Daya tampung penerimaan Siswa Baru SMA/SMK berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan hanya bisa ditolerir sampai dengan dua belas (12) kelas

MATARAM.lombokjournal.com —  Banyak para calon siswa yang tidak lulus dalam penerimaan siswa baru SMA/SMK yang baru saja selesai digelar. Tingginya persaingan dalam penerimaan siswa baru melalui sistim zonasi, mengakibatkan banyak anak-anak terpental dalam seleksi dan terancam tidak bisa bersekolah di sekolah negeri.

Sementara itu, untuk mendaftar ke sekolah di luar zonasi yang tingkat pesaingnya dianggap kurang, justru dihadang oleh aturan sistim zonasi.

Karena itu, ratusan orang tua siswa di Kota Mataram mengadukan nasib anak mereka ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Kamis (12/07)

“Belum lagi banyaknya peminat di zonasi tempat mereka tinggal membuat anak-anak kami harus terpental dan tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA/SMK Negeri. Kami datang ke Dinas Dikbud NTB ini meminta kebijaksanaan dari Pemerintah untuk kelanjutan sekolah anak-anak kami,” ujar salah seorang orang tua siswa, yang mewakili perasaan ratusan orang tua siswa lainnya di Kantor Dinas Dikbud Provinsi NTB.

Bentuk aksi protes orang tua siswa tersebut merupakan keinginan dan atau harapan dari para orang tua siswa agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah di sekolah lanjutan atas seperti SMA/SMK Negeri.

Menanggapi protes ratusan orang tua siswa tersebut, Sekretaris Dinas Dikbud Provinsi NTB, H Syukran, mengatakan hal yang wajar wajar jika para orang tua siswa ini merasa was-was anaknya tidak bisa bersekolah.

“Kita akan mengupayakan suatu solusi agar para orang tua siswa ini tidak lagi merasa was-was anaknya tidak bisa lagi bersekolah. Setelah melakukan pendataan ini, solusi yang kami lakukan adalah bisa saja kita tempatkan mereka ke sebuah sekolah tertentu atau kesekolah tempat mereka mendaftar sebelumnya,” ujar H Syukran di sela-sela dirinya sibuk menyambuat aksi protes orang tua siswa.

Menurut Syukran, daya tampung penerimaan Siswa Baru SMA/SMK berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan hanya bisa ditolerir sampai dengan dua belas (12) kelas. Sedang para peminat melebihi dari kuota kelas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

Disisi lain, menurut Syukran, minat atau animo para orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMA/SMK Negeri juga masih sangat besar.

“Padahal banyak juga sekolah-sekolah swasta yang memiliki kualitas yang cukup baik akan tetapi masyarakat masih melihat sekolah-sekolah Negeri sebagai sekolah favorit,” timpalnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, berharap agar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat diperhatikan oleh Pemerintah. Terutama dalam upaya memperbaiki sistim zonasi ini ke depannya.

“Jadi antara nilai skill atau prestasi anak dengan nilai perengkingan anak-anak yang mengikuti test ujian masuk itu dapat dipadukan, sehingga ada proporsi penerimaan yang ideal bagi anak-anak yang ingin bersekolah di zonasi nya masing-masing,” pungkasnya.

AYA

Kasus hukum yang pernah menjeratnya tidak membuat Ramedi pesimis, bahkan politisi Hanura yang maju dari dapil 3 (Bayan,red) ini yakin akan kembali terpilih

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Setelah menjalani hukuman penjara atas dugaan penyalahgunaan dokumem negara terkait ijazah, anggota DPRD KLU, Ramedi, menyatakan kesiapannya maju dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Bahkan sehari paska bebas pada tanggal 5 Juli lalu, Ramedi terlihat beraktifitas kembali di kantornya dan berkesempatan mengikuti rapat paripurna dewan.

“Saya siap untuk maju lagi dalam Pileg 2019. Tetap melalui partai Hanura,” katanya, Rabu (11/07).

Ramedi mengaku, dirinya memang sudah diusulkan untuk di PAW oleh DPC Hanura KLU, namun sampai saat ini belum ada kesimpulan baik dari pengurus DPW ataupun DPP.

“Secara administrasi saya masih terdaftar sebagai anggota DPRD KLU, sampai hari ini,” katanya lagi.

Terhadap kasus dugaan penyalahgunaan dokumen negara yang dialaminya, Ramedi menjelaskan, kekeliruan dokumen ijazahnya ada pada kesalahan PKBM selaku penerbit.

“Tahun 2004 saya ikut paket C di PKBM Petung Bayan. Tapi saat ujian, saya diarahkan ke PKBM Ardi Putra Kayangan,” katanya lagi.

Hanya saja, lanjut Ramedi, dirinya tidak langsung mengurus ijazahnya pada tahun yang sama. Barulah pada tahun 2007 diurus dan dikeluarkan oleh PKBM Petung Bayan.

“Yang jadi masalah, PKBM Petung Bayan selaku pihak yang mengeluarkan ijazah, salah dalam penulisan nama orang tua saya. Dan ijazah itu saya gunakan saat mendaftar di KPU pada Pileg 2014. Itulah yang dijadikan dasar pelaporan ke kepolisian,” tandasnya.

Seharusnya, kata Ramedi, dirinya mengurus ijazah di Ardi Putra. Karena pada 2007 itu, semua PKBM berinduk di PKBM Ardi Putra.

“Ijazah perbaikan akhirnya dikeluarkan oleh PKBM Ardi Putra setelah adanya kejelasan data-data terkait ijazah dari kedua PKBM,” sambungnya.

Kasus hukum yang pernah menjeratnya tidak membuat Ramedi pesimis, bahkan politisi Hanura yang maju dari dapil 3 (Bayan,red) ini yakin akan kembali terpilih.

DNU

Sebelum pilkada berlangsung TGB selalu menyuarakan partai yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan

lombokjournal.com -–

MATARAM :  Pernyataan  sebagian elit DPP Partai Demokrat yang akan memberi sanksi pada M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), terkait dukungannya pada Joko Widodo untuk presiden dua periode, mendapat respon kader Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kader Partai Demokrat NTB,  M Nashib Ikroman, menilai banyak sikap tidak simpatik dari para elit DPP Partai Demokrat dengan hadirnya TGB yang merebut perhatian di pentas poliitik nasional.

“Sebagai kader Demokrat asal NTB, terus terang saya kecewa dengan sikap para elit di DPP Partai Demokrat yang tendensius dan menganaktirikan hadirnya TGB di pentas nasional,” kata Acip, panggilan akrab Nasib Ikroman yang juga Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Daerah Partai Demokrat NTB, Rabu (11/07) di Mataram.

Acip mencontohkan, salah satu petinggi Partai Demokrat seperti Syarif Hasan yang mewacanakan sanksi atas sikap kader partainya, dinilai tidak simpatik dan mengecewakan para kader partai.

Padahal Ketua umum Partai Demokrat, SBY, belum memutuskan apa pun atas sikap yang diambil TGB.

“Tidak hanya di NTB tapi juga di daerah lain (banyak kader kecewa, red), hanya mereka tidak berani bertentangan dengan para elit,” kata Acip.

Menurutnya, seharusnya para elit Partai Demmokrat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama pada semua kadernya.

“Partai Demokrat sebagai parpol yang memiliki ideologi nasionalis religius, justru menganaktirikan TGB yang jelas-jelas profilnya sangat pas dengan partai Demokrat, sebagai figur yang nasionalis dan religious,” ungkap Acip.

Sejauh ini, apa yang disampaikan TGB dalam pesan tausiyah dan sikap politiknya dalam menghadapi situasi kekinian yakni ‘partai tengah’, menunjukkan sikap relevan yang seharusnya menjadi sikap partai Demokrat.

Kepentingan Bangsa

Lebih jauh Acip mengatakan, bahkan sebelum pilkada berlangsung TGB selalu menyuarakan partai yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan.

TGB selalu menyerukan sikap untuk fastabiqul khoirot dalam politik, tidak memecah belah bangsa hanya untuk kepentinngan politik.

“Apa yang disampaikan TGB pas dengan visi patai democrat,” ujar Acip.

Namun disayangkan, kata Acip, justru elit DPP Partai Demokrat mau menjatuhkan sanksi kepada TGB yang sudah membesarkan partai Demokrat di NTB.

“Jadi saya rasa sangat wajar, bila saya sebagai kader Demokjrat kecewa dan bersuara seperti ini,” ujar Acip yang selama ini dikenal sebagai penggerak tim sukses yang memenangkan pasangan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi dalam Pilgub NTB 2018.

Sebagai kader, Acip berharap para elit DPP Partai Demokrat lebih bijak dan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam mengemudikan arah partai

“Dan kami yakin, Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Bapak SBY melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi itu,” pungkasnya

Me

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tersebut menjadi daya tarik orang datang ke NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Lombok International Airport (LIA) mengalami peningkatan yang cukup signifikan jumlah wisatawan mengunjungi NTB. PT Angkasa Pura I mencatat, pada bulan Juni 2018,  kenaikan penumpang meningkat sebesar 9,8 persen.

“Kunjungan lewat LIA per Juni ini naik,” ujar General Manager PT Angkasa Pura I,  I Gusti Ngurah Ardita,  (10/7).

Ia menyatakan, kenaikan penumpang sebesar 9,8 persen tersebut merupakan gabungan dari dalam dan luar negeri. Persentase tersebut dengan rata-rata penumpang per harinya mencapai 12 ribu lebih orang.

Jumlah ini dinilainya lebih tinggi dibandingkan jumlah penumpang tahun lalu.

“Dibandingkan tahun lalu, ini lebih tinggi,” sambungnya.

Kenaikan tersebut diakui Ardita disebabkan predikat Lombok sebagai destinasi wisata. Hal ini terlihat dari karakteristik penumpangnya lebih condong ke wisatawan. Khususnya wisatawan domestik atau dalam negeri.

Selain itu juga dipengaruhi libur lebaran yang bertepatan dengan liburan sekolah. Ini membuat kesempatan orang berlibur menjadi lebih panjang. Hal inilah yang membuat rata-rata pergerakan penumpang per hari relatif tinggi hingga 12 ribu orang.

“Sehingga total penumpang hingga Juni 2018 sebanyak 1,8 juta lebih orang,” ungkapnya.

Ardita mengatakan, setiap tahun jumlah penumpang melalui LIA terus mengalami peningkatan. Di mana 2017 lalu, jumlah penumpang LIA mencapai 3.589.812 orang atau naik 5 persen dari tahun 2016. Sedangkan kapasitas bandara saat ini mencapai 3.250.000 per tahun.

Kenaikan jumlah penumpang tersebut otomatis membuat kunjungan ke NTB khususnya Lombok juga meningkat. Hal ini juga akan berdampak pada pergerakan perekonomian di NTB. Terlebih lagi penambahan infrastruktur sudah dilakukan tidak hanya di LIA namun juga destinasi wisata.

“Salah satunya KEK Mandalika yang juga bergerak,” Cetusnya

Menurutnya, dioperasikan KEK Mandalika tersebut menjadi daya tarik orang datang ke NTB. Sebab itu, untuk menangkap peluang dan mendukung keberadaan destinasi tersebut, LIA juga ikut meningkatkan infrastruktur.

AYA

JCH harus betul – betul menjaga kesehatan dan menyiapkan fisiknya terlebih untuk jamaah yang belum pernah menggunakan pesawat terbang

MATARAMlombokjournal.com — Menjelang keberangkatan dan menghadapai kondisi cuaca berbeda saat berada di Madinah maupun proses pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah, Jamaah Calon Haji (JCH) Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan bisa menjaga kesehatan

“Kondisi cuaca di Arab Saudi, terutama Mekah dan Madinah jauh berbeda dengan Indonesia, karena itu CJH diharapkan benar – benar bisa menjaga kesehatan dari sekarang,” ujar Kabid Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama NTB, Ali Fikri di Mataram, Selasa (10/07)

Langkah tersebut penting dilakukan, supaya kesehatan JCH, sebelum maupun pasca di tanah suci bisa tetap terjaga, jangan sampai sakit supaya bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik

Ia mengatakan, kondisi cuaca sekarang di Madinah sekarang sedang musim panas, dimana suhu di sana berbeda dengan panas di Indonesia, karena itu kepada JCH betul – betul menjaga kesehatan dan menyiapkan fisiknya terlebih untuk jamaah yang belum pernah menggunakan pesawat terbang.

“Hal lain perlu dipersiapkan JCH adalah memperbanyak bimbingan manasik supaya saat pelaksanaan haji nantinya bisa dilakukan dengan baik,” katanya

AYA

Penyedia makanan bagi Jemaah Calon Haji (JCH) memiliki sertifikasi ISO dan HACCP. Artinya, makanan dijamin tidak akan cepat basi

 MATARAM.lombokjournal.com — – Persiapan Jemaah Calon Haji (JCH) tak hanya seputar persiapan fisik juga psikis penumpang maupun kesiapan transportasi. Persiapan meals (makanan) para JCH pun juga harus diperhatikan.

Makanan yang disantap para JCH harus dipastikan aman dan tidak kadaluarsa.

Dikonfirmasi terkait hal ini, PT Aerofood ACS selaku penyedia katering JCH tahun ini menjamin makanan bebas kadalursa. General  Manager Aerofood ACS Lombok, Iwan Triwanto mengatakan, persiapan sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu. Pemeriksaan tersebut untuk seluruh perbekalan jamaah seperti meals dan beverage.

“Sudah sejak sebulan lalu kita persiapkan,” ujarnya pada  usai kegiatan meal presentation di Asrama Haji NTB,  (10/07).

Ia menuturkan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Aerofood ACS sudah melakukan persiapan lebih awal jauh-jauh hari. Makanan yang disediakan pun sesuai dengan kesepakatan antara PT Aerofood pusat dengan Kementerian Agama.

Saat ini Iwan mengaku sudah memenuhi semua sehingga tidak ada lagi kekurangan makanan nantinya.

“Tinggal implementasinya di daerah,” sambungnya.

Persiapan menu makanan sama untuk 13 embarkasi JCH seluruh Indonesia. Mulai dari dua hot meals dan satu snack.

Sedangkan persiapan minuman setiap seat juga sudah sesuai standar seperti jus, air mineral, softdrink, gula, kopi, dan teh. Tak hanya itu, bahkan untuk bantal dan selimut JCH pun disediakan oleh PT Aerofood ACS.

“Bantal dan selimut jamaah pun dari kami,” jelasnya

Begitu juga dengan menu saat kepulangan. Sementara bahan baku sendiri, PT Aerofood ACS lebih pada bahan yang ada di pasar lokal. Ia mengaku pihaknya lebih tertarik untuk memberdayakan masyarakat lokal.

“Kita kontrak tiga bulan sekali untuk masing-masing supplier,” kata Iwan

Standar makanan para JCH pun sudah diperhitungkan. Yakni 150 gram karbohidrat, 60 gram protein, 40 gram vegetables, ditambah dessert dan salad.

Terkait kualitas makanan yang disajikan, Iwan menegaskan PT Aerofood ACS telah memiliki sertifikasi ISO dan HACCP. Artinya, makanan dijamin tidak akan cepat basi.

Selain itu makanan dijamin masih bisa dikonsumsi lebih dari 16 jam penerbangan yang berangkat.

Ketika makanan sudah dimasak di hot kitchen, lalu didiamkan di blast chiller (pendingin). Suhunya pun selalu dijaga. Agar makanan tetap fresh, suhu tidak lebih diatas 10 derajat atau lebih tepatnya di bawah 8 derajat. Sebab itu makanan JCH tersebut selalu diamankan dengan dry ice.

“Kami pastikan aman,” terangnya

Meski sudah sesuai standar, namun PT Aerofood ACS juga memperhitungkan jamaah yang memiliki alergi makanan. Pihaknya menyediakan layanan yang sama dengan regular berupa reservasi makanan.

Iwan mengatakan, ada berbagai jenis makanan yang disediakan. Mulai dari vegetables meal, low calorie meal, low fat meal, no beef meal, dan lainnya.

“Ada menu lokal juga seperti ayam bakar madu disediakan,” pungkas iwan.

AYA

Meski terjadi penolakan namun tak mengurangi keabsahan hasil pleno rekapitulasi suara itu

MATARAM.lombokjournal.com – Saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Suhaili-Amin, yaitu Hasan Masat  maupun paslon nomor urut 2, Ahyar-Mori, yaitu Syahrul tidak bersedia menandatangani hasil pleno rekapitulasi suara Pilgub 20i8.

Hasil pleno rekapitulasi yang merupakan hasil final perhitungan suara Pilgub NTB 2018 itu mengunggulkan paslon nomor urut 3, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi. Baik Hasan Masat maupun Syahrul beralasan, menduga jalannya proses pilkada itu telah terjadi kecurangan terstruktur, masih dan terencana.

“Kami tak akan menandatangi hasil dari proses pilkada yang sarat kecurangan,” ujar Hasan Masat, Minggu (10/07). Sikap Hasan kemudian diikuti Syahrul dengan alasan sama.

Penolakan Saksi untuk menandatangani hasil pleno rekap suara Pilgub NTB 2018 akan mempengaruhi keabsahan hasil pleno rekap tersebut?

Namun penolakan itu tak membuat pihak KPU terpengaruh. Pasalnya, meski terjadi penolakan namun tak mengurangi keabsahan hasil pleno rekapitulasi suara itu.

Hal itu disampaikan Divisi Hukum KPU, Ilyas Sarbini saat dikonfirmasi wartawan.

“Ssaksi tak mau menandatangani hasil pleno rekap suara? Tak soal. Itu takmempengaruhi keabsahan perhitungan suara,” jelas Ilyas.

Bahkan, menurut Ilyas, seandainya komisioner KPU tidak mau menandatangani, juga tetap tak mempengaruhi keabsahan hasil pleno rekapitulasi suara.

Bagi paslon yang keberatan atas hasil itu, saluran resminya sudah ada. “Silahkan menggugat melalui Mahkama Konstitusi (MK). Itu saluran yang sah,” kata Ilyas.

Dalam pleno rekapitulasi suara Pilgub NTB 2018, paslon nomor urut 3, Zulkieflimansya-Sitti Rohmi memperoleh suara 811.945 (31,80 persen), kemudian disusul paslon nomor urut 1, Suhaili-Amin 674.602 (26,,42 persen), paslon nomor 2, Ahyar Mori 637.048 (24,95 persen), kemmudian yang terakhir paslon nomor urut 4, Ali BD-Gde Sakti 430.007 (16,84 persen).

Re

Pelaku akan dikenakan pasal 114 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Dua orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Lombok Utara, diringkus Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara, Jumat (06/07).

Kedua pelaku berinisial SM (45) dan SP (38), ditangkap di rumahnya di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, sekitar pukul 15 : 00 Wita. Selama ini pelaku kerap beroprasi di wilayah hukum Lombok Utara dan Lombok Barat.

“Total BB yang berhasil diamankan sebanyak 30 poket dengan berat 12,3 gram. Sekarang BB dan pelaku sudah diamankan di Polres Lotara,” kata Kasat Narkoba Polres Lomnok Utara, Iptu Remanto, Senin (09/07).

Dikatakan Remanto, 24 poket di antaranya diamankan dari pelaku SM, sementara dari tangan SP didapatkan enam poket. Nama tetakhir diketahui merupakan residivis.

“Penggeledahan dilakukan atas dasar adanya laporan masyarakat. Diduga TKP sering digunakan pelaku untuk tempat transaksi. Selain poket ganja, tim juga mengamankan HP dan uang,” katanya lagi.

Atas perbuatannya itu, pelaku akan dikenakan pasal 114 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun.

DNU

Tim Penilai itu meminta kesediaan istri Gubernur NTB itu, bersama BKKBN keliling Indonesia untuk berbagi gagasan dan pengalaman mengenai ikhtiar Pendewasaan Usia Pernikahan di NTB, yang bukan hanya menjadi akar dari berbagai masalah sosial di NTB, tetapi juga di seluruh Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com — Hj. Erica Zainul Majdi dianugerahi Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI, Joko Widodo. Penghargaan itu merupakan penghargaan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang sangat berjasa dan berbakti kepada bangsa dan negara.

Selain itu, penghargaan tersebut menutup 5 tahun amanah Hj Erica sebagai Ketua TP. PKK NTB.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada “Temu Prestasi KKBPK” di Gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (06/07) malam.

PKK NTB di bawah nakhoda Hj. Erica menjadi pencetus lahirnya program Pendewasaan Usia Perkawinan. Perjuangan itu diawali dengan mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk menerbitkan peraturan khusus untuk PUP.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kemudian menerbitkan surat edaran nomor 150/1138/Kum tentang PUP, yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun, yang pada awalnya hanya 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.

Surat edaran ini diterbitkan untuk mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah serta bupati/wali kota se-NTB melaksanakan program PUP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kemudian, Hj. Erica terus memperjuangkan PUP tersebut ke Mahkamah Konsitusi (MK). Menurutnya, PUP ini merupakan hal penting yang harus diperjuangkan, karena menyangkut generasi bangsa di masa yang akan datang.

Atas kiprahnya tersebut, Direktur Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Drs. Ari Gudadi bersama Ketua Tim Penilai Gelar Kehormatan Satya Lencana Wira Karya, Letkol Sandi, M.Si, pada bulan Mei 2018 lalu, menyampaikan harapannya agar seluruh inovasi PKK NTB tersebut dapat disosialisasikan ke seluruh daerah di Indonesia.

Bahkan tim penilai itu meminta kesediaan istri Gubernur NTB itu, bersama BKKBN keliling Indonesia untuk berbagi gagasan dan pengalaman mengenai ikhtiar Pendewasaan Usia Pernikahan di NTB, yang bukan hanya menjadi akar dari berbagai masalah sosial di NTB, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Atas seluruh itkhiar tersebut, Presiden RI, Joko Widodo memberikan penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Ketua TP PKK NTB tersebut pada acara Temu Prestasi KKBPK itu. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional ( Harganas) XXV Tahun 2018 bertema “Hari Kita Semua – Cinta Keluarga, Cinta Terencana”.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No 45/TK/2018. Bersama Hj. Erica Zainul Majdi, menerima penghargaan serupa yaitu Pimpinan Muslimat Nahdlatul Wathan Provinsi NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya merupakan penghargaan yang diberikan oleh presiden RI melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Hj. Erica adalah salah satu Ketua TP PKK di Indonesia yang dinilai sangat konsen dan berperan menonjol dalam program KKBPK tersebut. Demikian pula dengan Hj Sitti Rohmi Djalilah. Kakak kandung Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi ini juga dinilai sangat peduli dan aktif dalam progam pemberdayaan perempuan dan kependudukan melalui kiprahnya sebagai pimpinan muslimat Nahdlatul Wathan.

Usai menerima penghargaan Hj. Erica mengucap kesyukuran. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak di NTB yang telah ikut bekerja keras menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Ia berharap, sosialisasi program tersebut dapat terus ditingkatkan dan digalakkan guna membangun keluarga Indonesia yang bahagia dan sejahtera.

Rr/Humas NTB

Pasangan calon Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalillah unggul di empat kabupaten, yaitu Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat

MATARAM.lombokjournal.com —  KPUD NTB yang sejak pagi menggelar rekapitulasi hasil Pilgub NTB 2018 tingkat provinsi, Minggu (07/08) di hotel Lombok Raya di Mataram, telah merampungkan kerjanya..

Dari rekapitulasi itu, telah diketahui pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, yakni Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah unggul jauh melampaui ketiga paslon pesaingnya.

Zul-Rohmi unggul di empat kabupaten, yaitu Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Berikut hasil rekapitulasi lengkap KPUD NTB:

KOTA MATARAM: Ahyar-Mori, 109.006 ; Zul-Rohmi 39.478; Suhaili-Amin,  26.868; Ali-Sakti 14.953 suara.

KABUPATEN LOMBOK BARAT: Ahyar-Mori, 122.919; Zul-Rohmi  114.868; Suhaili-Amin 56.562 suara; Ali-Sakti 52.466.

KABUPATEN LOMBOK UTARA: Zul-Rohmi, 41,179 ; Suhaili-Amin, 30.211; Ahyar-Mori, 26.491;  Ali-Sakti, 22.283

KABUPATEN LOMBOK TENGAH: Suhaili-Amin 341.980 ; Ali-Sakti 74.139; Ahyar-Mori, 46.245; Zul-Rohmi, 45.966 suara.

KABUPATEN LOMBOK TIMUR: Zul-Rohmi  244.622; Ali-Sakti 207.113; Suhaili-Amin 123.064; Ahyar-Mori 72.283

KABUPATEN SUMBAWA: Zul-Rohmi 166.833; Ali-Sakti 28.490; Ahyar-Mori, 24.706; Suhaili-Amin 23.789

KABUPATEN SUMBAWA BARAT: Zul-Rohmi 39.312; Ahyar-Mori, 8.045; Ali-Sakti, 7.409; Suhaili-Amin 7.162

KABUPATEN DOMPU: Ahyar-Mori, 55. 757; Zul-Rohmi 35.261; Suhaili-Amin; 17.670, Ali-Sakti; 7.366

KOTA BIMA: Ahyar-Mori 51.095; Zul-Rohmi, 24.392; Suhaili-Amin, 9.081; Ali-Sakti, 3.752

Kabupaten Bima: Ahyar-Mori 120.501; Zul-Rohmi 60.034; Suhaili-Amin, 37.718; Ali-Sakti 12.216.

Total rekap suara:

Suhaili-Amin : 674,602; Ahyar-Mori : 637,048; Zul-Rohmi : 811,945; Ali-Sakti : 430,007

Jumlah suara sah : 2.553.602; Jumlah suara tidak sah : 84,361; Jumlah suara sah dan suara tidak sah : 2.637.963.

Hasil rekapitulasi di atas, sudah menuntaskan rekap dari seluruh kabupaten/kota se NTB.

“Kita sudah mendengar tuntas hasil (rekapitulasi) dari semua kabupaten/kota di NTB ini,” ujar Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansorikepada wartawan.

Besok hari Senin (09/07), KPU NTB akan melanjutkan dengan penetapan pemenang Pilgub NTB 2018.

AYA