Smelter tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja banyak, berkisar 300 orang, namun yang membutuhkan tenaga kerja besar justru industri-industri turunan yang menyertai pembangunan Smelter

MATARAM.lombokjournal.com – Rapat Koordinasi (Rakor) digelar jajaran Pemerintah Provinsi NTB bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ((KSB), dengan menghadirkan Presiden Direktur PT. Amman Mineral (PT AM), Rachmat Makkasau, yang akan melakukan pembangunan Smelter di KSB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Selasa, (07/05).

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam rakor tersebut, meminta kejelasan dari pihak PT Amman Mineral terkait progress rencana pembangunan Smelter dan industi turunan lainnya di KSB Itu.

Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M, dan Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Ridwan Syah, M.Sc., MM., MTP,

Gubernur Zul menegaskan, kejelasan progres tersebut sangat penting, agar pemerintah daerah bisa mengambil peran dalam membantu PT AM melakukan pembicaraan-pembicaraan untuk menyakinkan perusahaan untuk berinvestasi di NTB.

“Jangan sampai publik menilai pemerintah tidak memiliki keseriusan. Masyarakat KSB ingin Smelter segera hadir, jangan sampai dikasih angin surge tapi tidak ada realisasinya,” ujarnya.

Untuk itu, Doktor Zul ingin mendapatkan kepastian secara jelas dari pihak PT AM terkait kapan konstruksi Smelter dan industri turunannya dimulai. Ia menginginkan ada progress terbaru terkait dengan pembangunan Smelter di KSB tersebut.

“Karena sampai sampai sekarang progress belum ada,” ungkapnya.

Dikatakan gubernur, pemerintah memiliki kepentingan besar dalam pembangunan Smelter dan Industri turunannya. Hal ini berkaitan n mewujudkan industrialisasi di NTB.

Pemerintah daerah akan membantu semaksimal mungkin agar proyek ini bisa berjalan baik, sehingga publik tidak menduga pemerintah tidak serius.

Pemerintah Provinsi menginginkan kejelasan terkait industrI turunan pembangunan Smelter.

Hal ini terkait upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi kemajuan pembangunan tersebut.

Seperti putra putri NTB yang ahli kimia, dengan kita sekolahkan bahkan perguruan tinggi di NTB bisa didorong untuk membentuk program studi kimia.

“Kenapa pemerintah meminta kejelasan, agar kami bisa menyiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai masyarakat jadi penonton di rumahnya sendiri,” ujarnya.

Tugas provinsi adalah memastikan semua investor diperlakukan dengan nyaman, tentunta dengan menciptakan NTB yang aman, nyaman dan ramah bagi dunia investasi.

Pemerintah menyadari proses pembangunan Smelter tersebut tidaklah mudah, dan tentu membutuhkan nilai investasi yang cukup besar.

Pemerinta Provinsi akan membantu PT AM dengan maksimal, setidknya dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan investor-investor yang mau berinvestasi di NTB, dan akan membangun industri turunan dari smelter tersebut.

”Provinsi ingin dalam posisi  meringankan beban PT Amman Mineral. Pemerintah akan membantu melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan industri turunan, seperti pabrik pupuk, pabrik semen, dan pabrik perkabelan agar mau berinvestasi di NTB,” kata Gubernur Zul.

Presiden Direktur PT AM, Rachmat Makkasau menjelaskan, progres pembangunan Smelter di NTB berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan komitmen PT AM untuk membangun Smelter setelah mengambil alih perusahaan tambang dari PT NNT pada 2 November 2016 lalu.

Dijelaskan, semua proses di lapangan telah dilakukan, dengan survei lahan di mulai dari darat, laut dan udara. Untuk konstruksi pembangunan Smelter akan dimulai tahun 2019, dan kontruksi harus selesai pada pertengahan tahun 2022.

“Kalu lewat dari itu akan menjadi resiko besar bagi perusahaan kami,” ungkapnya.

Untuk penyerapan tenaga kerja, Smelter tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja banyak, berkisar 300 orang saja.

Namun yang membutuhkan tenaga kerja besar justru industri-industri turunan yang menyertai pembangunan Smelter, seperti pabrik semen, pabrik kabel, dan pabrik pupuk yang akan mengolah bahan baku dari hasil smelter di NTB.

“Saat ini kami baru sebatas MoU dengan industry turunan, kami persilahkan jika ada perusahaan lain yang siap untuk membangun industry turunan di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar Rachmat Makkasau.

AFF/Hms  Pemprov NTB

Meski Pemilu di NTB sangat kondusif potensi kerawanan tetap ada

MATARAM.lombokjournal.com — Guna mengamankan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTB, yang berlangsung mulai dari tanggal 7 hingga 9 Mei 2019, telah disiagakan ratusan aparat gabungan baik//TNI/Polri.

Aparat gavbungan yang sebagian besar dari personel kepolisian itu dibantu puluhan personel dari TNI  telah bersiaga di tempat berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2019, selama tiga hari

“Kami siagakan 554 personel kepolisian dibantu 60 personel dari TNI selama tiga hari,” jelas Kapolda NTB, Brigjen Pol Nana Sujana, Selasa (07/05) di Mataram.

Dinngkapkan, situasi maupun kondisi NTB selama proses pemilu serentak terbilang kondusif. Kendati demikian potensi kerawanan tetap ada.

Menurut Kapollda, Salah satu bentuk kerawanan tersebut, yaitu adanya unjuk rasa dari berbagai pihak yang tidak puas terhadap hasil rekapitulasi suara.

“Tapi kita sudah maksimalkan pengamanan di rapat pleno terbuka ini,” kata Kapolda.

AYA

Kesediaan Hj. Niken menjadi Pembina Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah, sekaligus membangkitkan kembali Badan Musyawwarah Organisasi Islam Wanita (BMOIW) yang selama ini telah vakum

MATARAM.lombokjournal.com —  Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah NTB meminta Ketua TP PKK Hj. Niken untuk bersedia menjadi Pembina Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah.

Hal itu terungkap dalam silaturrahmi organisasi yang berkecimpung pada kegiatan wanita muslimah itu dengan Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, M.Sc. di Pendopo Gubernur Mataram, Selasa (07/06) 2019.

“Insyaallah saya siap, saya brsyukur bisa bersilaturrahmi dengan ibu-ibu Muslimah, insyaallah ini silaturrahmi saya yang kesekian kalinya dengan organisasi wanita, bulan-bulan ini banyak kegiatan saya berkaitan dengan perempuan, insya allah Ini adalah jalan membangun jaringan kedepannya,” ungkap Hj. Niken.

Dikatakannya, kegiatan PKK sejalan dengan kegiatan Muslimah Dewan Dakwah Inslamiyah yang selama ini telah dijalankan.

Dan diharapkannya, organisasi-organisasi yang memperjuangkan wanita ini bisa tetap berjalan dengan baik dan dapat memberikan pengaruh besar kepada wanita-wanita di NTB.

Ketua Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah NTB menyampaikan, beberapa kegiatan Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah berkaitan dengan perempuan dan pendidikan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Kami berterimakasih telah diterima untuk bersilaturrahmi hari ini, silaturrahmi kami ini untuk memberikan informasi terkait kegiatan kami dalam organisasi ini, kami aktif di masyarakat, memberikan pengetahuan kepada maayarakat terkait permasalahan sosial utamanya permasalahan perempuan,” terang Ketua Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah, Dr. Warni Juwita.

Dr. Warni mengatakan, kesediaan Hj. Niken menjadi Pembina Muslimah Dewan Dakwah Islamiyah sekaligus membangkitkan kembali Badan Musyawwarah Organisasi Islam Wanita (BMOIW) yang selama ini telah vakum.

“Melihat dari pengalaman ibu, Insya Allah kami yakin kalau ibu yang mengarahkan kami, pasti segala kegiatan berjalan dengan baik,” tutup Dr. Warni.

AYA/Hms Pemprov NTB

KPU NTB tetap melaksanakan pleno  meski KPU kabupaten/kota masih belum semua menyelesaikan proses rekapitulasinya

MATARAM.lombokjournal.com – Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Provinsi NTB pemilu 2019, tanggal 7 hingga 9 Mei mendatang, digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, yang didampingi oleh para Komisioner dan Sekretaris saat membuka Rapat pleno itu mengatakan, dengan digelarnya  rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara merupakan proses akhir dari pemilu 2019 di NTB.

Rapat Pleno Terbuka  diikuti oleh KPUD Kabupaten/Kota, Bawaslu dan saksi dari Capres Cawapres, Partai Politik dan saksi DPD RI.

Mantan Ketua KPUD Sumbawa ini menjelaskan, setengah dari KPU kabupaten Kota masih ada yang belum tuntas melaksanakan rekapitulasi suaranya.

“Rapat pleno terbuka ini dilakukan setelah setengah dari KPU kabupaten/kota menyelesaikan tahapannya,” ucapnya ketika membuka rapat pleno.

Pihak KPU NTB tetap melaksanakan pleno  sembari menunggu proses KPU kabupaten/kota menyelesaikan rekapitulasinya.

KPUD Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suaranya, yaitu KPUD Sumbawa Barat, kemudian KPUD Sumbawa, KPUD Dompu, KPUD Lombok Barat, KPUD Lombok Utara dan KPUD Lombok Timur.

“Nanti  dalam rapat pleno akan membacakan hasil rekapitulasi suaranya  sesuai dengan urutan yang terlebih dahulu menyelesaikan rakapnya,” katanya.

AYA

Pilkada serentak kabupaten/kota se NTB akan memunculkan figur baru, terutama untuk posisi calon Wakil Walikota atau Wakil Bupati

lombokjournal.com —

MATARAM  ;     Geliat Pilkada kota/ kabupaten se NTB, September 2020, sudah mulai terasa.

Momentum Ramadhan agaknya akan dipakai sebagai untuk membangun komunikasi dan pesan politik ke publik.  Beberapa calon Kepala Daerah yang diprediksi akan bertarung di Pilkada 2020,  mulai melakukan silent operation deal politik awal.

Meski KPU belum mengumumkan resmi hasil Pileg 2019, namun perolehan kursi parpol di kabupaten/kota di NTB sudah dapat diprediksi.

Dipastikan tampil muka-muka baru politisi yang duduk di parlemen kabupaten/kota. Ini menjadi indikator penting yang patut dicermati, terlebih oleh calon Kepala Daerah yang hendak bertarung dalam pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

Melihat konstruksi dan konfigurasi perolehan  kursi diparlemen, nantinya parpol besar dan pemenang pemilu akan menjadi sasaran penetrasi awal para calon kepala daerah tersebut.

Terlepas konteks tersebut, pilkada kota/kabupaten se NTB 2020 , posisi papan dua (baca : wakil) menjadi urgen sebagai vote getter pendulum suara pemilih.

Jika sebelumnya posisi wakil dipersepsikan sebagai jabatan ‘apabila’, maka dalam Pilkada 2020 mendatang diprediksi peran dan posisi tawar politik papan dua  menjadi kunci utama pemenangan.

Dipastikan papan satu (baca; Calon Walikota/Bupati) akan menggaet pasangan wakilnya tidak semata2 memiliki kapasitas dan kapabilitas, tapi juga melihat respon atau keberterimaan publik terhadap figur calon pemimpinnya tersebut.

Demikian release media mingguan  Mi6 menyongsong Pilkada kota /kabupaten tahun 2020, Selasa (07/05).

Menurut Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, Pilkada serentak kabupaten/kota se NTB akan memunculkan figur baru, terutama untuk posisi calon Wakil Walikota atau Wakil Bupati.

Hal ini mengingat posisi wakil tidak bisa dianggap sepele seperti ban serep semata.

“Saat ini publik menginginkan calon Kepala Daerah yang dipilihkan kelak bisa membawa pembaharuan/perubahan yang bisa dirasakan langsung ,” kata Didu panggilan Akrab Dir Mi6.

Posisi Tawar Papan Dua

Didu menambahkan, posisi calon Wakil Walikota/Bupati seyogyanya tidak sekedar mengekor popularitas papan satu, tapi ia juga harus bisa menunjukkan posisi tawar politik, khususnya populis di kalangan rakyat dengan parameter yang jelas dan terukur.

“Posisi papan dua akan menjadi kunci kemenangan Paslon walikota/bupati jika paket tersebut memahami keinginan pemilihnya. Pun demikian sebaliknya , jika salah memilih paket pendampingnya akan menjadi blunder yang dia – sia,” tukas Didu .

Guna mencari calon Wakil Walikota atau Wakil Bupati yang tepat, salah satu caranya mendorong figur – figur potensial tersebut untuk memperkenalkan diri ke publik secara transparan, termasuk jujur terhadap rekam jejak masa lalunya.

Hal ini penting akan publik dapat melacak dan mengetahui secara pasti figur pemimpin yang hendak dipilihnya tersebut.

“Di era yang serba transparan ini, publik menginginkan figur calon pemimpin daerahnya clear and clean dari berbagai permasalahan agar jalannya roda pembangunan tidak mengalami turbolensi,” tukas Direktur Mi6.

AYA

Soal uang senilai Rp 100 miliar lebih yang sebelumnya mencuat salah sasaran akan didalami dengan baik.

MATARAM.lombokjournal.com – Usai Gubernur NTB, Zulkieflimansyah didampingi Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah baru saja melakukan mutasi terhadap 21 pejabat yang terdiri dari Eselon II dan III lingkup Pemprov, Senin (06/05) 2019,  ada yang jadi sorotan

Dalam mutasi kali ini,  yang menyita perhatian. Betapa tidak, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Mohammad Rum kini digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

Sedangkan posisi Haji Rum sebelumnya, kini digantikan oleh H Ahsanul Khalik sebagai Kalak BPBD Provinsi NTB.

Ahsanul Khalik atau pria yang akrab disapa dengan panggilan Bang AKA ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB. Sebagai Kepala Pelaksana BPBD NTB yang baru, Bang AKA mengaku siap mengemban amanah yang diterimanya.

Terkait kekurangan maupun persoalan yang dihadapi BPBD NTB sebelumnya, ia mengaku masih mau mempelajari lebih dulu situasi dan kondisinya.

Termasuk pula, soal uang senilai Rp 100 miliar lebih yang sebelumnya mencuat salah sasaran akan didalami dengan baik.

“Kita pelajari dulu kondisi di dalam. Termasuk persoalan 100 miliar lebih salah sasaran. Inikan perlu kita dalami dengan baik,” ucapnya.

“Saya pikir kawan-kawan di BPBD cukup bagus (bekerja). Karena Pak Rum selama ini sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Saya tinggal melanjutkan saja,” tambah AKA.

Menurutnya, ketika ditemukan masih ada persoalan yang kurang dalam melaksanakan tugas oleh pejabat sebelumnya adalah hal yang manusiawi.

“Ketika ada yang kurang itu manusiawi. Nah, inilah bagian saya untuk memperbaiki seperti perintah pak Gubernur tadi,” tegasnya.

BACA JUGA ;  

• Melantik 21 Pejabat Struktural, Gubernur Singgung Prioritas Penanganan Bencana
• Pergantian Pimpinan BPBD NTB, Karena Tantangan Potensi Bencana

Lebih jauh dikatakannya, dalam menangani persoalan bencana tidaklah mudah. Karena diperlukan kerja ekstra serta mengedepankan sikap koordinasi dengan semua pihak termasuk berkolaborasi.

“Intinya saya akan berkoordinasi dengan dengan Kabupaten/Kota, kita akan kolaborasi d ilapangan,” demikian Ahsanul Khalik.

AYA

Ely akhirnya juga segera mendaftarkan putranya Hafizi Abrisa Elwathon sebagai peserta JKN-KIS, karena ia ingin anaknya juga bisa merasakan manfaat dari program JKN-KIS

lombokjournal.com —

MATARAM, JAMKESNEWS – Seperti yang diungkapkan Ely Hendriyani (24), seorang ibu rumah Tangga asal Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, kehadiran sistem Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok Barat.

Ely mengaku sangat beruntung sekaligus bersyukur dirinya bisa menjadi peserta JKN-KIS.

“Saya merasakan manfaat menjadi peserta JKN-KIS saat melahirkan putra pertama. Biaya persalinan saya secara sesar di RSUD Tripat ditanggung semua oleh BPJS Kesehatan,” ungkapnya kepada Tim Jamkesnews Selasa (30/4).

Ely mengaku, awalnya ia dirawat di salah satu klinik pratama di wilayah Gerung. Namun oleh dokter yang ada di klinik, ia harus dirujuk ke RSUD Tripat karena ada gangguan pada kondisi kandungannya sehingga ia harus melahirkan secara sesar.

Ely sempat khawatir ia akan mengeluarkan biaya besar.

Namun kekhawatirannya itu ternyata tak terjadi. Ia mengaku sepeserpun tak mengeluarkan uang untuk biaya persalinan di  rumah sakit.

Justru ia mendapatkan pelayanan yang istimewa dari pihak RSUD Tripat selama empat hari dirawat. Tidak hanya mendapat pelayanan kesehatan, ia pun mendapat layanan konsumsi seperti pasien yang lain.

“Jadi nggak merasa ada perlakukan yang berbeda dari pihak rumah sakit antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum seperti yang selama ini banyak dianggap orang. Saya merasakan sendiri dilayani dengan istimewa,” akunya.

Ia memaparkan, banyak orang yang belum menjadi peserta JKN-KIS karena khawatir diperlakukan berbeda dengan pasien umum. Padahal menurutnya itu tidak demikian. Justru, dengan menjadi peserta JKN-KIS, banyak manfaat yang bisa didapatkan.

“Tidak hanya saat melahirkan saja. Setelah melahirkan pun banyak manfaatnya. Beberapa kali berobat ke Puskesmas dan rumah sakit, semua gratis karena sudah ditanggung BPJS Kesehatan,” tutur Ely.

Ini yang membuat Ely akhirnya juga segera mendaftarkan putranya Hafizi Abrisa Elwathon sebagai peserta JKN-KIS, karena ia ingin anaknya juga bisa merasakan manfaat dari program JKN-KIS.

“Saya merasakan manfaatnya jauh lebih besar dari iuran yang dikeluarkan setiap bulan. Alhamdulillah tabungan untuk biaya bersalin maupun berobat yang telah disiapkan masih utuh dan bisa ditabung, terima kasih JKN-KIS,” kata Ely.

ay/yn/JAMKESNEWS

Narasumber : Ely Hendriyani

Dengan sosialisasi ini, seluruh pegawai dapat memahami hak, kewajiban, prosedur dan manfaatnya sebagai peserta JKN-KIS

lombokjournal.com –

MATARAM, JAMKESNEWS ;    BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggelar sosialisasi Program  JKN-KIS di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/04).

Klinni ini sosialisasi itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Kegiatan ini dihadiri oleh PPS. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mohammad Nazam, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, serta seluruh pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PPS. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Mohammad Nazam dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai.

Diharapkan dengan sosialisasi ini, seluruh pegawai dapat memahami hak, kewajiban, prosedur dan manfaatnya sebagai peserta JKN-KIS.

“Kami sangat mengapresiasi atas kerjasama dan dukungan dari BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan sosialisasi Program JKN-KIS, kiranya ini dapat dimanfaatkan oleh peserta yang hadir pada hari ini untuk bertanya terkait manfaat yang diadapatkan dengan mengikuti Program JKN-KIS ini,” ungkap Nazam.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana mengungkapkan,a sosialisasi Program JKN-KIS ini rutin dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk kali ini BPJS Kesehatan Cabang Mataram bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

Dalam sosialisasi yang dibawakan, Wayan Sumarjana juga menjelaskan tentang  aplikasi mobile JKN yang memberikan banyak manfaat kemudahan bagi peserta. Peserta yang kebetulan harus mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan misalnya, lupa membawa kartu JKN-KIS, peserta dapat dengan mudah menunjukkan KIS digital yang ada di smartphone.

Selain itu Aplikasi Mobile JKN juga sangat membantu peserta yang memiliki kesibukan padat sehingga tidak sempat untuk mengurus perubahan fasilitas kesehatan yang diinginkan, sekarang cukup klik lewat smartphone anda sudah bisa merubah fasilitas kesehatan yang diinginkan dan masih banyak lagi kemudahan yang ada pada aplikasi Mobile JKN.

Dalam sosialisasinya selain menjelaskan teknis pelayanan menggunakan kartu JKN-KIS, Wayan Sumarjana juga membagikan buku panduan layanan kepeserta kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat membaca dan memahami ketentuan-ketentuan terbaru pada program JKN-KIS.

ay/yn/JAMKESNEWS

,Julaiha sempat khawatir dengan pemberitaan dan informasi yang beredar,katanya katarak sudah tidak dijamin

lombokjournal.com —

MATARAM,JAMKESNEWS ;    Siti Julaiha (73), wanita paruh baya, sebagai ibu rumah tangga mengaku lega karena dirinya adalah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pada bulan Desember lalu ia menjalani operasi katarak mata tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun berkat Kartu JKN-KIS.

Julaiha saat ditemui di rumahnya, Kamis (25/04) oleh tim Jamkesnews menuturkan, ia merasa sangat terbantu dengan adanya Program JKN-KIS ini. Mulai dari tahapan check-up matanya sampai dengan proses operasi katarak di Balai Kesehatan Mata Mataram (BKMM) sepenuhnya ditanggung JKN-KIS dalam hal pembiayaan.

“Saya baru saja dioperasi bulan Desember lalu. semuanya ditanggung JKN-KIS, Alhamdulillah sekarang sudah bisa melihat seperti biasa, jernih, terang, penglihatan saya,” ungkap Julaiha.

Lebih lanjut Julaiha menceritakan, ia merasa penglihatannya kabur sudah sejak lama. Hanya saja saat itu ia tak kunjung memeriksakan diri ke dokter. Sampai akhirnya ia benar-benar terganggu dengan penglihatan yang semakin hari semakin kabur lalu ia segera memeriksakan matanya ke dokter.

“Saya sudah merasa penglihatan saya kabur sejak lama. Tapi waktu itu saya berpikir, mungkin saya butuh kacamata saja, sehingga saya tidak pernah memeriksakannya ke dokter. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memeriksakannya ke dokter dan dokter bilang mata saya katarak. Dokter menyarankan untuk segera dijadwalkan operasi,” ceritanya.

Awalnya Julaiha sempat khawatir dengan pemberitaan dan informasi yang beredar,katanya katarak sudah tidak dijamin.

Selain itu ada isu lainnya bahwa lensa mata yang digunakan saat operasi katarak menggunakan JKN-KIS berkualitas buruk.

Sehingga Julaiha sudah jaga-jaga menyiapkan tabungannya untuk digunakan membayar biaya operasi kataraknya. Tetapi terbukti berita tersebut tidak benar, operasi katarak Julaiha pun berjalan lancar menggunakan JKN-KIS.

“Saat itu saya sudah siapkan tabungan saya. Jaga-jaga kalau ternyata saya harus membayar. Tapi ternyata semuanya telah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Operasi saya berjalan lancar dan hasilnya pun tidak seperti yang orang-orang bilang. Tabungan saya masih bisa saya simpan untuk kebutuhan lainnya kelak karena semua sudah ditanggung JKN-KIS,” kata Julaiha.

Narasumber : Siti Julaiha

ay/yn/JAMKESNEWS 

Keberhasilan PRB dapat tercapai dengan adanya koordinasi yang kuat antar profesi untuk meningkatkan kesadaran pasien dalam melaksanakan terapi pengobatannya

lombokjournal.com —

MATARAM, JAMKESNEWS – BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengundang seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam pertemuan khusus untuk membahas upaya optimalisasi Program Rujuk Balik (PRB), Kamis (25/04)

Pertemuan khusus itu bertujuan meningkatkan mutu layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, PIC FKTP dan FKRTL se-Kabupaten Lombok Barat.

“Pertemuan ini merupakan salah satu langkah kami dalam menjaga dan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS yang terdaftar sebagai peserta PRB, guna mempermudah akses pemenuhan obat,” terang Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Nengah Dwi Jendraatmaja.

Ia menambahkan, pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara FKTP dan FKRTL, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, dalam menjalankan pelayanan sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Sehingga dapat mempertahankan pada kondisi stabil dan mencegah kondisi perparahan penyakit yang berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan PRB dapat tercapai dengan adanya koordinasi yang kuat antar profesi untuk meningkatkan kesadaran pasien dalam melaksanakan terapi pengobatannya.

“Oleh karena itu, peran serta FKRTL maupun di FKTP sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PRB. Oleh karenanya, kami mengharapkan dukungan dari semua stakeholder sekalian agar program ini dapat berjalan dengan optimal,” kata Nengah.

Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam PRB adalah diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, Sindroma Lupus Eritematosus (SLE) dan stroke.

Nengah juga mengatakan,  keberhasilan pengobatan merupakan kunci dari keberhasilan PRB secara keseluruhan.

“PRB ini merupakan program unggulan BPJS Kesehatan yang juga harus kita jalankan secara bersama-sama. Dengan adanya PRB ini, diharapkan FKTP dapat menjadi gatekeeper dalam menangani peserta. Jadi nanti tidak ada lagi pasien PRB dengan penyakit kronis ketika berobat kemudian dirujuk lagi,” kata Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, dr. Ahmad Fathoni. (

ay/ynJAMKESNEWS