Diharapkan, agar Desa-desa  yang mendapat Dana Desa  menggunakannya untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama empat bidang prioritas, termasuk wisata Desa.

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo didampingi Staf Khusus Menteri, Dirjen PPMD, Taufik Madjid dan rombongan, tadi malam pukul 20.15 WITA tiba di Bandara Internasional, Praya, Lombok.

Rombongan Mendes Eko Putro langsung disambut Kasubdit Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Bito Wikanto, Kasi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa, Weldon Jones, Kadis PMD NTB, Satker P3MD Provinsi NTB, Aris Priyadi, dan Konsultan Nasional P3MD, Sukoyo dan Arwani.

Menteri Desa PDTT hadir di Pulau Seribu Masjid hari Sabtu (07/07) pagi ini, untuk menjadi Keynote Speaker pada acara Dialog Nasional 15 Indonesia Maju di Convention Hall Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, NTB.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Sosial juga akan hadir sebagai pembicara dalam dialog yang akan dibuka oleh Walikota Mataram dan dihadiri oleh Ketua Kopertis Wilayah VIII, LPP dan Mahasiswa.

Sebagaimana diketahui, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini dikenal sebagai pulau “Seribu Masjid” yang telah lama menjadi destinasi wisata.

Provinsi ini juga memiliki objek wisata yang potensial untuk dikembangkan, baik alam dan lingkungan, budaya, religi, agrikuktur dan bahkan wisata Desa.

Dalam konteks inilah, Kemendes PDTT, melalui Dirjen PPMD, Taufik Madjid mengharapkan agar Desa-desa  yang mendapat Dana Desa  dapat digunakan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama empat bidang prioritas.

Termasuk wisata Desa  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa yang telah diterimakan ke Desa-desa, khusus bidang wisata desa di Provinsi NTB sejak Tahun 2015 sampai 2018 telah mencapai angka yang cukup signifikan.

Tahun 2015, Dana Desa di 8 Kabupaten/Kota telah digunakan untuk pembangunan dan pengembangan desa wisata di 995 desa dengan anggaran biaya Rp. 301.575.525.748, Tahun 2016 mengalami peningkatan yakni Rp. 672.484.427.001.

Tahun 2017 meningkat lagi yakni Rp. 865.014.066.000, dan di Tahun 2018 yang baru tersalurkan pada tahap pertama dan kedua dari Pagu Nasional Rp. 980.805.722.000.

Dana Desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri.

Menurut Lalu Husni Ansyori, salah seorang Tenaga Ahli Provinsi Dana Desa, Pemprov NTB sudah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada pendamping desa. Dana Desa dan Pendamping desa siap disersinergikan dalam pengembangan desa, khususnya penurunan kemiskinan.

Re

Peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan

lombokjournal.com —

MATARAM  :    Tiga indikator untuk mengukur dan menilai kemajuan suatu bangsa, diungkapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (05/07).

Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan sejumlah menteri, menurut Gubernur NTB adalah pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Dari ketiga indikator tersebut, selama hampir sepuluh tahun memimpin, Gubernur NTB yang akrab disappa TGB (Tuan Guru Bajang) itu menilai peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan.

Kedatangan Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, berserta sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja di desa tersebut, untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan program dari bank dunia terkait dengan penanganan kasus stunting (kerdil) di Indonesia, khususnya  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

Desa Dakung merupakan salah satu dari 1.193 Desa/Kelurahan di NTB yang dijadikan lokasi percontohan program dari Word Bank untuk pengentasan kasus stunting. Di Desa Dakung terdapat 67 kasus stunting, dari bulan januari sampai juni dan telah tertangani sebanyak 15 kasus.

BACA JUGA : Wapres Harapkan Kerjasama Pusat-Daerah, Untuk Tangani Stunting Di NTB

“Saya harap program World Bank untuk penanganan kasus stunting di NTB ini dapat berjalan berkelanjutan sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat di NTB,” harap TGB.

Usai acara Wapres dan Gubernur Bank Dunia beserta menteri terkait didampingi Gubernur NTB, meninjau langsung Poskesdes, Polindes, PUD dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakung, Lombok Tengah.

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, wapres optimis program penanganan kasus stunting di Indonesia khususnya di NTB berjalan dengan baik. Ia menjamin program ini akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim mengatakan, program stunting ini merupakan program terbaik di dunia, karena berkaitan dengan perbaikan kualitas generasi muda suatu bangsa.

Re/Humas NTB

Sinkronisasi program pusat dan daerah, pentik untuk melahirkan program masyarakat yang bergerak dinamis dalam meningkatkan gizi melalui gerakan masyarakat yang didukung program World Bank

lombok.journal.com —

LOMBOK TENGAH :  Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, didampingi sejumlah menteri meninjau progres pelaksanaan program dari bank dunia terkait dengan penanganan kasus stunting (kurang gizi) di Indonesia, khususnya  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis, (05/07).

Jusuf Kalla yang datag berkunjung bersama Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila Moeluk, MenPUPR dan MenPDT yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Nusa Tenggara Barat ittu mengatakan, dalam penanganan kasus stunting di Indonesia, diharapkan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan berbagai program pengembangan kesehatan masyarakat sejak usia dini bahkan dari dalam kandungan.

“Stunting (kerdil) bukan hanya akan berdampak pada pertumbuhan badan saja, tetapi juga bisa saja berdampak pada lahirnya generasi yang otaknya juga kerdil,” jelas JK.

Menurut JK, kasus stunting akan membahayakan masa depan bangsa. Diharapkannya, penanganan kasus stunting harus melibatkan kerjasama semua pihak, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat desa/kelurahan.

“Kedepan, pemerintah harus memaksimalkan fungsi desa/kelurahan dalam penanganan kasus stunting, karena kasus ini memang ada di Indonesia. Untuk itu, peningkatan anggaran dana desa (ADD) yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, pembangunan akses jalan dan penyediaan fasilitas sanitasi yang baik untuk generasi sehat harus dimaksimalkan,” ujar JK.

Dalam mewujudkan hal tersebut, JK berharap adanya sinkronisasi pusat dan daerah, untuk melahirkan program masyarakat yang bergerak dinamis dalam meningkatkan gizi melalui gerakan masyarakat yang didukung oleh program Word Bank.

“Intinya  adalah menggerakkan masyarakat dan untuk menggerakan masyarakat itu kita harus memberikan petunjuk. Namun kunci yang terpenting adalah masyarakat bergerak untuk memperbaiki nasibnya sendiri,” pungkas JK.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  menjelaskan, Desa Dakung merupakan salah satu dari 1.193 Desa/Kelurahan di NTB yang dijadikan lokasi percontohan program dari Word Bank untuk pengentasan kasus kurang gizi (stunting).

Di Desa Dakung terdapat 67 kasus stunting, dari bulan januari sampai juni dan telah tertangani sebanyak 15 kasus.

“Saya harap program Word Bank untuk penanganan kasus stunting di NTB ini dapat berjalan sustainable, dengan demikian akan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat di NTB,” harapnya.

Usai acara Wapres dan Gubernur Bank Dunia beserta menteri terkait didampingi Gubernur NTB, meninjau langsung Poskesdes, Polindes, PUD dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakung, Lombok Tengah.

BACA JUGA : Gubernur NTB Ungkap Tiga Indikator Kemajuan bangsa

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, wapres optimis program penanganan kasus stunting di Indonesia khususnya di NTB berjalan dengan baik. Ia menjamin program ini akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan, program stunting ini merupakan program terbaik di dunia, karena berkaitan dengan perbaikan kualitas generasi muda suatu bangsa.

Rr/Humas NTB

Pemerintah Denmark juga sudah mengevaluasi 5 dokumen penawaran dari konsultan, rencananya master plan akan rampung bulan Desember mendatang

lombokjournal.com

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Persoalan sampah di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, tampaknya akan segera terjawab.

Pemerintan Denmark, berencana akan memberikan bantuan kepada Pemda KLU berupa pembuatan master plan pengelolaan sampah sekaligus penguatan kelembagaan di kawasan wisata elit tersebut.

“Tahun ini kita akan dibuatkan master plan pengolahan sampah. Itu bantuan pemerintah Denmark,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukinan KLU. H. Rusdi, Kamis (05/07).

Kerjasama pemerintah Denmak dengan Kementrian Lingkungan Hidup, lanjut Rusdi, sudah terjalin sejak 3 tahun lalu. Pemerintah Denmak tertarik membuat grand desainya setelah melihat kondisi ril persoalan sampah Gili Ttrawangan.

Ditambahkan Rusdi, sejauh ini Pemerintah Denmark telah mamfasilitasi pembuatan master plan dua kota besar di Indonesia, di antaranya kota Surabaya dan Jakarta.

“Untuk Trawangan, progresnya baru sampai tahap evaluasi dan penunjukan konsultan. Sementara tenaga ahlinya akan didatangkan dari luar negri,” paparnya.

Dijelaskan Rusdi, saat ini Pemerintah Denmark juga sudah mengevaluasi 5 dokumen penawaran dari konsultan, rencananya master plan akan rampung bulan Desember mendatang.

“Kita berharap bantuan ini bisa menyentuh sarana prasarananya juga. Tidak hanya masterplan saja. Dalam waktu dekat kita akan diberikan dana sebesar Rp 600 juta,” paparnya.

“Saya terakhir ke jakarta, ada lembaga dari PT SNI, lembaga ini di bawah kementrian keuangan. Dia juga akan membantu masalah DED khusus yang dipusatkan di tiga gili,” tutupnya.

DNU

Pemberian bingkisan ini merupakan sarana penyambung silaturrahim antara Pemerintah Povinsi dengan seluruh petugas kebersihan

lombokjournal.com —

MATARAM :   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sejumlah bantuan kepada petugas kebersihan yang bertugas di Kota Mataram, yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Rabu, (06/06).

Bantuan yang diberikan kepada 658 petugas kebersihan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan sekaligus hadiah dan ucapan terima kasih dari Pemprov NTB atas kinerja mereka selama ini.

Bantuan untuk petugas yang lebih dikenal “pasukan kuning” itu, diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir.H. Rosyadi Sayuti M.Sc.,PhD,  658  dengan rincjan masing-masing mendapatkan 10 kilogram beras dan uang tunai sebesar Rp.560 ribu.

Menurut Sekda, pemberian santunan ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah kepada seluruh petugas kebersihan. Yaitu terkait dengan segala pengabdian mereka bagi daerah.

“Tanpa kerja keras bapak ibu, warna Kota Mataram tentu tidak akan seindah yang  kita lihat setiap hari. Saya sangat yakin ketika pekerjaan ini diniatkan sebagai ladang amal insya Allah akan dilipatgandakan ganjarannya dari allah swt,” ungkap Sekda.

Selain itu Sekda juga menyebut pemberian bingkisan ini merupakan sarana penyambung silaturrahim antara pemerintah provinsi dengan seluruh petugas kebersihan.

“Silaturrahim ini merupakan tradisi baik dari bapak gubernur, yang harus terus dipertahankan,” tutupnya

Rr/Humas NTB

Hasil produksi ikan nelayan NTB akan meningkat dengan adanya ZPPI tersebut, sebab nelayan akan langsung tahu koordinat kumpulan ikan berada

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota DPR RI Komisi VII Dapil NTB, Dr H. Kurtubi bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mendorong nelayan NTB untuk meningkatkan hasil tangkap, dengan memberi bantuan berupa alat Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), ZPPI di Kantor Lurah Tanjung Karang,  (05/07).

Bantuan alat tersebut diberikan, karena perekonomian sebagian besar nelayan sangat bergantung pada hasil tangkap di laut.

“NTB kan provinsi kepulauan, jadi kita dorong agar para nelayan di NTB ini bisa meningkatkan produksi ikannya,” jelas Kurtubi usai kegiatan Diseminasi Pemanfaatkan Penginderaan Jauh ZPPI di Kantor Lurah Tanjung Karang.

Ia menuturkan, bantuan alat tersebut merupakan hasil kerja sama pihak LAPAN. Sementara alatnya sendiri dibeli langsung dari luar negeri dengan dana APBN.

Alat tersebut akan memberikan informasi data pada para nelayan tentang lokasi tempat ikan berkumpul di laut. Informasi yang ditampilkan berupa koordinat lintang dan koordinat bujur ikan yang dihasilkan oleh citra satelit.

“Citra satelit dihasilkan dari satelit yang dibuat dan dioperasikan LAPAN yang merupakan  mitra kerja dari komisi VII DPR RI,” sambungnya.

Kurtubi mengatakan, sebagai perwakilan NTB di Komisi VII, dirinya berkewajiban untuk mendorong dn mendukung semua program LAPAN. Di antaranya memberikan  informasi pada nelayan yang dipilih agar penangkapan ikan ini bisa efektif dan berhasil. Hal tersebut untuk meningkatkan produksi perikanan dan mensejahterakan nelayan.

“Bahkan lebih jauh lagi saya juga mengharapkan agar  pada saatnya nanti produksi nelayan kita ini meningkat,” katanya

Ia mengaku yakin hasil produksi ikan nelayan NTB akan meningkat dengan adanya ZPPI tersebut. Sebab nelayan akan langsung tahu koordinat kumpulan ikan berada.

Peningkatan tersebut juga akan berdampak jangka panjang. Sebab itu ke depannya NTB didorong untuk pengembangan investasi industri berbasis perikanan.

“Contohnya seperti pabrik pengalengan ikan dan pengolahan ikan,” ungkapnya.

Hal ini akan serupa dengan bagaimana Komisi VII mendorong listrik di NTB cukup untuk industrialisasi. Ia ingin di NTB bisa menjadi pusta pertumbuhan ekonomi baru dengan industrilisasi berbasis berbagai macam Sumber Daya Alam (SDA). Di antaranya industri berbasis perikanan, peternakan, dan pertambangan.

“Ini harus kita dorong ada di NTB,” tegasnya.

Saat ini Komisi VII DPR RI bersama LAPAN melakukan mini diseminasi penyebarluasan informasi  pada nelayan. Khususnya letak zona potensi penangkapan ikan di NTB. Diseminasi perdana ini dimulai dari nelayan kawasan Ampenan.  Kedepannya akan dilakukan menyebar ke seluruh wilayah di NTB.

“Saat ini di Ampenan dan pada suatu saat kita perjuangkan lagi di daerah lainnya di NTB,” akunya.

Dirinya melalui Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan nelayan untuk memperoleh bantuan mesin perahu yang bisa menggunakan elpiji. Bantuan alat dengan menggunakan bahan bakar elpiji tersebut sudah mulai dilakukan di Labuhan Haji Lombok Timur belum lama ini.

Sementara itu, perwakilan LAPAN Arisdiyo mengatakan, alat yang diberikan Dr H Kurtubi merupakan alat praktikum sementara bagi nelayan. Ketika mereka sudah memahami koordinat dari ZPPI maka nelayan hanya memerlukan koordinat saat menangkap ikan.

“Ada garis merah di peta tersebut. Itu yang sangat penting,” pungkasnya.

Kehadiran ZPPI ini akan sangat membantu nelayan. Nelayan tidak perlu lagi banyak menghabiskan bahan bakar untuk mengarungi lautan. Mereka cukup langsung menuju garis merah yang ditunjukkan ZPPI.

“Potensi NTB cukup besar ditunjukkan alat tersebut. namun setiap hari akan berubah-ubah,” katanya

Dengan informasi ZPPI diharapkan bisa meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Secara otomatis juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab jika biasanya nelayan melaut untuk mencari ikan tanpa petunjuk.

“Sekarang saatnya melaut dengan bantuan informasi ZPPI dari LAPAN,” pungkasnya.

AYA

Investasi di bidang tambang dan pariwisata dinilai belum tuntas menjawab permasalahan dasar di NTB, yakni penuntasan angka kemiskinan serta belum sesuai dengan target yang diharapkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kegiatan Samota and NTB Investment di Hotel Lombok Raya,  (05/07), yang dihadiri puluhan investor dalam dan luar negeri ini, ditargetkan untuk meningkatkan minat investasi di luar tambang dan pariwisata

Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB yang menggelar kegiatan Samota and NTB Investment tersebut,  menjual bidang agro dan sektor olahan perdagangan industri.

Lalu Gita Ariadi

Kepala DPM-PTSP NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan itu usai kegiatan meeting one on one dan seminar Samota and NTB Investment. “Kita syukuri itu sebagai sebuah anugrah,” ujarnya

Selama ini investasi di NTB dominan di sektor tambang dan pariwisata. Sementara NTB masih memiliki sektor lainnya yang juga potensial menarik investasi.

Namun investasi di bidang tambang dan pariwisata dinilai belum bisa tuntas menjawab permasalahan dasar di NTB. Yakni penuntasan angka kemiskinan juga belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Selain itu juga penciptaan lapangan kerja masih belum mengurangi pengangguran secara signifikan.

“Kita pahami bahwa kalau tmbang dan paruwisata membutuhkan skill,” sambung Gita.

Berbeda dengan investasi agro industri dan perdagangan. Sektor ini justru bisa menyerap tenaga kerja secara masif. Ia berharap hilirisasi bisa sukses dengan hadirnya banyak investor di sektor ini.

Hadirnya investor tersebut akan memperbanyak nilai tambah di bidang agrikultur dan olahan. Investor yang masuk ke NTB bisa membuat pabrik pengolahan nantinya.

“Itu tidak lagi dinikmati oleh pihak luar daerah,” harapnya.

Ia melanjutkan, ke depannya NTB tidak hanya melakukan produksi, namun juga akan melakukan pengolahan menjadi olahan. Produk olahan tersebut kemudian bisa dikirim ke pasar, baik lokal maupun luar.

Hal tersebut akan membuat NTB berada pada posisi yang strategis dengan menyediakan kebutuhan pasar Indonesia Timur dan Barat.

“Itu yang saya katakan pada calon investor,” akunya.

Dalam kegiatan pertemuan tersebut, ia juga meminta calon investor untuk tidak memandang NTB berdasrkan jumlah penduduknya. Sebab jika melihat hal tersebut, maka potensi itu paling bagus terletak di Pulau Jawa.

Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduknya besar dibandingkan NTB.

Namun NTB memiliki potensi destinasi wisata yang bisa mendatangkan jutaan wisatawan. Bahkan kedepannya NTB akan mampu menyumbangkan 5 juta wisatawan.

Hal ini tentu akan memiliki potensi besar, terutama di sektor konsumsi. Ini membuat NTB sangat strategis untuk membangun industri untuk kebutuhan pasar lokal dan regional.

“Bahkan ekspor,” kata Gita.

Terlebih lagi ketika 2019 mendatang. Pada triwulan ketiga Pelabuhan Gilimas akan rampung. Ini membuat peluang ekonomi NTB terbuka lebar. Hal inilah yang ia paparkan dihadapan para calon investor yang berasal dari luar NTB hingga Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

“Ada 30an calon investor yang datang dan nantinya bisa jadi akan bertambah,” pungkasnya.

Selain kegiatan one on one meeting dan seminar, DPM-PTSP NTB juga akan mengajak semua calon investor melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan tersebut untuk melihat potensi jagung di Dompu, potensi agro industri di Kabupaten Bima dan Dompu. Sehingga investor yang selama ini berhenti di Lombok akan langsung melihat langsung potensi yang ada di Pulau Sumbawa.

“Investor bisa bangun pabrik pengolahan sehingga nilai tambah produk menjadi lebih tinggi,” tandasnya.

AYA

Silon (Sistem Informasi Pencalonan) bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi mengenai calon yang akan terjun dalam Pemilihan legislatif 2019

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Untuk mempermudah sistem kerja partai dalam mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU). menggelar sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Kamis (05/07).

“Silon wajib digunakan oleh semua partai pada proses pencalonan dalam Pemilu 2019 mendatang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU, Burhan Ekwanto, di Mina Beach Hotel. Tanjung. Kamis (05/07).

Silon, lanjut Burhan. bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi mengenai calon yang akan terjun dalam Pemilihan legislatif 2019.

“Penggunaan Silon prinsipnya untuk memudahkan masyarakat, KPU, dan partai politik itu sendiri. Dengan aplikasi ini (Silon, red), masyarakat dapat mengakses atau mengetahui siapa saja calon-calonnya,” tambah Burhan.

Lebih jauh Burhan menghimbau agar para pimpinan partai politik bisa lebih awal mengajukan berkas pencalonan bakal anggota DPRD-nya, dan segera dimasukkan ke dalam aplikasi Silon. Hal itu juga untuk menghindari penumpukan pengajuan bakal calon pada masa injury time.

“Tahapan Pengajuan Berkas dimulai tanggal 4 hingga 17 Juli 2018. Dari jam 8 pagi sampe jam 4 sore. Sementara untuk hari terakhir ditutup pada jam 12 malam,” cetusnya.

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ini dihadiri seluruh pimpinan dan operator partai politik.

DNU

Keberhasilan Gubernur NTB membangun daerah, selama dua periode kepemimpinannya menjadi hal menarik bagi sejumlah media nasional

lombokjournal.com —

JAKARTA :  Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa dengan sapaan Tuan Guru Bajang (TGB) makin kerapp mendappat undangan dari media nasional.

Setelah kemarin diundang Media Televisi SCTV, menyampaikan pembangunan terbaru NTB, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembalai diundang jajaran media Transcorp, di Kantor Transmedia, Jakarta, Rabu (04/07).

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu, diterima langsung oleh Komisaris Utama Transcorp, Ishadi SK, Pimpinan Redaksi Trans7 dan CNN Indonesia, Titin Rosmasari dan sejumlah crew Transcorp.

Dalam pertemuan itu, Gubernur TGB Usai menyampaikan terima kepada seluruh jajaran Transmedia, yang selama ini telah menyebarkan berita-berita baik tentang NTB.

Menurut TGB, media merupakan salah satu pilar pembangunan yang mengontrol, sekaligus mendorong pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat. Kunjungannya, diharapkan semakin mengeratkan silaturrahim antara pers atau media dengan seluruh jajaran pemerintah daerah serta masyarakat di NTB.

Dan diharapkannya, berbuah kerja sama ataupun sinergi saling menguntungkan dan penuh manfaat ke semua ranah ke depannya. Sebelum pertemuan itu, Gubernur diundang untuk menyampaikan gagasan dan pengalaman selama membangun NTB, dalam program Alfito Dinova (AFD) Now.

Pada program yang dipandu Alfito Dinova tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah hal terkait pembangunan di NTB, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, partisipasi politik masyarakat, serta nilai-nilai yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat NTB.

Keberhasilan Gubernur NTB membangun daerah, selama dua periode kepemimpinan menjadi hal menarik bagi sejumlah media nasional, termasuk Program AFD Now ini.

Rr/Humas NTB

Angka partisipasi pemilih merupakan dinamika dalam setiap gelaran Pilkada, meski demikian diharapkan hal ini tidak boleh terulang pada Pemilihan 2019 mendatang

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara mensinyalir, gelaran piala dunia 2018 mempengaruhi tingkat partisifasi pemilih di Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada Pilgub NTB Juni lalu.

“Jika dibandingkan dengan Pilbup KLU 2015 lalu, terjadi penurunan partisipasi dari 81,13 persen menjadi 76 persen,” kata Ketua KPU, Burhan Ekwanto, Rabu (04/07).

Sementara jika dibandingkan dengan Pilgub 2013 lalu, lanjut Burhan, terjadi peningkatan partisipasi sekitar empat persen.

“Tingkat partisipasi pemilih di KLU pada Pilgub NTB kemarin sekitar 76 persen, lebih tinggi dari Pilgub tahun 2013 lalu, yang hanya di angka 72 persen,” katanya lagi.

Menurutnya, ada bererapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih khususnya di Lombok Utara. Antara lain, adanya gelaran Piala Dunia.

Padahal, diakui Burhan, pihaknya jauh-jauh hari inten turun memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Bisa juga karena tidak ada calon dari KLU, sehingga warga kurang antusias datang ke TPS memberikan hak suaranya. Dari lima kecamatan yang ada, Pemenang yang paling rendah partisipasinya,” cetusnya.

Perubahan angka partisipasi pemilih, tambah Burhan, merupakan dinamika dalam setiap gelaran Pilkada. Meski demikian, ia berharap hal ini tidak boleh terulang kembali pada Pemilihan 2019 mendatang.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kajian dan pemetaan pemilih melalui absensi pormulir C7 di setiap kecamatan.

DNU