Fasilitas kesehatan juga tidak dibenarkan meminta pasien JKN-KIS untuk menebus obat dengan biaya pribadinya sendiri

lombokjournal.com –

MATARAM.jamkesnews ; Tentu saja bila pihak rumah sakit atau RS yang minta pasien peserta JKN-KIS untuk tebus obat sendiri sudah menyalahi aturan.

Obat termasuk jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga.

Hal ini juga berlaku di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit. Jenis dan merk obat yang dijamin, mengacu pada Formularium Nasional dan e-katalog yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta pemberian obat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas, maka fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta JKN-KIS.

Ini artinya, fasilitas kesehatan juga tidak dibenarkan meminta pasien JKN-KIS untuk menebus obat dengan biaya pribadinya sendiri.

BPJS Kesehatan menjamin pelayanan obat di RS, baik yang termasuk dalam paket INA-CBG’s  maupun yang dapat ditagihkan di luar paket INA-CBG’s, sehingga biaya obat tidak boleh dibebankan lagi kepada peserta JKN-KIS.

jika ada peserta JKN-KIS yang dibebankan iur biaya untuk pembelian obat/pelayanan kesehatan lainnya, maka segeralah melapor ke petugas BPJS Kesehatan yang ada di RS tersebut ataupun di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa bukti kuitansi pembelian obat/penarikan iur biaya lainnya.

Jika penarikan iur biaya tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka pihak RS wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan peserta JKN-KIS tersebut.

Agar terhindar dari penarikan iur biaya di RS, berikut tips yang bisa bermanfaat:

• Pastikan Anda terdaftar sebagai peserta JKN-KIS yang berstatus aktif,
• Pastikan peserta JKN-KIS selalu mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku,
• Jangan segan bertanya kepada petugas RS kelengkapan administrasi apa saja yang diperlukan saat berobat,
• Jika pihak RS memberikan tagihan, selalu periksa dengan cermat isi tagihan tersebut. Jangan ragu untuk bertanya kepada RS jika ada biaya yang tidak masuk dalam penjaminan BPJS Kesehatan,
• Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin melakukan pengaduan, peserta JKN-KIS bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400, aplikasi LAPOR! di website BPJS Kesehatan, atau Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Rr/jamkesnws

Agar bisa survive di era JKN-KIS, fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien tanpa menomorduakan aspek kualitas pelayanan kepada peserta JKN-KIS

lombokjournal.com —

MATARAM.jamkesnews ;  Sering kita mendengar keluhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tentang biaya obat yang masih harus dibayar sendiri oleh peserta.

Padahal obat termasuk jenis pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Itu berlaku baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik, atau Dokter Keluarga. Termasuk di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit.

Jenis dan merk obat yang dijamin, mengacu pada Formularium Nasional dan e-katalog yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemberian jenis dan jumlah suatu obat disesuaikan dengan indikasi dan kebutuhan medis peserta JKN-KIS, sehingga tidak terjadi over presciption atau peresepan obat yang berlebihan, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik pasien secara jangka panjang.

Peresepan obat yang berlebihan juga akan membawa dampak kurang baik bagi finansial sebuah fasilitas kesehatan. Sebab, agar bisa survive di era JKN-KIS, fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien tanpa menomorduakan aspek kualitas pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

Lalu, apakah obat bagi peserta JKN-KIS dibedakan berdasarkan hak kelas rawatnya?

Jawabnya, tidak ada perbedaan jatah, jenis, ataupun kualitas obat berdasarkan kelas rawat peserta JKN-KIS. Baik peserta kelas I, kelas II, maupun kelas III, berhak memperoleh obat yang sama kualitasnya dan khasiatnya.

Pemerintah sebagai penyedia obat tentu selalu memperhatikan kualitas obat bagi peserta JKN-KIS. Tidak semua obat yang tercantum di Formularium Nasional adalah obat generik. Namun hal yang perlu kita luruskan adalah mindset,  obat generik itu kurang efektif.

Padahal, pada dasarnya tidak ada perbedaan proses pembuatan dan registrasi antara obat generik dan obat paten.

Bahkan mutu, khasiat, manfaat, dan standar keamanannya pun sama. Perbedaannya adalah obat bermerek alias obat paten dipromosikan oleh produsennya, sehingga harganya jauh lebih mahal.

Sementara obat generik hanya menjual zat aktifnya dan ditentukan pemerintah, jadi harganya lebih murah. Perbedaan harga obat generik dan obat bermerek terbilang cukup jauh, selisihnya bisa mencapai 50 hingga 200 persen.

Untuk menjaga kualitas obat yang beredar di pasaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemeriksaan secara rutin untuk menguji kualitas obat. Berkualitas artinya adalah kandungan zat aktif dalam kemasan obat sesuai dengan labelnya, dosisnya pun harus sesuai.

Rr/jamkesnws

Wing Sentot Irawan alias Mr Yo’I , seniman bersepeda ini, akan keliling P. Lombok selama 30 hari untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat

lombokjournal.com —

MATARAM ;    H. Bambang Kristiono, yang akrab dipanggil HBK akan menggelar Duta Gowes HBK Keliling P. Lombok pada 1 Februari 2019 mendatang.

Kegiatan bersepeda ini digelar untuk mengedukasi dan  meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Damai 2019, sekaligus untuk menyerap aspirasi dan harapan masyarakat NTB di setiap wilayah yang dikunjungi Duta Gowes HBK tersebut, di lima Kabupaten dan Kota yang ada di P. Lombok.

Menariknya, kegiatan ini akan menggandeng sosok Wing Sentot Irawan, seniman bersepeda, sebagai Duta Gowes HBK keliling P. Lombok .

Seniman kawakan NTB ini, sebelumnya pernah berkeliling Indonesia dengan Mr. Yo’i, sepeda merek Ekstrada milik kesayangannya.

Bersama Mr. Yo’i, Sentot pernah membawa misi “Peduli dan Cinta Lingkungan” pada 2014 silam, dengan menjelajahi tiap Provinsi yang ada di Indonesia.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengatakan,  kegiatan gowes ini juga dilakukan dalam rangka memetakan masalah-masalah yang harus menjadi prioritasnya.

Tentu bila klak HBK berhasil menjadi anggota DPR RI dari Dapil P. Lombok, utamanya masalah-masalah yang ada di sektor pertanian.

“Jadi, mas Sentot, seniman bersepeda ini, akan keliling P. Lombok selama 30 hari untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat, sekaligus memetakan masalah-masalah yang ada di setiap Kabupaten dan Kota yang disinggahi, terutama aspirasi petani dan masyarakat kecil,” kata HBK,  Sabtu (26/01)

Edukasi Pemilih Di P. Lombok

HBK yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut-1, dari Dapil NTB II/P. Lombok ini menjelaskan, selain menyerap aspirasi dengan kegiatan Gowes Keliling Lombok ini, HBK juga berharap kegiatan ini bisa dijadikan media mensosialisasikan dan memberikan edukasi hak politik kepada masyarakat.

Tentu tujuan utamanya, agar mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 nanti.

Salah satu yang ditekankan adalah, suara masyarakat itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kesejahteraa mereka selama lima tahun ke depan.

“Kita coba edukasi masyarakat P. Lombok ini agar mau menggunakan hak politik mereka, dan bagaimana caranya untuk bisa menjadi pemilih cerdas. Sebab, pilihan mereka akan mempengaruhi kehidupan mereka lima tahun ke depan”, katanya.

Menurut HBK, pendidikan politik memang harus dilakukan bukan saja oleh institusi penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, tetapi juga oleh Parpol dan masyarakat luas termasuk para Caleg dan relawan2.

Sejauh ini, masih banyak masyarakat yang bersikap acuh dan enggan peduli dengan politik. Padahal, disadari atau tidak, setiap sektor kehidupan masyarakat ditentukan dan dipengaruhi kebijakan-kebijakan politik.

“Harga beras, harga sembako dan BBM, itu semua ditetapkan berdasarkan kebijakan politik. Jadi, masyarakat harus benar-benar disadarkan untuk memilih calon2nya yang memang layak untuk dipilih karena memiliki semangat perjuangan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil atau wong cilik”, katanya.

Kegiatan Duta Gowes HBK Keliling Lombok ini juga akan mengkampanyekan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang damai, jujur dan bermartabat.

“Dan yang pasti, juga akan ada kampanye anti Hoax dan anti politik uang,” kata HBK.

AYA

Sikap Preventif terhadap terjadinya penyakit itu sendiri masih sangat kurang disadari oleh masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menerima silaturrahim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah NTB di ruang kerja Wagub, Kamis (24/1/19).

Kedatangan rombongan dokter yang terdiri dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis penyakit dalam, ahli paru-paru, ahli syaraf, ahli THT, ahli radiologi dan lainnya, guna menyampaikan aspirasi tentang pentingnya pencegahan terjadinya suatu penyakit.

Rombongan yang dipimpin dr. H. Dodi berharap, Pemerintah Provinsi NTB bisa bekerja sama saling membantu memperbaiki IPM kesehatan di NTB.

Menanggapi hal tersebut, Wagub NTB Hj.Rohmi menyampaikan bahwa silaturrahim seperti inilah yang diharapkan, ada masukan untuk pemerintah,

“Kami berharap apapun masalahnnya, dan yang kira-kira dari Pemprov bisa disupport, itu sampaikan ke kami”, ucap Wagub.

Sikap Preventif terhadap terjadinya penyakit itu sendiri masih sangat kurang disadari oleh masyarakat NTB, Wagub ingin segala masalah kesehatan patutnya dimulai dari hulu. Penyuluhan diharapkan ada di posyandu-posyandu.

“Sebulan sekali rutin, ruang lingkupnya di dusun, sehingga harapannya semua isu sosial bisa diberantas dari hulunya”, tambah Wagub.

Hj. Rohmi berharap, mudah-mudahan revitalisasi posyandu ini juga dapat berjalan dengan baik, IDI memiliki peran yang luar biasa penting, itulah mengapa silaturrahim seperti hari ini harus terus terjalin.

“Apa yang bisa Pemprov bantu, sampaikan ke kami”, tutur Wagub menutup arahannya.

Menurut Dokter Dodi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan kader-kader PKK,

“Kami bisa membantu, karena di NTB sendiri banyak lulusan kebidanan dan perawat yang belum punya pekerjaan, dan kami ingin mencegah (penyakit) sebelum terjadi”, ungkapnya.

Dokter Dodi juga menambahkan, persebaran dan SDM dokter spesialis di NTB belum merata.

AYA

Kegiatan silaturrahim akbar salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan hari tanpa riba

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengatakan,  saatnya bicara substantif, membangun NTB dengan industrialisasi.

Yakni membangun NTB dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempraktekan ekonomi syariah, dengan kualitas dan kompetensi terbaik dalam mewujudkan Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur.

Hal itu dikatakan Gubernur Zul dalam acara Silaturrahim Akbar Gerakan Ekonomi Syariah dan launching Hari Indonesia Tanpa (HIT) Riba tahun 2019 di Provinsi NTB, di Ballroom Islamic Center Mataram, (24/01).

Dr. Zul menceritakan pengalaman hidupnya yang lebih banyak mengenyam pendidikan dan hidup di luar negeri, di negara yang lebih banyak bukan berpenduduk mayoritas islam.

Bukan negara yang berdasarkan syariat islam, namun lebih banyak mempraktekan sistem ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman. Dikatakannya, kita di negara yang mayoritas memeluk islam, cenderung tidak mempraktekan syariah dalam sistem ekonomi.

Kalah dengan saudara-saudara kita yang bukan muslim yang justru komitmennya kuat dalam mengaplikasikan syariah di organisasinya dan tercermin dari kinerja lembaga-lembaga ekonominya,

“Kita ingin NTB menjadi lab kita bersama, dan kalo ini sukses akan kita hibahkan kepada rakyat indonesia,” ujar Dr. Zul.

NTB sesungguhnya memiliki kekuatan dalam mempraktekan sistem syariah, tambah Dr. Zul.

“Bank daerah kita bank NTB sudah menjadi bank syariah, banyak koperasi syariah juga di NTB, yang menjadi potensi kita”, ujar Dr. Zul.

Dr. Zul berharap, momen silaturrahim ini untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu membawa masyarakat kedalam ekonomi yang lebih maju dalam sistem syariah yang kuat dan menopang kesejahteraan ummat.

“Terimakasih teman-teman yang telah menginisiasi kegiatan hebat seperti  ini. Semoga petemuan ini bukan hanya momen heboh-hebohan, biarkan bank konvensional tumbuh, kita harus buktikan bank syariah harus tumbuh lebih baik dan mampu bersaing dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutup Dr. Zul.

Presiden PAGARI (paguyuban anti riba), Ahmad Taufiq, sebagai inisiator kegiatan, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan silaturrahim akbar ini merupakan salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan sebagai hari tanpa riba.

“Inilah bentuk keberpihakan kita dan NTB menjadi daerah start kita untuk Indonesia tanpa riba,” ujar Ahmad Taufiq.

Sebelumnya, Suhamdi, Ketua Panitia silaturrahim akbar melaporkan, tema dari kegiatan silaturrahim akbar, “Membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba”, yang dilaksanakan dari tanggal 24 – 25 Januari 2019.

Silaturrahim akbar bertujuan meningkatkan ukhuwah islamah dari para pelaku koperasi syariah di NTB.

Menyamakan persepsi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba, launching kawasan anti riba untuk membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba.

Sekaligus sebagai upaya untuk berikhtia, hari ini sebagai hari Indonesia tanpa riba.

Berbagai kegiatan telah dilakukan,  antara lain adalah ajakan kepada masyarakat untuk menjauhi riba dengan penyebaran stiker anti riba, donor darah, serta silaturrahim akbar dengan jumlah 700 orang peserta dari koperasi syariah se Pulau Lombok.

Launching kawasan bebas riba di NTB, ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur yang didamping oleh Kepala BI NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Kepala OJK, Presiden GAPARI dan Ketua Perkopsyah.

AYA

Pertumbuhan ritel modern  harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah

lombokjournal.com —

GERUNG-LOMBOK BARAT  ;  Meski pasti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi makro, tingkat investasi di suatu daerah ternyata tak selalu memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Apalagi, jika investasi yang terus tumbuh tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu contoh adalah maraknya pertumbuhan ritel-ritel modern yang hingga kini semakin marak dan merangsek hampir tersebar di semua wilayah tingkat Kecamatan.

Meski membawa manfaat berupa ketersediaan lapangan pekerjaan, namun hal itu tidak sebanding  jika dibandingkan dengan kerugian masyarakat pelaku UMKM yang terpaksa harus bersaing dengan ritel modern.

Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara. Nofian Hadi mengatakan, keberadaan ritel modern memang memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja dengan kenyamanan, selain itu di lingkup wilayah lokasi keberadaannya juga membuka lapangan kerja sebagai karyawan ritel.

“Tapi, tanpa disadari ini juga mempengaruhi keberadaan kios atau warung kecil di sektor UMKM yang core bisnisnya sama,” kata Lalu Nofian Hadi, Kamis ( 24/01)

Lebih lanjut dikatakannya,  di beberapa wilayah di NTB saat ini kondisi persaingan “kurang fair” itu terjadi karena maraknya tumbuh ritel-ritel modern.

Nofian sama sekali tidak anti investasi ritel modern. Hanya saja, menurutnya, pertumbuhannya harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah.

“Harus dikelola, ada regulasi yang bukan hanya menguntungkan investor tapi juga memproteksi keberadaan UMKM. Sebab, jika tidak bisa kontraproduktif dengan semangat ekonomi kerakyatan yang berbasis masyarakat,” kata Nofian.

Berada sebagai Caleg di dua Kabupaten sebagai Dapil, membuat Nofian merekam kegelisahan masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, pertumbuhan ritel modern sudah sangat masif. Bahkan, mudah ditemukan dalam satu wilayah Kecamatan bisa ada empat sampai enam ritel modern.

Tak jarang ritel-ritel modern justru berdiri di lokasi yang sangat dekat dengan pasar tradisional yang notabene banyak pelaku UMKM yang membuka kios atau warung dengan modal pas-pasan.

“Selama turun menyerap aspirasi, keluhan-keluhan ini saya serap dari  pelaku UMKM di beberapa wilayah di Lombok Barat. Saya rasa harus ada pola zonasi. Jadi lokasi riteol modern tidak sampai mengganggu omzet pelaku UMKM,” kata Nofian.

Selain zonasi, moratorium izin ritel modern juga bisa dilakukan Pemda. Misalnya dengan mempertimbangkan luas wilayah Kecamatan, jumlah Desa dan jumlah penduduk di sekitar ritel modern.

Jika pada wilayah itu sudah pada ambang maksimal, maka pendirian ritel modern tidak diperkenankan lagi. Sehingga persaingan ritel modern dan pengusaha kecil UMKM tidak terlalu timpang.

Proteksi Kios/Warung UMKM

Di lain sisi, Nofian mengaku salut dengan Pemda Lombok Utara yang hingga kini masih belum mengizinkan investasi ritel modern ke wilayahnya.

“Lombok Utara masih bertahan untuk tidak mengizinkan ritel modern. Tentu ini untuk memproteksi dan melindungi kepentingan masyarakat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Tapi ia juga menyarankan agar Pemda Lombok Utara juga memikirkan pola pengembangan  UMKM di wilayahnya, agar perkembangan wilayah perkotaan juga tak nampak tertinggal dibanding daerah lainnya di NTB.

Pemda bisa melakukan peningkatan kapasitan dan pendampingan pada kios dan warung UMKM agar ke depan bisa berkembang dan memiliki kenyamanan yang sama dengan ritel modern.

Ia menambahkan, hal ini juga hendaknya menjadi perhatian masyarakat terutama generasi muda milenials.

Perkuat ekonomi kerakyatan

Sebagai konsumen, Nofian mengatakan, masyarakat punya kebebasan memilih mau berbelanja di mana, ritel modern atau kios UMKM.

Namun satu hal mendasar yang harus dipahami, papar dia, berbelanja di ritel modern hanya akan menambah modal dan keuntungan bagi investor ritel yang tentu sudah memiliki modal sangat banyak.

Sementara berbelanja di kios atau warung UMKM, berarti memberi keuntungan pada pelaku UMKM, membantu usaha masyarakat, dan membantu pertumbuhan dan memperkuat  ekonomi kerakyatan.

“Karena itu saya ingin mengajak generasi muda kita, kaum millennials untuk sebisa mungkin belanjalah di kios dan warung kecil, mungkin juga di tetangga terdekat kita. Sebab secara jangka panjang ini akan lebih bermanfaat,” katanya.

Nofian mengatakan, maju ke dunia politik ini merupakan panggilan untuk berbuat sesuatu terutama dalam pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, UMKM dan industri kreatif.

Bagi Nofian, perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, kios dan warung UMKM ke depan.

Harapannya agar keberlangsungan usaha kecil dan menengah tidak sampai tergerus oleh kemampuan investasi dan ekspansi pasar ritel modern di daerah ini.

Me

Pemerintah terbuka terhadap kedatangan WNA, terlebih wisatawan mancanegara ke Lombok, namun diminta tetap mengikuti peraturan yang berlaku dengan tidak menyalahgunakan izin tinggal.

MATARAM.lombokjournal.om —  Dari 49 kasus pelanggaran keimigrasian selama 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang.ditangani Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, WNA asal Cina mendominasi dari segi jumlah pelanggaran keimigrasi yang telah dideportasi.

Kepala Seksi (Kasi) Intelejen dan Penindakan (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin mengatakan, dari 49 kasus, seluruhnya memang telah dilakukan pendeportasian ke negara masing-masing.

“Tahun lalu ada 49 kasus pelanggaran WNA, seluruhnya (49 WNA) telah dideportasi. Dari 49  WNA yang sudah kami deportasi, mayoritas memang berasal dari Cina,”jelas Yusriansyah.

Sementara untuk tahun ini, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah mendeportasi 9 WNA dengan rincian tujuh WNA dari Cina dan tiga lainnya dari Perancis.

Yusriansyah menyebutkan, mayoritas WNA yang dideportasi karena dinilai menyalahgunakan izin tinggal yang melanggar pasal 122 huruf a Jo pasal 75 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Yusriansyah menambahkan, tindakan pengawasan terhadap orang asing merupakan kerja bersama antara Kantor Imigrasi, Polda NTB, Polres, dan juga masyarakat sekitar.

Ia melanjutkan, pemerintah terbuka terhadap kedatangan WNA, terlebih wisatawan mancanegara ke Lombok, namun diminta tetap mengikuti peraturan yang berlaku dengan tidak menyalahgunakan izin tinggal.

“Kita tidak pernah menolak (kedatangan) orang asing selama dokumen perizinannya lengkap,” kata Yusriansyah.

AYA

Keempatnya ditemukan sedang membuat tungku pembakaran arang putih, ajang uji coba untuk menghasilkan produk kesehatan dan kosmetik

MATARAM.lombokjournal.com —  Empat warga negara asing (WNA) asal Cina berinisial JZ (40), SZ (32), SZ (61), dan MX (38) dideportasi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (23/1).

Keempat WNA Cina tersebut dinilai melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahi izin bebas visa kunjungan (BVK) dengan melakukan aktivitas pekerjaan selama di Lombok.

Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin mengatakan, tiga pria asal Cina yakni JZ, SZ, dan SZ masuk ke Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan (BVK) pada 28 Desember 2018, sedangkan MX datang ke Indonesia dengan BVK pada 18 Desember.

Yusriansyah menyampaikan, keempatnya diamankan pada saat operasi gabungan pada 8 Januari 2019 di Dusun Tibu Lilin, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keempatnya ditemukan sedang membuat tungku pembakaran arang putih. Dalam kegiatannya, dua orang yakni SZ dan JZ bertindak sebagai kuli bangunan, sedangkan SZ dan MX menjadi juru masak untuk konsumsi sehari-hari.

Yusriansyah menjelaskan, tim gabungan menemukan satu tungku pembakaran arang yang sudah siap pakai dan dua tungku pembakaran arang masih baru setengah jadi.

“Tungku pembakaran arang dibuat secara konvensional, menggunakan bata merah dibangun melingkar dengan adukan semen,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, empat WNA Cina tersebut hanya bisa bahasa Cina dan tidak bisa berbahasa Inggris. Keempatnya datang ke Lombok atas perantara WNA Cina berinisial YJ alias J yang berada di luar negeri.

“Mereka difasilitasi YJ yang posisinya saat ini di Cina, dia pemodalnya,” kata Yusriansyah Fazrin.

Yusriansyah menjelaskan, pembuatan tungku pembakaran arang putih merupakan ajang uji coba untuk menghasilkan produk kesehatan dan kosmetik.

Proses pengerjaan sendiri dilakukan di Dusun Tibu Lilin, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Selama di Lombok, keempat WNA Cina tersebut tinggal di rumah sewa di Kota Mataram.

“Mereka sepertinya baru uji coba buat tungku, rencananya nanti akan pekerjakan warga lokal untuk produk kesehatan dan kosmetik,” ujarnya.

Keempat WNA Cina tersebut dinilai telah melanggar pasal 122 huruf a Jo pasal 75 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Atas pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah melakukan pendetensian terhadap keempat WNA Cina tersebut di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sejak 8 Januari hingga saat ini.

“Kita juga akan ajukan penangkalannya (masuk Indonesia). Identitas sudah kita kantungi kalau masuk mungkin kita kenakan karena datanya sudah ada,” kata Yusriansyah.

AYA

Digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita

lombokjournal.com —

MATARAM – Konsep smart-city yang menginterkoneksikan sistem pelayanan masyarakat terpadu dalam satu aplikasi digital, semakin banyak diadopsi sejumlah kota berkembang di dunia, termasuk di Indonesia.

Faktanya, pola ini berhasil memangkas bukan saja jalur birokrasi, dan juga biaya yang harus dikeluarkan publik untuk keperluan administrasi mereka.

Dalam skala lebih kecil, di tingkat Pedesaan, digitalisasi seperti smart-city ini bisa juga dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian.

Hal ini menjadi gagasan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) untuk mendorong konsep Digital Village berbasis IT di Desa, Rabu (23/01)

“Digital Village bisa mengintegrasikan pembangunan pertanian di tingkat Desa, mulai dari bagaimana mutu dan kualitas tanam, pengolahan produk, hingga ke jaringan pemasaran,” kata HBK.

Menurutnya, digitalisasi tak bisa ditawar lagi untuk ikut beradaptasi dengan perkembangan jaman. Sebab, saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan sekaligus peluang di era pasar bebas ASIA.

Contoh kecil saja, produk jamur organik dari China ataupun bibit unggul beras merah Made ini Malaysia ,  saat ini bisa dengan mudah dibeli hanya dengan aplikasi platform digital, melalui handphone.

“Semua serba digital dan online saat ini. Jadi petani kita juga harus bisa, suatu ketika produk olahan Kopi atau Jagung di desa mereka, dibeli orang Amerika hanya lewat handphone,” tukas HBK optimistis.

HBK menjelaskan, digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita.

Bumdes itu akan mengakomodir para kelompok petani di desa, baik petani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perinakan budidaya.

Selain kelompok premier itu, Bumdes juga terintegrasi dengan home industri yang ada di desa.  Produk olahan pangan hasil pertanian, bahkan bisa juga mendukung sektor kerajinan, seperti Tenun dan Gerabah di Lombok.

Memaksimalkan Potensi Millenials

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) peluang pengembangan pertanian berbasis digital, bukan isapan jempol.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan, selain kebutuhan pangan utama dan kesehatan, biaya pulsa menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di pedesaan yang selalu mempengaruhi Nilai Inflasi Perdesaan.

Artinya, pemanfaatan teknologi informasi sudah diakses hingga di desa-desa. Paling tidak, warga di Desa menggunakannya untuk jejaring media sosial.

“Tanpa survey yang njelimet pun kita tahu, saat ini masyarakat di Desa pasti main medsos, pakai handphone dan butuh pulsa. Tapi ini kan konsumerisme, harus diubah menjadi pemanfaatan yang produktif, salah satunya lewat Digital Village,” katanya.

HBK menjelaskan, dengan mendorong Digital Village itu, maka Bumdes bisa menjadi fasilitator bagi kaum muda desa yang kreatif dan berkeinginan membangun bisnis pertanian berbasis digital.

Pertumbuhan startup atau wirausaha baru berbasis digital di Desa tersebut akan menjadi jaringan yang kuat.

“Bumdes mulai fokus pada core usaha yang lebih memiliki benefit dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Startup kemudian mempermudah pemasaran, termasuk memangkas cost produksi yang pada akhirnya produk olahan pertanian lebih berdaya saing,” katanya.

Selain itu, konsep digital Village juga bisa mengintegrasikan antar desa melalui masing-masing Bumdes.

Potensi di desa lain bisa diakses dan saling mengisi, menguntungkan.

HBK yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil NTB II/Pulau Lombok ini mengatakan, konsep Digital Village saat ini tengah dilakukan pilot projectnya di sejumlah desa di Jawa Timur sejak 2018 lalu, dengan hasil yang cukup memuaskan.

“Ini bukan hal mustahil juga dilakukan di Lombok, NTB. Kita juga sedang melakukan inisiasinya melalui kader-kader muda Gerindra,” kata HBK.

Me

Potensi Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat di beberapa wilayah pada akhir Januari 2019

lombokjournal.com —

Jakarta  ;  Fenomena curah hujan tinggi dan angin kencang  beberapa hari terakhir, berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01), terpantau adanya aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT.

Bersamaan itu, masih terdapat kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.

Dari pantauan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT.

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia.

Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor ( 94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari ke depan.

Hal itu mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

BMKG kembali menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan SIAGA dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.

Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019.

NTB merupakan bagian dari wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019.Selain itu terdapat wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari  2019.

Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir  perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi.. Namun NTB tidak termasuk yang berpotensi gelombang tinggi.yang mencapai 2.5 hingga 4.0 meter

Masyarakat dihimbau agar mewaspadai terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini. Antara lain potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik.

Rr

Sumber; BMKG