Stok logistik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak hingga 3 hari ke depan pasca bencana masih tersedia

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Agung Pramuja mengatakan, pelaksanaan pembersihan pascabanjir Lingkungan Soriwono dan Magenda, Kabupaten Dompu, NTB, telah mencapai 60 persen.

Untuk mempercepat proses pembersihan rumah serta lingkungannya, lanjut Agung, akan dibagi penanganannya ke dinas atau instansi dengan menurunkan personil masing-masing dinas atau instansi sebanyak 5 sampai 10 orang untuk penanganan 1 rumah.

“Stok logistik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak hingga 3 hari ke depan pasca bencana masih tersedia,” ujar Agung usai rapat koordinasi di Dompu, NTB, pada Rabu (7/3) malam.

Agung menyampaikan, hal ini tak lepas dari banyaknya bantuan yang masuk dari beberapa kabupaten, organisisasi, serta masyarakat. Agung menjelaskan, barang bantuan yang masuk harus dilaporkan dengan baik, terutama jumlah dan jenis barang yang diterima.

“Dalam pemberian bantuan hendaknya dilakukan by name by adress dan prioritaskan bagi warga yang memang betul terdampak,” lanjut Agung.

Agung juga meminta lurah dan desa melakukan pendataan dan melaporkan data riil jumlah warganya terdampak.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, masa tanggap darurat banjir di Kabupaten Dompu, NTB, ditetapkan selama tiga hari.

“Bupati telah menetapkan masa tanggap darurat selama tiga hari mengingat kondisi dan situasi pasca banjir secara umum tidak begitu parah,” ujar Rum.

Kata Rum, Lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu menjadi lokasi terparah saat banjir pada Senin (5/3). Rum menyampaikan, Lingkungan Soriwono sebenarnya tidak layak sebagai tempat permukiman karena elevasinya sejajar dengan dasar sungai.

Pemkab Dompu, lanjut Rum, sudah mengarahkan direlokasi namun masyarakat tetap berkeras untuk tetap tinggal di wilayah tersebut.

Mengenai penyebab utama banjir, ucap Rum, lantaran hujan yang sangat lebat di wilayah Desa Tambe di Kabupaten Bima.

Kemudian, Kabupaten Dompu mendapat banjir kirimannya, dan ditambah kondisi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Dompu mengalami penyempitan dan pendangkalan sehingga warga yang terdampak semuanya yang bertempat tinggal di sepanjang bantaran sungai.

“Solusi ke depan harus dilakukan normalisasi sungai dan Alhamdulillah kegiatan ini akan dilakukan oleh BWS (Balai Wilayah Sungai), namun ada beberapa titik tanggul sungai yamg jebol,” lanjut Rum.

BPBD NTB sendiri telah menurunkan tiga personil selama tanggap darurat untuk melakukan pendampingan. Untuk logistik, kata Rum, tersedia untuk tujuh hari ke depan.

Rum menambahkan, secara umum keadaan saat ini sudah normal, kecuali beberapa rumah yg masih dalam proses pembersihan.

“Selama ini tidak ada titik pengungsi, mereka lebih memilih tinggal di rumah warga atau keluarga yang juga merupakan tetangga mereka sendiri di lokasi yang lebih tinggi,” kata Rum menambahkan.

AYA

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko ke NTB salah satunya bertujuan untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari para tokoh, ulama, akademisi, budayawan, birokrat, dan penggiat sosial di Mataram tentang berbagai program strategis bagi masyarakat NTB

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH: .

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Bonder, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (08/03).

Dalam kunjungannya, Moeldoko yang didampingi oleh Deputi IV Eko Sulistyo dan Tenaga Ahli Utama Abetnego Tarigan, bertemu dengan pengasuh pondok TGH A.Taqiuddin Manshur.  Juga bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama dari Lombok Tengah, antara lain H. Lalu Mudjitahid, Tuan Guru Maarif Ma’mun, Ketua Anshor NTB, Zamroni, dan Ketua Muslimat NU NTB.

Selain bertemu dengan para kiai dan ulama, Moeldoko berkesempatan memberi tausiyah kepada sekitar 200 siswa dan santri muda pondok.

“Dulu Moeldoko kecil tinggalnya di dusun, jauh dari kecamatan. Moeldoko kecil tinggalnya di langgar atau musala. Pagi-pagi jam 4.00, anak-anak kecil termasuk saya sudah dibangunkan Kiai Slamet pakai rotan. Setelah itu belajar mengaji bersama. Baru dari situ pulang ke rumah, membantu orang tua di sawah. Kadang-kadang menyiram tembakau, membuat lubang untuk menanam jagung, atau memanen padi pakai tangan. Tergantung musimnya,” tutur Moeldoko di depan anak-anak yang antusias menyimak.

Ia berpesan, anak-anak sekarang harus waspada terhadap bahaya narkoba yang sudah masuk ke mana-mana.

“Jangan sampai kalian terjerumus,” pesan Moeldoko. Ia pun memotivasi anak-anak itu dengan bertanya, “Apakah semangat kalian sekarang masih sama seperti semangat Moeldoko kecil?”

“Masih!” jawab anak-anak serempak dan bersemangat.

Mengomunikasikan dan Mendengarkan

Di hadapan para tokoh dan ulama, Moeldoko mengakui, alam NTB itu sungguh luar biasa. Dia pun sempat mencicipi buah-buah lokal seperti manggis, durian, dan rambutan yang istimewa.

Dia pun membayangkan, ke depan potensi ini harus digarap lebih baik. “Manggis misalnya, banyak diminati oleh negara-negara seperti China, Taiwan, Hongkong. Untuk upacara imlek atau pun kematian,” terangnya.

Potensi NTB ini sangat besar. “Jika dilihat dari titik berat pembangunan hari ini, maka Indonesia Timur mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dulu pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatera. Sekarang, ini Pemerintah mendorongnya ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah NTB,” katanya.

Presiden Jokowi sendiri sudah 7 kali mengunjungi NTB dan bertemu dengan banyak pihak. Kedatangan Kepala Staf Kepresidenan ke NTB sendiri salah satunya bertujuan untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari para tokoh, ulama, akademisi, budayawan, birokrat, dan penggiat sosial di Mataram tentang berbagai program strategis yang ditujukan bagi masyarakat NTB.

Beberapa proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah pusat di NTB adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan jaringan Global Hub Kayangan, sejumlah bendungan di Pulau Sumbawa, dan pembangkit listrik bergerak (mobile power plant).

Moeldoko mengaku ingin lebih banyak mendengar dari kalangan ulama dan santri di NTB, akademisi dan tokoh masyarakat, sekaligus menjelaskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Makanya kegiatan tersebut juga menggunakan tagar #SantriBicara #KSPMendengar. Tujuannya, supaya apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh Pemerintah, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, kami ingin banyak mendengarkan, termasuk dari kalangan santri dan ulama,” kata Moeldoko.

Sementara itu, TGH A.Taqiuddin mengatakan apresiasi dan terima kasihnya atas kunjungan Kepala Staf Kepresidenan ke NTB.

“Saya mengucapkan syukur atas kehadiran Bapak Moeldoko di depan para santri, di pondok ini,” kata TGH A.Taqiuddin.

Ia memaparkan, pondok pesantrennya mengasuh kurang lebih seribu santri yang tinggal di pondok, dan siswa-siswa seputar lingkungan pondok yang jumlahnya juga ribuan.

“Kami melayani pendidikan dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SLTA. Termasuk sekitar 100 santri dari NTT,” papar TGH Taqiuddin.

Me

Kantor Staf Presiden berharap memperoleh masukan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB, sekaligus menemukan mekanisme supaya program-program yang dijalankan pemerintah pusat di NTB dapat terlaksana tepat sasaran

lombokjournal.com

MATARAM;  Kantor Staf Presiden mengumpulkan tanggapan, kritik, usulan, dan masukan terkait capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir ini.

Setelah menggelar kegiatan “KSP Goes to Campus” di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makassar selama 3 bulan terakhir, kini Kantor Staf Presiden menggelar serangkaian kegiatan antara lain talk show, diskusi kelompok terarah (Focussed Group Discussion, FGD), dan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat, tanggal 8-9 Maret 2018.

Hari ini, Kamis (08/03), digelar dua FGD. Di kampus Universitas Mataram, FGD direncanakan akan menghadirkan para akademisi dan birokrat dari Pemda Provinsi NTB antara lain DR. HLM Ilwan, DR Risnain, DR Prayitno Basuki, DR Ruth Stella Thei, DR Syafruddin, DR Anas Zaini, Ridwansyah, Lalu Gita Ariadi, dan Lalu Martawang.

Dari para akademisi ini, KSP berharap dapat memperoleh masukan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB, sekaligus menemukan mekanisme supaya program-program yang dijalankan pemerintah pusat di NTB dapat terlaksana tepat sasaran.

Satu FGD lainnya, akan menghadirkan para tokoh dan pemuka masyarakat di NTB antara lain Tuan Guru Taqiuddin (Ketua PW-NU NTB dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansyuriah), Tuan Guru Hasanain Juaini (Sekjen Nahdlatul Wathon dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain) , I Gede Mandra (Ketua Parisada Hindu NTB), Lalu Agus Faturrahman (budayawan), Ali Rahim (PGRI), Ahmad SH (Publik Institute), Murdani (WALHI NTB), Ilham (Jaringan Masyarakat Sipil), Dwi Sudarsono (SAMANTA), Nurjanah (INSPIRASI), Haris (SOMASI), Sulistiono (KOSLATA), Roma Hidayat (Advokasi Buruh Migran), dan sejumlah pemimpin/pengelola media massa di NTB seperti Agus Talino, Jony Martadinata, Ahmad Ikliluddin, dan Zia Helmi, dan beberapa tokoh yang lain.

Dari forum ini, diharapkan dapat terumuskan kerja sama dari banyak pihak dan langkah kongkret untuk mengawal jalannya program pembangunan di NTB.

Pada dua FGD tersebut, Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan akan memimpin jalannya diskusi. Beberapa proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah pusat di NTB adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan jaringan Global Hub Kayangan, bendungan, pembangkit listrik bergerak.

NTB dengan jumlah penduduk sekitar 4,7 juta jiwa, provinsi ini mendapatkan perhatian besar dari Presiden Jokowi dan pemerintah pusat karena dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) banyak yang harus diperbaiki dan dikerjakan di provinsi ini.

Selama masa pemerintahannya, Jokowi telah mengunjungi provinsi ini tujuh kali. Dari kunjungan tersebut, harapannya indeks pembangunan manusia di provinsi yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa ini dapat ditingkatkan.

Salah satu tantangan besar yang harus didorong dari provinsi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. IPM provinsi ini hanya berada di atas provinsi Papua dan NTT, sehingga masih tersedia ruang untuk dapat ditingkatkan, mengejar provinsi-provinsi lainnya.

Dengan situasi sosial kemasyarakatan yang mayoritas adalah masyarakat agraris dengan kesadaran religius yang tinggi, Kantor Staf Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah pondok pesantren. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko direncanakan akan hadir dan bertemu dengan pemimpin pondok pesantren dan mendengarkan masukan-masukan dari para santri.

Dengan tajuk #SantriBicara #KSPMendengar, Moeldoko akan menampung masukan-masukan dan saran dari kalangan pesantren mengenai program-program pemerintah serta akan memberikan dorongan dan motivasi kepada para santri untuk membangun masa depan mereka.

Selain itu, Moeldoko dijadwalkan akan menjadi narasumber dalam diskusi nasional yang diselenggarakan di kampus Universitas Mataram. Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi akan menjadi salah satu panelis. Diskusi tersebut akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Mataram.

Me

Perempuan harus  bisa memberikan kontribusi pada pembangunan, salah satunya menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, aman dan nyaman

lombokjournal.com —

SENGGIGI ; Memperingati hari Perempuan Sedunia, Sitti Rohmi Djalilah (SRD) dan Relawan Jilbab Ijo  Kamis (08/03)  melakukan aksi bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Tampak sejumlah elemen masyarakat setempat juga terlibat dalam kegiatan ini.

Kegiatan bersih pantai yang melibatkan ratusan relawan jilbab ijo merupakan bentuk kepedulian Zul-Rohmi terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem. Sementara itu Kerudung atau jilbab ijo adalah simbol perempuan pendukung Zul Rohmi.

“Pesan moral yang hendak disampaikan dalam Hari perempuan sedunia adalah perempuan itu harus  bisa memberikan kontribusi pada pembangunan. Salah satunya menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, aman dan nyaman,” kata Sitti Rohmi di sela-sela aksi memungut sampah.

Kakak kandung TGB ini mengatakan,  apa yang dilakukan bersama ratusan perempuan jilbab hijau terlihat tampak sederhana.

“Tapi Insya Allah  hal ini akan berdampak besar untuk jangka panjang,” sambungnya.

Selanjutnya SRD menambahkan, jika masyarakat peduli lingkungan, terutama di sekitar pantai, maka hal itu akan menjaga keseimbangan lingkungan hayati, termasuk biota  laut.

Sebab sampah-sampah terutama sampah plastik yang masuk ke laut akan mengancam keberlangsungan hidup biota laut yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut.

“Sampah-sampah di pantai kalau masuk ke laut, nanti itu dimakan ikan. Itu kan beracun dan akan kita makan. Dampak buruknya ke kita juga,” sambung  Hj. Rimbun selaku Wakil Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Wathan yang juga hadir pagi ini bersama rombongan Muslimat NW.

Menurut Hj. Rimbun, keterlibatan kami bergabung dalam aksi bersih pantai ini merupakan komitmen moral  Muslimat NW menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap terjaga dengan baik.

Hamdi warga setempat senang dengan kehadiran SRD dan relawan jilbab ijo melakukan aksi bersih pantai disenggigi. “Ini salah satu cara menggugah kesadaran masyarakat pantai untuk menjaga kebersihan lingkungannya,” ujarnya .

Selanjutnya Sitti Rohmi mengatakan, apabila kondisi  alam NTB tetap terjaga kebersihan dan keindahannya, maka dampak besarnya akan terasa bagi masyarakat.  kalau banyak pantai NTB termasuk Pantai Senggigi sekarang menjadi tujuan wisata bagi masyarakat internasional. “Wisatawan lokal dan mancanegara akan semakin ramai datang ke NTB jika kondisi lingkungan terus terjaga,” kata Rohmi

Terakhir Rohmi menambahkan  bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastuktur supaya orang semakin nyaman datang ke NTB.” Zul Rohmi memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keseimbangan lingkungan di NTB demi kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya ###

Me

Penandatanganan nota kesepahaman diharapkan menjadi dasar masing-masing pihak, berkoordinasi dalam penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerjasama di tingkat pusat maupun daerah

lombokjournal.com —

Jakarta :

BPJS Kesehatan mengapresiasi kerjasama yang sejak awal implementasi Program JKN-KIS telah didukung oleh Kementerian Pertahanan RI dan Kepolisian RI. Seluruh jajaran telah kompak bersinergi sehingga sampai saat peserta JKN-KIS,, baik dari anggota TNI maupun POLRI dapat terlayani dengan baik.

Hal itu ditegaskan Direktur Utama Fachmi Idris dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta (08/03). Diharapkannya, melalui nota kesepahaman ini akan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.

“Berbagai masukan perbaikan dari hasil evaluasi kerjasama selama ini, diharapkan sudah dapat dituangkan dalam nota kesepahaman hari ini sehingga kualitas layanan bagi anggota TNI maupun Polri makin optimal, ” ujar Direktur Utama Fachmi Idris dalam penandatanganan Nota Kesepahaman yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Kapala Kepolisian RI Tito Karnavian.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang dilaksanakan dengan Kementerian Pertahanan adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan.

Sedangkan ruang lingkup nota kesepahaman yang dilaksanakan dengan Kepolisian RI adalah terkait dengan peserta dan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Polri, prosedur pelayanan kesehatan faskes milik Polri, pembayaran pemanfaatan faskes milik Polri serta pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka mulai 1 Januari 2014 semua warga negara Indonesia akan terlindungi program jaminan kesehatan.

Termasuk dalam golongan tersebut adalah program jaminan kesehatan untuk anggota TNI dan Polri yang telah masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan Peserta JKN-KIS khususnya bagi pegawai di Kementerian Pertahanan RI,  anggota TNI dan anggota Polri, BPJS Kesehatan sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kedua lembaga tersebut.

Menurut Fahmi Idris, di era JKN-KIS, pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI maupun Polri nyatanya telah memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“BPJS Kesehatan senantiasa mendorong agar kualitas layanan kesehatan di faskes milik TNI dan Polri tersebut terus dioptimalkan sampai dengan standar kualitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan,” ujar Fachmi.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan nota kesepahaman ini, diharapkan menjadi dasar masing-masing pihak untuk berkoordinasi dalam penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerjasama baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sampai dengan 1 Maret 2018, tercatat sebanyak 193.535.881 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS.

Untuk peserta TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa dan anggota Polri sebanyak 1.252.005 jiwa.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 669 milik TNI dan 561 milik Polri telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) saat ini sebanyak 105 Rumah Sakit milik TNI dan 40 Rumah Sakit milik Polri sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.

Re

(Sumber: Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat)

Diakui keberadaan dokter desa belum sesuai harapan, baik dari aspek pelayanan ataupun regulasi

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara, memgancam akan membentuk Panitia Khusus jika kualitas pelayanan  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung tidak kunjunga dibenahi.

Hal ini terungkap dalam rapat komisi III bersama Dinas Kesehatan Lombok Utara, di ruang sidang DPRD, Rabu (07/03).

“Jika pelayanan RSUD terus dikeluhkan masyarakat, bisa saja kami akan bentuk Pansus. Ini sebenarnya tidak kami inginkan,” ungkap Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, saat memimpin rapat didampingi Ketua Komisi III, Narsudin.

Dalam rapat klarifikasi Dinas Kesehatan terhadap pelayanan RSUD itu, Anggota Komisi III lainnya, Kardi, juga menyinggung ketersediaan darah bagi pasien kurang mampu.

“Saya pernah ikut membantu keperluan donor darah pasien kurang mampu. Harus ke Mataram, tapi begitu siap untuk didonor, pasien keburu meninggal,” cetusnya.

Tak ingin disalahkan, Kabid Penunjang RSUD, Hariyani, menjelaskan, sejauh ini RSUD Tanjung belum memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

“BDRS tidak ada kewenangan melakukan donor darah, sifatnya hanya sebatas menyimpan sementara saja. Itu pun terbatas pada stok darah berdasarkan suplai dari PMI,” Katanya.

Untuk mensiasati itu, lanjut Hariyani, bagi pasien pemegang BPJS, donor darah ditanggung oleh RSUD. Karena tahun ini RSUD sudah menyiapkan anggaran belanja darah untuk pasien BPJS.

“Tahun 2018 ini RSUD Tanjung akan bentuk Unit Transfusi Darah (UTD) rumah sakit. Anggarannya langsung dari pusat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Kesehatan Masyarakat, Datu Madya, mengakui keberadaan dokter desa belum sesuai harapan, baik dari aspek pelayanan ataupun regulasi.

“Seharusnya dokter desa harus tinggal di desa sesuai dalam Perbup. Hanya saja permasalahan dokter desa ini tidak mau tinggal di desa, maunya di Kecamatan,” uajarnya.

Dalam Perbup itu, sambung Datu, ada komitmen Satu dokter satu sepeda motor, plus rumah dengan biaya sewa 1 juta per bulan.

“Nanti sistemmya setiap bulan, dokter desa dibantu Pustu dan Polindes harus merekapitulasi data gizi buruk, gizi kurang, serta kasus terbanyak. Termasuk Bidan Desa juga harus membuat laporan terkait kasus ibu hamil/melahirkan ataupun kematian bayi,” tuturnya.

Menurutnya, jika petugas tidak membuat laporan kinerja bulanan, maka Dinas berhak menunda pencairan gaji sampai laporan diserahkan ke Dinas.

Berdasarkan data yang dihimpun Lombok Journal, saat ini jumlah dokter desa di KLU sebanyak 20 orang. Dengan gaji bulanan sebesar Rp 4 juta.

DNU

Dua Mantan Bupati Siap Menangkan Suhaili-Amin di Dompu

MATARAM.lombokjournal.com — Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomer Urut satu, H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin, mengelar  kempanye terbatas di Gedung Samakae, Kabupaten Dompu Rabu, (07/02)

Berbeda dengan kempanye sebelumnya, Paslon Suhaili-Amin mendapat sambutan dan  antusias. Masyarakat Dompu menjemput Paslon Suhaili-Amin dengan menggunakan kendaraan Benhur (Cidomo), serta musik tradisional-modern Lombok, Kecimol.

Mantan Bupati Dompu H Abu Bakar Akhmad atau yang akrab disapa Empu Beko dalam sambutannya mengatakan, siap memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Suhaili-Amin di Dompu.

“Insyaalloh Nomer Satu Suhaili-Amin pasti  menang,” ujarnya.

Mantan Bupati Dompu Syaiful Rakhman mengajak seleuruh tokoh masyarakat untuk ikhtiar memilih Suhaili-Amin untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Menurutnya Suhaili merupakan orang yang berpengalaman dalam hal politik mulai dari sudah pernah menjadi ketua DPRD kabupaten Lombok Tengah selama dua periode, Ketua DPRD Provinsi NTB Dia Periode, dan  Bupati Lombok Tengah selama dua periode.

“Kalau dari segi keberhasilan Pembangunan luar biasa sekarang Lombok Tengah sangat maju muali dari infrastruktur dan  perkembangan pariwisata, jadi mari  kita sutukan niat, tekat untuk memenangkan Suhaili-Amin,” pintanya.

Calon Gubernur NTB H Suhaili FT mengucapkan terimakasih kepada tokoh masyarakat Dompu yang sudah antusias menyambut kedatangan Suhaili-Amin.

“Saya ucapakan terimakasih kepada mayarakat Dompu, Ini adalah sambutan terbaik untuk Suhaili-Amin,”katanya.

Ia menuturkan banyak paslon yang menebar janji kepada masyarakat, Namun, bagi Suhaili-Amin jika diberikan kesempatan memimpin NTB maka siap akan menjadi pesuruh atau pelayan masyarakat.

“Kami Ini adalah pelayan masyarakat, bukan pimpinan yang harus dituruti apa maunya,”ujarnya.

Namun dalam visi-misinya paslon Suhaili-Amin berniat akan membangun Kantor Perwakilan Gubernur di pulau Sumbawa. “Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan permudah masyarakat,” ungkapnya.

Suhaili mengatakan, keberadaan kantor perwakilan di pulau Sumbawa dianggap penting. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga ada kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak ada kerjaan, bisa ditugaskan untuk pantau kondisi masyarakat kata lain serta permudah masyarakat yang ada di pulau tersebut.

“Ketika ada persoalan, masyarakat Pulau Sumbawa tidak lagi menghabiskan uang untuk ke Lombok, cukup di kantor perwakilan. Malah, jadwalkan mengantor dua atau tiga kali dalam seminggu disana,”janjinya.

Bupati yang menyebut dirinya Tuan Gendut Bodak (TGB) itu menegaskan rencana pembangunan Kantor perwakilan Gubernur di Pulau Sumbawa bukan karena gencarnya masyarakat setempat ingin pisah daerah kata lain pemekaran pulau sumbawa (PPS).

Malah, jika masyarakat ingin mekar PPS, menurutnya wajar dan sangat didukungnya. Karena, selama ini masyarakat ingin mendapatkan pelayan lebih baik dari pemerintah.

“Jangan PPS itu dianggap sebagai momok, jika itu terbaik bagi masyarakat, kenapa tidak kita dukung. Karena, masyarakat adalah bos, kita hanya pelayan saja,”tegasnya.

Suhaili menyebutkn sedikit alasan mendukung itu, kedepan, Lombok akan banyak penduduk, melihat beberapa kemajuan, sehingga, kenapa tidak dipersiapkan dari sekarang.

Sementara itu calon Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan bukan hanya Kantor perwakilan pulau Sumbawa, yang menjadi prioritas selajutnya adalah memetakan potensi disetiap Daerah, muali dari pertanian,  Perternakan,  pariwisata, serta Tambang.

“Di Pulau Sumbawa ini banyak potensi pertanian maju, pertamabangan apa lagi, Pariwisata pun begitu, jadi tinggal kita perbaiki aksesnya saja,” ujarnya.

Menurutnya akses yang dimaksud adalah dari  segi infrastruktur yang akan dibenahi, apabila Infasturktur sudah dibenahi maka ada peluang usaha untuk masyarakat sekitar.

AYA (*)

Bencana banjir Dompu harusnya dijadikan early warning semua kalangan, agar kejadian tidak terulang lagi dengan cara membenahi kondisi ekosistem di Dompu secara terpadu dan holistik dari hilir sampai hulu

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah turut prihatin dengan kejadian bencana banjir di Kabupaten Dompu yang terjadi pada Senin (05/03).

Zul-Rohmi berharap penanganan pasca bencana dapat berlangsung cepat dari pemerintah NTB.

“Kami turut prihatin dan sangat berduka untuk masyarakat Dompu dan Bima yang terkena bencana banjir. Kami mendukung upaya pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera menangani,” kata Dr Zul, Selasa (6/3).

Dr Zul menghimbau agar tragedi  banjir di Dompu tidak dijadikan permasalahan besar untuk saling menyalahkan, karena hal tersebut kontraproduktif dengan upaya penanggulangan tanggap darurat oleh Pemda Dompu, BNPP  maupun elemen masyarakat lain.

“Bencana banjir Dompu harusnya dijadikan early warning semua kalangan, agar kejadian tidak terulang lagi dengan cara membenahi kondisi ekosistem di Dompu secara terpadu dan holistik dari hilir sampai hulu,” lanjut Dr Zul.

Bagi Dr Zul setiap bencana alam yang terjadi itu menandakan daya dukung lingkungan setempat terganggu dan tidak berimbang.

“Untuk itu tradisi gotong royong antar warga untuk kebersihan lingkungan setempat perlu digalakkan lagi,” sambung Cagub Zul Rohmi yang tetap energik dan bugar ini .

Duet paslon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ini menyerukan kepada elemen pemerintah dan masyarakat untuk bekerja keras membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi pasca banjir. Doktor Zul menginginkan masyarakat Dompu dapat beraktivitas normal kembali.

Dalam kesempatan berbeda, Sitti Rohmi  mendoakan petugas lapangan baik itu dari Tagana, BNPB, TNI Polri serta relawan untuk tiada henti bekerja keras membantu masyarakat.

Kakak kandung Gubernur NTB M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang itu berharap petugas lapangan selalu diberikan kesehatan agar maksimal dalam menjalankan tugas.

Sitti Rohmi juga mengingatkan warga NTB agar senantiasa waspada dan berhati hati dengan cuaca yang tidak menentu ini. ” Banjir Dompu tentu tidak berdiri sendiri . Ada faktor lain yang mempengaruhi lemahnya daya dukung lingkungan di wilayah tersebut,” ujarnya .

Kedepannya, lanjut Sitti Rohmi para stakeholder di NTB perlu duduk bareng untuk membuat roadmap Peta penanggungan bencana di setiap wilayah secara simultan dan holistik .

“Ini penting agar ada kesatuan plan action antar wilayah dalam penanganan bencana sekaligus upaya pencegahannya,” lanjut Sitti Rohmi yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi .

Sebagai bentuk belasungkawa terhadap korban banjir ini, Zul-Rohmi berniat mengirimkan bantuan dalam waktu dekat. Mereka ingin membantu meringankan korban yang mengalami kerugian nyawa dan materi.

“Kami akan segera mengirimkan bantuan,” ujar Rohmi.

Sejumlah titik di Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami banjir pada Senin (05/03). Sementara data penduduk yang terdampak musibah ini mencapai 3 ribu jiwa. Selain rumah warga, banjir juga membuat sejumlah fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah rusak.

Me (*)

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU