Satu lagi alasan mengapa penting membayar iuran BPJS tepat waktu

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan masih membengkak karena pengobatan penyakit katastropik seperti jantung, stroke, ginjal, dan kanker.

Tak main-main, Asisten Deputi Direksi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Rujukan BPJS dr. Medianti Ellya Permatasari, mengilustrasikan pembiayaan satu orang penderita kanker dibiayai oleh 1300 peserta yang sehat.

“1300 orang sehat untuk membiayai satu orang kanker,” ujar dr. Medianti di acara diskusi publik di Perpustakaan Nasional RI, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (29/10) 2019.

Medianti meminta masyarakat untuk terus membantu mau bergotong royong sama-sama membiayai pasien yang sakit dengan rutin membayar iuran BPJS setiap bulannya.

Karena menurutnya, satu berbanding 1300 itu dipandang sebagai ilustrasi tingginya pembiayaan penderita kanker.

“Itu ilustrasi aja, makanya itu kita butuh tolong menolong, butuh gotong royong, yang sehat mendaftar jadi peserta BPJS, yang sehat membayar iuran secara rutin tepat, supaya digunakan ke pasien-pasien,” tutur dr. Medianti

“Tidak hanya pasien kanker, ada yang pasien lainnya, yaitu pasien jantung, gagal ginjal, jadi memang kita minta masyarakat saling tolong menolong, itu ilustrasi aja,” lanjutnya.

Dari seluruh layanan BPJS Kesehatan, anggaran tertinggi pengobatan ada pada layanan penyakit jantung, baru setelah itu penyakit kanker.

Layanan obat, peralatan, dan SDM juga jadi pemicu membengkaknya anggaran hingga defisit puluhan triliun rupiah.

“BPJS itu penyakit paling tinggi (adalah) jantung, kalau nggak salah Rp 34 triliun, kalau kanker Rp 13 triliun,” katanya.

Rr (sumber ; Suara.com)

BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai bulan Januari 2020, masyarakat harus bisa menilai secara proporsional.

Sebab besaran iuran BPJS Kesehatan yang disesuaikan itu, tidaklah besar dibandingkan manfaat yag diperoleh masyarakat.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf  dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (30/10) 2019.

Selain itu, pemerintah masih memiliki andil paling besar dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran, baik melalui peserta PBI APBN, PBI dari pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Menurut Iqbal, kontribusi pembayaran iuran oleh pemerintah sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

Dalam beleid yang baru diterbitkan tersebut, kenaikan iuran memang terjadi di setiap kategori.

Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta. Menurutnya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Penyesuaian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp 27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan suami/istri, dan 3 orang anak. Artinya, beban buruh adalah Rp 5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” terang Iqbal.

Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II dan sebesar Rp 160.000 untuk kelas I. Kenaikan iuran ini akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Iqbal berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik.

Iqbal pun mengatakan, BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang menjadi tugasnya, mulai dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.

Rr (sumber; Kompas.com)

“Sekda harus netral dari segala kepentingan. Ketika ada kepentingan personal atau kelompok maka pasti kebijakan tidak pada rakyat”

lombokjournal.com —

MATTARAM   ;    Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 kembali menggelar diskusi kamisan membahas calon Sekda NTB. Kali ini, diskusi kedua tersebut bertajuk “Pendapat Publik untuk Sekda NTB Idola.”

Diskusi yang digelar di De-Lima Cafe Kota Mataram pada Kamis malam, (31/10) 2019 bekerjasama dengan Lombok Global Institute (Logis).

Sebelumnya, hasil seleksi calon Sekda telah berhasil menjaring tiga nama yang telah diserahkan pada Gubernur NTB. Namun, Gubernur enggan membuka tiga nama tersebut.

Lima nama calon Sekda yang sebelumnya ikut berkompetisi masing-masing adalah Asisten Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.

Pembicara utama yang dihadirkan adalah mantan Sekda NTB, HM Nur.

Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, dalam sambutan mengatakan sengaja menghadirkan HM Nur sebagai pembicara utama agar memberi pemahaman utuh soal Sekda ideal.

“Pembicara utama adalah mantan Sekda NTB supaya kita memiliki pemahaman utuh bagaimana Sekda ideal,” katanya.

Didu sapaan akrabnya mengatakan, kelima calon Sekda memiliki peluang yang sama untuk menjadi Sekda, jika dilihat dari rekam jejak masing-masing.

“Ada isu calon Sekda prioritas saya rasa belum dan bisa jadi enggak. Bisa jadi limanya berpeluang sama. M16 tetap merasa calon Sekda ideal dua laki-laki dan satu perempuan,” ujarnya.

Tiga Kriteria Sekda Ideal

Mantan Sekda NTB, HM Nur, mengatakan kriteria Sekda ideal ada tiga, yakni kemampuan pada bidang akademis, fungsional dan managerial. Dengan kemampuan tersebut maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kemampuan akademis, kemampuan teknis fungsional bisa diukur dari jenjang jabatan, kemudian kemampuan managerial. Namun paling mendasar adalah nasionalisme, jika tidak memiliki nasionalisme maka semua akan runtuh,” ungkapnya.

Dikatakan, nasionalisme hadir jika memiliki rasa kebangsaan, tidak membedakan bahasa dan bangsanya. Perbedaan yang mengikat kita untuk bersatu. Konfigurasi tiga aspek itu melahirkan nasionalisme.

Dia mengungkapkan peran Sekda juga sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga Sekda harus netral dari segala kepentingan diri, kelompok maupun golongan.

“Sekda harus netral dari segala kepentingan. Ketika ada kepentingan personal atau kelompok maka pasti kebijakan tidak pada rakyat,” ujarnya.

Sekda Harus Pintar Komunikasi

Pembicaraan dari unsur akademisi, hadir Dr Wildan. Dia menjelaskan Sekda sangat penting sehingga Mendagri hingga presiden ikut menentukan, karena Sekda dipandang sebagai pengawal kepentingan nasional.

“Proses rekrutmen Sekda kenapa sampai Mendagri dan presiden menentukan karena posisi Sekda sebagai pembina kepegawaian bahwa diharapkan dapat mengawal kepentingan nasional,” ujarnya.

Dr Wildan berharap Sekda NTB terpilih nantinya tidak hanya memiliki integritas, tapi juga kemampuan komunikasi. Dia mencontohkan, banyak dinamika yang buntu antara pemerintah daerah dengan dewan atau DPRD, karena ketidakmampuan komunikasi Sekda sendiri.

“Sekda harus memiliki kemampuan komunikasi, karena banyak dinamika dengan dewan kadang buntu karena kemampuan komunikasi,” jelasnya.

Dia meminta Sekda harus dapat membangun jaringan dengan pemerintah pusat maupun kementerian. “Orang pintar dan jujur belum tentu memiliki kemampuan jaringan seperti itu,” ujarnya.

Terkahir, dia berharap Sekda tidak menjadi “tukang ketik” penetapan pegawai. Karena, Sekda memiliki tugas mengembangkan pegawai secara profesional dan jujur.

“Sekda harus memiliki kemampuan khusus pengembangan pegawai, harus memiliki perhatian lebih. Sekda juga tidak boleh menjadi ‘tukang ketik’ dalam penempatan pegawai, karena dia mengawal pengembangan karier dan profesionalisme pegawai,” tegasnya.

Sekda Harus Jadi Penasehat Gubernur

Akademisi sekaligus Pengamat Politik Universitas Mataram, Dr Asrin, menjelaskan Sekda ideal harus dapat meyakinkan gubernur soal kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga gubernur tidak terjebak dalam kekeliruan melahirkan kebijakan yang berdampak pada publik maupun politik.

“Bagaimana mampu meyakinkan gubernur bahwa kebijakan tidak berakibat fatal dengan masyarakat dan berakibat fatal secara politik. Sehingga gubernur tidak salah arah dalam mengambil keputusan, apalagi ketika politik interes sangat tinggi,” tuturnya.

Jika Sekda hanya sebagai tukang ketik, maka bangkrut negara ini. Pemda ini bangkrut, katanya.

Sekda menurutnya dapat memahami apa keinginan daerah sekaligus apa keinginan masyarakat. Pada posisi tersebut peran profesionalitas Sekda dipertaruhkan, karena terkadang, kepentingan daerah dipengaruhi kepentingan politis, sehingga berdampak pada masyarakat.

“Kita berharap Sekda NTB ke depan cerah dan bisa memberikan pertimbangan pada gubernur,” ucapnya.

Sekda Jadi Bodyguard Gubernur

Hadir mewakili pemuda, Mantan Ketua Umum GPII , Karman BM , Dia menceritakan posisi Sekda pada suatu titik akan mengalami dilema. Satu sisi Sekda harus pasang badan ketika gubernur dikritik, di sini lain

Sekda “tidak boleh” lebih pintar dari gubernur, khususnya saat di pemerintah pusat.

“Sekda di waktu tertentu tidak boleh lebih pintar dari pimpinan, tetapi ketika gubernur dikritik yang pasang badan adalah Sekda,” katanya.

Sekda juga harus siap menjadi pengawal bagi gubernur ketika mendapat respon negatif terhadap kinerjanya.

“Sekda harus mampu merespon dinamika di luar sebelum masuk ke Pemprov. Kemudian bisa menjadi bodyguard untuk gubernur,” ucapnya.

Diskusi berlangsung menarik dengan banyaknya peserta yang menyumbang saran untuk calon Sekda NTB ke depannya.

Me

Sistem yang dikembangkan Biro Humas dan Protokol saat ini, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh informasi

MATARAM.lombokjournal.com  —  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB yang saat ini telah mengalami banyak perubahan dari segi manajemen.

PPID yang teringrasi dengan Public Relation Command Center (PRCC) itu menjawab keingintahuan masyarakat terhadap informasi publik yang disediakan Biro Humas dan Protokol.

PPID  sebagai pengelola dan penyedia dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai  amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Saat ini, PPID Biro Humas dan Protokol makin siap untuk menerima kebutuhan masyarakat terkait informasi. Apalagi, sistem integrasi yang dibangun dalam aplikasi PRCC dapat memantau interaksi masyarakat, terutama di media sosial.

Sehingga, apapun kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, khususnya informasi publik dapat diperoleh di PPID Biro Humas dan Protokol.

Karena itu, pada Presentasi Badan Publik, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB,

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., M.M., menjelaskan keikutsertaan PPID Biro Humas dan Protokol dalam kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik itu sangat dirasakan manfaatnya.

“Kami sudah merasakan manfaatnya bahwa dengan kami mengikuti monev ini, maka yang pertama yang kami rasakan adalah peningkatan kerjasama antar bagian dan sub bagian menjadi sangat kuat dan didukung dari segi data dan informasi,” jelas Bang Najam di hadapan para komisioner KI Provinsi NTB, Kamis (31/10) 2019.

Bang Najam juga menjelaskan sistem yang dikembangkan Biro Humas dan Protokol saat ini, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh informasi.

Biro Humas pun mendapatkan kemudahan untuk memperoleh masukan, saran dan gagasan masyarakat terkait pembangunan atau pimpinan daerah.

Untuk mendukung penerapan aplikasi itu, Bang Najam menjelaskan telah melatih staf Humas dan Protokol, baik dalam bentuk Bimtek maupun pelatihan lainnya. Sehingga kapasitas SDM yang ada mendukung keberlangsungan aplikasi informasi itu.

Pada presentasi itu, Bang Najam, yang pernah menjabat Wakil Ketua KI Provinsi NTB itu, melaunching Aplikasi PPID dalam bentuk video pendek. Isinya, terkait alur pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat di Biro Humas dan Protokol.

Pada presentasi itu juga, Bang Najam sempat ditanya oleh Komisioner KI Provinsi NTB, terkiat keberlanjutan atau suistainability Manajamen PRCC, apabila terjadi pergeseran kepemimpinan di tingkat kepala Biro di kemudian hari.

Bang Najam  menjelaskan, kekhawatiran itu sempat dialaminya sekitar enam bulan lalu. Namun, saat ini tidak terjadi apa yang dikhawatirkan itu, sebab pihaknya menyiapkan regenerasi. Menyediakan SDM yang mumpuni untuk menanganinya.

Yaitu alih pengetahuan dari para ahli kepada staf di Biro Humas dan Protokol.

Yang kedua, lanjutnya, manajemen PRCC telah masuk dalam standar harga tahun 2020. Dan yang terakhir adalah mendaftarkan inovasi PRCC itu sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

AYA/HmsNTB

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasti support dan berada di depan, sehingga program ini dapat berlanjut dan membawa berkah bagi Pemerintahan NTB”

MATARAM.lombokjournal,com —  Program Inovasi yang telah terlaksana di NTB, yang telah tercanangkan pada 2016, dinilai sangat bagus dan menyentuh pendidikan dasar.

“Ini program yang sangat bagus karena menyentuh pendidikan dasar dan kita tahu literasi, numerasi dan inklusi ini menjadi isu yang penting, penting tapi sering kali kita abaikan,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka pertemuan steering committee program Inovasi di Nusa Tenggara Barat, di Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Kamis (31/10) 2019.

Dikatakan wagub,  pada era 4.0 anak-anak lebih gemar bermain gawai, sehingga lambat untuk menulis, dan lebih tertarik pada gambar. Dengan fenomena itu Wagub mengajak untuk lebih peduli.

“Bagaimana kita proteksi, supaya anak-anak kita betul-betul bisa belajar dari rumahnya (tematik) dua arah. Kemudian numerasi, bagaimana mereka mencintai matematika dan belajar menggunakan logika, sehingga benar-benar dari pemahaman dan kuat dasarnya,” tambah Wagub.

Program ini dinilai sangat bagus, karena mengikutsertakan perguruan tinggi dan memberdayakan sumber daya di daerah yang menjadi hal yang penting dan merupakan ujung tombak bagi Wagub dalam melanjutkan program nantinya.

“Saya yakin, universitas-universitas di NTB sudah semakin bagus ke depan dan dapat diberdayakan untuk mendampingi program ini,” tutur Wagub.

Wagub Hj Sitti Rohmi berharap. agar program ini dapat dilanjutkan dan dilaksanakan tidak hanya di enam kabupaten/kota tetapi bisa menyeluruh di 10 kabupaten/kota di NTB.

“Kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasti support dan berada di depan, sehingga program ini dapat berlanjut dan membawa berkah bagi Pemerintahan NTB,” tutup Wagub.

Program Director Inovasi, Mark Heyward menyampaikan,  pihaknya siap untuk melanjutkan kerjasama, mendesain bersama program yang dapat ditindaklanjuti sendiri.

“Kita siap untuk kerjasama dan bersama-sama kita akan cari bagaimana untuk peningkatannya dan Kabupaten/kota yang tidak mengikuti tahap awal program ini, kita harap juga nantinya akan turut berpartisipasi menjadi bagian dalam program ini,” ungkap Mark.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Rusman, SH, MH mengajak kabupaten/kota untuk bersama-sama berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Saya berharap Inovasi menggerakkan kita untuk bagaimana hal-hal biasa kita jadikan hal yang tak biasa atau out of the box, untuk menemukan cara-cara luar biasa dan bersama kabupaten/kota kita membangun kemitraan yang baik dalam peningkatan pendidikan kita,” tutup Rusman.

AYA/HmsNTB

“Mari sukseskan hari habitat dunia dan hari kota dunia dengan sungguh-sungguh mewujudkan NTB bersih di daerah kita ini”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi segala bentuk kegiatan yang menunjukan kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan seperti itu diminta tidak hanya seremonial, namun mampu memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat

Penegasan itu disampaikan wagub saat membuka kegiatan Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Provinsi NTB Tahun 2019 yang berlangsung di DAS Jangkok, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan Tengah, Kamis (31/10) 2019.

Kegiatan yang bertemakan “Generasi Masa Depan, Generasi Peduli Sampah” tersebut dihadiri pula sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov dan Pemkot Mataram.

“Kita tidak mau pada saat acara saja kita bergerak, kita bersama-sama menunjukan kepedulian kita, tetapi hari-hari setelah itu akan kembali lagi seperti hari-hari biasanya,” tegas wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi kembali mengajak masyarakat bersama-sama bersinergi menjaga lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang bersih merupakan warisan terbaik bagi generasi di masa datang.

“Kalau kita mau memberikan warisan terbaik bagi anak cucu kita di masa yang akan datang, yang paling baik adalah berikan lingkungan terbaik bagi mereka,” sambungnya.

Ummi Rohmi berharap program-program Zero Waste, seperti Bank Sampah, pilah sampah dari rumah dapat berjalan dengan lancar. Ia yakin, bila pemerintah dan masyarakat bersungguh-sungguh dalam menjaga lingkungan serta pengelolaan sampah, maka NTB Zero Waste dapat terealisasikan.

“Mulai sekarang dan tidak boleh nunggu lagi, mari sungguh-sungguh kita jaga lingkungan, kita lakukan penanaman pohon, pengelolaan sampah dan kuncinya adalah bagaimana kita mengkampanyekan pilah sampah dari rumah,” jelasnya.

Ummi Rohmi berharap kegiatan yang berlangsung hari ini dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan NTB yang asri dan lestari.

“Mari sukseskan hari habitat dunia dan hari kota dunia dengan sungguh-sungguh mewujudkan NTB bersih di daerah kita ini,” pungkasnya.

Kepala Seksi OP Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Gede Suardiari, MT yang mewakili Kepala BWS Nusa Tenggara I, melaporkan bahwa kegiatan Hari Habitat Dunia sekaligus Hari Kota Dunia di Provinsi NTB untuk tahun ini dipusatkan di Sungai Jangkok, Kelurahan Ampenan Tengah.

Kegiatan ini diisi dengan gotong royong dan kerja bakti di beberapa zona yang telah ditetapkan.

“Pelaksanaan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019 di DAS Jangkok ini kita bagi dengan 10 zona,”  ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut :

1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) :                                                                a. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku  1              Agustus 2019                                                                                                            b. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan          dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang perbulan untuk bulan pelayanan         1 Agustus – 31 Desember 2019.

2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) :                                                    Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi  5 persen  dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4 persen (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1 persen  (satu persen) dibayar oleh Peserta.                                                                                    a. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota         Dewan  Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian        iuran mulai 1 Oktober 2019                                                                                    b. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah,                pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan      pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.                                                   c.    c.  Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran              mulai 1 Januari 2020
3. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :                                                                  a. Kelas III menjadi Rp 42.000,-                                                                                b. Kelas II menjadi Rp 110.000,-                                                                                c. Kelas I menjadi Rp 160.000,-

Pemerintah terbesar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang mengungkapkan, melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar.

Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Sarman.

Sarman menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja.

Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Sarman.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sarman berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.

Rr

Saat ini sedikitnya sudah terbentuk 240 unit Bank Sampah di semua desa yang tersebar di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah mengaku optimis, program Zero Waste atau NtB bersih dari sampah bisa segera terwujud pada tahun 2023 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB saat menghadiri kegiatan peresmian Bank Sampah di kawasan jalan lingkar selatan Kota Mataram, Rabu,(30/10) 2019.

Zero Waste merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Bang Zul-Ummi Rohmi, salah satu dari visi misi pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.

Program Zero Waste merupakan program yang dicetuskan Wagub Hj Sitti Rohmi.

Tak heran pada setiap kegiatan yang dilakukan Wakil Gubernur NTB ini,  selalu mengkampanyekan program Zero Waste kepada masyarakat.

Salah satunya yakni memilah sampah mulai dari rumah masing masing. Langkah memilah sampah mulai dari rumah itu dinilai mampu mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.

“Pada tahun 2023 mendtang pemerintah NTB melarang pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir jika sampah belum terpilah,” Ujar Wagub,

Wagub mengatakan, dengan terus melakukan program pemilahan sampah mulai dari rumah tangga tersebut, pada tahun 2023 mendatang program Zero Waste bisa terwujud. Tentu dengan kerjasama semua piha,k baik itu pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat NTB pada umumnya.

Sementara itu, Direktur Bank Sampah, Syawaludin menerangkan,  berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB sampah di NTB per harinya mencapai  3500 kubik lebih.

Target pengurangan sampah pada program Zero Waste YAKNI  30 persen hingga 2023 mendatang.  Keberadaan Bank Sampah di masing -masing Kabupaten, dijadikan sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah, mulai dari hal terkecil yakni sampah dalam rumah tangga.

Salah seorang pencetus Bank Sampah,Syawaludin menjelaskan, pada tahun lalu Bank Sampah  sedikitnya mengolah 900 ton sampah yang sudah diolah dan dijadikan sebagai pendapatan bagi warga yang dikumpulkan dari semua nasabah .

Keberadaan Bank Sampah dengan semangat NTB Zero Waste tersebut, saat ini sedikitnya sudah terbentuk 240 unit Bank Sampah di semua desa yang tersebar di NTB. Dan semua sudah mulai aktif mengkampanyekan program Zero Waste.

AYA

“Orang bijak sering mengatakan, segala sesuatu itu tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya”

TANJUNG.lombokjournal.com —  Banyak orang memandang pensiun itu suatu masalah, sehingga banyak yang ketakutan hingga tidak jarang disikapi dengan sikap pesimisme.

Namun tidak sedikit yang memandang, justru pensiun itu saat seorang pegawai merasa dimerdekakan. Dan peluang melakukan aktivitas-aktivitas lain yang tidak berhubungan langsung dengan rutinitas yang biasanya dikerjakan di ruangan atau kantor.

“Saya berharap bapak ibu berada diposisi dimana pensiun itu dianggap sebagai peluang untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baru,” kata Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH saat memberi pengarahan  dalam  Pelatihan Kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun tahun 2020.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri Taspen itu, berlangsung di aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (29/10) 2019.

“Orang bijak sering mengatakan, segala sesuatu itu tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya,” tegas Bupati Najmul.

Jika seorang PNS memandang pensiun sebagai sesuatu yang positif, maka insya Allah akan menjadi positif.

Pelatihan ini juga dihadiri Inspektur Inspektorat KLU Zaenal Idrus, SH, Sekban BKDPSDM KLU Baiq Rahmawati, SP, Kepala Cabang Taspen Persero Mataram beserta jajarannya.

Pemda KLU telah melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi PNS yang akan pensiun dimulai sejak dua tahun terakhir.

“Anggaplah apa yang diajarkan saat ini untuk mengisi waktu luang bapak dan ibu selama masih produktif sehingga dengan demikan kita berpikir pensiun itu bukan masalah tetapi sebuah solusi,” pesan Bupati di akhir sambutannya.

Wirausaha baru

Kepala Cabang PT. Taspen Mataram Tribuna Pitra Djaya menguraikan, PT. Taspen Persero mempunyai program kerja kewirausahaan bagi para ASN yang akan purna bakti.

Pihaknya mengaku program tersebut dilaksanakan atas himbauan Presiden yang telah dilaunching pada bulan Pebruari 2019 di Bogor Jawa Barat yang diikuti setidaknya oleh 5000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri memberikan pelatihan kepada bapak dan ibu sekalian agar nanti setelah pensiun tidak terputus untuk berkarya serta bisa bermanfaat untuk keluarga di samping agar tidak tidak memunculkan penyakit,” pungkasnya.

Pitra Djaya juga melaporkan, kegiatan di Lombok Utara direncanakan mulai dari proses perencanaan jenis kewirausahan yang ingin dikembangkan sampai pada proses penjualan produk yang dihasilkan.

“Kami berharap mata rantai tatanan usaha yang dibangun nantinya tidak terputus. Artinya kegiatan wirausaha yang dilakoni bisa berlangsung terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan,” harap Pitra Djaya.

Di tempat yang sama, salah seorang panitia kegiatan pelatihan Bank Mandiri Taspen I Gusti Agung Bagus Robi Putrawan melaporkan, pihaknya (Bank Mandiri) mempunyai tiga program yaitu Mantap Sehat (senam sehat), Mantap Aktif (kegiatan kerohanian) serta  wirausahanya pun mantap.

Jadi, sinkron dengan kegiatan yang ingin digeluti.

Dilaporkannya juga, pihaknya melaksanakan program Wira Usaha Mantap diadakan dengan peserta 100 orang ASN yang memasuki pensiun pada tahun 2020. Sementara materi pelatihan terdiri dari pengolahan dan pemasaran kopi, tanaman hidroponik dan budidaya bebek.

“Harapan kami semoga dengan kegiatan ini bisa memunculkan banyak wirausaha baru,” harapnya seraya memotivasi peserta pelatihan

Tribuna Pitra Djaya  juga membeberkan kegiatan seperti itu sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu di KLU dengan bekerjasama dengan Pemda KLU.

Pihaknya juga siap membantu terkait dengan permodalan jika dibutuhkan oleh ASN yang sudah memasuki pensiun yang membutuhkan modal.

Sebelum Bupati meninggalkan ruangan pelatihan dilakukan foto bersama dan penyerahan cinderamata oleh Bupati Lombok Utara kepada Bank Mandiri dan PT. Taspen.

sta/humaspro

Meski memiliki pro dan kontra akan tetapi tambang sangatlah penting bagi pembangunan. Sebagai contoh Kutai Kertanegara tidak akan terjadi jika tidak ada tambang

MATARAM.lombokjournal.com  – Seluruh perusahan tambang di NTB diminta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sehingga, keindahan pulau-pulau di NTB ini tetap terjaga dan selalu menarik masyarakat untuk berkunjung.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siiti Rohmi Djalilah menyampaikan itu dalam agenda Temu Profesi Tahunan XXVII Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (30/10/2019).

Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB itu menjelaskan,  di Provinsi NTB terdapat beberapa tambang besar.

Namun ia menilai, keberadaan perusahaan tambang tersebut tidak mempengaruhi keindahan pulau-pulau yang ada di NTB. Sebab, pemerintah selalu menekankan mereka untuk tetap menjaga lingkungan.

Kepada peserta pertemuan, wagub menjelaskan,  NTB terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa serta beberapa pulau kecil di dalamnya. Beberapa tambang besar juga terdapat Di NTB.

“Tapi keindahan pulau-pulau kami masih tetap terjaga karena kami dari pemerintah menekankan kepada tambang-tambang tersebut untuk berorientasi kepada lingkungan,” ungkap Umi Rohmi pada kegiatan dengan tema ‘Pengelolaan Pertambangan Indonesia dalam Industri 4.0’.

Wagub yang pernah berkecimpung di dunia pertambangan sekitar 10 tahun itu menyampaikan, kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami keberadaan pertambangan.

Padahal pertambangan ini tetap diperlukan. Hanya saja, yang paling utama diperhatikan adalah aspek kelestarian lingkungan.

“Saya sedih karena banyak yang belum begitu paham bahwa tuntutan kita di dunia pertambangan dalam beberapa tahun kedepan Insya Allah akan semakin ramah terhadap lingkungan,” tambahnya.

Disampaikannya, Provinsi NTB merupakan salah satu daerah tujuan wisata dunia. Ia mengajak kepada tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak hanya mengikuti seminar saja tetapi harus menikmati keindahan-keindahan di NTB.

Umi Rohmi berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan hal-hal yang produktif dan menjadikan tambang agar familiar bagi masyarakat NTB sebagai sesuatu yang bukan untuk ditakuti.

Agar masyarakat paham terhadap pentingnya tambang, serta bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa tambang juga dalam beroperasi tetap memperhatikan lingkungan.

“Bagaimana cara tambang-tambang ini bisa ramah dan dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat paham apa yang kita lakukan dan bagaimana manfaat kita. Mudah-mudahan regulasi tentang tambang semakin memudahkan, semakin membuat perusahaan tambang ini beroperasi dengan produktif di Indonesia,” kata wagub..

Tambang mengundang pro dan kontra

Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS menjelaskan,  pertambangan memiliki hal positif dan negative.  Sering terjadi pro kontra di masyarakat.

Bambang Gatot  mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadikan tambang sebagai tulang punggung pembangunan daerah maupun nasional.

Menurutnya,  meski memiliki pro dan kontra akan tetapi tambang sangatlah penting bagi pembangunan. Sebagai contoh Kutai Kertanegara tidak akan terjadi jika tidak ada tambang.

“Oleh karena itu manfaat sosial, manfaat finansial selalu kita tingkatkan terus dan itu sudah saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan tambang agar bagaimana tambang itu berarti bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Diharapkan,  ke depan pertambangan harus lebih baik lagi sebagai agen development dan agen perubahan.

Ketua Perhapi, Ir. Rizal Kasli, IPM menjelaskan,  pihaknya telah merancang dan menjalankan beberapa program unggulan untuk mencapai visi misi dari organisasi ini.

“Program tersebut adalah memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholder pertambangan berdasarkan kajian strategis Perhapi meliputi pertambangan seperti merevisi undang-undang mineral dan batubara, kebijakan nasional mineral dan batubara, konservasi keselamatan kerja, pemikiran terhadap isu lingkungan dan ilegal loging dan beberapa hal lain yang terkait dengan aspek teknis dan regulasi,” ujar Rizal.

Hadir juga pada kegiatan itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. Muhammad Husni, M.S., Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Dr. Andy Tirta, M.Sc., Ketua Umum Perhapi Ir. Rizal Kasli, IPM., dan Pengurus Perhapi.

AYA/HmsNTB