Koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin Dikritik, seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya

lombokjournal.com

MATARAM  ;   Perkiraan sebelumnya mengenai Pilpres 2019 di NTB akan ada kenaikan signifikan untuk suara Joko Widodo, agaknya sulit terealisasi.

Tokoh yang diharapkan akan  menjadi pengikat warga NTB yaitu TGH M Zainul Majdi atau TGB, batal mengurusi NTB. DPP Golkar justru menugaskan TGB mengurus pemenangan di Jawa Barat.

“Ya, artinya NTB ini tidak menjadi atensi dari Partai Golkar,” kata Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, (22/1).

Justru kata Bambang, ini hitungan politik yang rasional. Mengingat bicara pilpres, barometernya adalah Pulau Jawa. Dan Jokowi butuh kerja ekstra di Jawa Barat.

“Bisa jadi, nanti untuk mengurus NTB akan di delegasikan ke tokoh lain,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, bergesernya TGB ke Jawa Barat, justru menjadi ruang untuk tokoh di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok tampil. Membuktikan diri sanggup menjadi jangkar pemenangan.

“Boleh dulu alasannya, cukup dengan TGB. Sekarang di luar TGB siapa?” tanyanya

Pada Pilpres 2014 silam, saat TGB memberi dukungan pada Prabowo, raihan suara di NTB cukup signifikan. Hampir mendapat 75 persen. Menurunkan suara Prabowo tidak mudah.

“Menurut saya, suara Pak Prabowo akan tetap berkibar di NTB,” imbuhnya.

Kecuali, kata Didu, para jangkar di daerah ini muncul terbuka memenangkan Jokowi. Para tokoh kian masif turun ke masyarakat. Stigma TGB sentris harus dihilangkan.

“Ingat, TGB itu sekarang tokoh nasional. Yang diurus lebih luas dan besar,” tegasnya.

Didu pun mengkritik, koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya. Belum lagi ditambah para calegnya sibuk mengurus diri masing-masing.

“Hitungan saya, raihan suara pilpres 2019 Pak Prabowo bisa dapat hingga 80 persen,” tegasnya.

ary

Gagasan yang ditawarkan, bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini

lombokjournal.com —

LOBAR  ;    Perkembangan teknologi informasi (TI) telah merambah ke seluruh sektor industri.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi.

Beberapa pelaku UKM sukses melakukan transformasi digital sehingga mampu mengembangkan skala usaha mereka.

Di lain sisi, beberapa pelaku usaha yang lain gagap teknologi, sehingga bisnis mereka mulai terancam.

“Artinya, pelaku usaha saat ini memang harus beradaptasi dan mau bertransformasi digital, harus berani think out of the box,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB Dapil KLU-Lombok Barat, No urut 11 dari Partai Keadilan Sejahtera, Senin ( 21/1)

Menurutnya, perkembangan teknologi ini memunculkan peluang bagi ketatnya persaingan usaha. Namun di lain sisi, ini juga akan menjadi peluang tumbuhnya wirausahawan baru yang siap bersaing.

Nofian mengajak para millenial, generasi muda di NTB untuk mulai menciptakan peluang-peluang menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

Data ekonomi kita menunjukan, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan startup atau perusahaan baru berbasis digital, semakin tinggi, dengan sektor bisnin yang beragam.

Kecenderungan startup adalah jenis usahanya yang minim modal tapi sarat kreativitas. Perusahaan yang SDM-nya tak membutuhkan hingga ratusan tenaga kerja, namun efektif menembus pasar nasional dan internasional untuk produk yang mereka tawarkan.

Nofian mencontohkan, bagaimana pemuda-pemuda kreatif di Bandung atau Yogyakarta mampu memasarkan produk konveksi hingga kerajinan khas daerah mereka, melalui jejaring startup.

“Di NTB, terutama di Lombok Barat dan Lombok Utara, potensi ini juga sangat terbuka. Bahkan ada yg sdh berhasil menembus omset hampir 100 jt per bulan dari bisnis online memanfaatkan sosmed,  Tinggal bagaimana pemuda mau kreatif dan jeli melihat setiap peluang,” katanya.

Saat ini Nofian berfokus menularkan semangat kewirausahaan kepada para pemuda di kantong-kantong kampanyenya dan menghadirkan pelatihan bagi mereka.

Gagasan yang ia tawarkan tidak muluk-muluk. Tapi yang utama adalah bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

“Mindset pemuda kita kan, cita-cita harus jadi PNS, ini harus mulai diubah. Karena demand and supply untuk PNS ini jelas tak mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja kita. Menjadi wirausahawan di era digital ini, berarti juga membuka lapangan kerja,” katanya.

Me

Kuliah di UI tidak hanya menuntut ilmu, namun juga membangun silaturrahmi dan jaringan dengan seluruh putra-putri terbaik Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com — Menjadi orang hebat itu harus memiliki keberanian untuk bermimpi.

Hal itu disampaikan Gubernur dan istri Hj. NiKen Saptarini Widyawati Zukieflimansyah, SE., M. Sc saat memberikan motivasi dan mengobarkan semangat menuntut ilmu kepada anak-anak NTB yang hadir di acara Sosialisasi dan Pengenalan Universitas Indonesia di NTB.

Sebagai alumni terbaik Universitas Indonesia,  Gubernur NTB,  Dr. Zulkieflimansyah bersama istri,  menjadi Pembicara (Guest Speaker) pada.kegiatan bertajuk SASAMBO UI Goes To NTB 2019 yang berlangsung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Mataram, Minggu (20/01).

“Hal pertama yang kami lakukan adalah menaklukkan ketakutan menghadapi kegagalan, ketakutan untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan tidak ada yang mustahil. Kalau memiliki kemauan yang tinggi,  Allah akan membukakan jalan baginya.

“There is a will,  there is a way,” sambungnya.

Mantan Ketua Senat UI menjelaskan, kuliah di UI merupakan miniatur Indonesia. Sebab katanya,  di kampus itu, kita akan bertemu dengan anak-anak dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam karakter dan strata sosial yang ada.

“Bagian Universitas Indonesia merupakan bagian dari Indonesia itu sendiri, ” ungkap Doktor Zul pada acara yang digagas Organisasi Mahasiswa SASAMBO NTB itu.

Doktor Zul memberikan gambaran bahwa UNI yang terkenal dengan “yellow jacket”nya itu,  merupakan gambaran traffic light dimana warna kuning itu berada di tengah, yang bermakna moderasi dan peringatan.

Sementara itu,  Hj. Niken menceritakan sekilas pengalamannya di kampus yang berlokasi di Salemba itu. Menurutnya, kuliah di UI tidak hanya menuntut ilmu. Namun juga membangun silaturrahmi dan jaringan dengan seluruh putra-putri terbaik Indonesia.

“Teman-teman kita yang kuliah UI itu berasal dari seluruh Indonesia. Sehingga, kita bisa memperbanyak jaringan,” Jelasnya di hadapan ratusan siswa SMA dari berbagai sekolah di NTB itu

Ketua TP PKK NTB Itu mendorong anak anak NTB, setelah selesai sarjana, untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.  Sebab,  jaringan yang dibangun itu tidak hanya dengan anak-anak di Indonesia namun juga dengan anak-anak dari berbagai negara di dunia.

Karena itu, Almuni UI 1990 Itu mengajak anak-anak NTB untuk mempersiapkan diri dengan rajin belajar dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.  Serta tetap percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki untuk mendaftar di UI.

AYA/Hms

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan,  50 persen petani padi dan 73 persen petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Selain masalah konversi lahan pertanian yang makin menyempitkan lahan produksi pertanian, Indonesia juga menghadapi tantangan menurunnya animo partisipasi generasi muda di sektor pertanian.

Semakin berkurangnya angkatan kerja di sektor pertanian, akan berbuntut kepada krisis petani yang dalam kurun waktu beberapa dekade ke depan bisa mengancam kedaulatan pangan kita.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, untuk menghadapi masalah ini diperlukan sebuah upaya strategis.

Sekolah Tani, menurutnya, merupakan salah satu upaya yang harus mulai diinisiasi sebagai sistem terpola untuk regenerasi petani.

“Saya pikir harus ada upaya konkrit menjawab masalah krisis petani ini. Salah satunya dengan membentuk Sekolah Tani,” kata HBK, Minggu (20/01)

Di jajaran Partai Gerindra, kata HBK, kaum muda yang tergabung dalam Gerindra Masa Depan (GMD), akan didorong untuk menjadi inisiator-inisiator Sekolah Tani di sejumlah daerah termasuk di wilayah NTB ini.

GMD merupakan para kader muda Partai Gerindra yang telah melalui pendidikan ideologi Partai yang diproyeksikan sebagai pemegang tongkat kepemimpinan atau regenerasi Partai Gerindra.

Ancaman krisis petani yang disampaikan HBK bukan tanpa dasar.

Survey BPS tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu antara 2003-2013, jumlah rumah tangga tani berkurang sebanyak lima juta.

Angka ini berimplikasi pada keberlanjutan usaha sektor pertanian di Indonesia, dimana ketersediaan produk pangan dalam negeri semakin menurun.

Selain jumlah petani yang kian menurun, masalah lain yang saat ini dihadapi petani adalah usia dan produktivitas petani.

Dalam sensus pertanian 2013, struktur usia petani didominasi oleh petani tua dengan tingkat pendidikan rendah. Data tersebut menyebutkan, sebanyak 60,8% usia petani di atas 45 tahun dengan 73,97% berpendidikan setingkat SD, yang akses terhadap teknologinya sangat rendah.

Data itu sejalan dengan hasil survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tanaman pangan pada 2011. Survei itu menyebut, bahwa sebagian besar petani tanaman pangan (96,45%), berusia 30 tahun ke atas. Hanya sekitar 3,35% saja yang berusia di bawah 30 tahun.

HBK mengatakan, kondisi ini bisa terus semakin parah jika tanpa ada pihak yang mau peduli mencarikan solusi.

“Kalau petani kita saat ini berusia diatas 40 tahun dan tidak ada regenerasi, maka bisa dipastikan dua dekade lagi, sektor pertanian kita akan mengalami kepunahan. Lahan yang subur dan menjanjikan, tidak ada yang menggarap”, tukasnya.

Kecenderungan saat ini, profesi petani masih dianggap sebagai profesi strata terendah di negeri ini.

Hal ini terjadi lantaran perhatian dan pembinaan masyarakat terutama bagi para petani muda belum maksimal, keberpihakan dan pembelaan Pemerintah terhadap para generasi muda petani masih sangat memprihatinkan.

Ironisnya, banyak petani Indonesia sendiri yang tak ingin petani menjadi profesi turun temurun.

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan bahwa 50% petani padi dan 73% petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani.

Dalam survey itu, jawaban senada juga dilontarkan anak-anak petani tersebut. Sebanyak 63% anak petani padi dan 54% anak petani holtikultura tak ingin menjadi petani.

Rendahnya minat anak muda terhadap sektor pertanian disebabkan profesi ini masih dipandang tak menjanjikan oleh anak-anak muda.

“Anak muda kita kerap menganggap bahwa menjadi petani bukanlah profesi yang menguntungkan. Padahal, faktanya banyak anak muda sekarang yang sukses berkiprah di pertanian,” kata HBK.

HBK mengajak generasi muda millenial saat ini untuk mulai melihat sektor pertanian ini sebagai sektor yang menjanjikan.

Ia mengatakan, untuk membangun minat dan animo agar anak-anak muda mau bergelut di sektor pertanian, maka Sekolah Tani harus mulai dibentuk.

“Sekolah Tani ini nantinya yang akan mencetak generasi muda tani untuk menjawab persoalan bangsa saat ini yang sedang mengalami krisis sumber daya manusia di bidang pertanian”, tukasnya

Yang menarik dari gagasan HBK ini, Sekolah Tani tersebut nantinya akan membina dan mendidik putra-putra bangsa yang memiliki kemauan keras untuk menjadi wirausahawan di bidang pertanian, namun di sisi lain tidak memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi.

“Jadi Sekolah Tani ini gratis dan bisa menjadi jawaban juga bagi anak-anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena persoalan biaya”, kata HBK.

Menurut HBK, membangun Sekolah Tani akan semakin mudah jika ada kemauan dan perhatian bersama termasuk dari pemerintah.

Banyak aset lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan, khususnya di tingkat pedesaan yang bisa digunakan untuk Sekolah Tani ini. Tenaga didik juga bisa diambil dari tenaga penyuluh pertanian di desa-desa setempat.

“Sehingga selalu ada regenerasi petani, dengan mutu dan pengetahuan yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman”, katanya.

Walaupun banyak generasi muda menganggap usaha di bidang pertanian merupakan bisnis yang tidak menjanjikan, namun sebenarnya usaha di bidang ini cukup prospektif.

Hal ini disebabkan karena produk pertanian selalu dibutuhkan banyak orang.

Caleg DPR RI Partai Gerindra dengan Nomor Urut-1 dari Dapil NTB-2/P. Lombok ini mengatakan, dirinya juga akan mendorong terbentuknya Sekolah Tani di P. Lombok ini dan Prov. NTB pada umumnya.

“Mungkin di awal-awal, kita akan dorong inisiasi ini dari kader muda Partai Gerindra yang kompeten di bidang pertanian. Kami juga punya GMD yang merupakan kader-kader cemerlang Partai Gerindra”, katanya.

Ancaman Konversi Lahan

Selain krisis petani, tingginya konversi lahan pertanian juga mengancam sektor pertanian, termasuk di Prov. NTB.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB mencatat, setidaknya areal pertanian di NTB menyusut sebanyak 500 hektare setiap tahun seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Ironisnya, penyusutan sebesar itu termasuk pada 247 hektare lahan pertanian irigasi produktif yang sebelumnya ada di wilayah NTB.

Angka penyusutan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan maraknya pengalihan fungsi lahan, seperti pembukaan jalan baru dan pembangunan infrastruktur perumahan, pertokoan, dan lain-lain.

HBK mengatakan, penyusutan lahan tersebut dapat berdampak terhadap capaian produksi pangan di NTB, meski dilakukan pencetakan sawah baru.

Untuk itu, harus ada upaya juga dalam melakukan intensifikasi pertanian. Karena lahan pertanian terus menyusut sementara jumlah penduduk terus bertambah”, katanya.

HBK juga mengajak para kaum muda generasi millenial untuk memikirkan hal ini.Terutama bagi para mahasiswa, dan juga para lulusan Fakultas Pertanian.

“Jangan sampai lulusan Fakultas Pertanian, enggan bergelut di sektor pertanian. Ayo, kita gelorakan semangat kita bersama dalam membangkitkan dan mengembalikan kejayaan sektor pertanian ini”, katanya.

Me

Harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium

MATARAM.lombokjournal.com — Beras shacet yang beberapa waktu lalu sempat di lauching oleh Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sejauh ini pemasarannya telah menyasar hingga pulau Jawa.

Mengingat beras shacet ini diperuntukkan untuk mempermudahkan  masyarakat mendapatkan beras premium dengan harga lebih murah.

“jadi dia jenisnya itu beras premium yang di shacetkan. Tapi harganya murah hanya Rp2500/ shacet,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani,Sabtu (19/01)

Selly mengatakan, harga beras medium dan premium untuk di daerah pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi masih berada di atas Harga Eceren Tertinggi (HET). Sehingga daerah tersebut menerima kiriman beras dari NTB.

Maka dari itu di NTB sebagai percontohan, untuk produksi beras shacet, karena NTB merupakan swasembada beras.

“Maka dipakailah beras shacet kita. Jadi bentuk beras shacet nanti dari NTB asalnya, karena kita punya beras bertahannya sampai 14 bulan ke depan. Berarti stoknya banyak, maka dari itu kita menjadi percontohan beras shacet,” terangnya.

Menurutnya, beras NTB memiliki kualitas yang bagus, sehingga menjadi percontohan untuk memproduksi beras shacet.

Dimana distribusinya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat NTB saja, namun beras tersebut dikirim ke daerah-dearah yang menjual beras medium dan premium dengan harga di atas HET.

Selain itu harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium.

“Itu kita harusnya bersyukur, berarti kualitas beras kita bagus makanya pecahan sedikit, di bawah 10 persen. Berarti itu kaya semacam beras premium, dan berasnya premium yang dijual dalam bentuk kemasan shacet,” jelasnya.

Sementara itu, beras shacet memang banyak dijual oleh pedagang-pedagang kecil di pasar. Karena beras tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa.

Selain itu, masyarakat dapat membeli dengan harga murah, karena beras shacet ini bisa konsumsi selama satu hari.

“Maksudnya bahwa masyarakat kalau mau membeli beras yang murah ada bentuknya shacet, itu satu shacet bisa di pakai untuk satu hari tiga kali makan, terutama untuk anak-anak kost dan bisa juga yang berangkat umroh dan haji membawa beras shacet,” pungkasnya.

AYA

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an

lombokjournal.com —

MATARAM.;   Potensi sektor pertanian di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tak akan habis-habisnya jika dikupas dan dibicarakan.

Namun, jika selalu hanya dalam tataran wacana dan wacana, tanpa ada aksi nyata, maka potensi yang ada hanya akan lekang dan tak membawa manfaat, faedah dan keuntungan apa-apa.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak masyarakat di P. Lombok untuk mulai melakukan aksi nyata mengembangkan potensi pertanian di daerah tinggal mereka, Jumat ( 18/1)

Menurut HBK, di Lombok semua potensi pertanian sudah tersedia, tanah yang subur, ketersediaan air yang mencukupi. Tinggal sekarang bagaimana mulai action, generasi muda  jangan ragu dan  malu untuk bergelut di sektor pertanian ini.

” Contohnya Sembalun, dulu pernah berjaya sebagai sentra bawang putih nasional. Naaach kenapa sekarang tenggelam, ini pertanyaannya. Harusnya potensi ini terus dikembangkan lebih bagus lagi,” ungkap HBK didampingi isteri tercintanya , Hj. Dian Bambang Kristiono.

Kecamatan Sembalun di Lombok Timur yang berada di kaki Gunung Rinjani memang memiliki potensi yang luar biasa untuk pertanian hortikultura. Di era 1990-an, daerah Sembalun sempat terkenal dan menjadi sentra produksi bawang putih nasional.

Hanya saja, krisis ekonomi dan maraknya kebijakan impor bawang putih dari China, India dan Vietnam saat itu, membuat harga komoditi unggulan ini terjun bebas. Hal ini membuat petani rugi, dan masa kejayaan bawang putih di Sembalun pun perlahan meredup.

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an.

“Anjloknya harga saat itu kan karena keadaan situasional, karena krismon dan kebijakan impor yang berlebihan. Tapi potensi ini masih ada, menunggu kita gali kembali dan ini harus bisa dijadikan modal untuk kita bangkit kembali meraih kejayaan itu,” kata HBK.

Ia mengatakan, masyarakat petani di Sembalun bisa mulai kembali mendorong perluasan lahan tanam bawang putih. Apalagi varietas Sangga yang menjadi varietas unggulan nasional itu proses pembenihan dan pembibitan hanya bisa maksimal jika dilakukan di Sembalun.

Hal ini menjadi kekhasan dan daya dukung tersendiri bagi Sembalun, sebagai daerah andalan untuk mengembalikan kejayaan pertanian Lombok di masa depan. Tinggal bagaimana masyarakat, pemerintahan NTB dan kita semua mau tekun dan serius mengembangkannya kembali.

Impor Dan Permainan Mafia Kartel

Menurut Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok ini, juga mengkritisi kebijakan impor bawang putih yang masih dilakukan pemerintah saat ini.

Impor, kata dia, seharusnya mulai dibatasi, sebab praktik kebijakan impor ini telah membuka peluang bagi para pelaku kartel untuk memanfaatkan kesempatan ini buat menangguk keuntungan dengan merugikan para petani kita. Dampaknya, harga bawang putih produksi petani kita bisa anjlok

kapan saja, petani kita akan frustasi serta malas berkiprah di sektor ini lagi akibat dari ulah para mafia kartel ini.

Ia menegaskan, ketika petani mengembangkan komoditas unggulan daerah, seharusnya pemerintah mengimbangi dengan pengurangan impor dan juga pengawasan tata niaga komoditas tersebut, termasuk bawang putih.

“Karena itulah tugas pemerintah. In shaa Allah kalau saya diberi mandat masyarakat Lombok duduk di kursi DPR RI nanti, hal ini akan saya perjuangkan sampai terwujud. Kalau kehidupan para petani kita mau sejahtera, maka pemerintah harus melindungi dan mendampingi mereka lewat kebijakan dan pengawasan yang menjamin kesejahteraan  petani. Keberpihakan pemerintah harus jelas, jangan bicaranya ingin meningkatkan kesejahteraan petani kita tapi impor jalan terus”, tegas HBK.

Swasembada Bawang Putih

Saat ini pemerintah tengah melakukan beragam upaya untuk meraih swasembada bawang putih nasional. Kawasan Sembalun telah ditetapkan sebagai salah satu sentra bawang putih yang akan dikembangkan, bersama beberapa daerah lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, potensi lahan tanam bawang putih di Sembalun saja mencapai 40.000 hektare. Dari potensi ini, yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar 5.000 hektare, berati peluangnya masih sangat besar.

HBK menilai, hal tersebut menjadi peluang baik bagi masyarakat petani kita terutama yang berada di daerah Sembalun, Lombok Timur. Peluang dan potensi itu hanya bisa diraih hasilnya, jika ada semangat kolektif dari masyarakat dan pemerintah NTB untuk masing-masing mengambil peran yang nyata.

“Yang penting masyarakat harus punya visi, keyakinan dan semangat yang sama untuk mengembalikan kejayaan Sembalun kedepan. Ke depannya, selaku legislator, HBK akan bekerja keras dan berjuang untuk mengarahkan dan mengontrol pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil lebih pro, lebih berfihak dan lebih melindungi para petani,” tegas HBK.

Me

Bang Zul menyampaikan keseriusannya untuk hadir dan ingin mendengarkan langsung yang ingin disampaikan masyarakat

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur  Hj. Sitti Rohmi Djalilah terus berusaha melahirkan terobosan demi mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat.

JANGZULMI atau Jumat Pagi Bareng Bang Zul dan Umi Rohmi merupakan salah satu gagasan besar dalam mendekatkan dan mendengarkan langsung yang dirasakan masyarakat NTB.

Kegiatan tersebut digelar dua minggu sekali, Minggu kedua dan Minggu keempat. setiap bulannya. Namun untuk edisi kali ini berbeda dan spesial karena merupakan arahan langsung Gubernur untuk diselenggarakan di luar jadwal tersebut.

Gubernur menginstruksikan diselenggarakan di kawasan KEK Mandalika dan mengundang ITDC bersama warga Kuta dan sekitarnya untuk duduk bersama dan berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di KEK Mandalika.

Gubernur dalam Jangzulmi kali ini benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan di KEK. Terlihat dalam rombongan yang Hadir bersama Gubernur mulai dari Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansore,

Direktur konstruksi dan operasi, Ngurah Wirawan, Direktur proyek the mandalika, Hari Wibisono dan Wakil direktur proyek the mandalika, Adi Sujono. Sekda Provinsi NTB Rosiady Sayuti dan Hampir seluruh kepala OPD Provinsi turut hadir mendampingi, juga Kadis Pariwisata Lombok Tengah dan kepala BPN.

Bang Zul menyampaikan keseriusannya untuk hadir dan ingin mendengarkan langsung yang ingin disampaikan masyarakat.

Menurutnya, ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang terbuka. Ekonomi di daerah NTB juga adalah sistem ekonomi terbuka. Aktor utamanya bukan pemerintah, tapi adalah dunia usaha.

“Setiap perekonomian masalahnya ada dua. Pengangguran dan kemiskinan, yang tidak mungkin bisa diatasi sendiri olrh siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, jika tidak ada dunia usaha. Dunia usahalah yang berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.” jelas bang Zul mengawali pengantarnya.

Gubernur, bupati, kepala dinas, bukanlah raja, tambah bang Zul.

“Kami adalah aparat yang tugasnya membantu melayani masyarakat. Kami rela menjadi pesuruh masyarakat.

Siapa yg mau jadi gubernur, bupati maupun kepala dinas, adalah mereka yg mau berkorban dan punya kerendahan hati melayani masyarakat,” ujar Bang Zul.

Bang Zul juga menjelaskan posisi ITDC yang begitu penting sebagai dunia usaha dalam pengembangan pariwisata di NTB.

“Posisi ITDC ini begitu penting. Tugas pemerintah adalah memastikan dunia usaha aman, nyaman dan menyenangkan. Tetapi walaupun kita ingin nyaman, jangan lupakan masyarakat kami. Jangan sampai masyarakat menjadi penonton di daerahnya sendiri,” lanjut Bang Zul.

“Mandalika ini, Kuta ini bukan punya orang lombok saja, bukan punya orang NTB saja, bukan punya Indonesia saja. Alhamdulillah kita diberkahi suatu kawasan yang dimiliki dunia. Kita tidak ingin melihat anak-anak kita hanya menjadi pedagang yg mengejar-ngejar pembeli. Saya ingin melihat anak-anak lombok tengah kelak memiliki pendidikan tinggi, bahkan menjadi direktur ITDC,” ucap bang Zul diikuti tepuk tangan hadirin.

“Oleh karena itu kita sampaikan apa yang ada, apa yang bisa direspon oleh ITDC, dan kami dari pemprov bisa tahu melakukan apa yang dilakukan sehingga masyarakat senang. Kami akan senantiasa membantu. Rumah saya 24 jam terbuka,” tutup Bang Zul.

Senada dengan Gubernur, Dirut ITDC, Abdulbar menegaskan bahwa ITDC hadir sebagai bagian dari BUMN dan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat.

” ITDC adalah bagian dari BUMN dan milik masyarakat. Kami ingin mengingatkan dulu saat membangun di bali, suasananya juga seperti ini. Namun dalam perjalanannya, semuanya mendapatkan manfaat. Warga yg dulu hanya berdagang, kini memiliki pendapatan jauh lebih besar. 30 persen pegawai kita di bali adalah pemuda desa. Itu yang ingin kita wujudkan. Memang di awal selalu berat.” jelas Dirut ITDC.

Acara berlangsung interaktif dengan bergantian warga bertanya dan langsung dijawab, baik Gubernur, kepala OPD hingga jajaran ITDC memberikan penjelasan. Warga terlihat antusias. Kegiatan sendiri berakhir dan dilanjutkan dengan obrolan santai antara warga dengan jajaran Pemprov dan ITDC.

Aya/hms

Pada tahun 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan, atau rata-rata 640.765 per hari

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Kartu Indonesia Sehat (KIS).menjadi program pemerintah paling dirasakan manfaatnya menurut survei Alvara Research Center berjudul Laporan Survei Pilpres 2019 : Ketika Pemilih Semakin Mengkristal.

Dalam laporan tersebut, Kartu Indonesia Sehat berada di urutan teratas dari 10 program

pemerintah, dengan skor 68 persen disusul program Kartu Indonesia Pintar dan pembangunan infrastruktur.

Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan faktanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini dilihat dari

jumlah peserta serta angka pemanfaatan yang terus meningkat sejak diimplementasikan. Sampai dengan

10 Januari 2019 jumlah peserta yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 216.152.549 jiwa atau mencakup 82 persen dari total penduduk Indonesia.

Selain itu angka menunjukan, banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya program ini.

Pada tahun 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan, atau rata-rata 640.765 per hari.

“Dari data tersebut dan dengan berbagai dinamika yang terjadi, tidak terbantahkan lagi bahwa Program

JKN-KIS telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Efek lain dari kehadiran Program JKN-KIS ternyata juga menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI di tahun 2016, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun.

Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun

Dari penelitian FEB UI juga disebutkan di tahun 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.

Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Sampai dengan 10 Januari 2019, tercatat ada sebanyak 216.152.549 jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta Program JKN-KIS.

Angka ini terus bergerak naik secara signifikan, hingga nanti diharapkan mampu menjamin seluruh rakyat Indonesia dan mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Rr

Sumber; Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Pemprov NTB akan mencari cara agar harga tiket pesawat ke NTB menjadi lebih terjangkau guna menarik lebih banyak minat wisatawan

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, tingginya harga tiket pesawat akan berdampak bagi sektor pariwisata di NTB, khususnya Pulau Lombok.

Apalagi saat ini sektor pariwisata sedang dalam tahap menuju pemulihan pascagempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

“Tingginya harga tiket pesawat) tentu akan memukul pariwisata, tak hanya di tempat kita, tapi juga seluruh Indonesia,”ujar Gubernur usai mengisi acara jumpa bang Zul di KEK kuta Mandalika, Jumat (18/01).

Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, menilai kenaikan harga tiket pesawat tidak lepas dari naiknya harga bahan bakar pesawat yang membuat manajemen maskapai memutuskan untuk menaikan harga tiket pesawat.

Meski begitu, Pemprov NTB akan mencari cara agar harga tiket pesawat ke NTB menjadi lebih terjangkau guna menarik lebih banyak minat wisatawan.

“Bahan bakar mereka (pesawat) tambah tinggi wajar juga, tapi sedang mencari cara agar Kemenpar juga bantu subsidi, bukan hanya untuk penerbangan luar negeri, tapi juga destinasi dalam negeri,” katanya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan, kata Zul, adalah dengan bertemu manajemen maskapai. Rencananya, Pemprov NTB akan bertemu dengan manajemen Lion Air dan Garuda Indonesia membahas tentang harga tiket pesawat

“Kita akan ketemu Garuda dan Lion, bagaimana solusinya agar bisa turun karena kalau tiket tidak turun-turun susah juga orang berlibur ke tempat kita,” kata Zul.

AYA

Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya

lombokjournal.com  —

JAKARTA  ;  Memasuki tahun kelima, pagar hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkokoh.

Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam Program JKN-KIS tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ketentuan urun biaya tersebut diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam Program JKN-KIS.

Adapun penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya. Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan,

“Selanjutnya Kementerian Kesehatan membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut, serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi,” ucap Iqbal dalam Diskusi Media di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Kamis (17/01).

Iqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.

“Nantinya untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta,” jelas Iqbal.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

“Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” tegas Iqbal.

Pada kesempatan yang sama, Iqbal juga menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif.

Iqbal mengatakan, Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Meski demikian, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

“Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan,” terang Iqbal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas.

Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG’s kelas 1.

Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

“Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi inofrmasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan,” kata Iqbal.

Rr

Sumber; Humas BPJS Kesehatan