Alasan memilih ikan pindang sebagai komoditas utamanya karena, cara pengolahannya yang sederhana dan perawatan yang relatif mudah, populer dan digemari masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB sebagai salah satu sentra produksi ikan pindang di Indonesia, tahun 2016 produksi ikan pindang NTB mencapai 53.326 ton

Produksi ikan pindang sebesar itu merupakan potensi yang cukup besar untuk pengembangan industri ikan pindang. Ikan tidak dijual begitu saja, tapi sisi kualitasnya dapat lebih baik, sehingga meningkatkan nilai tambah

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan, pengembangan industri pindang sejalan dengan program unggulan yang saat ini digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yakni industrialisasi.

Hal itu disampaikan Wagub Hj Sitti Rohmi saat menyambuta acara Bussiness Matching Meeting (BMM), antara Produsen Ikan Pindang Sektor Pariwisata dan Industri Komersil oleh FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Regional Indonesia, bekerjasama dengan Pemprov NTB Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,  di Hotel Lombok Plaza, Rabu (26/06)) 2019.

Agar pelatihan ini dapat dirasakan manfaatnya, harus ada transfer knowledge.

“Bagi yang sudah dilatih nanti bisa dibagi ilmunya, kepada kelompok lain yang belum mendapat kesempatan dilatih,” pesan Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga berharap, semoga program yang sudah dilaksanakan FAO bekerjasama dengan KKP dan Pemprov. NTB ini bisa terus dilanjutkan.

Sehingga tidak hanya sampai kepada kelompok yang dibantu saja, termasuk akan menyasar strategi marketing yang semakin baik.

“Mudahan bisa terus berkolaborasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ir. Lalu Hamdi, menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menginformasikan kepada konsumen potensial, seperti para pelaku pariwisata, perhotelan, retail modern dan lainnya untuk bisa memanfaatkan produk ini.

“Kami berharap kepada FAO, mudah-mudahan setelah ikan pindang ini dibantu meningkatkan kualitasnya, kami bisa dibantu juga untuk pengolahan garam, karena itu masih dipasarkan bahan bakunya keluar sebab belum bisa diolah disini, kita ingin tingkatkan kualitasnnya dan juga kemasannya yang higienis,” tambahnya.

Saat yang sama, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI yang saat itu diwakili Catur Wicaksono, mengatakan, proyek ini didanai oleh pemerintah Jepang, untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan mata pencaharian bagi nelayan.

Catur mengungkapkan, salah satu alasan memilih ikan pindang sebagai komoditas utamanya karena, cara pengolahannya yang sederhana dan perawatan yang relatif mudah, populer dan digemari masyarakat, rasanya yang tidak asin dan memiliki asupan protein lebih banyak.

Dengan cara pengolahan pindang yang sudah dimodifikasi akan menghapus pandangan akan kurangnya kebersihan dan cara olah yang kurang baik selama ini.

“Kita telah melakukan pelatihan dan pengembangan prodak mulai Tahun 2018. Kedepan, kami harap dapat menghasilkan produk ikan pindang yang higienis dan diminati seluruh masyarakat,” ucapnya.

Terakhir, Catur Wicaksono mengucapkan terimakasih kepada FAO, KKP, Pemprov NTB, Dislutkan NTB atas dukungannya, kami harap dapat menghasilkan produk-produk bermutu untuk masyarakat.

Rr/HmsNTB

Gizi buruk tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan atau daerah yang terisolir, tapi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak

MATARAM.lombokjournal.com —  Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia, diantaranya proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2% (Riskesdas 2013) menjadi 30,8 persen.

Demikian juga proporsi status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6 persen (Riskesdas 2013) menjadi 17,7 persen. Meski demikian, WHO masih mengkategorikan Indonesia sebagai Negara darurat gizi buruk.

Sebab ambang batas toleransi stunting yang ditetapkan WHO adalah 20 persen dari jumlah keseluruhan balita.

Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk satu di antara propinsi dengan prevalensi gizi buruk yang tinggi setelah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara,  yaitu sebesar 29,5 persen.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, angka kasus gizi buruk tahun 2018 meningkat dibanding sebelumnya. Sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus gizi buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota.

Berbanding terbalik dengan persoalan gizi buruk, NTB justru dikenal sebagai provinsi dengan tingkat pemberian ASI eklusif seindonesia, yaitu 87,35 persen.

Sementara untuk persentase bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD), NTB berada pada urutan ke 6 yaitu sebesar 87,43 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa gizi buruk tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan atau daerah yang terisolir, tapi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak.

Fakta pengetahuan masyarakat yang rendah terlihat dari banyaknya kasus gizi buruk akibat kesalahan orang tua memberi asupan makanan pada anak.

Di tengah kemajuan teknologi, arus informasi diterima masyarakat tanpa filter. Masyarakat juga setiap saat terpapar iklan yang belum teruji kebenarannya.

Jika tidak dibekali dengan pengetahuan yang tepat, maka masyarakat akan menjadi konsumen tanpa mengetahui baik buruk produk yang dikonsumsinya.

Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mencontohkan, iklan susu kental manis sebagai salah satu iklan yang telah sekian abad menyesatkan persepsi masyarakat.

SKM yang sejak jaman kolonial hingga milenial, diiklankan sebagai minuman susu untuk bayi dan pertumbuhan anak, telah membentuk persepsi masyarakat bahwa SKM adalah susu bernutrisi.

SKM memiliki kandungan gula yang tinggi yaitu 20gram persekali saji/1 gelas dengan nilai protein 1 gram, lebih  rendah dari susu lainnya.

Padahal, peruntukan SKM hanyalah sebagai bahan tambahan makanan dan minuman atau topping. Karena itu, perlu pengawasan terhadap promosi dan penggunaan SKM oleh masyarakat, jelas Arif Hidayat.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengatur label dan iklan SKM melalui PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, pada pasal pasal 54 dan 67 huruf W dan X. Pasal 54 memuat kewajiban produsen untuk mencantumkan tulisan pada label yang berbunyi:

Perhatikan!

Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu

Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan

Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi.

Sementara pasal 67 butir W memuat larangan berupa pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi.

Butir X memuat larangan  pernyataan/visualisasi yang semata-mata menampilkan anak di bawah usia 5 (lima) tahun pada susu kental dan analognya.

Enam bulan sejak peraturan BPOM tersebut dikeluarkan, mulai terlihat perubahan yang dilakukan oleh produsen, menyangkut label maupun iklan dan promosi. Penyebutan kata susu serta visualisasi susu di dalam gelas yang sebelumnya menempati porsi terbesar pada label SKM, sekarang mulai berganti dengan gambar makanan.

Kami mengapresiasi BPOM yang telah tegas mengeluarkan aturan, juga apresiasi terhadap produsen yang dalam waktu singkat menyesuaikan label dan pesan yang disampaikan dalam iklannya, bahwa SKM bukanlah susu, jelas Arif.

Dra. Chairunnisa, M.Kes Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah mengatakan perlu ada pengawalan terhadap kesehatan generasi penerus bangsa.

“Tanggung jawab kesehatan masyarakat memang ada di tangan pemerintah. Namun pekerjaan rumah ini akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan oleh seluruh elemen yang ada termasuk keluarga sebagai elemen terkecil dalam sebuah Negara,” jelas Chairunnisa.

Karenanya, Yayasan Abhiparaya Insan Cendikia Indonesia (YAICI), bersama Pengurus Pusat Aisyiyah menjalin kerjasama melaksanakan edukasi bijak mengkonsumsi susu kental manis di sejumlah kota di Indonesia.

Edukasi diadakan dalam bentuk talkshow dan kreasi makanan sehat bergizi. Di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kegiatan edukasi diadakan pada 26 Juni 2019, dihadiri 200 kader.

AYA (*)

Indikator keberhasilan seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pada saat bersamaan angka kemiskinan menurun

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB menggenjot proses revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) demi mewujudkan masyarakat NTB yang sehat.

Salah satu misi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, adalah revitalisasi Posyandu sebagai wujud nyata mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bahkan, seluruh Posyandu yang ada di setiap desa akan dilakukan revitalisasi.

“Salah satu pola yang menjadi instrumen untuk mewujudkan NTB sehat itu adalah melalui revitalisasi Posyandu,” tegas Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda)  NTB,  Ir. H. Iswandi, M. Si saat memimpin Apel Pagi dengan Jajaran Dinas Kesehatan, Rabu (26/06) 2019.

Menurutnya, Revitalisasi Posyandu, harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, terutama jajaran Dinas Kesehatan.

Posyandu lanjutnya, tidak lagi sekedar untuk pelayanan balita. Atau hanya sekedar untuk memonitoring kesehatan balita. N

Namun, Posyandu akan bertransformasi menjadi pusat yang akan melayani seluruh kesehatan keluarga, yang tujuan akhirnya adalah ketahanan keluarga.

“Posyandu menjadi basis untuk membangun ketahanan keluarga. Posyandu akan melahirkan kekuarga yang sehat, sejahtera dan berketahanan” jelasnya.

Karena itu, Sekda meminta Dinas Kesehatan untuk membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama dinas atau badan terkait. Ia juga mengingatkan agar jajaran dinas kesehatan tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pada satu dimensi saja.

Namun harus dikaitakan dan diintegrasikan dengan program kerja lain. Sebab, indikator keberhasilan seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pada saat bersamaan angka kemiskinan menurun.

“Orientasi kita berada di pemerintahan, tujuannya adalah kesejahteraan. Kita harus memperhatikan bahwa semua yang kita kerjakan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” jelas Iswandi.

Ia didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin, S. Sos, MM. Kepala Biro Pemerintahan,  Irnadi Kusuma, S. STP, ME., Kasat PolPP.

Semua pihak diminta meningkatkan komitmen dalam proses revitalisasi Posyandu. Sehingga, masyarakat NTB yang sehat, cerdas dan sejahtera betul-betul terwujud dengan baik.

AYA/Hms NTB

Di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per kilogramnya

MATARAM.lombokjornal.com — Tingginya harga daging sapi lokal di pasar tradisional itu, telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 tahun 2018 yang mengamanatkan harga eceran tertinggi (HET) daging sapi lokal per kilogram sebesar Rp105 ribu.

Meski demikian, Dinas Perdagangan Provinsi NTB menekan harga daging sapi lokal dengan mendatangkan daging beku impor yang harganya juga diatur dalam Kemendag yang HET-nya sebesar Rp80 ribu per kilogram.

‘’Penjualan daging sapi beku impor merupakan upaya penetrasi pemerintah untuk memberikan opsi kepada masyarakat bahwa sudah ada pilihan dengan harga terjangkau dan berkualitas. Selain itu, juga dijamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),’’ kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani, di kantor Gubernur NTB, Selasa (25/06) 2019.

Selly mengatakan, masih tingginya harga daging sapi lokal di pasaran disebabkan karena ketersediaan daging sapi lokal NTB yang sangat terbatas. Sementara permintaan konsumen terus meningkat terutama selama bulan Puasa, Idul Fitri dan juga di musim haji tahun ini.

‘’Jika memang kita swasembada pangan tentu daging sapi lokal harganya tidak di atas HET. Jagal di Kota Mataram juga mengeluhkan hal ini dan mereka bertanya mana sapi lokalnya buk,” kata Selly.

AYA

Agenda lawatan ke Northern Territory itu dimanfaatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana

lombokjournal.com —

DARWIN  ;  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Senin (24/06) 2019, memenuhi undangan Pemerintah Northern Territory (NT), Australia. Kunjungan ini guna melihat kesiapan pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai bencana.

Gubernur diagendakan akan berada di Australia hingga Jumat, 28 Juni 2019 mendatang.

Di hari pertama kunjungannya, Gubernur berkunjung dan menggelar pertemuan di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin.

Doktor Zul pun menerangkan makna kunjungannya kali ini. Menurutnya Northern Territory merupakan salah satu daerah yang menjadi tetangga terdekat kita. Penerbangan Lombok-Darwin hanya memakan waktu sekitar satu setengah jam saja.

Menurut Doktor Zul, agenda kunjungan ini memiliki makna penting sebagai sebuah proses pembelajaran mengenai kebijakan mitigasi bencana.

Sebagai daerah yang rawan gempa, NTB membutuhkan kebijakan mitigasi bencana yang andal. Berkunjung ke Northern Territory, menurut Doktor Zul, telah memberikan gambaran mengenai berbagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.

“Mereka sadar kawasan ASEAN sangat rawan bencana. Karenanya Australia menempatkan badan bencananya di Darwin yang sangat dekat dengan negara-negara ASEAN sebagai bentuk persiapan mereka kalau ada bencana di Australia dan negara-negara tetangganya,” ujar Gubernur.

Di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan penanganan bencana benar-benar telah dipersiapkan.

Berbagai kebutuhan warga di saat bencana, telah dipersiapkan. Nantinya, pasokan kebutuhan ini siap didistribusikan jika sewaktu-waktu bencana datang.

Gubernur juga melihat sendiri bagaimana makanan-makanan siap konsumsi telah disiapkan untuk tim dan warga dalam kondisi darurat bencana.

Tidak hanya makanan, berbagai kebutuhan lain seperti tenda berbagai ukuran, obat-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya sudah tersedia. Bahkan, kebutuhan seperti boneka untuk anak-anak kecil di daerah bencana juga sudah ada.

“Lengkap banget dan sudah ready dari sekarang. Jadi kalau ada bencana mereka sudah sangat siap,” tegas Gubernur.

Bagi Gubernur, kesiapan semacam ini tentu menjadi hal yang harus diadaptasi di daerah NTB yang juga merupakan daerah rawan bencana.

Karenanya, agenda lawatan ke Northern Territory itu dimanfaatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana.

“Mereka akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana. Atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB,” pungkasnya.

Selain mengunjungi National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini juga menggelar kunjungan kehormatan ke Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja.

Lalu, berlanjut dengan agenda kunjungan serta pertemuan dengan jajaran civitas academica Charles Darwin University.

“Konjen Indonesia akan membantu untuk membuka akses pendidikan dan training di NT. Juga memberikan pelatihan agar anak-anak muda NTB bisa bekerja di NT,” sebutnya. Sementara, dari kunjungannya ke Charles Darwin University, Doktor Zul juga mengabarkan bahwa perguruan tinggi terkemuka itu membuka kesempatan bekerjasama dengan NTB. “Mereka memperlihatkan apa-apa saja yang mereka bisa lakukan untuk NTB,” tandasnya.

AYA/Hms NTB

Positif Jalur Independen, Relawan Makmur Said sudah kumpulkan ribuan  KTP

lombokjournal.com —

MATARAAM.;  Relawan Makmur Said secara sukarela mengumpulkan KTP.  Ini syarat maju lewat jalur independen.

Dukungan itu mengalir sejak kepastian mantan Sekda Kota Mataram, H Lalu Makmur Said maju di Pilkada Kota Mataram 2020 kian jelas.

Menariknya, di antara dukungan itu banyak dari kalangan muda.

Seperti dijelaskan Juru Bicara Tim Pemenangan Makmur Said, Husni Fahri,  sejak beberapa pekan terakhir berjalan hingga saat ini tim relawan Makmur Said sudah mengumpulkan ribuan KTP dari enam kecamatan di Kota Mataram.

“Hari ini, sudah terkumpul 6.800 KTP lebih. Baik yang diserahkan ke relawan maupun yang datang dari masyarakat sendiri ke Rumah Pemenangan Makmur Said. Tentu ini diatas ekspektasi kami karena baru beberapa pekan berjalan, ternyata animo dukungan cukup besar untuk Pak Makmur Said,” kata Husni, Senin Sore ( 24/06)

Husni menjelaskan, tim relawan Makmur Said yang didominasi kalangan milenial juga mendapat apresiasi dari milenial. Mereka ikut memberikan KTP.

“Jadi KTP yang masuk akan didata, kemudian kita lakukan cross check atau verifikasi langsung ke alamat tertera. Sehingga kita dapat dukungannya riil by name by address,” kata Husni.

Menurutnya, cross check atau verifikasi langsung itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KTP ganda, atau muncul sanggahan di kemudian hari tentang dukungan untuk jalur Independen.

Hal ini juga akan terus dilakukan untuk KTP lainnya yang menyusul masuk ke Rumah Pemenangan Makmur Said.

“Kita harus pastikan bahwa KTP yang terkumpul memang bentuk dukungan. Atas kesadaran pemilik KTP sendiri atau kesadaran pemilihnya, dengan pernyataan yang tertulis,” katanya.

Seperti diketahui untuk maju dalam Pilkada Kota Mataram, maka calon Independen setidaknya harus bisa mengumpulkan sekitar 24 ribu KTP dukungan.

Husni menegaskan, hal itu akan dilakukan tim pemenangan Makmur Said. Bahkan tim menargetkan bisa mengumpulkan lebih dari 30 ribu – 35 ribu KTP Dukungan, hingga menjelang pendaftaran ke KPUD Kota Mataram, September 2019 mendatang.

KTP Dukungan yang terkumpul tersebut juga ditargetkan tersebar di sejumlah wilayah di Kota Mataram dengan merata.

“Ya melihat trend dan animo saat ini, kami optimistis target bisa tercapai dan pak Makmur Said bisa maju sebagai Calon Walikota dari jalur independen,” tegasnya.

Menakar Animo Partisipasi Pemilu

Husni menekankan, langkah mengumpulkan KTP Dukungan untuk Makmur Said saat ini bukan semata mengejar persyaratan maju sebagai calon Independen, tapi sekaligus untuk menakar animo dan kepedulian masyarakat warga Kota Mataram terhadap pesta demokrasi Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang.

“Jadi selain turun mengumpulkan KTP dukungan, relawan kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada Kota Mataram, sehingga ada kesadaran politik masyarakat untuk mau berpartisipasi menggunakan hak pilih mereka kelak,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini merujuk pada Pilkada Kota Mataram lima tahun lalu, dimana partisipasi pemilih tergolong masih rendah dibanding jumlah wajib pilih yang ada di Kota ini.

Ia mengimbau agar generasi muda Kota Mataram tak acuh pada politik, apalagi dalam gelaran pesta demokrasi yang menentukan arah pembangunan Kota Mataram ini lima tahun ke depan.

“Sebab, satu suara akan sangat menentukan bagaimana Kota Mataram ke depan,” katanya.

Masyarakat yang ingin berpasrtisipasi memberikan dukungan kepada H Lalu Makmur Said sebagai calon Walikota Mataram melalui jalur independen, bisa datang langsung ke Balai  Pemenangan atau MIM (Mataram ingin Makmur ) Center  di Jalan Ade Irma Suryani No. 82 ( Depan Masjid Al Falah )  Monjok -Mataram.

H Lalu Makmur Said MM merupakan mantan Sekda Kota Mataram periode 2006 hingga 2016. Birokrat yang sudah puluhan tahun mengabdi di Pemkot Mataram ini mengerti benar bagaimana membawa Kota Mataram ke arah yang lebih baik lima tahun ke depan.

Nama Makmur Said juga masih membekas dan dikenang masyarakat Kota Mataram, termasuk juga para ASN lingkup Pemkot Mataram.

Dengan bekal tersebut, maju di Pilkada Kota Mataram 2020 melalui jalur independen nampaknya bukan hal yang terlampau sulit bagi bapak murah senyum ini.

Me

Dengan pengelolaan yang baik di NTB – Uzbekistan bisa belajar dan menerapkan seluruh sistem pengelolaan wisata halal di Bukhara

MATARAM.lombokjournal.com —  Setelah Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djallillah menggelar temu bisnis di Paris, dalam rangka mempromosikan potensi pertanian dan wisata. hari ini, Senin (24/06),  2019 datang delegasi dari Usbezistan, yang dipimpin Second Secretary of Ambassy of Uzbekistan for Indonesia, Muzaffar S. Abdulazimov.

Kehadiran delegasi itu dalam rangka membangun kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Uzbekistan, khususnya Provinsi Bukhara. Kedua daerah ini sama-sama sepakat untuk menjalin kerjasama bidang wisata halal atau halal tourism.

Kesepakatan itu tertuang dalam Letter Of Intent (LOI) yang ditandatangani Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Dzalillah dan First Deputy Director of Bukhara Regional Department for Tourism Development, Oy Bek O. Khakimov, di ruang kerja Wakil Gubernur NTB.

NTB dan Bukhara, sebagai daerah yang bermayoritaskan muslim itu, dalam salah satu kesepakatannya, akan saling mempromosikan sejumlah potensi wisata halal yang dimiliki kedua daerah ini.

Selain itu, pembangunan sejumlah infrastruktur seperti hotel, juga akan menjadi perhatian kedua daerah tersebut.

“Uzbekistan dan Indonesia, khususnya NTB memiliki banyak kesamaan. Baik itu budaya, agama bahkan ada sejumlah kosa kata yang sama dengan Uzbekistan,” ungkap Muzaffar S. Abdulazimov.

Sebagai tahap awal kerjasama ini, katanya,  pihak Uzbekistan akan mempelajari pengelolaan wisata halal yang ada di NTB.

Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia katanya, NTB merupakan daerah tepat. Sehingga, dalam perkembangannya ke depan, akan banyak wisatawan Uzbekistan yang datang ke NTB atau sebaliknya.

Dengan pengelolaan yang baik di NTB ini lanjut,  Uzbekistan bisa belajar dan menerapkan seluruh sistem pengelolaan wisata halal di Bukhara.

“Kami punya direct fligt dari Jakarta ke Taskins, Uzbekistan,” katanya.

Wagub Ummi Rohmi menjelaskan, potensi yang dimiliki NTB sangat besar. Sehingga, masyarakat luar atau para investor akan semakin tertarik datang ke NTB.

Tidak hanya berwisata namun juga untuk berinvestasi. Apalagi Teluk Saleh, Moyo dan Tambora baru saja ditetapkan sebagai Biosfer dunia. Sehingga, NTB ini akan semakin dikenal di seluruh dunia.

“Terima kasih kepada Uzbekistan. Kita akan sama-sama belajar,” ungkap Wagub ditemani Kepala Biro Kerjasama dan Kepala Dinas Pariwisata NTB.

AYA/Hms NTB

Setelah sempat ditutup  dan kembali resmi dibuka pada 14 juni lalu, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani mulai banyak dikunjungi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara

MATARAM,lombokjournal.com — Setelah Kawasan wisata Gunung Rinjani kini mulai ramai dikunjungi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara sejak dibuka pada 14 juni lalu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Muhammad Faozal menyebut,  jumlah kunjungan di Rinjani hingga saat ini mencapai 620 orang terdiri dari wisatawn asing dn domestik.

“Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke rinjani mencapai 80 persen dan sisanya wisatawan domestik sebanyak 20 persen ,” ujar Faozal, Senin (24/06) 2019.

Faozal menerangkan , siapa yang tidak kenal Gunung Rinjani Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur.

Kawasan  ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan pariwsata, yang telah dijadikan sebagai kawasan geopark dunia

Setelah sempat ditutup  dan kembali resmi dibuka pada 14 juni lalu, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani mulai banyak dikunjungi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang hobi melakukan wisata pendakian .

Sementara itu terkait dengan wacana pemisahan tenda laki laki dan perempuan yang viral di media social, Faozal mengatakan,  berdasarkan arahan  Menteri Kehutanan RI menyebut ,  wacana pemisahan tenda laki laki dan perempuan tidak usah diperdebatkan lagi, dan itu artinya pemisahan tenda laki dan tenda perempuan sah sah saja dilakukan .

Faozal mengatakan , untuk mempermudah pengawasan dan penataan pihaknya bersama Balai TNGR  telah menetapkan pembatasan kuota pendaki. Yang boleh melakukan pendakian  melalui 3 jalur resmi  yang telah ditetapkan,   yakni jalur pendakian Sembalun sebanyak 150 orang per hari,  Senaru 100 orang  dan Timbanuh 100 orang per harinya.

Faozal pun menghimbau kepada para pendakiuntuk selalu mentaati aturan aturan yang berlaku terutama selalu menjaga kebersihan kawasan Rinjani.

AYA

Dishub NTB sudah membentuk tim pengkajian karena semua pedoman tetap berdasarkan atas aturan Kemenhub

MATARAM.lombokjournal.com — Mulai 18 Juni, Permenhub Nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus mulai berlaku penuh. Salah satu yang paling diatur dalam PM itu terkait dengan besaran tarif taksi online.

Dijelaskan, aplikator harus memasang tarif sesuai koridor Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), yang bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Menindaklanjuti aturan itu, Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windia menegaskan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para pengusaha angkutan online.

Yang paling banyak berkembang di Kota Mataram adalah Go-Jek dan Grab.

“Kami sudah menggelar rapat dengan mereka pada Senin Lalu,” jelas Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windia di Kantor Gubernur pada Senin (24/06) 2019.

Bayu menjelaskan,  pada rapat itu Dishub NTB melakukan sosialisasi, penerapan beserta penindakan, seperti yang tertuang dalam Permenhub.  Kemudian, pembahasan mengenai tarif, kuota dan wilayah operasi taksi online.

Mengenai tarif, bila mengacu pada Peraturan Dirjen (Perdirjen) Perhubungan Darat Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang tarif batas bawah angkutan sewa khusus.

Wilayah seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, besaran TBB mencapai Rp 3.700 per km dan TBA Rp 6.600 per km.

Makanya, Bayu menegaskan Dishub NTB sudah membentuk tim pengkajian karena semua pedoman tetap berdasarkan atas aturan Kemenhub.

“Kami sudah ada tim, nanti mereka yang akan mengkaji semuanya,” ujar Bayu.

Mengenai batas akhir pengkajian, tidak ada deadline. Namun, Dishub NTB akan mencoba secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan ini, agar aturan PM 118 bisa segera dinikmati masyarakat.

“Nanti tarif itu akan berbentuk SK dan ditandatangani langsung oleh pak gubernur, sementara ini masih berlaku tarif yang lama,” tandasnya.

AYA

Khusus untuk MotoGP,Wagub menegaskan bahwa penyelenggaraannya akan mulai digelar pada tahun 2021 mendatang.

lombokjournal.com —

PARIS  ;   Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meluangkan waktu khusus untuk mempresentasikan gelaran MotoGP Mandalika di Provinsi NTB pada 2021 mendatang.

“NTB juga ingin mengadopsi pariwisata olahraga sebagai salah satu daya tariknya,” ujar Wagub di hadapan puluhan pelaku bisnis perjalanan wisata di Prancis, Kamis, 20 Juni 2019.

Wagub menerangkan, Pemerintah Indonesia dan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di NTB menyadari bahwa daerah ini cocok sebagai tempat berkembangnya wisata olahraga atau sport tourism.

“Dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki, dan investasi besar ke MotoGP dan potensi investasi di masa depan ke dalam Formula 1, kami yakin kami dapat mengembangkan platform pariwisata olahraga yang hebat,” ujar Wagub.

Serangkaian agenda wisata olahraga telah mulai digelar di NTB.

“Kami mengadakan ultra-marathon pertama kami di Sumbawa tahun lalu dan memiliki peserta dari seluruh dunia. Selain olahraga motor dan lari, kami juga ingin menjelajah ke olahraga bersepeda,” ujarnya.

Di daerah ini juga telah digelar turnamen bersepeda Tour de Lombok pada tahun 2017 yang rutenya membentang sepanjang 480 km, dari Mandalika ke Mataram.

Khusus untuk MotoGP, Wagub menegaskan bahwa penyelenggaraannya akan mulai digelar pada tahun 2021 mendatang.

“Kegiatan ini akan menarik lebih dari 120.000 pengunjung dengan lebih dari 400 juta orang akan menonton melalui siaran televisi di lebih dari 207 negara. Bayangkan dampak yang akan dihasilkan setelah kami menggelar kegiatan ini di provinsi kami,” sebut Wagub.

Selain MotoGP, ada pula rencana menggelar balapan Formula 1 (F1) di Lombok. Formula 1 telah terbukti menjadi acara olahraga ketiga yang paling banyak ditonton di dunia setelah Piala Dunia FIFA dan Olimpiade.

Dengan 21,1 juta pengikut media sosial, disiarkan televisi di 159 negara, dan rata-rata 200.000 orang menghadiri setiap perlombaan, F1 hampir dipastikan akan melahirkan dampak positif yang menakjubkan.

Untuk itulah, Wagub menegaskan potensi ini akan melahirkan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis yang hadir di pertemuan tersebut. “Ini adalah peluang besar bagi Anda, investor masa depan kami, untuk menciptakan bisnis Anda di sini, di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat,” pungkas Wagub.

AYA/Hms NTB (*)