Amelia menuturkan, dalam proses yang panjang sampai kemudian hari ini harus menghadapi operasi jantung, semua biaya berobat saya ditanggung oleh BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS    ;   Sejak dimulai pada 1 Januari 2014, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan telah banyak memberikan manfaatnya kepada peserta JKN-KIS di seluruh wilayah Indonesia.

Mulai dari ujung barat sampai ujung timur, utara ke selatan. Amelia Lubis (44) juga termasuk salah satu rakyat Indonesia yang merasakan manfaat program pemerintah ini.

“Program JKN-KIS ini sangat membantu masyarakat termasuk saya yang telah merasakan manfaatnya. Sakit tidak perlu pusing biaya, iurannya digunakan bersama-sama,” ungkap Amelia dengan senyum mengembang di wajahnya.

Amelia yang telah terdaftar sejak Oktober 2016 ini mengaku tidak lama setelah mendaftar, manfaatnya langsung dirasakannya.

“Saya dirawat inap di Rumah Sakit selang beberapa bulan saja karena terserang penyakit. Bersyukur sekali sudah mendaftar. Menurut dokter saya harus segera dioperasi jantung. Jujur bagi saya, kabar ini sangat mengagetkan buat saya dan keluarga,” kata Amelia.

Amelia menyadari,  penghasilan suaminya yang sehari-hari berjualan ikan keliling tidak mencukupi untuk membiayai oeprasi jantung yang diketahui secara umum berbiaya sangat tinggi.

“Kalau ini hanya menjadi beban kami kami tidak akan mampu. Syukurlah dengan Program JKN-KIS beban orang-orang seperti kami ini menjadi beban yang ditanggung bersama,” ujarnya, kali ini dengan nuansa ekspresi haru.

Amelia mengakui cukup sering mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatannya.

“Dalam proses yang panjang sampai kemudian hari ini harus menghadapi operasi jantung, semua biaya berobat saya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan juga baik. Saya belum pernah mengalami kondisi sulit dalam berobat,” ujar Amelia sambil memperlihatkan KIS miliknya.

Dirinya menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pembayar iuran JKN-KIS.

”Semoga manfaat program ini terus dirasakan sampai anak cucu kita, dengan perbaikan terus menerus agar semakin baik lagi,” harapnya.

hf/am/Jamkesnews

Narasumber : Amelia Lubis

Masyarakat Indonesia agar segera mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, baik yang menjadi pekerja maupun yang wirausaha

lombokjournal.com —

Jamkesnews –  Gleries Chyndi Mardiani (25), wanita muda ini merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kategori Pekerja Penerima Penerima Upah (PPU).

Geis kerap menghabiskan waktunya untuk bergulat dengan rutinitas pekerjaan. Dengan berbagai kesibukannya, ia tetap berupaya menjaga kesehatan agar produktivitas dan ritme kerjanya terjaga.

ia juga menilai, jika memiliki perlindungan jaminan kesehatan adalah sebuah persiapan menghadapi sakit yang tak terduga kapan datangnya. Baginya, menjadi peserta Program JKN-KIS pun adalah prioritas yang harus diperhatikan setiap orang.

“Ketidakpastian biaya kesehatan terkadang menjadi alasan orang tidak mau berobat dengan telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, saya menjadi lebih tenang,” kata Geis, Kamis (27/06).

Geis juga mengatakan bahwa apabila penyakit sudah datang menyerang, pasti yang dikhawatirkan akan memerlukan biaya besar, apalagi bagi beberapa orang yang belum punya penghasilan tetap.

Mereka biasanya akan merasa rugi apabila tabungannya digunakan untuk berobat. Hal ini bisa berakibat ke pekerjaan, konsentrasi, pendapatan atau tabungan serta hal lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi setiap orang mempunyai jaminan kesehatan agar saat sakit tidak direpotkan dengan memikirkan biaya.

“Saya tidak khawatir lagi karena JKN-KIS telah menjamin pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), rawat jalan bahkan sampai rawat inap di rumah sakit,” tutur Geis.

Geis pun berpesan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar segera mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, baik yang menjadi pekerja maupun yang wirausaha.

Tidak hanya itu, karena iurannya tidak memberatkan, ia juga berharap agar masyarakat bisa kian menyadari partisipasinya untuk membayar iuran tepat waktu.

JS/kh/JAMKESNEWS.

Narasumber : Gleries Chyndi Mardiani (25)

Manfaat INSIDEN bagi BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja sendiri memberikan penjaminan menjadi lebih tepat dan akurat

lombokjournal.com

Jakarta  – BPJS Kesehatan bersama PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan Integrated System For Traffic Accidents (INSIDEN), sejenis sistem integrasi kecelakaan kerja.

Hal tersebut merupakan upaya  BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya pada layanan di fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dengan demikian,  proses koordinasi manfaat kini menjadi lebih mudah, cepat, tepat dan akurat dalam rangka perwujudan percepatan reformasi birokrasi penjaminan terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas (KLL).

Pada prinsipnya, INSIDEN merupakan sinergi aplikasi antara BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja (Persero) yang dibangun secara web based (berbasis web).

Dengan sistem ini, akan dapat diakses dengan mudah oleh FKRTL yang memiliki koneksi jaringan internet.

BPJS Kesehatan mensosialisasikan INSIDEN kepada PIC Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang sejak Juni.

Aplikasi ini juga bermanfaat dalam pengurangan dampak kecacatan dan kematian terhadap korban kecelakaan lalu lintas, pelayanan kesehatan yang tidak boleh ditunda akibat adanya kendala biaya atau penjaminan terhadap korban.

Sesuai dengan amanah Undang – Undang, penjaminan korban KLL di Indonesia dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) sebagai penjamin pertama dan BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua.

Keunggulan INSIDEN antara lain pengiriman data korban kecelakaan dari rumah sakit beserta informasi mengenai tempat, tanggal dan kronologis kejadian kecelakaan secara real-time ke PT Jasa Raharja (Persero).

Data akan diterima oleh PT Jasa Raharja (Persero) untuk direspon sesuai tahapan penjaminan, Kesimpulan akhir ditampilkan secara transparan dan akuntabel, setelah kunjungan lapangan dan administrasi lengkap, BPJS Kesehatan menindaklanjuti kesimpulan akhir PT Jasa Raharja (Persero) yang diberikan secara elektronik, sehingga memangkas proses koordinasi manfaat menjadi lebih singkat,

Fitur tambahan seperti riwayat SEP KLL untuk kasus kontrol dan informasi detail transaksi PT Jasa Raharja (Persero) untuk mencegah dobel pembayaran.

Selain itu, manfaat INSIDEN bagi BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja sendiri memberikan penjaminan menjadi lebih tepat dan akurat karena memilki beberapa informasi yang memudahkan proses verifikasi di kedua belah pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rr

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-51 yang jatuh pada 15 Juli 2019 mendatang

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan akan mengapresiasi fasilitas kesehatan yang dinilai optimal dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Penghargaan yang  akan diberikan bulan Agustus 2019 itu, merupakan apresiasi kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terbaik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, mengungkapkan, di tingkat FKTP penghargaan akan diberikan kepada masing-masing satu FKTP terbaik dari lima kategori, yaitu kategori Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, dokter gigi, dan apotek Program Rujuk Balik (PRB).

Sementara di tingkat FKRTL, penghargaan akan diberikan kepada tiga rumah sakit dari masing-masing kelas rumah sakit, yakni rumah sakit kelas A, B, C, dan D.

Saat ini masih proses penyaringan secara bertahap. Semua FKTP dan rumah sakit yang lolos seleksi awal tersebut nantinya harus melalui berbagai tahapan seleksi lanjutan yang cukup ketat.

“Di tingkat FKTP, kita libatkan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) untuk menjadi tim penilai. Sedangkan untuk rumah sakit, kita ajak Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk ikut menilai. Kita juga lakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riilnya,” kata Iqbal, Senin (24/06) 2019.

Iqbal mengatakan, salah satu kriteria penilaian bagi FKTP adalah kepatuhan FKTP terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan harus mencapai skor 100.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberikan apresiasi kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terbaik.

Aspeknya meliputi kepatuhan terhadap pemenuhan Surat Izin Praktik (SIP) dokter, bidan, dan dokter gigi yang berlaku, ketentuan pembayaran klaim non kapitasi, ketentuan pengelolaan Program Rujuk Balik (PRB) dengan jumlah 65 persen peserta PRB aktif.

Kemudian pemenuhan kredensialing atau rekredensialing dengan nilai >70, pemenuhan area of improvement untuk mencapai nilai KESSAN ≥85, dan pelaksanaan ketentuan mekanisme Kapitasi Berbasis Kompetensi (KBK) dengan 2 indikator yang berhasil tercapai.

FKTP tersebut juga harus memperoleh nilai KBK 100 persen.

“Kita juga lihat prestasinya, utilasi review-nya bagaimana, sudah terakreditasi belum, atau apakah ada nilai plus lainnya yang bisa menjadi pertimbangan,” kata Iqbal.

DIperhatikan juga, apakah FKTP tersebut punya inovasi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan sehingga bisa dijadikan contoh bagi FKTP lainnya, misalnya inovasi dari segi sistem antrean, pemanfaatan teknologi, atau penataan ruang layanan peserta.

Bagi rumah sakit, beberapa hal yang menjadi indikator penilaian antara lain kesesuaian rumah sakit dalam memenuhi komitmen PKS, tingkat kepuasan peserta yang mendapat pelayanan, pelayanan kepesertaan (customer service), kecepatan respon terhadap keluhan, serta inovasi yang dikembangkan rumah sakit dalam memberikan kemudahan bagi peserta JKN-KIS.

Selain itu, upaya perbaikan rumah sakit untuk mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS juga menjadi poin tambah tersendiri dalam penilaian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-51 yang jatuh pada 15 Juli 2019 mendatang.

Ia berharap, penghargaan ini dapat memacu fasilitas kesehatan di Indonesia untuk semakin giat memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta JKN-KIS dan mengembangkan beragam inovasi mengikuti teknologi terkini.

“Bicara soal inovasi, berbagai layanan digital yang tumbuh di era JKN-KIS akan membawa revolusi besar dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut harus mulai diadaptasi oleh peserta, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan hingga seluruh pemangku kepentingan,” tandas Iqbal.

Rr

Lombokjournal.com –

B I M A ;  Penyelenggaraan kegiatan peringatan Harganas ke XXVI dilangsungkan di bukan kebetulan.

Menurut Gubernur  Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir dalam penyelenggaraan acara tersebut, kita harus banyak belajar dari Bima karena masyarakat Bima memaknai rasa kekeluargaan yang luar biasa.

Gubernur Zul hadir didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc dalam acara tersebut

“Walaupun bukan saudara sekandung tapi berasal dari tanah yang sama, akan diakui menjadi keluarga besar Bima,” kata gubernur.

Puncak Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2019 Tingkat Provinsi NTB, yang berlangsung di Kabupaten Bima berlangsung sukses..

“Mudah-mudahan kebersamaan yang diretas di Bima mampu kita tularkan bukan hanya untuk masyarakat Bima tapi bisa melebar ke Dompu, Sumbawa dan Lombok, bahkan semangat kekerabatan bisa menjadi kontribusi sosial untuk menghadirkan NTB Gemilang,” kata Gubernur Zul yang mengaku mengagumi  kuatnya kekerabatan masyarakat Bima.

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bima, seluruh masyarakat serta unsur Forkopimda yang telah menyukseskan acara tersebut.

Rr/Hms NTB

lombokjournal.com –

lombokjournal.com –B I M A   ;  Ketua Panitia Harganas ke XXVI, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, mengapresiasi  serta mengucap terima kasih kepada Kabupaten Bima dan masyarakat Kota Bima, karena bersedia menjadi tuan rumah terselenggaranya acara ini.Tahun ini peringatan Harganas ke XXVI mengambil tema “Keluarga Nasional Momentum Bersama Meraih NTB Gemilang.”,

Hj Niken yang juga Ketua TP PKK NTB melaporkan beberapa kegiatan yang dilangsungkan dalam peringatan Harganas ke XXVI.

Kegiatsn yang telah berlangsung, seperti sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan atas kerjasama 10 kabupaten/kota, pemilihan Duta Genre, Seminar Gerakan Pengasuhan Ayah, Seminar Kewirausahaan, Seminar Kependudukan, Lomba Foto dan Vlog Keluarga bagi masyarakat NTB.

Selainn itu juga berlangsung  berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti donor darah, pelayanan kesehatan dan bedah rumah.

“Ini adalah salah satu upaya yang sangat baik untuk menyatukan keluarga dan menebar aura kebahagian bagi yang melihatnya,” kata Hj Niken.

Rr.

Kegiatan seperti ini dapat menambah pemahaman kita tentang sanksi yang diterapkan bagi badan usaha yang menunggak iuran

lombokjournal.com –

JAMKESNEWS  ;  Sosialisasi terpadu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Badan Usaha dalam hal pembayaran Iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menyelenggarakan Sosialisasi ketepatan pembayaran iuran dan Program Kemitraan BPJS Kesehatan, di Aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kamis (27/06).

Kegiatan itu dihadiri oleh beberapa Badan Usaha berskala besar di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Selain bidang Penagihan dan Keuangan, sosialisasi ini juga menggandeng bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan yang menyampaikan materi mengenai e-Dabu serta pengawasan dan pemeriksaan badan usaha tidak patuh.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan, Sri Wahyuni mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas penerimaan iuran dari segmen peserta pekerja penerima upah. Termasuk  penyelenggara negara dengan  mendorong agar badan usaha tetap patuh membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan ini peserta yang menunggak dihimbau  segera membayarkan tunggakannya.

“Kalau tidak dibayarkan segera, dikhawatirkan tunggakan semakin besar sehingga susah untuk dibayarkan. Serta tak lupa juga kami mengingatkan kembali kepada Badan Usaha untuk ikut serta dalam Program Donasi untuk  Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak,” ujar Sri Wahyuni.

Deputi General Manager Divisi Sumber Daya Insani PT Bank NTB Syariah, Nur Herlina yang saat itu hadir mengatakan,  kegiatan seperti ini juga dapat menambah pemahaman kita tentang sanksi yang diterapkan bagi badan usaha yang menunggak iuran.

Tidak hanya itu saja, peserta sosialisasi juga menjadi tahu tentang program donasi untuk PBPU yang menunggak.

“Saya sangat tertarik dengan program donasi ini, selanjutnya saya akan meneruskan informasi ini kepada atasan agar ke depannya kita dapat ikut serta dalam program donasi JKN-KIS. Tidak hanya itu saja, saya pun akan meneruskan juga informasi yang saya dapatkan terkait peraturan-peraturan yang dijelaskan mengenai sanksi bagi badan usaha yang menunggak dan kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan terkait aplikasi e-Dabu, ”ujar Herlina

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan Sri Wahyuni menghimbau kepada seluruh badan usaha agar patuh membayar iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

ay/yn/JAMKESNEWS

Selain dapat menampilkan KIS Digital ada kemudahan lainnya yang dapat diperoleh peserta JKN-KIS di antaranya kemudahan mendaftar dan mengubah data kepesertaan

lombokjournal.com –

JAMKESNEWS  ;  Tiya Rahmiza (21) seorang Mahasiswi Fakultas Hukum  kesehariannya tidak terlepas dari gadget, terutama hanphone.

Dari semua aplikasi yang pernah di-download oleh Tiya sapaan akrabnya, ia sangat menyukai dan mengapresiasi aplikasi Mobile JKN yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Menurutnya aplikasi ini sangat membantu dalam memperoleh informasi dan pelayanan seputar JKN-KIS.

Beberapa bulan yang lalu ia mengalami musibah di kampus, sakit maag kambuh sehingga harus dilarikan ke klinik terdekat yang ada di kampus. Kebetulan klinik tersebut sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“ Saat diminta menunjukan  identitas peserta JKN-KIS, ternyata kartu JKN-KIS tidak terbawa ke dalam tas. Sempat panik, namun saya teringat dengan KIS Digital, setelah menunjukan KIS Digital yang ada di aplikasi Mobile JKN, petugas klinik mengatakan sudah bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,”  tutur Tiya.

Kepanikan sirna, setelah mendapatkan penanganan dari dokter yang ada di klinik Tiya dapat kembali melakukan aktivitasnya.  Semenjak peristiwa itu Tiya selalu memberikan informasi kepada rekan-rekannya untuk mendownload dan menggunakan aplikasi Mobile JKN.

“Dari pada mendownload aplikasi yang kurang bermanfaat, lebih baik hanphone digunakan untuk mendownload aplikasi yang bermanfaat dan memberi kemudahan. Untuk asuransi kesehatan, rasanya Mobile JKN sudah menjawab semua pertanyaan seputar JKN-KIS, selain itu kita juga dapat melihat riwayat pelayanan kesehatan yang pernah kita dapatkan. Pokoknya komplit deh,” jelas Tiya.

Peserta JKN-KIS memang tidak perlu khawatir saat lupa membawa atau kehilangan kartu JKN-KIS. Salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan ini memberikan banyak kemudahan.

Selain dapat menampilkan KIS Digital ada kemudahan lainnya yang dapat diperoleh peserta JKN-KIS di antaranya kemudahan mendaftar dan mengubah data kepesertaan.

Selain itu ada kemudahan mengetahui informasi data peserta dan keluarga, kemudahan mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran, kemudahan menyampaikan pengaduan dan informasi seputar JKN-KIS dan lain-lain.

FR/yl)/Jamkesnnews

Narasumber : Tiya

Salah satu penyebab progres dan persentase pembangunan rumah bantuan di Kabupaten Lombok Utara masih rendah adalah adanya permainan dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum Pokmas, aplikator dan fasilitator.

MATARAM.lombokjournal.com –– Percepatan penanganan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, terus dikejar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara.

Kini Pembangunan fisik rumah warga yang telah selesai 100 persen dibangun, dan siap dihuni warga sebanyak sebanyak 47.954 unit rumah di seluruh kabupaten/ kota.

Terdiri dari rumah rusak berat 11.230 unit, rumah kategori rusak sedang 8.004 unit, dan rumah kategori rusak ringan sebanyak 28.720 unit .

Kepala BPBD NTB, H.Ahsanul Khalik, MH di Mataram, Jum’at (28/06) 2019 mengungkapkan,  keseluruhan rumah yang telah selesai dibangun, ditambah yang sedang dikerjakan/hampir rampung berjumlah 119,768 rumah (53.78 persen).
Total rumah terdampak gempa sebanyak 222.564 unit. Meliputi rumah rusak berat

sebanyak 75.138, rusak rusak sedang sebanyak 33.373 dan rumah rusak ringan sebanyak 114.055 unit.

Ia menjelaskan, Rumah yang kini sedang dalam proses pengerjaan sebanyak 72.986 unit. Terdiri dari rumah kategori Rusak berat (RB) 21.924 unit, Rumah kategori rusak sedang (RS) sebanyak 15.706 unit dan kategori rusak ringan (RR) 35.356 unit.

Mantan Kadis Sosial ini juga mengungkapkan, kendala yang terjadi di lapangan sejauh ini, terus diminimalisir dengan melakukan pendampingan oleh kurang lebih 7000 personil fasilitator yang terdiri dari relawan, TNI/ POlri dan dari pemerintah daerah sendiri.

Jumlah Kelompok masyarakat (POKMAS) yang Telah terbentuk mencapai 8.988 Pokmas (165.297 KK). Terdiri dari Pokmas rumah rusak berat: 4.957 Pokmas (62.578 KK), Rumah rusak sedang 1.087 Pokmas (23.015 KK) dan Pokmas untuk rumah rusak ringan sebanyak 2.944 Pokmas (79.704 KK).

Diterangkannya, untuk mempercepat proses pembangunan fisik dan penyerapan dana, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah menugaskan pihaknya untuk menerapkan prosedur pencairan dan administrasi pelaporan yang simpel namun tetap transparan dan akuntable.
Sehingga tidak berbelit-belit dan menyulitkan warga, terangnya.

Demikian pula setelah dilakukan pendataan dan cross check yang melibatkan seluruh stakeholder, warga diberi kebebasan untuk menentukan sendiri rumah tahan gempa jenis apa yang akan dibangunnya.

Prosesnya dimulai dari pemenuhan kelengkapan administrasi, ditambah RAB, kemudian persetujuan BPBD dan Dinas Perkim dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi oleh Bank BRI sebelum pencairan.

Sedangkan kepada Aplikator, juga harus dilengkapi pakta integritas dengan melibatkan lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Sementara itu rekapitulasi transfer dana bantuan ke masyarakat (per 26/06), berdasarkan data kabupaten/kota dan Bank BRI sebagai bank penerima/penyalur untuk rumah rusak yang terverifikasi sebanyak 222,564 unit.

Dana bantuan yang di berikan dari pemerintah untuk rehab rekon ini sebesar Rp.5,11 Triliun lebih.Dari jumlah tersebut, yang telah di salukan ke masyarakat sebesar Rp.4,9 Triliun lebih, dan dana yang masih di rekening masyarakat sebesar Rp.1,08 Triliun lebih.

Sementara dana yang sudah ditransfer ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) mencapai Rp.3.8 triliun lebih.

Beberapa temuan kendala di lapangan seperti anomalI data penerima dana maupun indikasi penyelewengan di beberapa kabupaten/ kota, menurut Ahsanul, kini telah mulai diusut  kepolisian, jaksa dan Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penyaluran dan penggunaan dana bantuan dimaksud. Ditambahkannya,

upaya penelusuran dilakukan dengan membuat tim khusus untuk membantu termasuk dalam hal pengawasan.

Khalik menduga, salah satu penyebab progres dan persentase pembangunan rumah bantuan di Kabupaten Lombok Utara masih rendah adalah adanya permainan dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum Pokmas, aplikator dan fasilitator.

“Pembangunan RTG (Rumah Tahan Gempa) bukan terkendala teknis, tapi adanya dugaan permainan di lapangan dan itu sedang kita telusuri untuk ditindak tegas,” katanya.

Dari capaian pembangunan fisik yang telah selesai sesuai rilis tanggal 26 Juni, kabupaten Lombok Utara terendah dalam persentase sebesar 6 persen. Dan progress tertinggi, dicapai Lombok Barat dengan 36 persen, pungkasnya. –

AYA/kominfotik ntb

Proses kredensialing harus dilakukan oleh suatu tim penilai yang mampu memberikan informasi transparan, akurat, dan bertanggung-jawab

lombokjournal.com —

MATARAM.jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Mataram turun langsung untuk melakukan kredensialing kepada Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (28/06).

Kredensialing merupakan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak fasilitas kesehatan apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS kesehatan atau tidak. Penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi serta teknis pelayanan.

Kredensialing dilakukan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sehingga peserta dapat dilayani dan tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Kebijakan kredensialing memberikan jaminan kualitas pelayanan yang relatif sama kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menyampaikan, pada hakikatnya, kredensialing adalah suatu proses penilaian atas fasilitas kesehatan standar yang ditentukan BPJS Kesehatan.

Karena BPJS Kesehatan merupakan lembaga publik yang harus transparan, maka proses kredensialing harus dilakukan oleh suatu tim penilai yang mampu memberikan informasi transparan, akurat, dan bertanggung-jawab.

“BPJS Kesehatan Cabang Mataram tidak sendirian melakukan kredensialing ke rumah sakit, tetapi kami juga menggandeng Dinas Kesehatan dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk turun bersama melakukan penilaian kepada RS. Mata Provinsi NTB,” tambah Ali.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Mataram Ahmad Zulfikar yang ikut serta dalam tim kredensialing menjelaskan, kredensialing bermanfaat untuk menghindari penerimaan fasilitas kesehatan yang tidak bermutu dan tidak memenuhi standar.

Menurut Zulfikar,  dalam kesempatan itu  dapat bersama-sama melihat kesiapan rumah sakit untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Mataram untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Sehingga peserta merasa puas terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan,” ujar Zulfikar.

Di akhir pertemuan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim kredentialing yang telah ikut serta bersama-sama melakukan penilaian terhadap fasilitas kesehatan.

Semoga kedepannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan mutu layanan untuk seluruh peserta JKN-KIS.

ay/yn/JAMKESNEWS