Pemerintah saja tidak akan bisa mengatasi masalah besar yang dihadapi para korban terdampak gempa,  masalah yang harus segera diatasi begitu besar dan beragam sehingga kepedulian semua pihak harus didorong dan diarahkan ke Lombok ini

MATARAM.lombokjournal.com –  Hj. Dian Bambang, bisa disebut sebagai salah satu sosok ibu yang paling banyak berempati atas korban gempa bumi di Lombok.

Istri dari Haji Bambang ini, sudah beberapa kali menyambangi pengungsi korban gempa.

Dan tiap kali itu pula, ia banyak menyerap keluh kesah dan harapan-harapan warga terdampak.

“Saya paling prihatin menyaksikan anak-anak dan ibu-ibu yang sampai saat ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, ini masih musim kemarau dan nggak kebayang kalau musim penghujan tiba nanti,” tutur Hj. Dian Bambang saat melakukan kunjungan ke tempat pengungsian korban gempa di Lombok Timur.

Hj. Dian Bambang sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak paska gempa. Di beberapa tempat pengungsian, kondisi tenda-tenda darurat dilihatnya tidak terlalu kondusif bagi kesehatan anak-anak.

“Kesehatan anak-anak pengungsi kurang mendapat perhatian,” katanya, Jumat ( 21/9)

Diakuinya, untuk kebutuhan makan sehari-hari tampaknya sudah tercukupi, namun mereka membutuhkan makan yang lebih bergizi dan memenuhi standar kesehatan.

Dan lagi, dalam situasi serba darurat seperti sekarang ini, perhatian orang tua juga sangat minim dan seolah-olah anak-anak itu harus mengatasi persoalannya sendiri.

Lebih jauh dikatakan Hj. Dian Bambang, meski ia menyaksikan anak-anak itu tampak ceria, namun ia bisa melihat sisa2 ketakutan di raut muka mereka akibat gempa yang beruntun.

Selain itu, mereka juga sangat berharap untuk dapat menikmati kehidupan normal kembali seperti sedia kala.

Selain anak-anak yang menjadi concern Hj. Dian Bambang dalam melakukan kunjungannya ke beberapa tempat pengungsian korban gempa, ia juga mempunyai perhatian khusus pada perempuan dan ibu2.

Betapa tidak, menurut Hj. Dian Bambang yang paling lelah secara psikis akibat gempa ini adalah kalangan perempuan.

“Perempuan paling bisa merasakan penderitaan yang dirasakan keluarganya daripada bapak-bapak. Kita harus punya program konkrit untuk membantu anak-anak dan kaum perempuan,” tutur istri H. Bambang yang sekarang menjadi Caleg DPRD Ri Dapil NTB-2/P. Lombok dari Partai Gerindra.

Solidaritas Perempuan

Saat ini Hj. Dian Bambang tengah merancang kegiatan untuk menggalang solidaritas perempuan  dari luar Lombok, khususnya di Jakarta, agar mereka terketuk hatinya dan berempati pada warga Lombok yang terdampak gempa bumi.

“Banyak ibu-ibu yang ingin berbuat paska gempa atau masa rehabilitasi, tapi tak tahu harus kemana menyalurkan bantuan yang dibutuhkan,” tutur Hj. Dian Bambang.

Ia mencontohkan, di kalangan perempuan  di Partai Gerindra di Jakarta, banyak yang berkeinginan mengunjungi Lombok paska gempa untuk bisa berbagi dengan saudara-saudaranya yang tengah menghadapi bencana.

Di luar itu, banyak juga ibu-ibu yang kehidupan keluarganya relatif lebih mapan, yang ingin berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam meringankan beban korban gempa Lombok.

“Harus ada yang mau meluangkan waktunya untuk mengorganisir kaum perempuan. In shaa ALLAH, saya bersama teman-teman yang peduli akan terus melakukan itu,” ujar Hj. Dian Bambang.

Hj. Dian Bambang meyakini, pihak pemerintah saja, tidak akan bisa mengatasi masalah besar yang dihadapi para korban terdampak gempa ini. Sebab masalah yang harus segera diatasi begitu besar dan beragam sehingga kepedulian semua pihak harus didorong dan diarahkan ke Lombok ini.

Menurutnya, masalah besar ini mendesak diatasi. Sebentar lagi musim hujan, dan para pengungsi akan menghadapi masalah baru kalau harus tetap tinggal di tenda-tenda darurat. Belum lagi bagaimana pendidikan anak-anak yang sebagian besar belum bisa kembali ke sekolahnya masing2.

“Ayo, kita bergotong royong mengatasi masalah di Lombok ini”, ujar Hj. Dian Bambang bersemangat.

Me

Ciptakan Pemilu damai ajak masyarakat secara umum  dan warga Nusa Tenggara Barat khususnya, agar menolak tagar-tagar tersebut

MATARAM.lombokjournal.com –  Aliansi Muda Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak keras tagar-tagar yang berbau provokatif. Baik tagar #2019GantiPresiden maupun #2019TetapJokowi.

Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi ini melakukan aksi damai untuk mengkampanyekan dan menciptakan pemilu 2019 yang aman dan damai.

“Kita menolak hal-hal yang berbau provokatif. Tagar-tagar ganti presiden maupun dua periode,” ucap Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Muda NTB, Abdurrahman, S. Pd.I., kepada lombokjournal.com, di Mataram, Kamis (20/09).

Tagar-tagar tersebut, menurutnya, berbau provokatif menjelang pemilu 2019. Bisa menimbulkan perpecahan yang mengarah pada konflik-konflik sosial  dan rusaknya kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Tagar-tagar provokatif seperti, tagar 2019 ganti presiden dan 2019 tetap Jokowi, itu kita tolak semua. Karena itu dapat memunculkan pro kontra dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Ia mengajak masyarakat secara umum  dan warga Nusa Tenggara Barat, khususnya, agar menolak tagar-tagar tersebut.

“Pemilu 2019 itu adalah pemilu damai. Kita ciptakan demokrasi yang sehat,” himbaunya.

Lebih lanjut dikatakannya, Aliansi Muda NTB menyuarakan tagar-tagar yang tidak berpotensi membelah masyarakat menjadi beberapa kubu.

“Tagar-tagar yang ingin kita ciptakan disini adalah 2019 kita bersaudara, 2019 pemilu damai,  2019 demokrasi sehat. Jadi selain itu,  kita tolak semua,” tegasnya.

Yang tergabung dalam Aliansi Muda NTB ini adalah Pemuda Nahdlatul Wathan (NW), HIMMAH NW, PMII, Solidaritas Institut NTB dan Pemuda Sasak.

Mereka melakukan aksi damai dari depan kantor Bank BNI 46, jalan Lanko Mataram. Kemudian menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB dan Bawaslu NTB.

Massa aksi ditemui oleh beberapa Komisioner KPU NTB dan pihak Bawaslu NTB. Aksi ini berjalan aman dan lancar, hingga pukul 11.00 Wita.

Razak

Hunian sementara (huntara) yang akan dibangun tidak hanya dibangun di Lombok Utara saja, namun juga di kabupaten lain yang terkena gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, usai pelantikan Rabu (19/09), dipanggil khusus oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Presiden Jokowi menginstruksikan untuk segera bekerja dan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik.

Atas instruksi presiden tersebut, Gubernur dan Wagub NTB itu langsung menggelar koordinasi bersama jajaran Kementerian/Lembaga.

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu, dalam rapat tersebut, melakukan evaluasi proses penanganan masyarakat terdampak gempa yang telah dilakukan. Terutama menyangkut rumah hunian sementara masyarakat.

“Presiden RI, bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada saya dan ibu Wagub untuk memprioritaskan rehabilitasi rekonstruksi pemulihan rumah rumah masyarakat yang terdampak gempa sebelum musim hujan datang, sehingga tidak ada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian,” jelas Gubernur Doktor Zul saat Rapat koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dipimpin oleh Kepala BNPB RI, Willem Rampangilei di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/09).

Gubernur juga berharap, semoga percepatan hunian sementara (huntara) yang akan dibangun tidak hanya dibangun di Lombok Utara saja. Namun juga di kabupaten lain yang terkena gempa seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan kabupaten yang terkena dampak gempa di Sumbawa.

“Saya harap Huntara bisa segera dibangun karena masyarakat sudah cukup resah hunian belum juga dibangun. Kalau huntara ini sudah dibangun, minimal mereka bisa tidur nyenyak dan memikirkan hal produktif lainnya dan hunian permanen bisa dibangun kemudian,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sedikit memberi saran terkait struktur komando penanggulangan bencana.

“Bila kita bicara penanggulangan bencana ini perlu satu sistem yang membantu. Seberapa besar sumber daya yang kita punya apabila tidak dibantu oleh sistem, maka kemampuan kita juga akan terbatas,” tegasnya.

Karena itu lanjutnya, harus ada satu sistem yang membantu pelaporan untuk setiap permasalahan yang terjadi selama proses perbaikan dapat tersimpan dengan baik. Termasuk mental masyarakat yang harus dijaga sampai tempat tinggal mereka selesai terbangun.

“Selama berjalannya rekontruksi perumahan masyarakat, kita juga upayakan untuk pulihkan mental, ketenangan masyarakat selama menunggu proses tersebut,” sarannya.

Sekretaris Kementerian Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB. Satya Sananugraha menyampaikan maksud dan tujuan dari rapat koordinasi.

Kemenko PMK melaksanakan fungsi koordinasi sinkronisasi dan pengendalian untuk memastikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana bisa berjalan sesuai harapan.

“Perlu kami sampaikan bahwa rakor tingkat menteri sudah dilakukan dan hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan penanganan bencana ini hadir dan menghasilkan beberapa keputusan yang harus dilakukan segera,” jelasnya.

Hal itu harus ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana aksi Rehab rekonstruksi oleh Kemenko PMK dengan melibatkan Pemda NTB.

Ditegaskannya, target pada akhir Desember 2018 adalah, fungsi pendidikan, kesehatan pelayanan dasar dan ekonomi harus sudah berjalan dengan normal.

Dan bulan Maret 2019 diupayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan bisa mencapai target yang diharapkan.

AYA/hms

Berkurangnya jumlah daftar tersebut, lantaran ada bacaleg yang mengundurkan diri dari salah satu partai politik

MATARAM.lombokjournal.com –– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram menetapkan sebanyak 569 bakal calon legislatif (bacaleg) Mataram menjadi daftar calon tetap (DCT) dari jumlah daftar calon sementara (DCS).

Mereka akan memperebutkan 40 kursi DPRD Mataram.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., saat ditemui lombokjournal.com, di ruang kerja, Kamis (20/09) siang, sekitar pukul 11.30 Wita.

“Dari 577 DCT itu, kita 569 yang ditetapkan jadi DCT,” ujarnya singkat.

Berkurangnya jumlah daftar tersebut, kata Bedi, lantaran ada bacaleg yang mengundurkan diri dari salah satu partai politik.

Bedi mengungkapkan,  bacalaeg itu berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Karena ada pengunduran diri dari PSI. Dua perempuan yang menyebabkan keterwakilan perempuan hilang. Sehingga dua dapil kosong. Sekarbela dan Mataram,” tuturnya.

“Sehingga total bacalegnya PSI itu yang mengundurkan diri sekitar delapan caleg,” tambahnya lagi.

Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Mataram lebih dari dua ribuan orang.

“DPT kita jumlahnya 277. 866,” sebut Bedi.

Razak

Saat ini stok bahan makanan di posko utama sudah mulai menipis, bahkan bisa habis dalam waktu tiga hari mendatang

lombok Journal.lombokjournal.com — Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau masalah pertanian pascagempa di Lombok Utara.

Rombongan kunker Komisi IV DPR RI itu diterima Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin, Rabu (19/09).

“Bangunan terkait dengan pertanian seperti lahan irigasi yang rusak akibat longsor, mengakibatkan warga masyarakat belum bisa bercocok tanam,” ungkap Syarifuddin.

Sarifudin juga berharap agar pemerintah pusat bisa membantu daerahnya untuk segera bangkit. Terlebih saat ini stok bahan makanan di posko utama sudah mulai menipis, bahkan bisa habis dalam waktu tiga hari mendatang.

“Sebagai kabupaten termuda di NTB, yang memiliki lima kecamatan, 33 desa dan 10 desa persiapan dengan total APBD berkisar 952 miliar, jika dibandingkan dengan total kerugian mencapai 7 triliun maka diperlukan proses pemulihan yang intensif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, menyampaikan kunjungannya kali ini bersama kementerian terkait untuk melihat kondisi pertanian, perternakan, kelautan dan perikanan.

“Pemerintah daerah jangan khawatir, kami di komisi IV DPR RI dari semua fraksi mendukung penuh program pemerintah dalam rangka pemulihan bencana gempa,” katanya.

Harry

Demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –Samsung Electronics Indonesia mendirikan Posko Samsung Peduli Lombok di dua lokasi dampak terbesar bencana gempa, yaitu Dusun Lekok dan Dusun Menggala, Kabupaten Lombok Utara.

Posko itu, sengaja didirikan untuk membantu para korban dalam hal mencuci pakaian korban gempa dan servis alat elektronik Samsung. Posko tersebut dihuni sekitar 5.300 orang dari 2.010 kepala keluarga.

Vise President PT Samsung Elektronik Indonesia, KangHyun Lee, mengatakan ingin ikut serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan fasilitas-fasilitas seperti 20 mesin cuci untuk layanan cuci pakaian, kemudian layanan perbaikan dan penggantian suku cadang untuk televisi serta peralatan rumah tangga Samsung lainnya.

“Kami juga siapkan dua TV ukuran 55 inci sebagai sarana hiburan dan informasi, enam microwave, dua lemari pendingin serta, pusat telekomunikasi. Layanan cuci dan servis tersebut dapat dinikmati warga Lekok dan Menggala secara gratis. Selain fasilitas tersebut, kami mendonasikan 2.000 unit barang yang terdiri dari berbagai perlengkapan, seperti wadah minum, tenda anak, sprei, dan bed cover,” ungkapnya, Kamis (20/9).

Dia mengaku, demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko untuk membantu memasak dan membagikan sekitar 600 bungkus makanan pagi setiap harinya.

Menurut Mr Lee, penomena gempa Lombok ini merupakan bencana gempa berskala besar dengan durasi kejadian yang cukup panjang dan berulang.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dirinya sangat prihatin dengan apa yang menimpa masyarakat Lombok dan Sumbawa, NTB.

Sehingga dirinya menilai, masih adanya beberapa area yang belum tersentuh bantuan secara khusus seperti di Dusun Lekok dan Menggala di Lombok Utara ini.

Rasa kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini yang mendorong Samsung untuk selalu bekomitmen membantu meringankan para korban bencana.

Dengan demikian, layanan yang diberikan di Posko Samsung Peduli Lombok dapat sedikit membantu para warga di kedua dusun untuk mencuci pakaian, memberikan hiburan bagi keluarga serta anak-anak, agar dapat kembali semangat untuk menata kehidupan mereka pascabencana.

Dia menambahkan, dirinya sering membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, bukan terhadap korban gempa saja. Yang jelas, sejak Empat tahun lalu Samsung sudah berbuat di Lombok, seperti berikan modal kepada pegiat cetak.

“Kegiatan kemanusiaan itu tidak hanya di Lombok, bahkan daerah lain kita berusaha saling membantu,” pungkasnya.

AYA (*)

Pemecatan sebagai kader partai politik  terhadap seorang calon legislatif, tidak serta merta langsung di coret pada daftar calon

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota Dewan Kota Mataram, HM, yang tersangka kasus dugaan pemerasan dana rehabilitasi gedung sekolah gempa Lombok di Kota Mataram, dipecat dari kepengurusan Partai Golkar.

Namun hal tersebut, tidak otomatis membuat HM dicoret dari daftar calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., mengatakan, bahwa  pemecatan sebagai kader partai politik  terhadap seorang calon legislatif, tidak serta merta langsung di coret pada daftar calon. Karena tidak ada mekanisme dalam peraturan KPU.

“Walaupun dipecat, kita tidak ada tindakan apapun terhadap calon tersebut. Karena syarat formilnya, dia telah memenuhi syarat masuk DCS,” ucapnya, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di ruang kerja, di Mataram, Kamis (20/09) siang.

“Kecuali dia (HM) sudah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tambah Bedi.

Sementara perubahan daftar calon sementara (DCS) telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif.

Bedi menjelaskan, pada pasal 23 ayat 1 huruf a, b dan c dalam peraturan KPU tersebut bahwa perubahan DCS hanya bisa dilakukan karena, tidak memenuhi syarat, meninggal dan mengundurkan diri.

“Tidak ada misalnya pemecatan, nggak,” terangnya singkat.

Sebelumya diketahui, HM terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, di sebuah warung kawasan Cakranegara, Kota Mataram, Jum’at (14/9) lalu.

Razak

Untuk mempermudah peserta menunaikan kewajibannya membayar iuran, BPJS Kesehatan juga memperluas kanal pembayaran. Hingga akhir Juli 2018, ada lebih dari 681.389 titik pembayaran iuran JKN-KIS yang tersebar di seluruh Indonesia

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Salah satu fokus utama BPJS Kesehatan pada tahun 2018 adalah menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sampai dengan bulan Juni 2018, kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS secara keseluruhan mencapai 99 persen.

Meski demikian, kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri terbilang masih perlu dioptimalkan, yakni sebesar 54 persen.

Untuk itu, BPJS Kesehatan pun terus mengerahkan berbagai upaya untuk mendorong kolektabilitas iuran JKN-KIS tersebut. Pertama, dengan mengoptimalkan peran Kader JKN, khususnya dalam hal reminder dan penagihan iuran.Hingga 31 Juli 2018, terdapat 1.599 Kader JKN yang bergabung dengan BPJS Kesehatan.

“Hasilnya terbilang cukup signifikan. Dari April 2017 dengan Juli 2018, Kader JKN berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp 37,9 miliar dari peserta JKN-KIS yang menunggak sampai dengan 31 Juli 2018,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/09).

Upaya lainnya adalah melalui telekolekting. Sampai dengan Juni 2018, BPJS Kesehatan telah menghubungi lebih dari 1 juta peserta JKN-KIS yang menunggak dan berhasil mengumpulkan Rp 33 miliar dari usaha penagihan iuran melalui telepon tersebut.

Sementara itu, untuk mempermudah peserta menunaikan kewajibannya membayar iuran, BPJS Kesehatan juga memperluas kanal pembayaran. Hingga akhir Juli 2018, ada lebih dari 681.389 titik pembayaran iuran JKN-KIS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tak sampai di situ, BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan publik terkait pemenuhan kewajiban untuk membayar iuran, baik dari segmen badan usaha maupun peserta perorangan.

Langkah lainnya adalah dengan meluncurkan program angsuran Koperasi Nusantara, cicilan iuran melalui BNI, SMS blast sebagai pengingat bayar iuran, dan autodebet.

”Meski kami sudah membuka beragam alternatif pembayaran seluas-luasnya, namun kami juga berharap para pemangku kepentingan dan stakeholders terkait dapat turut membantu mendorong kesadaran dan willingness masyarakat supaya tergerak membayar iuran JKN-KIS tepat waktu,” ujar Iqbal.

Iqbal mengakui, selain willingness to pay, ada faktor lain juga harus diperhatikan, seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membayar iuran JKN-KIS.

Jika secara finansial seseorang tidak lagi mampu membayar iuran, maka orang tersebut bisa diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dijamin oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah setempat.

“Bahkan perusahaan bisa berpartisipasi membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi peserta JKN-KIS melalui Program Donasi. Dana CSR perusahaan dapat dialokasikan untuk membiayai iuran JKN-KIS. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan skema tersebut. Harapan kami, perusahaan lainnya dapat terinsipirasi dan ikut berkontribusi dalam Program Donasi ini,” tutur Iqbal.

Ia menambahkan, dengan membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan, maka secara langsung seorang peserta JKN-KIS telah menjadi ‘pahlawan’ yang menyelamatkan peserta JKN-KIS lainnya se-Indonesia yang membutuhkan biaya pelayanan kesehatan.

Sebagai informasi, sampai dengan 14 September 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 202.160.855 jiwa. Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.531 FKTP,2.434 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 1.546 apotek, dan 1.093 optik.

Rr

Informasi lebih lanjut hubungi; 

Humas BPJS Kesehatan; humas@bpjs-kesehatan.go.id; BPJS Kesehatan Care Center 1500-400

Inovasi-inovasi terpilih itu terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

lombokjournal.com —

SURABAYA ;   Inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan yaitu Mobile JKN masuk menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB  Syafruddin dan diterima oleh Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Wahyuddin Bagenda di Surabaya, (19/09).

“Inovasi – inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, agar segera menjadi program nasional,” ujar Menteri PANRB, Syafruddin dalam siaran pers.

Menurutnya, saat ini sudah banyak inovasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat penghargaan internasional.

Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian PANRB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi-inovasi terpilih itu terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sementara, provinsi menyumbangkan 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi. Sedangkan kabupaten ada 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyuddin Bagenda mengungkapkan, Mobile JKN menjadi salah satu ikon dari Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik mengembangkan Mobile JKN dengan harapan semakin memudahkan peserta dalam hal pelayanan khususnya pelayanan adminstratif di era digital.

Aplikasi Mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di Kantor Cabang atau Fasilitas Kesehatan, ditransformasi kedalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja kapanpun tanpa batasan waktu (self service).

Saat ini digitalisasi terus dikembangkan dalam dunia asuransi. BPJS Kesehatan sudah memulainya sejak awal implementasi Program JKN-KIS.

”Terus berkembang hingga di akhir tahun 2017 lalu kami menciptakan aplikasi Mobile JKN, yaitu suatu layanan mandiri berbasis teknologi informasi yang dapat diakses kapanpun dimanapun dengan mudah oleh peserta, tanpa perlu repot-repot  ke Kantor Cabang. Diharapkan dengan semakin banyak peserta JKN-KIS yang menggunakan aplikasi ini akan meningkatkan kepuasan,” jelas Wahyuddin.

Layanan dalam Mobile JKN antara lain, Pendaftaran Peserta Baru, Update Data Peserta (termasuk mengubah fasilitas kesehatan), Kartu Kepesertaan Digital, kanal Informasi dan Penyampaian Pengaduan. Sebelum implementasi Aplikasi Mobile JKN, layanan-layanan tersebut hanya dapat diakses oleh Peserta di  Kantor Cabang.

Manfaat yang didapat Peserta dengan adanya Mobile JKN adalah peserta tidak perlu datang ke Kantor Cabang untuk mendapatkan informasi dan layanan administrasi, cukup mengakses melalui smartphone maka layanan tersebut dapat diakses secara realtime, mudah dan cepat.

Ke depan BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan fitur-fitur yang ada dalam Mobile JKN. Saat ini tercatat pengguna aplikasi Mobile JKN mencapai 2,4 juta. Diharapkan angka ini terus bertambah, sehingga makin memudahkan peserta dalam memperoleh pelayanan Program JKN-KIS.

Re

Informasi lebih lanjut hubungi; 

Humas BPJS Kesehatan Pusat; humas@bpjs-kesehatan.go.id; BPJS Kesehatan Care Center 1500-400

Setelah terbitnya Inpres No 8 Tahun 2017, sebagai bentuk keseriusan BPJS Kesehatan menjalankan Inpres, BPJS Kesehatan menginisiasinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui monitoring dashboard yang sudah ada di Kantor Staf Kepresidenan

lombokjournal.com —

Nha Trang, Khank Hoa, Vietnam ;   BPJS Kesehatan Indonesia mendapat penghargaan dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN/ASEAN Social Security Association (ASSA). Penghargaan itu diberikan dalam pertemuan ASSA ke-35 di Vietnam, Rabu (19/9).

Penghargaan itu diberikan untuk kategori Good Governance for the Open Platform Regulation Implementation: Clear Cut Presidential Instruction Monitoring.

Penghargaan itu serahkan secara langsung oleh Chairman ASSA Suradej Waleeittikul kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di Nha Trang, Khank Hoa, Vietnam.

Penghargaan ini diberikan kepada BPJS Kesehatan, karena sebagai organisasi yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara proaktif menginisiasi untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan,  Fachmi Idris mengungkapkan, dalam implementasi Program JKN-KIS, Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus.

Perhatian itu dengan diterbitkannya Inpres No 8 Tahun 2017, yang memerintahkan 11 lembaga pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan program yang lahir sejak 1 Januari 2014 ini.

Fachmi mengatakan, setelah terbitnya Inpres No 8 Tahun 2017, sebagai bentuk keseriusan BPJS Kesehatan menjalankan Inpres, BPJS Kesehatan menginisiasinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui monitoring dashboard yang sudah ada di Kantor Staf Kepresidenan.

”Dalam dashboard tersebut kita bisa lihat sejauh mana 11 lembaga pemerintah melaksanakan Inpres ini. Dashboard ini telah terbukti secara signifikan memberikan dampak khususnya dalam meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan cakupan kepesertaan,” ujar Fachmi Idris.

Fachmi menambahkan, dalam dashboard tersebut 11 lembaga akan menyusun rencana aksi dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala.

Laporan tersebut dilengkapi dengan data pendukung sebagai lampiran, secara online, yang akan menjadi bahan verifikasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI dalam menetapkan hasil penilaian.

11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Re

 Informasi lebih lanjut:

Humas BPJS Kesehatan Pusat; Humas@bpjs-kesehatan.go.id; BPJS Kesehatan Care Center 1500-400