Idealnya usia perkawinan di atas 21 tahun bagi wanita, dan usia 25 tahun bagi laki – laki

MATARAM.lombokjournal.com —  Pernikahan usia anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih belum sepenuhnya bisa diatasi, dan menjadi salah satu penyebab Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB lamban meningkat.

“70 perseribu dari wanita usia 15 sampai 19 tahun di NTB telah menikah dan melahirkan masih fokus pendewasaan usia perkawinan, karena kita lihat data kita, 70 per seribu dari wanita usia 15 – 19 tahun, 70 di antaranya telah melahirkan,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, Lalu Makrippudin di Mataram, Rabu (21/03) di Mataram.

Banyaknya wanita usia muda melahirkan di NTB terjadi, karena perkawinan dilakukan pada usia anak. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan angka nasional yang hanya mencapai 48 persen

Karena itu penekanan utama BKKBN NTB, bagaimana menekan perkawinan usia anak, dengan menggandeng berbagai mitra dari institusi pendidikan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi

“Selain institusi pendidikan negeri maupun Pondok Pesantren, BKKBN juga menggandeng Ormas keagamaan seperti Muslimat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Wathan dan Muhammadiyah,” Tegasnya

“Idealnya usia perkawinan yang baik di atas 21 tahun bagi wanita, dan usia 25 tahun bagi laki – laki. Karena untuk menikah itu diperlukan persiapan, baik sehat secara fisik termasuk rahimnya juga siap, termasuk kesiapan secara ekonomi dan psikologis,” tambah Makrippudin.

AYA

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), baik pusat dan daerah harus mengambil peran dalam melahirkan tenaga konstruksi yang handal dan bersertifikasi

MATARAM.lombokjournal.com — Seluruh tenaga professional termasuk tenaga konstruksi dituntut memiliki sertifikasi, agar tenaga konstruksi di Indonesia termasuk NTB, mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D menyampaikan itu saat membuka Seminar Penerapan Teknologi Konstruksi “Penyiapan Air Baku untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika”, Rabu (21/03), di Kampus Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Menurut Sekda, sertifikasi terhadap tenaga konstruksi mutlak harus dilakukan, karena dengan hal itu akan menjadi salah satu acuan untuk mendapatkan pekerjaan, baik  di tingkat lokal, nasional bahkan di luar negeri.

“Saat ini tenaga konstruksi kita belum bisa mendapatkan pekerjaan tanpa sertifikasi, baik di dalam negeri maupun sebagai TKI di luar negeri,” jelas Sekda.

Sekda berpesan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), baik pusat dan daerah harus mengambil peran dalam melahirkan tenaga konstruksi yang handal dan bersertifikasi

Sekda menambahkan, tenaga konstruksi yang ada di NTB harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan yang ada. Salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK), sebagai salah satu mega proyek yang dikerjakan di NTB saat ini.

“Tenaga kerja kita harus menjadi bagian dari proyek yang ada, termasuk di KEK Mandalika saat ini. Kita berikan pelatihan agar mampu bersaing dengan orang luar bahkan dengan tenaga kerja asing. Jangan sampai orang lokal jadi penonton saja,” harap Sekda yang akrab disapa Pak Ros itu.

Untuk itu, komunikasi yang efektif harus terus dibangun antara LPJK NTB dengan ITDC. Agar semua potensi yang bisa mengangkat daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal

Pada acara yang sama, dilakukan penandatanganan MoU antara LPJK NTB dengan Fakultas Teknik dari 8 Universitas di NTB. Antara lain Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Unizar Mataram, Universitas NTB, Universitas Maha Saraswati Mataram, Universitas Kordofa Sumbawa, Universitas Samawa dan Universitas Teknik Samawa (UTS).

Ketua LPJK Nasional, Ruslan Rivai mengatakan, penandatanganan MoU Fakultas Teknik dari 8 Universitas di NTB ini, akan mendorong kemajuan jasa kontruksi di NTB khususnya segi penelitian konstruksi.

“MoU ini diharapkan akan melahirkan teknologi penyediaan air baku di KEK Mandalika. Teknologi ini dibutuhkan karena kedepan kebutuhan akan air bersih di kawasan mega proyek tersebut akan semakin tinggi,” ujar Ruslan.

Tampak hadir Rektor Unizar Mataram Ahmad Firdaus Sukmono, Ketua Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian PUPR RI dan Seluruh Civitas Akademika Unizar

AYA

Perawat lulusan D III ataupun S I tidak bisa diterima kerja hanya karena belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), itu tidak adil

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Masih banyaknya lulusan tenaga perawat di Lombok Utara, yang belum dapat kesempatan bekerja di RSUD maupun Puskesmas hanya karena belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), mendapat sorotan Bupati KLU. H. Najmul Akhayar.

“Banyak tenaga perawat, baik yang lulusan D III ataupun S I saat ini tidak bisa diterima kerja hanya karena belum memiliki STR. Rasanya ini tidak adil,” kata Najmul, dalam peringatan hari jadi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 2018 di halaman kantor Bupati KLU. Rabu (21/3).

Ditambahkan Najmul, pengurus PPNI di daerah hingga pusat, diharapkan agar membantu anggotanya yang hingga kini masih belum mendapatkan STR.

“Kasihan mereka, sudah sekolah 4 tahun tapi belun cukup untuk bisa diterima bekerja. Secara keilmuan mereka saya rasa layak diberikan kesempatan bekerja,” Tukasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Najmul meminta kepada lembaga pendidikan pencetak tenaga perawat agar STR bisa dipaketkan menjadi satu dengan ijajah.

“Tahun ini kita juga sudah melakukan penilaian kepada tenaga kesehatan teladan. Inshaallah akan diumumkan pada HUT KLU mendatang. Hadiahnya 1 Unit motor,” terangnya.

Tak sampai disana, Najmul yang bertindak selaku pemimpin upacara, juga berjanji akan memprioritaskan tenaga perawat honorer untuk diangkat menjadi CPNS.

“Saya sudah koordinasi dengan BKD, agar nama-nama yang sudah direkomendasikan ke pusat itu segera diprioritaskan,” tukas Najmul, disambut tepuk tangan seluruh perawat yang hadir.

Ketua DPD PPNI Lombok Utara. Sukamto, mengatakan ada 370 anggota yang saat ini terakomodir di PPNI dan sudah mengantongi Nomor Induk Registrasi Anggota (Nira).

“Perawat mandiri, artinya temen-temen perawat dianjurkan praktik atau memberikan pelayanan dirumah, tentu dengan mekanisme dan prosedur yang ada, sperti sudah memiliki STR dan SIPP,” cetusnya.

Seusai Upacara, DPD PPNI KLU juga mengadakan beberapa kegiatan lainnya, di antaranya donor darah bekerjasama dengan PMI, dan pengobatan gratis.

DNU

Dari tiga pasangan calon (Paslon) yang bertarung dalam Pilkada Kota Bima, dua pasangan yang  terlihat terus bergerak tanpa henti menemui basis konstituensi secara masif tiada jeda

lombokjournal.com —

MATARAM;  Kampanye pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2018, sudah memasuki bulan ke dua, sejak 15 Februari 2018 lalu.

Dua paslon yakni pasangan Nomor  Urut 1, H A Rahman H Abidin – Hj Fera Amelia atau yang dikenal dengan pasangan MANuFER dan  Paslon Nomor Urut 2 H Muhammad Lutfi- Feri Sofiyan, SH (Lutfer).

Kedua pasangan ini, relatif saling unjuk kekuatan dengan roadshow ke kelurahan-kelurahan untuk mengukuhkan tim sukses. Seolah saling menunjukkan dominasi dukungan, antara petahana dan penantang baru.

Paslon Lutfi-Feri sendiri diusung sembilan Partai Politik, termasuk PAN yang menjadi pemenang Pemilu Legislatif sebelumnya. Termasuk Golkar dan Gerindra yang menjadi pemenang kedua dan ketiga. Ketiga Parpol ini bahkan menduduki kursi pimpinan dewan.

Melihat tingginya  dukungan terhadap pasangan ini, menunjukkan jika mesin partai cukup memengaruhi, demikian juga dengan ketokohan pengurus parpol yang duduk di kursi dewan.

Dengan konfigurasi bloking  politik seperti itu Mi6 memandang dalam, Pilkada kota Bima Tidak ada Matahari Tunggal.

“Karena  peta dukungan politik  ( baca: back up ) para Paslon yang bertarung relatif imbang dan memiliki karakteristik yang impresif di mata publik Bima,” ujar Direktur Mi6 , Bambang Mei Fimarwanto, SH melalui siaran  pers bersama Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadullah disampaikan kepada Media  di Mataram, Rabu (21/03).

Didu, panggilan akrab Direktur Mi6, selanjutnya  mengatakan Paslon Lutfi- Ferry dengan back up  sembilan mesin partai, maka wajar jika pasangan dengan tagline perubahan ini optimis bisa  memenangkan pertarungan 27 Juni 2018 mendatang.

Kata Didu, pasangan ini tidak hanya mengandalkan besarnya dukungan partai politik, namun juga mencoba merasionalkan gagasannya untuk mengubah Kota Bima lebih baik.

“Di setiap kegiatan kampanye dan pengukuhan tim di kelurahan, diselipkan bedah visi-misi dan program sebagai jawaban atas berbagai problem daerah selama ini,” ujar Didu yang juga mantan ED Walihi NTB dua periode.

Didu mengaku mengapresiasi daya jelajah politik Lutfi Ferri day by day  menemui konstituen dengan efektif dan taktis terkesan merakyat dan  tanpa protokoler yang ketat.

Namun bukan berarti pasangan ini mudah menjinakkan kekuatan petahana, H A Rahman H Abidin — HJ Fera Amelia. Meskipun hanya diusung tiga partai politik, yakni Demokrat, PKS dan PDIP.

Didu menambahkan, keduanya pada Pilkada 2013 adalah rival politik dengan perolehan suara signifikan.

Rahman yang berpasangan dengan Qurais saat Pilkada 2013 merauf suara 27 ribu lebih dan Fera saat itu mendapat 22 ribu dukungan. Jika dihitung secara matematis, maka dukungan cukup signifikan.

“Dibandingkan dengan Feri-Sofiyan yang saat itu juga mencalonkan diri memeroleh lebih 6.000 suara,” lanjutnya.

Sebagai petahana, ujar Dirut Mi6,  Rahman tentu diuntungkan pada tingkat popularitas dan elektabilitas.

“Ditambah lagi bergabungnya dua kekuatan,” sambungnya lagi .

Sementara itu, Sekretaris Mi6, Laku Athari mengatakan, meskipun Fera tidak lagi menjadi ketua Partai Golkar, namun diduga masih memiliki loyalis yang setia dan solid.

“Setidaknya sebagai trah kerajaan kesultanan Bima, Fera masih dipandang pengikut yang setia yang luas ,” tambahnya .

Bagi Lalu Athari melanjutkan terkait  Subhan-Wahyudin (SW) – Mataho, juga tidak bisa dianggap remeh. Meskipun daya gampur melalui kegiatan kampanye tatap muka terbatas dan dialogis, tidak se massif dua pasangan lainnya. Namun, Subhan memiliki pendukung militan.

“Ini adalah pertarungan ketiga bagi Subhan dalam kancah politik Kota Bima,” ulasnya

Sebagaimana diketahui Perolehan suaranya pada Pilkada 2013 lalu terbilang cukup signifikan, yakni 15 ribu lebih suara dengan tujuh pasangan calon saat itu.

Subhan memiliki kantong basis yang jelas, yakni wilayah Kecamatan Raba dan Rasanae Timur.

“Bukti masih adanya dukungan terhadap  Subhan, karena mampu meraih dukungan 14 ribu lebih untuk maju melalui jalur perseorangan,” imbuh Athar yang juga Sekretaris DPD KNPI NTB ini.

Lebih jauh Didu menambahkan,  S-W Mataho tinggal merawat dukungan tersebut dan menambah daya gempur melalui soliditas timnya.

Pasangan Nomor Urut 3 ini memang memilih cara berbeda unique ) dengan dua calon lainnya.

“Ketika  yang lain memobilisasi pendukung disetiap kegiatan kampanye tatap muka dan dialogis, maka Subhan-Wahyudin memilih blusukan. Masuk dari gang dan lorong dan menyapa langsung warga,” jelasnya

Bahkan rumors yang beredar, ungkap Didu,  SW Mataho mulai memasang target di Kecamatan Raba dan Rasanae Timur 20 ribu suara. Mengunci basis dan mengeruk suara di tiga kacematan lainnya, yakni Rasanae Barat, Asakota dan Mpunda.

“Dengan masih panjangnya masa kampanye, memungkinkan semua paslon menset ulang strategi pemenangannya   untuk mendulang suara,” pungkas Didu.

Ditambahkan,   sembari menambahkan dalam  Pilwakot Bima diprediksi bakal ada kejutan politik yang tak terduga, seiring meningkatnya adu kuat design propaganda politik yang elegan dan penuh kehormatan politik yang satria.#

Me (*)

Hotel berlantai 12 yang terkenal dengan kebersihan dan kelezatan makanannya ini telah mencukupi nilai untuk kategori klasifikasi hotel berbintang 5, sehingga hotel tersebut sudah layak menjadi hotel dengan klasifikasi bintang 5.

MATARAM.lombokjournal.com — Tim auditor dari LSU Bina Harapan Mulya, salah satu Lembaga Sertifikasi Usaha di bawah naungan Komisi Akreditasi Nasional (KAN), melakukan surveilan kedua di Golden Palace Hotel Lombok, hari Sabtu (10/03),.

Kegiatan rutin setiap tahun ini bertujuan menilai hotel dari segi kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan tamu yang ada. Surveilan Kedua berlangsung cukup lama yaitu mulai Pkl. 09.00 wita hingga Pkl. 16.00 wita.

Selama waktu tersebut, tim auditor melakukan penilaian melalui observasi, dengan mengelilingi hotel ditemani dengan auditi yaitu para manager department dari Golden Palace Hotel Lombok.

Setelah melakukan observasi, para tim audit kemudian memberikan presentasi terhadap penilaian yang mengalami peningkatan dari surveilan pertama pada tahun 2017 dan mengatakan,  Golden Palace Hotel Lombok mendapatkan nilai 998, melebihi nilai minimal untuk mendapat bintang 5 yaitu nilai 936.

Artinya hotel yang terkenal dengan kebersihan dan kelezatan makanannya ini telah mencukupi nilai untuk kategori klasifikasi hotel berbintang 5, sehingga hotel berlantai 12 tersebut sudah layak menjadi hotel dengan klasifikasi bintang 5.

“Hasil penilaian dari surveilan kedua sangat memuaskan dan kami selaku management Golden Palace Hotel Lombok merasa sangat bangga dengan pencapaian tersebut. Namun ke depannya Golden Palace Hotel Lombok sementara ini akan tetap berada di Bintang 4 tetapi, dengan kualitas dan pelayanan setara bintang 5,” ungkap Ernanda Agung D. selaku General Manager.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia. Tentu saja saat sedang berkunjung ke pulau Lombok, yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok.

Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 – 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com

AYA (*)

NTB target jumlah ekspor jagung, sebagai wujud konsistensi Pemerintah NTB mendukung ketahanan pangan nasional

MATARAM.lombokjournal.com — NTB menargetkan ekspor sebanyak 30.000 ton jagung hasil produksi tahun 2018 ke Filiphina. Tahap pertama akan diekspor sebanyak 11.500 ton jagung.

Pelepasan ekspor jagung tersebut dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Selasa (20/3).

Gubernur melepas ekspor jagung tersebut didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal, Kementerian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, Pangdam IX Udayana, Beny Susianto, Wakapolda NTB dan Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

Ekspor jagung gelombang pertama ini merupakan tahap awal dari yang ditargetkan 300 ribu ton pada tahun 2018. Ekspor jagung tersebut merupakan wujud konsistensi Pemerintah NTB untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebab, tahun lalu NTB juga telah melakukan ekspor jagung ke luar negeri dan luar daerah. Terlebih, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Kegiatan ini dapat membesarkan hati kita dengan menunjukan bahwa NTB akan selalu berkontribusi positif untuk pembangunan nasional,” ungkap Guburnur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

Gubernur TGB mengapresiasi pemerintah atas ikhtiar dan kesungguhan para petani meningkatkan produksi jagung secara terus-menerus.

“Berkat kerja keras petani kita, produksi tahun 2017 meningkat 1 juta ton lebih dari tahun sebelumnya, sebanyak 1,1 juta ton pada tahun 2016 sehingga menjadi 2,127 juta ton di tahun 2017,” jelasnya.

Di hadapan seluruh stakeholders, Pangdam IX Udayana, dan Wakapolda NTB,  Gubernur TGB menegaskan, setelah menugaskan petani menanam, tugas pemerintah adalah memastikan kemanfaatan ekonomi semakin besar untuk petani.

“Caranya dengan memangkas biaya produksi. Saya berharap agar distribusi pupuk harus benar-benar lancar pada waktunya. Pembelian hasil petani harus di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) karena HPP itu harga darurat, Insya Allah pembeli mendapatkan berkah dengan kompensasi doa dari jutaan petani kita,” imbuhnya.

Karena itu, TGB berharap keuntungan dari budidaya jagung dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja. Namun juga dimanfaatkan untuk menabung, investasi dan produksi.

Sebab menurut TGB ketiga hal tersebut masih kurang dimiliki oleh masyarakat NTB. Terkait itu, Gubernur menginstruksikan agar dana dari hasil jagung ini dijadikan modal untuk desa membuat BUMDES.

“Kalau diuangkan, ada 6,5 triliun dari jagung setahun di NTB saya minta dijadikan modal untuk usaha desa karena dengan memperkuat BUMDES akan  menguatkan struktur berekonomi  baik jangka pendek maupun panjang” pungkasnya.

Pada kegiatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, menyampaikan NTB telah berkontribusi besar dalam membebaskan Indonesia dari Impor jagung.

Pada tahun 2015 Indonesai masih impor 3,2 juta ton namun angka ini terus turun hingga menjadi nol pada tahun 2017 lalu.

“Saat ini NTB menempati urutan ke 5 provinsi dengan produksi jagung terbesar. Capain ini sudah luar biasa megingat luasan lahannya jauh dibandingkan provinsi besar lainnya dengan penigkatan 18,5 % pertahun,” papar Agung di hadapan Gubernur TGB.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mencanangkan  Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi (GAMAJIPI). Gerakan ini diinisiasi Pemda Sumbawa mengingat terus meningkatnya jumlah limbah jagung seiring meningkatnya jumlah produksi.

“Limbah jagung akan kita olah menjadi bahan pakan ternak dan biomasa.  Maka 1 juta ton jagung yang ditargetkan Kabupten Sumbawa tahun ini akan menghasilkan pangan olahan yang mampu menghidupi 133.333 ekor sapi selama 75 hari,” Jelas Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

Tes menggunakan komputer tidak bisa bohong, karena komputer tidak bisa disogok

MATARAM.lombokjournal.com —  Untuk memastikan proses seleksi guru dan pegawai honorer, mulai tanggal 24 Maret, berlangsung secara jujur dan transparan, proses seleksi melalui tes akan dilakukan dengan menggunakan komputer

“Agar proses seleksinya nanti bisa berlangsung transparan, maka tes dilakukan dengan menggunakan komputer,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Suruji di Mataram, Selasa (20/3) saat melakukan jumpa pers dengan media di Kantor Gubernur NTB.

Ia menyatakan dengan menggunakan komputer, tidak ada peluang terjadinya praktik kecurangan, layaknya proses Ujian Nasional Berbasis  Komputer (UNBK) yang dilakukan siswa

Melalui proses seleksi berbasis komputer, semua peserta juga bisa melihat secara langsung berapa nilai yang didapatkan usai tes dilaksanakan

“Kalau tes menggunakan komputer kan tidak bisa bohong, kalau jawaban dan nilainya memang tinggi, pasti akan  terlihat nanti, sebab komputer tidak bisa disogok, tapi kalau mau sogok silahkan saja,” tegasnya

Pilihan tes menggunakan komputer lebih dipilih dan meniadakan tes wawancara langsung termasuk praktikum, untuk menghindari terjadinya praktik nepotisme diantara panitia seleksi dengan guru honorer,” tambah Suruji.

AYA

Kesiagaan Bank Indonesia NTB tidak hanya pada masa pilkada ini, hal iini sudah menjadi program andalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Perputaran uang cash yang diperkirakan besar di masa Pilkada serentak tahun 2018, rentan dengan peredaran uang palsu (upal), terutama masa-masa kampanye.

Masyarakat dihimbau waspada, khususnya para pedagang kecil yang dinilai masih awam akan upal. “Pilkada nanti jumlah uang yang beredar pasti naik,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani,  (20/3) di Mataram.

BI NTB sudah melakukan antisipasi dari jauh hari sebelumnya. Kenaikan jumlah uang cash yang beredar sudah tergambar dari data yang dimiliki BI NTB.

Jumlahnya akan lebih besar dari hari-hari sebelum Pilkada. Kesiagaan BI NTB diakuinya tidak hanya pada masa pilkada ini. Hal itu sudah menjadi program andalan BI NTB agar setiap masyarakat mengenal rupiah asli dan palsu.

“Kita sosialisasikan lewat program tersebut,” Tegasnya

Selain program sosialisasi, Achris mengaku juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengintensifkan program tersebut, terlebih jika ada informasi terkait hal tersebut.

Pihaknya akan segera melokalisir dan melakukan penanganan sebaiknya agar tidak meresahkan masyarakat.

“Segera kita lokalisir begitu ada laporan masuk,” kata Achris.

Di beberapa daerah di luar NTB upal sudah mulai ditemukan. Namun ia mengatakan hal tersebut tidak terjadi di NTB.

Ia mengaku memiliki sistem informasi yang dapat melokalisir dengan cepat jika ada temuan. Terutama dengan pihak kepolisian sebab itu sudah masuk dalam pidana kejahatan. Pihaknya akan segera melakukan tracking penyebab beredarnya upal.

“Tapi kita sudah tahu polanya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dengan pola yang yang sudah diketahui pihaknya kemudian melakukan pemetaan pola tersebut. Namun ia mengatakan modus baru peredaran upal belum terlalu rumit. Hal tersebut dikarenakan penanganan uang cash tidak serumit kejahatan skimming.

“Kita sudah punya perjanjian kerja dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BAKOSUPAL). Hal ini secara nasional termasuk juga di NTB,” jelasnya.

Peredaran upal saat ini biasanya menyasar masyarakat atau pedagang kecil. Salah satu cara ampuh yang bisa menangkal ini adalah dnegan pemahaman masyarakat atau si pedagang.

Mereka harus lebih berhati-hati menerima uang. Terlebih lagi uang yang beredar pada masa Pilkada ini.

Untuk pedagang kecil, Achris menyarankan untuk memiliki alat ultra violet sebagai pendeteksi. Harga alat tersebut tidak mahal. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan cepat dibandingkan memperkenalkan upal itu sendiri.

“Itu salah satu cara yang paling cepat,” pungkasnya.

Sementara terkait tren upal di NTB, ia mengatakan kondisi peredaran uang di NTB saat ini masih normal. Saat ini belum ada laporan kejadian besar seperti di daerah lain. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk terus waspada akan hal tersebut.

“Laporan terakhir dengan BINDA juga mengatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan hingga saat ini,” tandasnya.

AYA

Tablets such as Viagra, Cialis, as well as uromexil forte Levitra are preferred options for accomplishing and also sustaining an erection.

Kesiagaan Bank Indonesia NTB tidak hanya pada masa pilkada ini, hal iini sudah menjadi program andalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Perputaran uang cash yang diperkirakan besar di masa Pilkada serentak tahun 2018, rentan dengan peredaran uang palsu (upal), terutama masa-masa kampanye.

Masyarakat dihimbau waspada, khususnya para pedagang kecil yang dinilai masih awam akan upal. “Pilkada nanti jumlah uang yang beredar pasti naik,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani,  (20/3) di Mataram.

BI NTB sudah melakukan antisipasi dari jauh hari sebelumnya. Kenaikan jumlah uang cash yang beredar sudah tergambar dari data yang dimiliki BI NTB.

Jumlahnya akan lebih besar dari hari-hari sebelum Pilkada. Kesiagaan BI NTB diakuinya tidak hanya pada masa pilkada ini. Hal itu sudah menjadi program andalan BI NTB agar setiap masyarakat mengenal rupiah asli dan palsu.

“Kita sosialisasikan lewat program tersebut,” Tegasnya

Selain program sosialisasi, Achris mengaku juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengintensifkan program tersebut, terlebih jika ada informasi terkait hal tersebut.

Pihaknya akan segera melokalisir dan melakukan penanganan sebaiknya agar tidak meresahkan masyarakat.

“Segera kita lokalisir begitu ada laporan masuk,” kata Achris.

Di beberapa daerah di luar NTB upal sudah mulai ditemukan. Namun ia mengatakan hal tersebut tidak terjadi di NTB.

Ia mengaku memiliki sistem informasi yang dapat melokalisir dengan cepat jika ada temuan. Terutama dengan pihak kepolisian sebab itu sudah masuk dalam pidana kejahatan. Pihaknya akan segera melakukan tracking penyebab beredarnya upal.

“Tapi kita sudah tahu polanya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dengan pola yang yang sudah diketahui pihaknya kemudian melakukan pemetaan pola tersebut. Namun ia mengatakan modus baru peredaran upal belum terlalu rumit. Hal tersebut dikarenakan penanganan uang cash tidak serumit kejahatan skimming.

“Kita sudah punya perjanjian kerja dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BAKOSUPAL). Hal ini secara nasional termasuk juga di NTB,” jelasnya.

Peredaran upal saat ini biasanya menyasar masyarakat atau pedagang kecil. Salah satu cara ampuh yang bisa menangkal ini adalah dnegan pemahaman masyarakat atau si pedagang.

Mereka harus lebih berhati-hati menerima uang. Terlebih lagi uang yang beredar pada masa Pilkada ini.

Untuk pedagang kecil, Achris menyarankan untuk memiliki alat ultra violet sebagai pendeteksi. Harga alat tersebut tidak mahal. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan cepat dibandingkan memperkenalkan upal itu sendiri.

“Itu salah satu cara yang paling cepat,” pungkasnya.

Sementara terkait tren upal di NTB, ia mengatakan kondisi peredaran uang di NTB saat ini masih normal. Saat ini belum ada laporan kejadian besar seperti di daerah lain. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk terus waspada akan hal tersebut.

“Laporan terakhir dengan BINDA juga mengatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan hingga saat ini,” tandasnya.

AYA

Kawasan pelabuhan Teluk Nara, salah satu pintu masuk menuju ke tiga Gili, akan disterilkan 100 meter ke timur dan barat

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara, akan menertibkan rongsokan kapal-kapal jenis speed boat yang diparkir pemiliknya di sekitar kawasan pelabuhan Teluk Nara. Desa Malaka Kecamatan Pemenang.

“Ada rencana kita mau angkut menggunakan alat berat. Tapi ada beberapa kendala, salah satunya lokasi evakuasi atau pemindahan yang belum ada sampai saat ini,” kata Sekretaris Dishublutkan KLU Samsul Rizal, Selasa (20/3).

Dikatakan Rizal, keberadaann kapal-kapal itu cukup menggangu, selain terlihat semrawut, kapal-kapal lain juga tidak bisa nambat atau parkir di pinggir pantai.

“Kita sudah bersurat ke masyarakat yang memiliki, termasuk ke BNPB dan TWP Gili Matra, tapi belum ada respon. Karena ada beberapa kapal juga merupakan aset instansi, jadi harus melalui penghapusan aset baru bisa dimusnahkan,” paparnya.

Kawasan pelabuhan Teluk Nara, yang merupakan salah satu pintu masuk menuju ke tiga Gili, lanjut Rizal, akan disterilkan 100 meter ke timur dan barat.

Mengingat Oktober mendatang ada tamu BMF yang dijadwalkan datang ke tiga Gili.

Meski mengaku tidak memiliki pos anggaran untuk penertiban pada tahun anggaran 2018 ini, pihaknya akan mengupayakan melalui anggaran yang ada.

DNU