Banyak tumbuh UMKM, baik swadaya maupun  bantuan pemerintah, tapi produknya belum memenuhi standar. Itu yang akan diseleksi dan diakomodir di BUMDes Mart

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Untuk menjaring produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lombok Utara, yang nantinya akan masuk dalam item produk BUMDes Mart, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KLU bekerjasama dengan LSM KOMPAK KLU akan menggelar Gebyar Produk UMKM.

Kegiaatan tersebut dilanjutkan dengan Peresmian BUMDes Mart 2018, dan seleksi semua jenis produk olahan UMKM.

Hal itu diungkapkan Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, didampingi Kabag Humas KLU dan  KOMPAK KLU serta PT. Usaha Desa Sejahtera Yogyakarta, dalam Jumpa Pers, di ruang pers Humas Pro KLU, Selasa (13/03).

“Banyak tumbuh UMKM, baik swadaya ataupun bantuan pemerintah, tapi produknya belum sepenuhnya memenuhi standar. Itu yang akan kita seleksi agar bisa diakomodir di BUMDes Mart,” paparnya.

Dalam Gebyar Produk UMKM yang akan dilangsungkan di Gedung Serbaguna Rabu (14/3) itu, lanjut Hermanto, juga akan dihadiri para buyer dari Mataram, dengan harapan produk-produk UMKM yang dipamerkan bisa menarik minat para buyer.

“Sudah ada 100 UMKM, 75 diantaranya olahan makanan, sisanya non makanan. Mereka butuh akses pasar, itu yang harus disiapkan,” sambungnya.

Koordinator, KOMPAK KLU, Mawar Junita, menjelaskan, Kamis nanti produk UMKM yang lolos seleksi itu akan diumumkan. Untuk selanjutnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk pembinaan.

“Produk UMKM yang memenuhi standar layak masuk ke BUMDes Mart. Bahkan diharapkan bisa menyasar pasar luar,” cetusnya.

Business Development Manager PT. Usaha Desa Sejahtera., Aziz Seryawijaya, yang juga hadir dalam jumpa pers itu mengatakan, untuk tahap pertama porsentasi produk yang akan diakomodir di BUMDes Mart sebesar 10 persen dari seluruh produk UMKM di Lombok Utara.

“Bagaimana beras Tanjung yang terkenal itu bisa dikemas di KLU, tidak hanya dikemas di Mataram,” katanya.

Aziz juga menjelaskan, ada empat kriteria produk yang akan dinilai. Pertama kriteria A, yaitu produk yang secara otomatis bisa langsung masuk ke ABUMDes Mart dan berpeluang masuk pasar yang lebih luas, tipe B, produk yang hanya bisa dipasarkan di BUMDes Mart sementar dan masih membutuhkan pembinaan saja, sementar tipe C, produk yang sedikit lagi bisa masuk ke BUMDes Mart, misalnya tidak ada kode produksi dan masa kadaluarsa.

“Dan tipe D, produk yang masih jauh dari kata layak untuk dipasarkan. Ini membutuhkan pembinaan dari pemerintah daerah,” terangnya.

Acara Gebyar Produk UMKM ini dirangkaikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) bagi pelaku UMKM. Pameran dan Loka karya.

DNU

Sejak Februari lalu cabai memang menunjukkan tren peningkatan harga hingga berlangsung hingga hari ini.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kenaikan harga  cabai yang meresahkan khususnya pengusaha restoran dan tempat makan, dinilai akan mempengaruhi perkembangan usaha kuliner.

Apalagi kuliner Lombok yang dikebal menggunakan banyak cabai. Seperti ayam bakar Taliwang, pelecing kangkung, dan beberapa kuliner pedas lainnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, H Ruslan menyatakan, kenaikan harga cabai dipengaruhi faktor kelangkaan. Kelangkaan tersebut diduga akibat cuaca buruk, yang membuat panen lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat.

H Ruslan mengatakan, naiknya harga cabai itu bukanlah ulah mafia bahan pokok, seperti yang pernah dibacanya di beberapa media.

“Ini murni faktor cuaca,” tegas Ruslan.

Dikatakannya, sejak Februari lalu cabai memang menunjukkan tren peningkatan hingga hari ini. Minggu pertama Februari lalu, harga cabai sebesar Rp 43 ribu per kilogramnya. Pada minggu kedua mengalami kenaikan menjadi Rp 60 ribu per kilogramnya.

Harga cabai kembali naik pada minggu ketiga sebesar Rp 70 ribu per kilogramnya. Minggu keempat naik menjadi Rp 71 ribu per kilogramnya.

“Lalu bulan Maret minggu pertama menjadi Rp 73 ribu per kilogramnya dan kembali naik pada minggu kedua sebesar Rp 76 ribu, hingga Rp 80 ribu per kilogramnya,” jelasnya.

Menurutnya, satgas pangan sudah bekerja maksimal untuk menangani kenaikan harga cabai tersebut. Mereka rutin melakukan pemantauan harga di pasar setiap harinya.

Sementara kehadiran Toko Tani Indonesia Center (TTIC) bisa membantu mengatasi permasalahan itu. Hanya saja, itu masih belum maksimal. Ia menilai cabai yang ada di TTIC tidak begitu banyak. Sementara kebutuhan untuk didistribusikan ke masyarakatsangat besar.

“Masih tidak sebanding hasil panen dengan permintaan cabai di pasar. Itu persoalannya,” sambungnya.

Pemerintah NTB melakukan berbagai upaya agar harga cabai tidak kembali naik. Termasuk bagaimana mendistribusikan cabai dari luar Lombok.

Cabai dari pulau Jawa didatangkan agar harga cabai bisa menjadi stabil. Hal tersebut terus diupayakan dengan intens. Hal ini mengingat pengaruhnya yang cukup besar bagi masyarakat Lombok. Khususnya pengusaha kuliner seperti restoran dan kafe.

“Kita juga termasuk daerah pariwisata. Mahalnya harga cabai membuat usaha para restoran, kafe, dan warung stagnan,” terangnya

Kelangkaan dan mahalnya cabai juga diduga akibat pengiriman ke luar NTB oleh sejumlah distributor. Namun hal ini ditampik Ruslan.

Pengiriman tersebut terjadi pada saat hasil panen melimpah. Distributor lebih memilih mengirimkan keluar NTB dibandingkan cabai tersebut rusak. Berbeda dengan saat ini, hasil panen cabai lebih sedikit sehingga mengakibatkan harga cabai naik.

Dan diulangi penegasannya, kenaikan itu bukan karena ulah mafia.

AYA

Banyak warga yang ingin bersalaman, sebab masyarakat Campa sudah kenal dengan Anggota DPR RI tiga periode itu.

lombokjournal.com —

BIMA ;   Doktor Zulkieflimansyah mengunjungi belasan titik di Kabupaten Bima. Calon Gubenur Nusa Tenggara Barat itu, Senin (12/03), melanjutkan agenda kunjungan ke masyarakat di belasan titik di Kabupaten Bima.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang berpasangan dengan Cawagub Sitti Rohmi Djalilah itu melanjutkan menyapa, berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakt dari bawah.  DR Zul juga sekaligus mensosialisasikan ide, gagasan serta visi dan misinya untuk melanjutkan pembangunan NTB.

Pemandangan menarik terjadi ketika Dr Zul bersama rombongan dalam perjalanan menuju ke Desa Woro, saat rombongan melewati jalan di Desa Campa, tiba-tiba rombongan berhenti mendadak.

Saat rombongan Dr Zul sampai di Desa Woro, Kabupaten Bima. Puluhan masyarakat sudah menanti kedatangan pria asli kelahiran Sumbawa itu. Dr Zul secara mengejutkan disambut dengan parade pasukan berkuda.

Di Desa Campa banyak fans Dr Zul yang ingin bersalaman. Warga dan masyarakat Campa sudah begitu kenal dengan Anggota DPR RI tiga periode terakhir itu.

Sambutan ini disuguhkan oleh masyarakat Woro. Di mana kuda merupakan salah satu hewan yang terkenal di Sumbawa. Dan Dr Zul sendiri juga punya hobi memelihara kuda.

“Bang Zul itu laksana kuda pacu yang berlari kencang dan sanggup memikul beban untuk berpacu dengan pembalap lain,” kata salah satu penunggang kuda di Desa Woro.

Setelah sambutan dari parade pasukan berkuda, barulah kemudian Dr Zul mulai duduk bersama dan berdialog dengan masyarakat Woro.

Tahrin Hamid salah satu warga di Desa Woro, Kabupaten Bima mengaku takjub melihat sambutan masyarakat di daerahnya kepada Dr Zul.

Tahrin melihat sambutan warganya terhadap Cagub NTB nomor urut tiga itu beda dibandingkan tiga pasang cagub lainnya. Warga berebut untuk bersalaman, foto bersama dan juga berbincang dengan Dr Zul.

Melihat antusiasme warga Bima, Tahrin meyakini pasangan Zul-Rohmi akan menjadi pemenang Pilkada NTB 2018.

“Belum pernah terjadi hal (antusiame penyambutan, pen) sedemikian itu di sini. Dibanding kandidat-kandidat lain saya jamin Zul-Rohmi menang. Zul Rohmi akan mengalahkan kandidat lain,” ujar Tahrin.

Safari politik Zul-Rohmi ini masih akan terus berlanjut setiap hari selama masa kampanye. Zul dan Rohmi ingin menjalankan tradsi baru di mana mereka menjadi pemimpin daerah yang sering turun langsung menyapa, berdialog dan mendengar aspirasi masyarakat.

Di setiap akhir kunjungannya, Dr Zul selalu memohon doa masyarakat agar dirinya dan Sitti Rohmi selalu diberikan kesehatan dan kebugaran agar lancar dalam melakukan ikhtiar membangun NTB.#

Me

Jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang

 MATARAM.lombokjournal.com —  Setelah Pemerintah Pusat melalui Komisi pemilihan Umum ( KPU ) RI  menyatakan ada sebanyak 14 partai yang Lolos sebagai peserta Pemilu 2019, kini 14 partai tersebut harus mengusulkan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota dewan  perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota di provinsi NTB.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU NTB Suhardi Sooud, saat membuka Rapat koordinasi   terkait usulan jumlah dapil pada pemilu 2019 mendatang.

Ha ini menurutnya sesuai dengan keputusan KPU RI ada 14 partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019.

Terkait masalah daerah pemilihan (dapil) KPU kabupaten/kota menyusun dan mengusulkan Daerah Pemilihan (Dapil) melalui KPU Provinsi. Hal itu sesuai landasan penyusunan dapil itu undang-undang no 7 tahun 2017 salah satunya tentang prinsip penataan dapil di antara kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, proporsionalitas, konterminus, kohensifitas, integritas kesinambungan dengan pemilu sebelumnya.

Suhardi berharap, KPU kabupaten/kota ikut memberikan masukan selengkap-lengkapnya dan mengawal KPU Provinsi NTB dalam memperjuangkan usulan dapil tersebut, hingga ditetapkan melalui Surat Keputusan.

“Nanti kan kami KPU NTB akan peresentasi hasil uji publik, jadi hasil dikabupaten/kota itu Nanti  berdasarkan 7 prinsip, Dan nanti KPU pusat akan mempertimbangkan yang menggunakan 7 prinsip dan hasilnya akan dipertimbangkan apakah memang   efektif apa dia tetap atau berubah,” ujarnya.

Ia menuturkan jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang. Dimana pada Pemilu 2014 lalu, jumlah dapil sebanyak 43 dapil. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti, diusulkan menjadi 46 dapil.

KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan penambahan dapil yaitu Kota Mataram, Kabupaten Dompu dan kabupaten Bima.

“Jadi Lobar, dan di Kota Bima dan di Kota mataram. Karena ini menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kursi didalam dapil.

Suhardi mencontohkan, misalnya di Labuapi dengan kediri yang awalnya 10 kemudian menjadi 8 dan itu memang KPU NTB menerima data tersebut dari dukcapil yang memang menyatakan setelah dikonsolidasi datanya terjadi penurunan. Jadi mungkin penambahan dapil.

Suhardi menjelaskan Dapil Kota Mataram pada tahun 2014 yang lalu hanya ada lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan menjadi enam dapil. Kemudian di Kabupaten Dompu, pada Pemilu 2014 yang lalu ada tiga dapil, pada Pemilu 2019 diusulkan bertambah menjadi empat dapil.

Selanjutnya di Kabupaten Bima pada Pemilu 2014 yang lalu dengan lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan bertambah menjadi enam dapil.

“Tapi Ini kan belum final, Karena kita Akan usulkan lagi ke KPU RI ini, Nanti KPU RI yang akan menentukan,”tegasnya

Sementara itu di kabupaten/kota lainnya seperti Lombok Barat (Lobar) masih tetap dengan lima dapil. Lombok Tengah tetap dengan enam Dapil, Sumbawa lima dapil, dan Kota Bima tetap tiga dapil.

Kemudian Lombok Utara (KLU) ada dua usulan yakni usulan  Tahun 2014 yang lalu yakni tiga dapil, pada usulan kedua menjadi lima dapil. Begitu juga dengan Sumbawa Barat dimana usulan pada tahun 2014 yakni tiga dapil, namun usulan kedua menjadi empat dapil.

Sementara itu penataan dapil di Lombok Timur diusulkan dua buah penataan Dapil, di mana usulan pertama dan usulan kedua sama seperti dapil pada tahun 2014 yakni 5 dapil, namun terjadi pergeseran jumlah kecamatan antar dapil tanpa mengurangui jumlah dapil yang ada.

“Untuk KSB, Lotim dan Dompu ya ini akan dipertimbangkan secara Khusus oleh KPU  tidak berdasarkan efektivitas dari 7 prinsip yang kami Jelaskan,”cetusnya.

Suhardi menegaskan KPU akan menyusun dapil berdasarkan jumlah penduduk dan perubahan wilayah.  perubahan jumlah penduduk dan wilayah dapat berpengaruh pada susunan dapil.

AYA

Ada niteizen yang berharap SBY legowo dan menjadi king maker untuk Tuan Guru Bajang(TGB), dan mengusungnya menjadi Capres atau Cawapres pada 2019

lombokjournal.com —

JAKARTA — Pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjudul “Pidato Politik @agusyudhoyono sebagai Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat”, menuai sambutan beragam.

Pidato AHY itu disiarkan secara langsung salah satu stasiun televisi swasta, di akhir Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad (11/03.

Sampai hari Senin (12/3) pukul 18.30 Wib, unggahan ini mendapat tanggapan 406 komentar dan sudah dibagikan sebanyak 114 kali.

Menariknya, beragam komentar yang muncul justru berisi harapan dari warganet kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar memilih Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden pada 2019.

TGB yang telah menjabat sebagai Gubernur NTB selama dua periode merupakan kader Partai Demokrat.

“Semoga Bapak SBY yang terhormat legowo dan menjadi king Maker untuk Tuan Guru Bajang(TGB) Dr. Muhammad Zainul Majdi Lc.Ma. Seorang Umara, Ulama, Gubernur termuda 2 periode, Doktor ahli tafsir Al qur’an, Masih usia sangat produktif dan matang cara berpikirnya, jauh dari korupsi dan penghargaan begitu banyak yang beliau hasilkan selama memimpin NTB. Insyaallah dia sangat dicintai dan disegani Umat. Umat sangat merindukan sosok seperti beliau ini,” tulis akun bernama Dino Paparazi.

Akun lain, Muhammad Bustomi Jauhari, mengatakan, TGB adalah kader terbaik Demokrat dan salah satu pemimpin terbaik bangsa.

“Salah satu ulama terbaik negeri ini dan beliau idaman seluruh rakyat di penjuru nusantara,” tulis Muhammad Bustomi.

Harapan serupa juga disuarakan akun bernama Sadrul Pahmi, yang menuliskan, “Kami sebagai rakyat yang ingin merasakan keberkahan di negeri tercinta, kita sangat mengharapkan kepada yth Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusung Tuan Guru Bajang (TGB) untuk menjadi capres 2019. Dengarkan suara rakyat pak,” tulis Sadrul.

Akun bernama Reza Ardiantori juga menyebut TGB lebih berpengalaman dalam hal menjalankan pemerintahan, lantaran sudah dua periode menjadi Gubernur NTB, dan terbukti telah memajukan NTB.

“Semua orang bisa melihat NTB sekarang perbuahan yang dibawa TGB di NTB. Silahkan ke NTB Anda akan melihat hasil kerja nyata TGB. TGB seorang ulama, hafal quran, ahli hadist, penceramah, guru, dsbnya. Kita semua mengharapkan Indonesia di pempin oleh TGB,” tulis Reza.

Me

Yang menempati lapak di pasar tersebut bukan hanya UMKM prioritas kawasan setempat. Namun juga UMKM yang benar-benar menghasilkan produk unggulan

MATARAM.lombokjourna.com —  Persiapan lapak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus dilakukan.

Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB mengungkapkan akan ada sentra pasar seni mirip seperti di wisata Borobudur Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Dinas Koperasi UMKM NTB, H. Mohmad imran di Mataram

Ia menyatakan, pasar seni tersebut nantinya akan menjual produk unggulan. Bukan hanya dari UMKM Lombok Tengah saja, namun juga dari luar daerah tersebut.

“Nanti ada juga produk Luar daerah, tidak hanya produk lokal saja ” tegasnya

UMKM yang menempati lapak di pasar tersebut, bukan hanya sekedar UMKM prioritas kawasan setempat. Namun juga UMKM yang benar-benar menghasilkan produk unggulan.

“Kami tidak turun langsung namun akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah untuk menentukan mana yang layak,” jelasnya.

Rencananya pasar tersebut akan menjadi unggulan di KEK Mandalika. Semua paket wisata yang masuk ke KEK Mandalika harus melewati pasar tersebut. Entah itu mau berbelanja maupun tidak.

Hal ini serupa dengan pasar oleh-oleh di Candi Borobudur. Semua wisatawan yang ingin keluar candi tersebut digiring melalui satu pintu melewati pasar tersebut.

Sementara untuk skema dan desain pasar seni tersebut, Imran mengatakan Diskop UKM NTB tidak bisa memutuskannya sendiri. Hal tersebut harus melibatkan Bappeda NTB, Pemkab Lombok Tengah dan pihak pengelola KEK Mandalika.

“Harus melibatkan semua pihak,” terang Imran.

Ia berharap tidak ada yang sia-sia sebab meski tidak berbelanja, namun wisatawan melihat langsung produk unggulan NTB.

Ia melanjutkan, hingga saat ini lapak UMKM di KEK Mandalika masih belum dibangun. Namun ia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM nantinya.

Hal tersebut dilakukan untuk membantu UMKM  yang membutuhkan modal. Namun targetnya masih tergantung pihak perbankan.

Dalam pendampingan tersebut, UMKM akan dilatih beberapa hal. Mulai dari membuat laporan keuangan hingga cara menjalankan usaha dengan baik.

Hal ini tentu menjadi tugas bersama, baik Diskop NTB, Bappeda NTB, pihak KEK Mandalika hingga perbankan. Saat ini kondisi UMKM di kawasan tersebut belum tertata rapi. Masih banyak pelaku usaha yang berseliweran.

“Harapan ke depan, bagaimana pengelola KEK Mandalika dan Pemkab menempatkan UMKM nantinya,” kata Imran.

Penataan tersebut dilakukan agar tamu merasa nyaman dan tidak merasa tertipu. Bahkan, pihaknya juga memikirkan permasalahan bahasa bagi UMKM. Kemungkinan akan ada kursus kilat Bahasa Inggris bagi mereka.

Ia menambahkan, saat Rakortek beberapa waktu lalu, pihaknya mengajukan beberapa usulan. Di antaranya pengusulan lapak dan trading house. Trading house tersebut akan menjadi tempat UMKM melakukan penjualan online.

“Namun ini masih usulan,” kata Imran..

AYA

Di APBD, tertera proposal nama kelompok, jadi tidak untuk dibagikan per orang, tapi dikelola oleh kelompok untuk satu jenis usaha

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Rencana realisasi program Wira Usaha Baru (WUB) tahun 2018 ini mendapat sorotan kalangan Dewan KLU. Salah satunya datang dari Ketua komisi I DPRD KLU, Ardianto.

Menurutnya, mekanisme pencairan dan peruntukan anggaran WUB harus sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada APBD.

“Di APBD, tertera proposal nama kelompok, jadi tidak untuk dibagikan per orang, tapi dikelola oleh kelompok untuk satu jenis usaha. Jadi masyarakat jangan salah mengartikan,” jelasnya, Senin (12/3).

Misalnya, kata Ardianto, jenis usaha perbengkelan, maka diklasipikasikan ke kelompok usaha perbengkelan, tidak dicampur dengan usaha dagang kerupuk.

“Contohnya begini, Ada 10 anggota usaha perbengkelan dalam satu kelompok, maka angaran sebesar Rp. 30 juta itu dikelola secara kolektif oleh kelompok. Dan lokasi usahanya ya di satu tempat, bukan di masing-masing bengkel. Uang Rp. 3 juta mana cukup beli kompresor,” paparnya.

Lebih jauh Ardianto menjelaskan, tenaga pendamping WUB yang sudah direkrut, akan bertugas untuk mengawasi setiap kelompok, bukan per orangan.

Sebelumnya, Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, mengatakan 33 tenaga pendamping WUB akan bekerja dan ditempatkan sesuai SK.

“Penempatannya sesuai SK. Mereka nantinya tidak hanya bertugas mengawasi pengelolaan keuangan kelompok. Tapi juga banyak hal,” paparnya.

DNU

Masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Polemik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona paska terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, masih terus berlangsung.

Menyikapi itu, Pemda KLU dan Kepolisian menghimbau Pemerintah Desa agar tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Kita masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun,” ungkap Kepala bagian Hukum KLU, Raden Eka Asmarahadi.

Pernyataan itu disampaikan Raden Eka Asmarahadi, dalam rapat kerja Komisi I dengan Kejari, BPN, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan AKAD, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (12/03).

Hal senada juga dikatakan Wakil Kapolres Lombok Utara, Kompol Tengku Ardiansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Saber Pungli KLU.

Wakapolres mempersilahkan pihak Desa melanjutkan program PTSL. Meski begitu ia menghimbau agar Desa tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Silahkan dilanjutkan, tapi jangan ada pungutan sampai atau fatwa MA,” tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD KLU, yang langsung memimpin sidang menjelaskan, setidaknya ada 4 kesimpulan dalam rapat. Di antaranya mempersilahkan Desa untuk tetap menjalankan PTSL 2018, sementara untuk yang 2017 dipastikan tidak ada persoalan.

“Oleh karena itu, Bupati, Ketua DPRD dan BPN segera duduk bersama dengan Kejaksaan guna menyatukan persepsi soal PTSL, agar ada kepastian dan kenyamanan bagi para Kepala Desa,” katanya.

Jika nanti fatwa MA berkata lain atau berbeda dengan apa yang diperintahkan di Perbup, maka lanjut Ardianto, AKAD meminta Bupati bertanggung jawab sebagai pihak yang menerbitkan Perbup terkait PTSL.

Kepala Kantor BPN KLU, Keman, dalam penyampaiannya memastikan tidak ada dobel anggaran untuk PTSL, baik di APBN ataupun APBD.

“Anggaran PTSL tidak ada di Dipa BPN,” cetusnya.

Dalam SKB Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tataruang, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi), Desa melalui Perbub diberikan wewenang untuk memungut biaya persiapan kepada pemohon sebesar Rp. 350 ribu, jika tidak dianggarkan dalam APBN ataupun APBD.

Tahun 2018 ini, terget PTSL untuk Lombok Utara, mencapai 19 ribu lebih.

DNU

Suhaili-Amin yakin akan menang di Kabupaten Bima, sebab, pemimpin Kabupaten Bima merupakan kader andalan Golkar

lombokjournal.com —

BIMA;  Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Gubernur Dan Wakil Gubernur nomer urut 1 (satu) H Moh Suhili FT dan H Muhammad Amin di Lapangan Pacuan Kuda, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Minggu (11/03), menyedot puluhan Ribu simpatisan.

Selain itu, kampanye monoligis tersebut juga dihadiri jajaran kader partai pengusung (Golkar dan  Nasdem), dan disemarakkan sejumlah artis dangdut dari Jakarta.

Calon Gubernur NTB, M Suhaili FT yakin akan menang di Kabupaten Bima. Sebab, pemimpin Kabupaten Bima merupakan kader andalan Golkar. Jadi Kabupaten Bima merupakan kekuatan nomor 1 untuk Suhaili-Amin.

‘’Kita yakin Bima akan menjadi kekuatan. Karena disini ada kader militan Golkar. Dan insya Allah kita bisa menang,’’ ujarnya.

Bupati dua periode tersebut menyerukan, untuk ikhtiarkan yang perlu dan pantas kepada masyarakat,  Dan kalau masyarakat tidak berkenan memilih Suhaili-Amin, jangan marahi mereka,  jangan musuhi mereka, jangan cerca mereka,

“Silahkan walau kita berbeda, tapi jangan saling musuhi kita adalah saudara,  kita di persatukan oleh Alloh, Ini yang perlu kita sampaikan kepada tokoh, kader Golkar, Nasdem PKB dan tokoh masyarakat pulau Sumbawa. Kita bergandengan tangan dengan ormas ormas keluarga Suhaili-Amin. Silahkan saling bahu membahu, semoga Alloh SWT senantiasa merestui ikhtiar dan langkah kita semua,” imbuhnya

Suhaili-Amin terus berikhtiar untuk mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Dirinya yakin bisa menjadi pelayan dan pesuruh masyarakat NTB.

‘’Saya maju jadi Cagub NTB untuk jadi pelayan yang baik buat masyarakat,’’ katanya.

Ia berjanji, jika terpilih menjadi Gubernur NTB akan bekerja secara profesional, proposional dan berkeadilan. ‘’Kita hadir untuk menjawab semua keluhan masyarakat. Maka nanti jangan lupa coblos nomor satu,’’ katanya.

Sementara itu calon Wakil Gubernur NTB ,H Muhammad Amin   sesuai dengan visi-misi, ia bersama H Moh Suhaili FT memiliki komitmen yang samauntuk membangun NTB menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

“Kami komitmen dengan visi misi yang telah kami canangkan membawa kesejahteraan untuk masyarakat NTB,” katanya.

Dituuturkan, kondisi NTB secara nasional dinilai berhasil oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pariwisata NTB sangat diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangannya.

Menurutnya Pulau Sumbawa memiliki peluang dengan potensi lahan pertanian yang sangat luas, ditambah sektor peternakan dan pariwisata yang menjanjikan, jika dapat dimanfaatkan secara optimal, akan membawa kemajuan luar biasa bagi masyarakat.

”Daerah ini akan semakin maju jika pemerintah dan masyarakatnya mau bekerja keras. Semua tergantung dari kemauan seluruh masyarakatnya,” ujarnya.

Menurutnya Kunci tergarapnya potensi Pulau Sumbawa secara lebih optimal ialah terbukanya peluang berinvestasi. Peluang dan kenyamanan berinvestasi harus diciptakan, dan salah satu cara menciptakan peluang tersebut adalah menciptakan kondusifitas daerah.

“Investasi akan masuk jika ada kepastian hukum, rasa aman dan nyaman, maka dari itu jangan lupa coblos topi putih,” imbuhnya.

Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Kabupaten Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri mengatakan, tim pemenangan Paslon Suhaili-Amin di Bima memasang target tinggi dan ingin menang di Kabupaten Bima.

“Kabupaten Bima akan jadi lumbung suara Suhaili-Amin,’’ ujar Hj Indah Dhamayanti Putri.

Bupati Bima ini menuturkan, bukan tanpa alasan memasang target menang untuk paslon Suhaili-Amin di Bima. Menurutnya kekuatan partai Koalisi dan Simpatisan Suhili-Amin sangat solid di Bima.

“Kemenangan itu saqngat kami yakini,” tegasnya.

AYA

Ada sanksi bagi Kepala Daerah dan DPRD yang ikut kampanye tapi tidak mengantongi ijin cuti

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara, mengingatkan Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU, untuk mengurus ijin cuti lebih dahulu jika ingin ikut kampanye dalam Pilgub NTB Juni mendatang.

“Harus mengajukan ijin cuti dulu, itu sesuai Peraturan-KPU nomor 4 tahun 2017 tentang tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Koordinator Hukum dan Pengawasan KPU Lombok Utara, Juraidin, Minggu (11/03).

Ijin cuti itu, sambung Juraidin, harus disampaiakan atau diajukan ke KPU paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Sejauh ini diakuinya belum ada yang mengajukan izin cuti.

Terpisah, Ketua Panwaslu Lombok Utara Adi Purmanto, mengaku pihaknya selama ini tetap melakukan pengawasan di lapangan.

“Tentu ada sanksi yang akan kita berikan kepada Kepala Daerah dan DPRD yang ikut kampanye tapi tidak mengantongi ijin cuti,” tegasnya singkat.

Pelaksanaan masa kampanye Pilgub akan berakhir pada 23 Juni mendatang.

DNU