok Barat dan Mataram, serta beberapa juga di KLU. Kita ucapkan terimakasih kepada PLN yang sudah mengadakan ini sangat membantu sekali untuk ketersediaan darah di PMI Lombok Barat,” ucap Dewi.

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh pegawai PLN yang ada di Pulau Lombok, tenaga alih daya, hingga masyarakat umum. Animo dari peserta cukup tinggi, dibuktikan dengan terkumpulnya 145 kantong darah dalam kegiatan donor darah ini.

“Antusiasme para pendonor cukup besar, target kami sebenarnya hanya 100, tapi ini bisa melebihi. Cukup lumayan untuk menambah stok darah,” kata Dewi.

Dewi berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin oleh PLN agar stok ketersediaan darah di PMI Lombok barat dapat tercukupi.

“Baiknya rutin, jadi mungkin ada event 17 Agustus atau apapun kita bisa diundang pasti kita senang sekali karena bisa membantu memenuhi kebutuhan darah,” tutup Dewi.

AYA

“Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara  sebatas pada pertimbangan belas kasihan (charity) dan sifatnya peri-feri (pinggiran)”

lombokjournal.com —

MATARAM;    Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram mendorong penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), maupun Indonesia secara umum.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Pilitik M16 Mataram,   Bambang Mei Finarwanto menyampaikan larangan  penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam perhelatan Pilkada 2018 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk perlakuan diskriminatif.

Menurut pria yang akrab disapa Didu, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk pilkada, termasuk penyandang disabilitas.

Didu tidak sependapat dengan keputusan KPU yang menganggap kalangan disabilitas masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

“Mereka sebagai penyandang disabilitas bukan karena kemauannya. Mereka seharusnya diberi ruang dan didorong sekaligus diberi kepercayaan dan kesempatan untuk tampil dalam konstestasi pilkada serentak,” katanya, Rabu (08/11) di Mataram .

Kata Didu, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah. Didu menilai keberpihakan dan kesetaraan menjadi kunci utama dalam memberikan ruang politik dan kesempatan kepada penyandang disabilitas maju falam kontestasi pilkada serentak 2020.

Didu menyorot Keputusan KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam aturan tersebut, di pasal 7 disebutkan Calon Gubernur dan Calon Wakil GUbernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Didu menyampaikan memasukan penyandang disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam keputusan KPU justru bertentangan, khususnya dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan konstitusi.

Didu beranggapan syarat calon yang sehat jasmani dan rohani harus ditafsirkan secara luas dan holistik. Didu mengajak para penyandang disabilitas tidak dijustifikasi bahwa mereka tidak sehat dan seolah-olah diterjemahkan sebagai orang yang sedang sakit .

“Paradigma pemikiran yang stigmatisasi dan diskriminatif seperti ini harus dirubah. Cara pandang yang partisan hanya akan mendelegitimasi kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas,”

Didu menganggap banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan kapasitas di atas rata-rata dan memiliki gagasan menarik dalam membangun sebuah kota.

Selama ini, terutama dalam kontestasi pilkada, kata Didu, penyandang disabiltas acap dipandang sebelah mata dan tidak ada kemauan untuk mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dalam konstestasi pilkada.

“Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara  sebatas pada pertimbangan belas kasihan ( charity ) dan sifatnya peri-feri (pinggiran) sebatas pada menjalankan peran kewajibannya. Tidak ada kemauan yang sungguh2  mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dlm sebagai calon pemimpin di konstestasi pilkada,” papar Didu.

Presiden RI ke IV , Abdurahman Wahid meskipun disabilitas terbukti  dimasa kepemimpinannya yang singkat , terbukti mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi utang luar negri secara signifikan .

“Ketika Allah SWT memberikan ujian atau cobaan kepada kaumnya dalam ketidaksempurnaan ataupun kelemahan fisik dibanding umat lainnya, maka sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menjaganya  dan memberikan kelebihan disisi lain. Itu hukumnya wajib bukan sunnah,” tukasnya.

Me