BPBD Lotim Adakan Pelatihan Membentuk Desa Tangguh Bencana

Desa Beririjarak pada kejadian Gempa beberapa bulan yang lalu merupakan desa yang paling terdampak di Kecamatan Wanasaba

LOTIM.lombokjournal.com –– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengadakan kegiatan pelatihan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana kepada warga.

Kegiatan ini dilakukan di Desa Beririjarak Kecamatam Wanasaba, dari tanggal 19 hingga 27 November 2018.

Tujuannya membentuk desa tangguh bencana, saat mengalami bencana gempabumi, banjir, tanah longsor dan lainnya.

Materinya meliputi pengetahuan kebencanaan dan eknik dasar pertolongan pertama.

Tak hanya penyampaian materi, tapi langsung dipraktikkan dalam bentuk simulasi di halaman Kantor Desa Beririjarak yang dipandu fasilitator dari BPBD, PMI dan Konsepsi.

Kepala Desa Beririjarak, Lalu Pauzi mengatakan, Desa Beririjarak pada kejadian Gempa beberapa bulan yang lalu merupakan desa yang paling terdampak di Kecamatan Wanasaba.

“Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) menjadi keharusan, mengingat daerah Desa Beriirijarak merupakan  daerah yang berbatasan langsung dengan TNGR,” ungkapnya, saat memberikan sambutan pada acara penutupan, di Beririjarak, Wanasaba, Selasa (27/11) siang.

Pauzi juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan seluruh lapisan masyarakat.

“Pihak BPBD dan kepada para peserta yang telah antusias dalam melaksanakan kegiatan pelatihan,” ucapnya.

Pemerintah Desa berkomitmen mnegalokasikan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Pembangunna Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beririjarak, untuk membantu kegiatan operasional TSBD.

“Untuk itu tim relawan siap bekerja dan diterjunkan bila sewaktu – waktu terjadi bencana,” ingat Pauzi penuh harap.

Menurut salah seorang peserta, Saelal Arimi, a pelatihan penanggulangan bencana sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satunya, aksi tanggap darurat lebih tersistematis serta lancarnya koordinasi di lapangan.

“Penanganan bencana semakin terkkoordinir terutama saat tanggap darurat,” katanya, kepada lombokjournal.com.

Selain itu, menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat terkait pengurangan dampak resiko dari bencana.

“Terus masyarakat mulai sadar tentang upaya upaya pengurangan resiko bencana,” lanjut Elal, sapaan akrabnya.

Kegiatan yang berlangsung  selama tujuh hari di Aula Kantor Desa Beririjarak tersebut, diikuti oleh 30 peserta.

Terdiri dari perwakilan Pemdes (Kaur Desa), Kepala Dusun (Kadus) se Desa Beririjarak, LKMD, perwakilan Karang Taruna, Kader , Pemuda dan masyarakat.

Razak




Peserta JKN-KIS Diingatkan Petugas Loket RS, Agar Bayar Iuran Tepat Waktu

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu

lombokjournal.com —

MATARAM ;     Kesinambungan layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indoesia Sehat (JKN-KIS), juga membutuhkan kesadaran pesertanya untuk membayar iuran tepat waktu.

Guna tingkatkan kesadaran pesertnnya, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggandeng partisipasi Petugas Loket di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, membantu meningkatkan kesadaran peserta KN-KIS membayar iuran tiap bulan.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi melalui kampanye kaos pengingat bertuliskan ‘Bayar Iuran JKN-KIS Sebelum Tanggal 10 Setiap Bulannya Agar Kepesertaan Anda Tetap Aktif’.

“Kalau pemberian informasi dan promosi melalui media elektronik dan dan media digital sudah biasa kita lakukan,“ Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sri Wahyuni, , Selasa (27/11).

Dikatakan Sri Wahyuni, saat ini pihaknya menggandeng petugas loket di rumah sakit untuk mengingatkan peserta agar membayar iuran tepat waktu, dengan menggunakan kaos pengingat iuran ini. Diharapkan, informasi yang ditampilkan dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan efisien.

Sri juga menambahkan, BPJS Kesehatan Cabang Mataram tidak pantang menyerah mengingatkan masyarakat untuk terus bergotong royong membantu sesama lewat iuran JKN-KIS yang dibayar secara rutin dan tepat waktu.

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Kepala Jaminan Pembiayaan Kesehatan RSUP Nusa Tenggara Barat, Ngh Phi Shi mengatakan, membayar iuran tepat waktu lebih mudah dilakukan daripada harus menunggak, yang nantinya akan membuat iuran semakin membengkak.

Apalagi jika mendadak peserta JKN-KIS membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara tunggakan iurannya belum dilunasi.

“Sakit itu datangnya tidak kenal waktu, bisa datang kapan saja. Jadi setiap orang harus menyiapkan jaminan kesehatan sedini mungkin,“ kata Ngh Phi Shi

Iuran yang dibayarkan meskipun tidak dipakai dapat bermanfaat untuk membantu membiayai orang yang sakit. Jika nanti suatu saat keluarga anda ada yang sakit, iuran rutin peserta sehatlah yang akan membantu biayanya.

BACA JUGA ;  JKN-KIS Terbukti Lindungi Masyarakat Dari Kemiskinan

” Maka marilah bersama-sama mengingatkan peserta untuk rutin membayar iuran JKN-KIS tepat waktu. Kalau bisa, sebelum tanggal 10, supaya kepesertaan kita tetap aktif,” ungkap Ngh Phi Shi.

ay/y (Jamkesnews)




Peserta JKN-KIS Diingatkan Petugas Loket RS, Agar Bayar Iuran Tepat Waktu

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu

lombokjournal.com —

MATARAM ;     Kesinambungan layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indoesia Sehat (JKN-KIS), juga membutuhkan kesadaran pesertanya untuk membayar iuran tepat waktu.

Guna tingkatkan kesadaran pesertnnya, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggandeng partisipasi Petugas Loket di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, membantu meningkatkan kesadaran peserta KN-KIS membayar iuran tiap bulan.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi melalui kampanye kaos pengingat bertuliskan ‘Bayar Iuran JKN-KIS Sebelum Tanggal 10 Setiap Bulannya Agar Kepesertaan Anda Tetap Aktif’.

“Kalau pemberian informasi dan promosi melalui media elektronik dan dan media digital sudah biasa kita lakukan,“ Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sri Wahyuni, , Selasa (27/11).

Dikatakan Sri Wahyuni, saat ini pihaknya menggandeng petugas loket di rumah sakit untuk mengingatkan peserta agar membayar iuran tepat waktu, dengan menggunakan kaos pengingat iuran ini. Diharapkan, informasi yang ditampilkan dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan efisien.

Sri juga menambahkan, BPJS Kesehatan Cabang Mataram tidak pantang menyerah mengingatkan masyarakat untuk terus bergotong royong membantu sesama lewat iuran JKN-KIS yang dibayar secara rutin dan tepat waktu.

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Kepala Jaminan Pembiayaan Kesehatan RSUP Nusa Tenggara Barat, Ngh Phi Shi mengatakan, membayar iuran tepat waktu lebih mudah dilakukan daripada harus menunggak, yang nantinya akan membuat iuran semakin membengkak.

Apalagi jika mendadak peserta JKN-KIS membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara tunggakan iurannya belum dilunasi.

“Sakit itu datangnya tidak kenal waktu, bisa datang kapan saja. Jadi setiap orang harus menyiapkan jaminan kesehatan sedini mungkin,“ kata Ngh Phi Shi

Iuran yang dibayarkan meskipun tidak dipakai dapat bermanfaat untuk membantu membiayai orang yang sakit. Jika nanti suatu saat keluarga anda ada yang sakit, iuran rutin peserta sehatlah yang akan membantu biayanya.

BACA JUGA ; JKN-KIS Terbukti Mampu Lindungi Masyarakat Dari Kemiskinan

” Maka marilah bersama-sama mengingatkan peserta untuk rutin membayar iuran JKN-KIS tepat waktu. Kalau bisa, sebelum tanggal 10, supaya kepesertaan kita tetap aktif,” ungkap Ngh Phi Shi.

ay/y (Jamkesnews)




Kalau Iuran Peserta JKN Cukup, Tak Akan Bebani Pemerintah

Konsep pembiayaan jaminan sosial haruslah sesuai antara iuran dari peserta dengan pembiayaan layanan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com – Selama ini iuran yang ditetapkan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan Badan Penyelenggara Jminan Sosial (BPJS)  Kesehatan memang belum sesuai.

Kalau iuran peserta JKN itu cukup membiayai pelayanan kesehatan, tidak akan terjadi defisit seperti dialami BPJS Kesehatan, yang pada gilirannya akan jadi beban pemerintah.

“Jika ditetapkan, jika kecukupan biaya sudah dirumuskan dan cukup membiayai pelayanan, maka program ini  tidak akan mengganggu pemerintah, ” kata Handaryo, Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo, pecan lalu di Jawa Timur.

Dia menerangkan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak akan membebani pemerintah bila iuran sesuai aktuaria.

Menurutnya, konsep pembiayaan jaminan sosial haruslah sesuai antara iuran dari peserta dengan pembiayaan layanan kesehatan.

Jika iuran kepesetaan sudah ditetapkan sudah sesuai dengan aktuaria, katanya, program JKN bahkan bisa jadi penyangga perekonoian bila dikelola dengan baik.

Dia beranggapan, salah satu faktor keberlanjutan program JKN ialah iuran yang sesuai dengan nilai aktuaria untuk mencukupi pembiayaan fasilitas layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan sebagai badan pengelola program jaminan sosial ini mengembalikan kepada pemerintah mengenai skema pembiayaan yang dapat ditetapkan dengan berbagai pertimbangan.

“Tentunya ini kan kebijakan dari pemerintah. Hal yang sensitif. Yang tahu beban masyarakat itu pemerintah yang menilai. Saya kira pemerintah sudah kalkulasi seberapa jauh kemampuan masyarakat,” kata Handaryo.

Selama ini pemerintah tidak menaikkan tarif iuran karena pemerintah tahu beban masyarakat.

BACA JUGA ;

Pemerintah beberapa kali membantu pembiayaan BPJS Kesehatan mulai dari penyertaan modal Negara (PMN),pemberian dana talangan, hingga wacana konsep pembiayaan dari cukai rokok.

Rr

(Sunber; Ant)




Bantuan Kemensos Bagi 350 KPM Di Lobar

Realisasi anggaran Bansos PKH di NTB semua berjalan baik dan dikaitkan dengan program Nawacita Pemerintah 2014-2019, yang mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama, yakni Indonesia sehat, Indonesia  pintar dan keluarga sejahtera

LOBAR.lombokjournal.com —  Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, menyalurkan bantuan sosial non tunai kepada 350 orang ibu-ibu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Barat (Lobar), melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berlabel ‘November Tuntas’.

Tahun 2018, KPM sudah menerima bantuan melalui empat tahap, tiap tahap mereka mendapat Rp.66.350,-.

Bantuan tahap empat yang digelar di Lapangan Desa Duman ini, para KPM menerima bantuan sebesar Rp. 340.350. Jumlah ini pun diterima KPM berstatus lansia dan disabilitas berat.

Menteri Sosial melalui Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Dr. Danyi Riani, M.Si menyatakan, tahun 2018 ini, jumlah penerima manfaat PKH di kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.176.

“Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari kecamatan Lingsar,” paparnya di hadapan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris Dinsos NTB, Kadisos Lobar, Asisten III Pemkab Lobar, Pendamping PKH Lobar serta masyarakat yang tergabung dalam KPM PKH.

Danyi juga menyebut, Sumberdaya manusia (SDM) PKH di Lobar berjumlah 129 orang. Mereka terdiri dari koordinator kabuaten 2 orang, Peksos supervisor2 orang, operator 4 orang dan 121 pendamping.

Tahun 2018 ini, kabupaten Lobar menerima bansos dari kemensos RI sebesar Rp.157.653.671.600. Jumlah ini menyasar berupapos PKH regular, Beras sekahtera (Rastra), bansos Disabilitas dan bansos lansia.

“Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara non tunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencapai lebih dari 90 persen. Ini sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.

Di tempat sama Asisten III, H. Fathurahim mengungkapkan, program PKH khususnya di Lobar serta bantuan lain yang dari kementerin sosial sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat.

Tercatat tahun 2018 ini, lebih dari Rp.157 Milyar bantuan yang digelontorkan Kemensos,  dalam bentuk PKH, Rastra dan bantuan lain.

Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Rachmat Hidayat memaparkan, selain sebagai anggota DPR Dapil NTB, Ketua Komisi VIII dan Panitia Anggaran, pihaknya selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB.

Realisasi anggaran Bansos PKH di NTB semua berjalan baik dan dikaitkan dengan program Nawacita Pemerintah 2014-2019.

Nawacita mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama, yakni Indonesia sehat, Indonesia  pintar dan keluarga sejahtera.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan paket dana pendidikan bagi anak PKM berprestasi, penyerahan sertifikat KPM Graduasi mandiri

ANAK KPM BERPRESTASI

  1. KHAERUL AZMI, anak dari Ibu Khaeriyah, Kecamatan Labuapi. Juara I Lomba Musabaqah Qiroatul Kutub ke 6 Tk.Prov.NTB
  2. I WAYAN PANCA REDANA, anak dari ibu Ni Wayan Sudana, Kecamatan Narmada. Juara I Taekwondo Pelajar se Pulau Lombok
  3. RIZKY WIRA KUSWARA, anak dari ibu Maisarah, Kecamatan Lingsar. Juara I O2SN Kab.Lobar cabang Karate. Juara 2 Kategori kata beregu junior putra karate terbuka Mataram Cup. Juara KKI antar Dojo se Pualu Lombok.
  4. USWATUN HASANAH, anak dari ibu Saknah, kecamatan Kuripan. Juara 3 lomba Kopetensi sains Madrasah Tk. Kab.Lobar.
  5. SITI HIDAYAH, anak dari ibu Sarni, kecamatan Sekotong. Juara 1 catur putrid O2SN tingkat gugus dan juara 2 catur putrid O2SN kab.Lobar.

PENERIMA SERTIFIKAT KPM GRADUASI MANDIRI

  1. ZAETUN UMRAH – Dusun Duman Desa, Desa Duman – Lingsar
  2. MAESARAH – Dusun Duman Utara, Desa Duman – Lingsar
  3. NURJANAH – Dusun Duman Dasan, Desa Duman –Lingsar

Harry




Aspirasi Masyarakat Soal Pemekaran Desa Diberi Kemudahan

Pemekaran desa harus dilakukan secara harmonis, apalagi tujuan pemekaran  demi kemajuan bersama

LOTIM.lombokjournal.com — Pemerintah Desa (Pemdes) Wanasaba Lauk, Lombok Timur, mengadakan musyawarah bersama masyarakat guna menindaklanjuti wacana pemekaran desa yang berasal dari warga.

Musyawarah dihadiri puluhan warga di tiga kekadusan atau dusun yang ada di Desa Wanasaba Lauk. Yaitu Dusun Gelem, Bagek Anjar dan Dusun Bisa.

Ketiga Dusun itulah yang berencana akan mekar dari Desa induk, Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Kendati demikian, renca pemekaran tersebut masih menuai pro dan kontra, justru dari masyarakat di tiga dusun itu, khususnya.

Kepala Desa (Kades) Wanasaba Lauk, Lalu Hardiansah menegaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) tidak akan menghambat keinginan atau aspirasi masyarakat yang mau melakukan pemekaran.

“Tidak boleh kami (Pemdes Wanasaba Lauk) akan mencekal aspirasi masyarakat,” ungkapnya di hadapan warga, di aula Kantor Desa, Senin (26/11) siang.

Hardiansah mengatakan, Jika pemekatan keinhinan dari masyarakat, maka keinginan aspirasi itu harus disetap oleh pemerintah desa.

“Kami dari pemerintah desa dan BPD harus kami serap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Pemekaran desa, menurut Hardiansah, harus dilakukan secara harmonis apalagi tujuan pemekaran yaitu demi kemajuan bersama.

“Memang dipemekaran ini kita sama-sama ingin maju,” katanya.

“Janganlah ada gejolak-gejolak di masyarakat. Atau ada unsur-unsur ketidakpuasan,” tambah Hardian.

Lebih lanjut Kades dua periode ini meminta aga selalu berfikir positif dan jangka panjang terkait rencana pemekaran yang akan berdampah terhadap masyarakat.

“Kita fikirkan masalah keamanan, masalah pembangunan, fikirkan keuntungan dan kerugiannya,” ingat Hardian.

Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. M. Juani Taofik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk pemekaran desa.

Asalkan berasal dari aspirasi masyarakat dan  memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undngan.

“Jumlah penduduk bagi satu desa itu 500 kepala keluarga atau minimal 2.500 jiwa. Ini harus terpenuhi dulu,” katanya, kepada lombokjournal.com, Senin (12/11) lalu.

Razak




Guru Beri Andil Penyelenggaraan Pendidikan Dan Gagasan Inovatif

Guru ikut memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  juga berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan

LOBAR.lombokjournal.com — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi ditantang agar menggerakan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan  untuk memberikan andil  dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Selain itu, harus terpanggil ikut melahirkan pemikiran transformatif dalam pengembangan kebijakan pemerintah, pengelolaan program pembangunan di pusat dan di daerah. Dan juga, dalam melahirkan berbagai gagasan dan tindakan inovatif sesuai dengan tantangan Abad ke 21.

Sekda Lombok Barat, H. Moh. Taufiq mengatakan itu, dalam apel peringatan Hari Ulang Tahun PGRI Ke-73. Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan Hari Guru Nasional di Lapangan Bupati Lombok Barat (Lobar),  Senin (26/11).

Peringatan HUT PGRI di hadiri langsung oleh ribuan guru yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Dikatakan Sekda, PGRI hadir bukan hanya ikut serta memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tapi juga berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan. Dan  berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat guru.

”Guru sulit bersaing dengan mesin yang jauh lebih cerdas, lebih cepat dan lebih efektif dalam pencarian informasi dan pengetahuan. Karena itu para guru perlu mengubah cara mengajar dari yang bersifat tradisional menjadi pembelajaran multi-stimulan agar lebih menyenangkan dan menarik,” tegasnya.

Taufiq berterima kasih kepada kepada pengurus PGRI di semua tingkatan yang gigih memperjuangakan aspirasi guru. Terutama memperjuangkan kesejahteraan guru honorer pada pemda masing-masing.

Juga disampaikan apresiasinya kepada seluruh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, utamanya guru honorer yang selama ini tidak kenal lelah mengisi kekosongan guru.

Baginya, tanpa dedikasi guru honorer maka proses pembelajaran dirasakan akan sangat tidak efektif dan kesulitan karena kekurangan guru.

Tercatat jumlah guru Sekolah Dasar honorer di Lobar sejumlah 1.506 orang, guru PNS Sekolah Dasar sebanyak 2.033 orang. Guru tetap yayasan sebanyak 120 orang, dan  jumlah tenaga pendidik di SMP sejumlah 671 guru PNS, guru tetap yayasan sebanyak 327 orang, kemudian guru honorer sebanyak  659 orang.

Harry




Pesan Gubernur Saat Peringatan Maulid Di YNS Wanasaba

Gubernur NTB tak bisa hadir Di YNS karena bertepatan dengan kegiatan wisuda mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di Pulau Sumbawa

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Meski tak dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkieflimansyah yang akrab disapa DR Zul, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Nahdlatus Shaufiah (YNS) Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Minggu (25/11) berlangsung khidmat.

Namun dalam acara yang dirangkai dengan hari ulang tahun (harlah) ke- 50 YNS tersebut, DR Zul menitip pesan, agar Yayasan Nahdlatus Shaufiah menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan dan dakwah.

Hal itu disampaikan Dr. Zul yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) NTB, H. Mashuri, di YNS Wanasaba, Lotim, Minggu.

“Gubernur NTB mendo’akan dan berharap Yayasan Nahdlatus Shaufiah Wanasaba lebih maju di dunia pendidikan dan dakwah,” kata Mashuri di hadapan ratusan masayarakat yang hadir.

Salah satu langkahnya, yaitu tetap bersinergi dengan pemerintah. Sehingga bisa berkembang dan maju di sektor pendidikan, khususnya.

“Dengan melibatkan pemerintah dalam urusan pendidikan. Isyallah akan berkembang dan maju,” ujar Mashuri.

Mashuri menjelaskan, Gubernur NTB tidak bisa menghadiri acara maulid dan harlah YNS karena bertepatan dengan kegiatan wisuda mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di Pulau Sumbawa, Provinsi NTB, yang juga berlangsung hari Minggu.

“Gubernur NTB menyampaikan salam hangat pada acara Maulid dan Harlah ke- 50 Yayasan Nahdlatus Shaufiah yang tidak sempat hadir,” ingat Mashuri.

Informasi yang dihimpun media ini, Dr. Zul sempat berkunjung ke Yayasan Nahdlatus Shaufiah Wanasaba, Jum’at (23/11) sore.

“Pak Gubernur (NTB) berkunjung ke Shaufiah (YNS) pada hari Jum’at,” tutur Opik, warga setempat, kepada lombokjournal.com, di sela-sela acara, Minggu siang.

Razak




Jokowi Sebut Lombok Sudah Aman Dikunjungi

Nusa Tenggara Barat mulai pulih setelah mengalami gempa bumi besar beberapa waktu lalu

LOTIM.lombokjournal.com — Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Pulau Lombok sudah aman dikunjungi oleh para wisatawan pasca diguncang gempa bumi beberapa bulan lalu.

“Pendeknya, Lombok sudah aman untuk dikunjungi,” tulisnya, diakun facebook pribadinya, Presiden Joko Widodo, Sabtu (24/12).

Jokowi menilai, kunjungan wisatawan akan berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

“Kedatangan wisatawan juga akan membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan taman nasional yang sempat lumpuh akibat gempa bumi Agustus lalu,” ucapnya.

Perlahan tapi pasti, Jokowi menegaskan, Nusa Tenggara Barat mulai pulih setelah mengalami gempa bumi besar beberapa waktu lalu.

Salah satu tandanya, yaitu dibukanya pendakian ke Gunung Rinjani untuk wisatawan dan pecinta alam.

“Satu dari empat jalur pendakian ke Gunung Rinjani telah dibuka awal pekan ini. Jalur itu dari arah Desa Aik Berik di Lombok Tengah,” ujarnya.

Sementara jalur pendakian lainnya seperti di Timbanuh, Sembalun, dan Senaru masih ditutup. Lantaran setelah disurvey, ketiga jalur ini masih mengalami kerusakan.

“Tiga lainnya yakni jalur pendakian Timbanuh, dan Sembalun di Lombok Timur, serta Senaru, Lombok Utara. Tiga jalur ini masih ditutup karena rusak berat akibat gempa bumi,” beber Jokowi.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengajak para wisatawan baik mancanegara maupun lokal agar berkunjung ke NTB untuk menikmati keindahan alam yang ada di Bumi Gora.

“Mari berwisata ke NTB, menikmati keindahan alam, air terjun, dan padang savana, di sepanjang jalan menuju puncak Gunung Rinjani,” serunya.

Razak




Calon Peserta LDI ke 2 TV Indosiar Mulai Mendaftar

Calon peserta  mulai mendaftar Liga Dangdut Indonesia  2 akan digelar semakin kompetitif dengan memilih Idola Indonesia yang mewakili seluruh provinsi

MATARAM.lombokjournal.com – Liga Dangdut Indonesia (LIDA)  ke 2 yang digelar oleh stasiun Televisi Indosiar mendapat sambutan antusias calon peserta di Mataram.

Ratusan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) memadati gedung Taman Budaya Mataram, Minggu (25/11/22), mendaftarkan diri sebagai calon peserta.

BACA JUGA: Sukses WSBK 2022, Pemprov NTB Gandeng Semua Pihak

“Melalui  program Liga Dangdut Indonesia 2 ini, Indosiar berharap dapat menjadi program yang inspiratif dan akan melahirkan idola Indonesia dengan kualitas vokal dangdut terbaik, hingga turut meramaikan industri hiburan tanah air,” ungkap Ekin Gabriel, VP- PSRD Division Head.

Persyaratan calon peserta, mereka yang memiliki bakat menyanyi dangdut baik pria maupun wanita, berusia 15 – 25 tahun, dapat datang langsung ke lokasi audisi dengan membawa data diri beserta foto. Formulir pendaftaran dapat diambil langsung di lokasi audisi secara gratis.

Berbeda dengan LIDA tahun sebelumnya, LIDA 2 akan digelar semakin kompetitif dengan memilih Idola Indonesia yang mewakili seluruh provinsi.

Proses audisi di masing-masing provinsi, nantinya Indosiar akan membawa data dari 10 terbaik ke Jakarta yang kemudian diseleksi kembali untuk memilih duta dangdut terbaik yang akan bersaing di panggung Liga Dangdut Indonesia 2.

Pekan ke delapan audisi LIDA 2 berlangsung serentak di empat provinsi, yakni NTB, Kalimantan Utara, Jawa Barat dan NTT.

BACA JUGA: Tragedi Sepakbola 130 Tewas di Stadion Kanjuruhan

Sebelumnya telah menyambangi Provinsi Jambi, Sumbar, Kep. Riau, Kalteng, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Maluku Utara, Kalsel, Riau, Kalbar, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua, dan Sumatera Selatan. Serta masih berlanjut ke 12 provinsi lainnya di Indonesia. ***