Dalam keadaan sakit seperti ini, Djahri tidak perlu merepotkan keluarga untuk memikirkan biaya berobat yang harus rutin dikeluarkan setiap minggu

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS  –  Djahri (82), seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Mataram sudah 2 tahun terbaring lemah karena menderita Hipertensi dan Prostat.

Pria yang dulunya bekerja sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (RSUP NTB) ini menceritakan, dulu ia lah yang merawat pasien JKN-KIS, dan sekarang justru ia yang merasakan sendiri.

Djahri menuturkan, tahun 2018 ia terkena hipertensi dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saat itu ia dibawa oleh anaknya ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP NTB dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri.

“Setelah diperiksa oleh dokter ternyata tensi saya 200/100 mmHg sehingga dokter menyarankan untuk rawat inap agar kondisi saya tidak semakin memburuk. Awalnya keluarga hanya menduga kalau saya dirawat tidak lama karena hipertensi biasa. Ternyata setelah dokter memeriksa lebih lengkap lagi, saya didiagnosa menderita Prostat dan Hipertensi yang mengakibatkan saraf di organ tubuh saya tidak berfungsi dan saya tidak bisa berjalan seperti biasa,” tutur Djahri saat ditemui Tim Jamkesnews di kediamanannya Rabu (22/05)

Setelah 2 minggu dirawat di RSUP NTB, Djahri diperbolehkan pulang dan harus rutin kontrol setiap minggu ke Poli Saraf. Kakek dengan 2 orang cucu ini merasa tenang karena telah memiliki  Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sehingga biaya pengobatan tidak menjadi beban untuk anak dan istrinya.

Djahri mengaku bersyukur sekali dalam keadaan sakit seperti ini, ia tidak perlu merepotkan keluarga untuk memikirkan biaya berobat yang harus rutin dikeluarkan setiap minggu.

“Ini semua karena saya sudah memiliki Kartu JKN-KIS, dengan demikian anak dan istri saya bisa fokus merawat saya di rumah dan memberi semangat serta mendoakan kesembuhan saya. Kalau saya tidak punya Kartu JKN-KIS, berapa banyak biaya yang harus kami keluarkan untuk berobat, sementara kami juga masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambah Djahri.

Di akhir perbincangan Djahri mengucapkan banyak terima kasih kepada Program JKN-KIS yang telah menjamin semua biaya pengobatannya sampai dengan saat ini.

Djahri juga mengucapkan terima kasih  kepada tim dokter yang telah merawatnya dan memberikan layanan yang terbaik kepada peserta JKN-KIS tanpa membeda-bedakan layanan yang diberikan kepada pasien lainnya.

ay/yn/JAMKESNEWS

Narasumber : Djahri

Tidak ada ruginya mengikuti Program Donasi Iuran Jaminan Kesehatan ini, karena sangat bermanfaat bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan 

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS  ;     Program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertujuan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat di lingkungan, melalui kontribusi pendaftaran masyarakat yang membutuhkan uluran tangan, untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, Program Donasi Iuran Jaminan Kesehatan sudah berjalan sejak Tahun 2017.

Pada Tahun 2019 ini, Duta BPJS Kesehatan Cabang Mataram kembali memberikan Donasi Iuran Jaminan Kesehatan kepada anak-anak di Pondok Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathan, Senin (28/05).

Seluruh Duta BPJS Kesehatan Cabang Mataram komitmen untuk terus membantu membayarkan iuran JKN-KIS bagi anak-anak tidak mampu di lingkungan pesantren tersebut.

Program ini dimulai oleh Duta BPJS Kesehatan Cabang Mataram agar seluruh instansi atau stakeholder lain dapat ikut serta dalam program donasi ini.

Menurut Muhammad Ali,  tidak ada ruginya mengikuti Program Donasi Iuran Jaminan Kesehatan ini. Karena sangat bermanfaat bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Kita tidak pernah tau kapan datangnya sakit, dan siapa yang akan menanggung biaya pengobatan mereka, kalau seandainya jatuh sakit dan tidak memiliki jaminan kesehatan apa pun.

“Maka dari itu Duta BPJS Kesehatan Cabang Mataram berkomitmen untuk terus membantu memberikan donasi iuran jaminan kesehatan kelas 3 sebesar Rp. 25.500 per orang kepada anak-anak di pondok pesantren Muhammadiyah sebanyak 20 jiwa dan pondok pesantren Nahdlatul Wathan sebanyak 39 jiwa,” ujar Ali.

Kepala Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan, Muhammad Gufran beserta pengurus mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, karena sudah kembali berpartisipasi dalam program Donasi Iuran JKN-KIS dengan mendaftarkan anak-anak di Pondok Pesantren menjadi peserta JKN-KIS.

“Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan melalui donasi iuran JKN-KIS akan semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam memperoleh jaminan kesehatan,” Kata Muhammad Gufran.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad ali menghimbau a seluruh stakeholder untuk ikut serta dalam Program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada masyarakat yang tidak mampu yang ada di lingkungan sekitar.

Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Dengan Gotong Royong Semua Tertolong.

Ay/yn/JAMKESNEWS

Hal yang tampak ‘tidak mungkin’
dalam memperjuangkan kebenaran-Nya
akan menjadi ‘mungkin’ bagi hamba Allah yang beriman

Alkisah, seorang guru muda pendatang bernama Ibrahim harus terjebak di suatu kampung dengan berbagai masalah yang tak biasa. Berbagai kejanggalan yang terjadi tak hanya soal kebejatan moral yang justru dilakukan oleh orang paling kaya dan berpengaruh di kampung itu, yang bernama Harun, tapi juga oleh penolakan segelintir orang terhadap dirinya.

Oleh cintanya yang ditolak oleh Ibrahim, Jamilah yang tak lain adalah istri Harun kemudian memfitnahnya dengan mengatakan kalau dirinya diperkosa oleh Ibrahim. Dalam cerita yang menggambarkan niat Ibrahim untuk mengubah kampung itu lebih baik, ia justru harus berhadapan dengan banyak tokoh yang menghalang-halangi langkahnya.

Di antaranya guru agama di kampung itu yang bernama Sulaeman, yang banyak dipengaruhi oleh Harun. Juga seorang pemuda berandal bernama Arsad yang sangat tidak menyukai kehadirannya lantaran pernah kepergok oleh Ibrahim saat sedang memperkosa Halimah, gadis desa yang dianggap sakit jiwa.

Di tengah situasi yang tak mudah karena dirinya harus juga menghadapi hasutan yang membuat penduduk kampung akan menghukumnya, Ibrahim akhirnya bisa keluar dari kemelut dan berhasil menyadarkan penduduk kampung untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik.

Begitulah sinopsis film yang berjudul Titian Serambut Dibelah Tujuh, yang dirilis tahun 1982 dengan sutradara Chaerul Umam dan aktor El Manik sebagai pemeran Ibrahim. Dalam Festival Film Indonesia (FFI) 1983, Asrul Sani meraih penghargaan sebagai penulis skenario terbaik dalam film itu.

Apa yang bisa kita petik dari cerita film yang mengisahkan banyak kemunafikan yang terjadi di masyarakat itu?

Keteguhan dan keseimbangan diri adalah kunci dalam menghadapi terpaan badai. El Manik yang bermain sebagai Ibrahim dalam film itu dengan sangat bagusnya menunjukkan kepada penonton bagaimana seseorang yang sedang berjuang di jalan kebaikan tak akan pernah luput dari gempuran berbagai ujian. Tekanan mental oleh hujatan dan kebenciaan masyarakat yang tak menginginkan perubahan membuatnya serasa seperti sedang menyebrang titian serambut dibelah tujuh.

Hal yang tampak ‘tidak mungkin’ dalam memperjuangkan kebenaran-Nya akan menjadi ‘mungkin’ bagi hamba Allah yang beriman. Hanya dengan kesabaran, keteguhan hati serta keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah adalah modal utama seorang yang beriman dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapinya.

Di dalam tindakan puasa, perjuangan diri untuk tidak mudah ditaklukkan oleh antagonisme yang bersemayam di dalam jiwa dan raga adalah, karena kuatnya kesabaran dan kokohnya keyakinan karena Allah. Ya, semua karena Allah.

Sejak dari ketika kita berniat, berproses hingga sampai titik selesainya puasa, semua semata-mata karena Allah, Sang Maha Benar dari segala kebenaran yang ada.

Semoga puasa kita di hari keduapuluh lima ini makin memantapkan keyakinan kita bahwa perjuangan melawan hawa nafsu menjadi mudah karena Allah memang memudahkan semua kesulitan kita.

Soal biaya, Abdul bersyukur karena tak lagi terbebani. Ia senang dengan bantuan pemerintah melalui BPJS Kesehatan ini. Ia berharap program JKN-KIS terus memberikan manfaat kepada masyarakat terlebih untuk yang membutuhkan

Lombokjournal.com –

 JAMKKESNEWS  ;        Suparmi (49), salah satu dari sekian banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menderita penyakit jantung.

Sudah 4 tahun lebih ia menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut penuturan anaknya, Suparmi mengeluhkan sakit jantung sejak 2012 lalu.

Sang anak mengaku sulit merujuk ibunya ke rumah sakit lantaran tak cukup biaya. Beruntung pemerintah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sejak saat itu, program tersebut jadi andalan Suparmi dan keluarga di kala sakit.

“Ibu sudah lama sakit jantung. Kalau diingat, sudah 4 tahun berjalan ini. Dulu kesusahan sekali kalau ingin rawat ibu di rumah sakit. Selalu soal biaya yang kami takutkan apalagi penyakit ibu tergolong kronis. Alhamdulillah, ada bantuan pemerintah untuk berobat gratis. Sejak 2014, kami tak lagi khawatir kalau mau berobat di rumah sakit,” tutur Abdul Ghoni, putra Suparmi.

Awal tahun 2019, penyakit Suparmi kembali kambuh dengan kondisi yang begitu lemah. Mengetahui hal tersebut, Abdul, sapaan akrab sang anak bergegas membawa ibunya ke rumah sakit,

Abdul merasa puas dengan layanan yang diberikan rumah sakit. Menurutnya, tak ada kesulitan yang didapat selama ibunya dirawat.

Hingga kini, Suparmi masih dalam pantauan dokter. Menurut Abdul, sang ibu masih mengeluhkan sesak nafas sehingga memerlukan alat bantu pernafasan.

Soal biaya, Abdul bersyukur karena tak lagi terbebani. Ia senang dengan bantuan pemerintah melalui BPJS Kesehatan ini. Ia berharap program JKN-KIS terus memberikan manfaat kepada masyarakat terlebih untuk yang membutuhkan.

“Bersyukur beban biaya gak lagi jadi pikiran. KIS benar-benar menolong ibu saya. Kalau ditagihkan mungkin sudah berpuluh juta dan ada sesuatu hal yang kami jual. Saya ingin sekali ibu saya sembuh, saya minta bantuan do’anya. Terima kasih untuk rumah sakit yang sudah merawat ibu saya. Meskipun kami dari peserta BPJS Kesehatan, nyatanya rumah sakit tetap memberi kenyamanan,” terang Abdul.

Rr/Jamkesnews

Narasumber : Abdul Ghoni (28), Putra Ibu Suparm

Untuk memverifikasi data kepesertaan, BPJS Kesehatan melalukannya dengan menyandingkan master file data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan lembaga terkait apakah Dukcapil, BKN, atau institusi yang memiliki data

lombokjournal.com —

JAKARTA — BPJS Kesehatan siap berbenah terkait hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengumumkan tahun 2018 lalu BPJS Kesehatan defisit sebanyak Rp 9,1 triliun.

Defisit  tersebut terjadi karena kurangnya masukan dari iuran para peserta, dan adanya kejanggalan banyaknya peserta yang menggunakan NIK ganda.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’aruf menyebutkan, terkait NIK ganda pihaknya akan segera melakukan peninjauan mendetil mengenai keanggotaan.

Selama ini untuk memverifikasi data kepesertaan, BPJS Kesehatan melalukannya dengan menyandingkan master file data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan lembaga terkait apakah Dukcapil, BKN, atau institusi yang memiliki data

“Hasil audit BPKP juga memberikan rekomendasi untuk cleansing data bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan tentu segera kita tindak lanjuti,” kata Iqbal kepada Tribunnews.com, Selasa (28/04) 2019..

Ada kejanggalan lainnya, yaitu adanya kepesertaaan karyawan yang belum dilaporkan oleh pemberi kerja, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk data yang sebebarnya dan iuran yang harus dibayarkan.

“Tentu untuk memastikan data karyawan yang belum dilaporkan, kami melakukan koordinasi dengan lembaga untuk dapat memberikan data kepesertaan dan iuran yang jadi kewajiban perusahaan,” papar Iqbal.

Rr/tribune

Aangka iuran yang sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), hanya premi peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 80 ribu

lombokjournal.com —

JAKARTA – Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, permasalahan inti yang membuat BPJS Kesehatan tekor adalah iuran. Besaran iuran saat ini dipandang tidak sesuai dengan besaran pembiayaan kesehatan secara aktual.

“Kalau masalahnya iuran ya iuran (yang harus dibenahi). Kalau peserta bayar uangnya tidak cukup apa itu kesalahan BPJS Kesehatan?” kata Iqbal di Jakarta, Selasa (28/05) 2019.

Iuran yang tak mencukupi menutupi besaran pembiayaan kesehatan menyebabkan BPJS Kesehatan defisit.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 9,1 triliun.

Atas defisit itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menegaskan enggan menalangi seluruh defisit tersebut.

BPJS Kesehatan memahami bahwa Sri Mulyani ingin pihaknya memperbaiki diri dan bisa mandiri. Namun BPJS Kesehatan meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan utamanya.

“Bu Menkeu ingin BPJS Kesehatan ini sehat, bisa mandiri dengan iurannya. Tapi harus diingat ada opsi regulasi yang memahami untuk mengantisipasi masalah ini. Kalau tahu sumber masalahnya kan harus diperbaiki itu,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, angka iuran yang sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang sesuai hanya premi peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 80 ribu.

Sisanya menurut dia belum di bawah perhitungan aktuaria.

“Contoh untuk kelas PBI saja dari aktuaria Rp 36 ribu, sekarang baru ditetapkan Rp 23 ribu. Kalau yang mandiri kelas 1 sesuai. Untuk kelas 2 sekarang Rp 50 ribu, itu harusnya Rp 63 ribu idealnya. Lalu untuk kelas 3 ditetapkan Rp 22.500, idealnya itu Rp 53 ribu,” kata Iqbal

BPJS Kesehatan juga mencatat adanya defisit dari iuran terhadap biaya manfaat per jiwanya yang terus meningkat.

Tahun 2016 terjadi defisit sekitar Rp 2.500 per jiwa, lalu di 2017 defisit Rp Rp 5.000 per jiwa dan 2018 defisit Rp 10 ribu per jiwa. Penyesuaian iuran baru dilakukan satu kali pada 2016, ditetapkan melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2016.

Permalasahan lainnya, banyak peserta yang tidak taat membayar iuran. Dari sisi tunggakan peserta paling besar di peserta mandiri.

Menurut data BPKP kolektabilitas iuran di peserta mandiri hanya 53%.

“Karena kalau peserta mandiri tidak ada perusahaannya. Kalau PNS atau swasta kan ada HRD-nya (untuk ditagih). Kalau mandiri berarti kita harus kejar satu-satu. Kami bukan debt collector,” tutur Iqbal..

BPJS Kesehatan berharap, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan sanksi kepada peserta yang menunggak. Tujuannya agar kesadaran peserta untuk taat membayar iuran bisa meningkat.

Rr/detikF

E-Claim di FKTP merupakan digitalisasi proses pelayanan dari input pelayanan dan penyampaian klaim tagihan oleh FKTP serta proses verifikasi oleh Kantor Cabang

lombokjournal.com –

MATARAM  — BPJS Kesehatan Cabang Mataram menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi E-Claim kepada seluruh Puskesmas Wilayah Kabupaten Lombok Barat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Rabu (29/05).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Rachman Sahnan Putra didampingI Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram I Nengah Dwi Jendraatmaja, membuka kegiatan spsialisasi penerapan Uji Coba Program Elektroik Claim (E-Claim) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahap I,

E-Claim di FKTP merupakan digitalisasi proses pelayanan dari input pelayanan dan penyampaian klaim tagihan oleh FKTP serta proses verifikasi oleh Kantor Cabang.

Tujuannya  mempercepat proses verifikasi klaim non kapitasi secara efektif, efisien dan akurat melalui pengembangan logic praverifikasi tersistem serta meningkatkan kepuasan Fasilitas Kesehatan.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Nengah Dwi Jendraatmaja menjelelaskan, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram merupakan salah satu kantor cabang yang ditunjuk sebagai Pilot Project untuk program tersebut.

Untuk itu sosialisai implementasi E-Claim ini harus benar-benar di pahami oleh seluruh FKTP yang ada di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

“Program ini nantinya akan mempermudah FKTP untuk melakukan pengajuan Claim kepada BPJS Kesehatan sehingga tidak terjadi lagi penumpukan berkas dan meminimalisir terjadinya kehilangan berkas Claim yang akan memnyebabkan kerugian pada FKTP tersebut,” tambah Nengah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Rachman Sahnan Putra menjelaskan,  Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung program baru ini dan siap ikut serta dalam melancarkan Program E-Claim di seluruh Puskesmas yang ada di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

“Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat siap mendukung program E-Claim di FKTP di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, semoga ke depannya pelayanan di FKTP lebih baik dengan menggunakan program yang sangat bagus ini,” ujar Rachman

Di akhir perbincangan Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram,         I Nengah Dwi Jendraatmaja menyampaikan harapannya kepada Tim Jamkesnews, dengan adanya Program E-Claim ke depannya dapat mempercepat pengajuan dan verifikasi klaim Non Kapitasi dan membangun hubungan profesional berdasarkan trust and fairness terhadap fasilitas kesehatan.

ay/yn/JAMKESNEWS

Pasarmurah itu melibatkan 20 lebih distributor yang ada di kota Mataram

MATARAM.loombokjournal.com — Pasar murah jelang Idul Fitri dengan dukungan puluhan distributor kebutuhan pokok digelar di Lapangan Karang Pule Mataram.

Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih untuk menggelar pasar murah di Lapangan Karang Pule  karena paling banyak penduduknya.

“Kami persiapkan sebelumnya karena ini adalah hari terkhir kegiatan Pasar murah selama puasa inj,” ujar I Nyoman Darmilaswati  selaku Kepala Bidang Pengembangan dalam Negeri, Rabu (29/05).

Pada H-6 sebelum Idul Fitri PElaksanaan pasar murah itu sangat membantu masyrakat,  karena bisa mendapatkan harga dengan lebih murah. Sebab pasarmurah itu melibatkan 20 lebih distributor yang ada di kota Mataram.

Nyoman menambahkan, masyarakat sangat antusias dengan adanya pasar murah ini.

“Ini kan acara terakhir selama puasa, tapi nanti akan tetap dilaksnakan saat menyambut Hari besar keagamaan. PasAr murah ini kita buka dari jam 8-12 siang,” kata Nyoman..

AYA

Kejadian ini justru memberikan dampak positif bagi para wisatawan dan juga investor yang menginginkan kepastian hukum

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara (NTB) Zulkieflimansyah mengaku terkejut atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang diduga terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) di Lombok, NTB, Selasa (28/05).

Gubernur Zul mengatakan,  Pemprov NTB bersama KPK selama ini sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan diskusi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemprov NTB.

“Hal ini kita lakukan agar hal tidak inginkan tidak terjadi, tapi ternyata yang tidak kita inginkan, terjadi juga, ada OTT,” ujar Zul di Pendopo Gubernur NTB saat acara buka bersama dengan Media Mataram, NTB, Selasa (28/05).

Zul berharap kejadian ini tidak menggangu citra sektor pariwisata NTB. Zul berharap peran media dalam menyajikan sudut pandang lain terkait kasus OTT di NTB ini.

“Jangan sampai membuat image NTB sebagai destinasi wisata terganggu,” kata Gubernr Zul.

Zul meyakini kejadian ini justru memberikan dampak positif bagi para wisatawan dan juga investor yang menginginkan kepastian hukum.

“Wisatawan dan daerah pariwisata butuh kepastian hukum. Mudah-mudahan dengan ada OTT menghadirkan efek jera supaya kita tidak main-main dalam peraturan main, dan ini bisa jadi sinyal positif bagi wisatawan dan investasi di NTB,” ucap Zul.

AYA/Hms NTB

Mi6 akan terus mendorong agar Pemilukada 2020 tujuh kabupaten/kota di NTB  bisa menampilkan dan memunculkan calon Kepala Daerah yang baru dengan berbagai visi dan misinya yang lebih progresif.

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ; Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, dalam rilis yang disampaikan ke media terkait Pilkada KLU 2020, Rabu ( 29/5), akan mencalonkan kader sendiri untuk tampil dan bertarung sebagai Calon Kepala Daerah.

Kader yang dimaksuud adalah Edi Setiawan, seorang entrepreneurship muda yang dipandang mampu menjadi Kepala Daerah yang baik dalam memajukan dan meningkatkan  kesejahteraan rakyat KLU.

Sebagai sosok pengusaha muda, Edi Setiawan  memiliki track record (rekam jejak) yang baik dan tidak sedang memiliki problem sosial akut di lingkungan masyarakat di KLU.

Keputusan final Mi6 mencalonkan kadernya sendiri di Pilkada KLU, Kota Mataram dan Lombok Tengah sebagai bentuk membangkitkan kesadaran moral dan politik.

Hal ini sekaligus syiar politik Mi6 agar masyarakat terbiasa dengan pilihan berbeda dalam menentukan calon Kepala Daerah yang hendak dipilih.

“Masyarakat harus senantiasa dibiasakan dengan pilihan-pilihan alternatif dalam konstestasi elektoral 2020, agar bisa menimbang dan memilahnya untuk calon pemimpin di daerahnya,” kata Didu, panggilan akrab Dir Mi6.

Mi6 akan terus mendorong agar Pemilukada 2020 tujuh kabupaten/kota di NTB  bisa menampilkan dan memunculkan calon Kepala Daerah yang baru dengan berbagai visi dan misinya yang lebih progresif dalam memajukan daerah .

“Prinsip dalam demokrasi yang baik, makin besar partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya, makin kuat legitimasi kepemimpinannya. Termasuk dalam hal ini makin banyak calon kepala daerah yang maju makin dinamis kontestasi pilkada tersebut,” tambah Didu.

Mi6 setuju dan mendukung abila parpol lebih mengedepankan kadernya untuk head to head bertarung dalam konstestasi Pilkada tujuh kabupaten/kota 2020.

“Jika setiap Parpol mengusung kader sendiri, maka giroh pilkada mendatang akan semarak, masyarakat akan antusias terlibat aktif karena ada nuansa baru calon kepala daerah,” imbuh Dir Mi6.

M16 memandang terhadap calon Kepala Daerah yang tidak bisa memakai jalur parpol bisa lewat jalur perseorangan atau independen. Untuk pilkada kota Mataram dan KLU tidak terlalu rumit melengkapi persyaratan administrasi form dukungan KTP karena jumlah pemilihnya relatif tidak besar,” ujar Didu .

Mi6 memprediksi Pilkada serentak 2020 akan diikuti lebih banyak Paslon baik dari jalur parpol dan independen. Paslon yang lewat jalur parpol tidak akan lagi membuat koalisi besar atau memborong dukungan parpol, selain tidak efektif juga tidak efisien.

“Paslon Cakada 2020 yang maju jalur  parpol akan memakai dukungan parpol sejumlah persyaratan kursi yang ditetapkan KPU. Tidak ada lagi aksi borong kursi parpol,” tambah Didu .

Demikian pula dengan jalur independen, Mi6 memprediksi akan banyak Paslon yang maju lewat jalur perseorangan, selain lebih efisien juga lewat jalur ini Paslon sudah dapat memprediksu  jumlah dukungannya. Selain itu lewat jalur perseorangan akan memudahkan Paslon untuk berinteraksi dan melakukan penetrasi basis langsung.

Selain itu Mi6 mengingatkan untuk Pilkada serentak 2020, khusus calon independen agar memperkuat saksi disetiap TPS agar perolehan data  C1 dan DA-1 bisa diakses langsung dan valid .

“Untuk itu rekruitmen dan  pendidikan untuk Saksi dan pengumpulan KTP bisa di mulai saat ini mengingat waktunya masih longgar untuk meminimalisir  benturan double dukungan KTP dari warga ,” tegas Didu .

Mi6 akan Galang keswadayaan dan  Gotong Royong bersama rakyat.

Didu menambahkan, terkait pencalonan Edi Setiawan untuk Pilkada KLU  dan Lalu Athari Fathullah untuk di kota Mataram dan Lombok Tengah akan lebih mengedepankan gerakan keswadayaan dan gotong royong bersama rakyat.

Untuk itu Mi6 akan mendorong partisipasi aktif warga untuk mempromosikan figur yang dicalonkan Mi6 lewat berbagai  networking maupun taktik lain, salah satunya lewat campaign media.

“Mi6 akan intervensi di tujuh pilkada kota/ kabupaten agar Kepala Daerah yang dipilih rakyat merupakan figur yang dapat membawa kesejahteraan rakyat dalam arti yang sesungguhnya, bukan capaian sebatas angka-angka statistik semata,” ujar Didu dengan mantap..

Me .