Teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Korem 162/WB membantu menyalurkan alat perlengkapan (alkap) untuk pembangunan rumah bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), NTB, Jumat (14/9) kemarin.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., bersama rombongan membawa beberapa alkap ke Desa Teniga Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, yang akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu dan disambut langsung Kepala Desa Teniga, Maswandi.

Alat perlengkapan yang didistribusikan, antara lain, palu/hammer sebanyak 50 buah, sekop sebanyak 36, terpal 3 koli, selimut 2 koli, arco 4 buah, kursi roda 2 buah, susu dancow 4 dus, biskuit khongguan 2 koli dan mie instan 22 dus.

Selanjutnya, terkait dana stimulan dari pemerintah pusat bagi korban gempa yang sudah diberikan nomor rekening namun hingga kini belum bisa dicairkan,

Kades Teniga menyampaikan bahwa itu memang harus melalui prosedur/ proses sehingga dana itu bisa dicairkan sesuai dengan hasil rapat  bersama Kementerian PUPR.

“Sistem dan cara pencairan dana stimulan dari Pemerintah pusat memilik petunjuk Tehnis  atau Juknis yang harus kita ikuti bersama,” ucapnya.

Danrem 162/WB menjelaskan, tentang teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB.

“Memang perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat aturan atau prosedure tersebut. Agar masyarakat mengerti & paham betul bagaimana cara mencairkan dana stimulan tersebut untuk membangun rumah tahan gempa dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hasutan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Razak/Hms

Jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masif

lombokjournal.com —  

MATARAM  ;  ––  Polemik dan kontroversi perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL)  menjadi  ZAM Air Port sangat  kontraproduktif jika terjadi pembiaran yang  berlarut-larut tanpa titik temu .

Tentu ini  akan merugikan citra baik masyarakat  Gumi Pair Lombok  yang terkesan tidak kompak dan bersatu. Padahal sebagai pulau pulau seribu masjid, masyarakat harusnya bangga salah satu tokoh  pahlawan nasionalnya diabadikan namanya dlm prasasti Bandara Internasional ZAM .

Konfrontasi wacana dan aksi pro-kontra,  jika tidak ada penyelesaian secara holistik dan kultural  akan merugikan semua pihak yang bersengketa. Stigma lama bahwa masyarakat Lombok sulit bersatu dan mudah dipecah belah semakin kuat pembenarannya .

Demikianlah diungkapkan oleh Lalu Andi Sumantri salah satu tokoh loteng dari Desa Penujak, Jumat  (14/09)

Mamiq Andi mengaku prihatin dan tidak habis pikir mengapa  urusan penggantian nama bandara internasional Lombok diributkan secara terbuka.

Padahal dengan perubahan nama tersebut,  secara  religius dan kultural ada penghormatan kepada  ketokohan TGH Zainuddin Abdul  Majid sekaligus wujud Bhakti warga Gumi Pair  menghormati peran kepahlawanan dan perjuangan TGH Zainuddin Abdul Madjid.

“Sebagai Umara tidak ada yang salah dalam pengabadian nama TGH  Zainuddin Abdul Madjid sebagai nama bandara internasional di pulau Lombok,” ungkapnya .

Mamiq Andi menambahkan dirinya merasa kuatir jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masiF.

“Untuk itu Pemerintah  segera turun tangan menenangkan situasi meregangnya  sosial kemasyarakatan yang sedang menyimpan bara api ini ,” bebernya .

Moderasi Ekskalasi Konflik

Sementara itu tokoh Pemuda Milineal lintas Ummat, Sudirman Harianto melihat kecendrungan meluasnya ekskalasi konflik pro kontra soal isu bandara diduga atau ditengarai faktor X  di balik isu ini.

Hal ini terlihat dari tampilnya sejumlah tokoh elit yang tidak bebas kepentingan dalam menggalang  euphoria psykologi massa dengan jargon -jargon perlawanan.

“Segera melakukan moderasi Ekskalasi Konflik penting dilakukan agar tidak menjadi bola liar yang tidak bisa dikontrol ,” tambahnya sembari mengatakan perluasan konflik isu bandara ini terlokalisir diseputaran kalangan tokoh dan elit  yang saling berseberangan sikap dan pendapat.                                                                          Sudirman Harianto

“Sementara itu posisi  tawar rakyat diduga hanya dijadikan landasan legitimasi. Massa Rakyat sebagian besar  diorganisir secara instan, mereka bergerak  bukan atas kesadaran indegenous dalam memahami peta masalahnya,” paparnya

Menurutnya,  dalam konflik ini yang bertempur wacana hanya sebatas elit politik. Proses penyelesaian atau mediasi konfliknya lebih mudah terlokalisir  karena tanpa melibatkan kekuatan rakyat dalam arti sesungguhnya.

“Model penyelesaian sangkep mencari titik temu diantara para elit penting dikedepankan secara adil dan transparan untuk mengurai permasalahan dari semua aspek ,” pungkasnya.

Me

Yang bersangkutan diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram,  terkait rencana proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan SD dan SMP di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Nasib buruk menimpa salah seorang anggota DPRD Kota Mataram. Maksud hati minta jatah dana rehabilitasi gempa, apa daya harus digiring ke sel tahanan,

Oknum wakil rakyat yang bermaksud menangguk keuntungan pribadi itu, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, di sebuah warung kawasan Cakranegara, Kota Mataram, Jum’at (14/9) pagi, pukul 09.00 Wita.

Ia diduga hendak menerima sejumlah uang untuk proyek rehabilitasi sekolah pasca gempabumi lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Oknum dewan dari Partai Golkar itu berinisial HM, diamankan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, inisial HS, dan seorang kontraktor proyek rehabilitasi sekolah, berinisial CT.

“Kami tangkap dalam OTT di sebuah rumah makan di Cakranegara. Barang buktinya uang senilai Rp 30 juta yang diduga hasil pemerasan,” kata I Ketut Sumedana, Kepa Kejari Mataram.

Ketut menyampaikan, yang bersangkutan diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram. Pemerasan itu terkait dengan rencana proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan SD dan SMP di Kota Mataram.

“Laporan yang masuk, yang bersangkutan minta jatah dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan SD dan SMP di Kota Mataram pascagempa bumi,” ujarnya.

Selanjutnya Ketut mengungkapan, pada Kamis (13/09) malam, tim jaksa membuntuti gerak-gerik HM. Namun, HM masih menolak pemberian karena jumlahnya hanya Rp 1 juta.

“Pada Jumat pagi, tim kami membuntuti lagi, dan menangkap tangan saat sedang bertransaksi Rp 30 Juta,” tuturnya lagi.

Selain mengamankan uang senilai Rp 30 juta, lanjutnya, tim jaksa juga mengamankan satu unit mobil milik HM, satu sepeda motor, dan dua buah telepon seluler milik HM dan HS.

“Saat ini masih kita periksa. Kami akan mengembangkan apakah dugaan pemerasan ini melibatkan oknum dewan lainnya atau tidak, masih kita kembangkan,” terangnya.

Razak

Jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Lima komponen penanggulangan bencana gempa bumi di gumi “Patuh Karya” akan disatu padukan dan dikordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur terpilih, H. M. Sukiman Azmy, M.M., mengatakan itu saat menghadiri acara diskusi lepas Duduk Bareng Bersama Relawan Lombok Timur, di Pondopo dua, Gelang, Kamis (13/09) malam, pukul 21.30 Wita.

“Besok kalau saya sudah jadi Bupati (Lotim), semuanya kita bisa kordinasikan,” ucapnya, di hadapan para relawan yang hadir.

Lima komponen tersebut, kata Sukiman, yaitu TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah (Pemda), para relawan dan masyarakat. Semuanya itu harus bisa dipadukan, tidak boleh sendiri-sendiri.

“Keterpaduan TNI/Polri, BNPB, Pemda, relawan, ditambah dengan masyarakat menjadi satupadu, maka tidak akan lama. Tidak perlu kita menunggu lima tahun, Insya Allah kita paling cepat recovery ini,” ungkapnya, dengan penuh yakin.

Sukiman menambahkan, jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud.

“Oleh karena itu, keterpaduan inilah yang kita butuhkan. Karena itulah kita mulai, meskipun saya belum punya kewenangan untuk merintah-merintah. Mari kita bersama-sama,” jelasnya.

Selanjutnya menurut Sukiman, , bahwa potensi yang ada di daerah Lombok Timur sangat luar biasa. Apaun diinginkan semuanya sudah ada. Seperti alat berat untuk merobohkan bangunan yang tak layaj huni akibat gempa.

“Cuman belum dikordinasikan. Itu saja masalahnya,” sebut dia, yang juga sebagai Penasehat Relawan Lotim ini.

Pantauan lombokjournal.com, di lapangan, sekitar ratusan orang hadir dalam acara ini. Juga lebih dari 60 nama lembaga relawan ikut berpartisipasi, baik lokal maupun luar daerah.

Razak

Jika pihak pegadaian tidak mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi

MATARAM.lombokjournal.com — Hanya ada dua pegadaian saja yang telah mendaftarkan diri untuk memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selebihnya, banyak pegadaian swasta yang dibuka secara ilegal dan beroperasi tanpa  berijin .

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinisi Nusa Tenggara Barat (NTB), Farid Faletehan mengatakan pihaknya akan mendata pegadaian swasta untuk segera mendaftar.

Kalau mendaftar, nantinya akan ada proses perizinannya dan persyaratan=persyaratan yang dibutuhkan ketika mengajukan permohonan memiliki surat izin. Kemudian  itu nantinya yang akan diproses dari pihak OJK.

“Ini kan karena dia syaratnya modal minimal, makanya nanti sampai Juli 2019 mudahan-mudahan semua sudah terdaftar,” tutur kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Jumat (14/09 ) di Mataram.

Farid menjelaskan, jika pihak pegadaian tidak mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi.

Namun memang saat ini masih banyak pegadian tak berizin buka, seperti di beberapa pinggir jalan itu.

“Sampai batas waktunya itu Juli 2019, kalau sampai Juli tidak daftar mestinya tidak boleh beroperasi,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada dua pegadian yang mendaftar pengajuan perizinan. menurutnya baru satu pegadaian saja perizinannya telah keluar, dari dua yang telah mengajukan.

“Terdaftar itu ada dua,  yang satu  setau saya dari Jakarta sudah mengajukan dokumen, dari pegadaiannya juga sudah melengkapi. Dalam waktu dekat ini sepertinya sudah keluar,” kata Farid.

Dikatannya, jika sudah terdaftar maka dari ketentuannya logo dari OJK harus di tempelkan pada tokonya. karena setiap pengajuan izin memiliki masing-masing nomer izin beroperasi.

Namun sebelumnya ada beberapa pegadian telah mengklaim memiliki izin untuk membuka usaha pegadaiannya.  Sementara di OJK sendiri yang mendaftar baru dua pegadaian saja.

jika pihak pegadaian mengklaim memiliki izin dengan menempel logo OJK, maka itu tidak diperbolehkan.

“Setiap pengadaian tidak boleh menempelnya logo OJK. Jadi dia yang sudah terdaftar  izinnya nomer sekian harus ditempelkan. Kalau belum ada nomernya, dia belum punya logo OJK, harus izin dulu,” pungkasnya.

AYA

Selama kurang lebih tujuh belas hari berada di KLU, Maharani membuka dapur umum bagi para pengungsi di Posko I Kayangan, Lombok Utara. Dapur umum ini murni berasal dari dana pribadinya, tanpa yayasan, promotor, donasi dan lain-lain

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasca gempa mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (29/07)2018 dan Minggu (05/08) 2018, banyak relawan datang membantu para korban gempa.

Salah satunya, Maharani Hasan, relawan perempuan asal Jakarta. Dia datang sendiri tanpa ditemani keluarga, sahabat atapun komunitasnya.

Maharani datang ke Lombok, tepatnya di Lombok Utara, pertama kali pada hari Selasa (07/09) 2018. Sehari setelah gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Pertama kali di Tanjung, H+1 sampai H+10 pasca becana. Terus pulang ke Jakarta tanggal 9 September,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, via WhatsApp, di Jakarta, Kamis (13/09) malam.

Karena rasa kepeduliannya, Maharani mengatakan, b dirinya datang lagi ke Lombok Utara. Ini adalah kunjungannya  yang tahap kedua, tanggal 23 Agustus hingga 8 September 2018.

“Datang lagi yang ke dua ke Santong, tanggal 23 Agustus sampai tanggal 8 September 2018,” ungkapnya.

Selama kurang lebih tujuh belas hari berada di KLU, Maharani membuka dapur umum bagi para pengungsi di Posko I Kayangan, Lombok Utara. Dapur umum ini murni berasal dari dana pribadinya, tanpa yayasan, promotor, donasi dan lain-lain.

“Saat kemarin buka dapur 17 hari, saya itu pakai dana umroh keluarga. Saya kan dana pribadi, bukan yayasan atau ada promotor,” aku Maharani.

Rencananya Maharani ekeluarga 7 orang mau umroh Bulan Oktober, tapi batalkan.

“Uuangnya saya bawa buat buka dapur umum,” tuturnya lagi.

Selanjutnya untuk melakukan ini semua, tentu dia tidak sendirian. Setiap hari, dia dibantu oleh 30 orang dalam mengelola dapur umum. Lantaran jumlah yang dimasak tidak sedikit.

Malah bisa mencapai ribuan porsi, dengan biaya jutaan rupiah per hari.

“Sehari saya masak antara 1.500 sampai 2.500 porsi. Belanja itu antara 7 sampai 10 juta sehari,” terang perempuan bercadar ini.

Adapun jenis makanan yang dimasak bagi korban gempa Lombok, yaitu seperti ikan, daging, plecing (khas Sasak) dan sebagainya.

“Macam-macam lah yang dimasak. Nasi beserta lauk pauknya,” sebutnya singkat.

Makanan itupun tidak bungkus, akan tetapi masyarakat tinggal mengambil sendiri ke tempat yang disediakan. Juga membawa wadah masing-masing dan sesuai kebutuhan.

“Makanan gak dibungkusin. Warga datang bawa tempat tiga. Untuk nasi, lauk dan sayur,” ujar Maharani.

Lebih lanjut dikatakan Maharani, kedatangannya yang ke tiga kali nanti, akan membawa bantuan dalam bentuk lain, bukan lagi dapur umum seperti sebelumnya. Tetapi lebih cenderung pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perlengkapan  ibadah.

“Untuk periode tiga, saya mau membagikan support wakaf untuk fasum, sepeti beli tandon air untuk masjid, perlengkapan ibadah untuk mushalla sepeti mukena, Al-quran dan bantuan modal usaha bebas riba untuk pedagang kecil,” tutupnya.

Razak

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana

MATARAM.lombojournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), menyampaikan protes kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait lambannya proses pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.

“Saya kemarin telepon ke Kepala BNPB, saya terus terang juga protes karena ada satu prosedur yang katanya diperlukan yaitu surat dari bupati, wali kota,” cerita TGB.

TGB mengatakan, dana bantuan senilai Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berasal dari Dana Siap Pakai (DSP), yang memang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak), sehingga implementasi di lapangan menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam proses pencairan.

“Kemarin dijanjikan semua juklak yang terkait diselesaikan BNPB sehingga diharapkan hari ini sudah bisa dicairkan,” katanya.

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana.

Sudah selseai  kemarin sehibgga hari ini sudah bisa termanfaatkan

“Mestinya diselesaikan segera karena kata bupati/wali kota mereka tunggu SOP dari BNPB, kemarin BNPB kataka SOP sudah siap, jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa memperlambat dan menyulitkan warga,” jelas TGB.

Dikatakannya, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. 5.293 warga penerima bantuan rumah rusak berat akan langsung mendapatkan bantuan dana senilai Rp 50 juta.

Sedangkan tahap selanjutnya,  akan diberikan menjadi dua tahap, masing-masing sebesar Rp 25 juta.

Memang bertahap karena ada verifikasi dan diharapkan satu dua hari tahap berikutnya sudah bisa dicairkan. Memang tabap pencairan diabagi dua tahap, kalau sbeelumha langsung 50 juga.

“Yang berikutnya dibagi Rp 25 juta dan Rp 25 juta, sebab pelaksanaan pembagunan kan perlu waktu, Rp 25 dicairkan dulu lalu lihat progresnya seperti apa. Kemudian dicairkan lagi, intinya tetap sama cuma tahapan pencairan yang agak berbeda,” kata TGB.

AYA

Saat ini tidak ada waktu untuk mendiskusikan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya mutasi jabatan. Mutasi dilakukan karena kepercayaan, dalam pemberian amanah

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com ––  Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH., melantik dan mengambil sumpah jabatan eselon III secara terbatas terhadap enam Aparat Sipil Negara (ASN) pada jajaran layanan kebencanaan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Kantor Kontainer Pemda KLU, Rabu (12/9).

Pejabat eselon III yang dilantik tersebut berjumlah enam orang ASN.

Diantaranya, Evi Winarni SP. M.Si, sebagai Sekretaris BPBD KLU, yang sebelumnya sebagai Sekretaris Camat Gangga, Lalu Ahmad Yani, S.KM. M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Transmigrasi serta Penanaman Modal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Negasip  S.Sos, diberi kepercayaan menempati posisi Sekretaris pada Kantor Camat Gangga yang sebelumnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD KLU dan Kamaludin, S.Sos sebagai Sekretaris Korpri KLU.

Selanjutnya I Ketut Pasek Suparta, S.Pd., dipercayakan sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD KLU dan Wardoyo S.Pd., diamanahkan sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sebelumnya dijabat oleh Negasip S.Sos.

Saat memberikan sambutan, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, menyampaikan ajakan untuk senantiasa berkhusnudzon atau berprasangka baik.

“Mutasi jabatan tak dilakukan karena kesalahan yang dilakukan aparatur. Mutasi adalah kebutuhan organisasi pemerintahan sehingga semua berjalan secara dinamis, bukan karena ada yang tidak baik dalam pelaksanaan tugas,” katanya, setelah melantik pejabat eselon III, di KLU, Rabu (12/9.

Najmul menjelaskan, saat ini tidak ada waktu untuk mendiskusikan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya mutasi jabatan. Mutasi dilakukan karena kepercayaan, dalam pemberian amanah.

“Pemberian amanah tak lepas dari pengorbanan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima amanah. Sebab berat dan ringannya amanah tergantung dari keikhlasan kita menerima amanah tersebut,” terangnya.

Apabila kita jalani sebagai sebuah kewajaran, lanjutnya, rotasi dan penyegaran jabatan merupakan sesuatu yang niscaya pada sebuah organisasi.

“Jika pemahaman seperti itu, maka tak terasa berat menjalankan amanah tersebut,” tambah Najmul.

Diakhir sambutannya, Ia menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudiandiakhiri dilakukan penandatanganan naskah pelantikan dan ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik.

Dalam acara yang berlangsung singkat dan khidmat itu, hadir juga Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Asisten III Setda KLU Ir. Lalu Mustain, MM, Kepala Inspektorat KLU Inspektur Drs. Zaenal Idrus dan Kepala BKD Moh Nadjib MPd.

Razak/Humaspro

SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok

lombokjoutnal –

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kabar pencopotan prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok, yang diresmikannya pada tahun 2011 silam, di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kini, nama Bandar Udara Internsional Lombok diganti menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub RI), pada tanggal 5 September 2018 kemarin.

Dalam tanggapannya, SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok.

SBY juga mengatakan, dirinya tidak mempunyai hak apalagi kemampuan untuk menghalangi keinginna Jokowi  jika ingin mengganti nama Bandara Lombok sekaligus  prasasri.

Namun demikian, SBY yakin Presiden Jokowi akan menghormari karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya. SBY pun meminta agar isu ini tidak diributkan, karena masih banyak yang harus dilakukan yaitu membuat rakyat semakin sejahtera.

Tanggapan SBY tersebut, disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, melalui akun Facebooknya, Imelda Sari, Rabu (12/9).

Berikut ini kutipan utuh isi status laman facebook Imelda Sari yang berisi tanggapan SBY terkait kabar pembongkatan prasasti bandara di Lombok :

Tanggapan SBY

Menanggapi banyaknya aspirasi para kader Demokrat yang meminta tanggapan Ketum PD, SBY terkait kabar adanya rencana mencopot prasasti peresmian yang ditanda tangani SBY pada saat meresmikan Bandara internasional Lombok tahun 2011, SBY menyampaikan tanggapan singkatnya berikut :

“Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti Bandara Internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok … ya saya persilahkan. Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, …. catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera. Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. ”

Razak

BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus membantu dan menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat yang terdampak gempa bumi, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

Sebelumnya,  pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Mataram telah menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari para pengungsi korban yang terdampak gempa di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan di Lombok Utara.

Tak berhenti hanya dengan bantuan logistik, pihak BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi. Perkembangan terakhir, diperoleh informasi bahwa banyak pengungs yang mulai diserang wabah diare.

Slah satu penyebab munculnya wabah diare itu, di tenda-tenda pengungsi ternyata belum ada fasilitas MCK yang merupakan syarat mutlak dan diperlukan guna menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram melihat pengadaan fasilitas MCK sangat mendesak harus ada di pengungsian.  Karena itu, perlu bantuan untuk pembuatan fasilitas MCK, apalagi wabah diare mulai menyerang di tenda-tenda pengungsian, ” jelas Kepala BPJS Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, Selasa [11/09].

BJS Kesehatan Cabang Mataram menyerahkan uang sebesar Rp100 juta yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Bantuan tersebut ditujukan untuk membuat fasilitas MCK untuk para pengungsi.

Dalam kesempatan menyampaikan bantuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram di dampngi Kepala Bidang SDM & Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Sementara itu, bantuan serupa sebesar Rp50 juta untuk Kabupaten Lombok Barat, diserahkan  Budi Mohamad Arief, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan kepada Bupati Lombok Barat, didampngi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ibu Hj. Ermalena,MHS.

Rr