Ketika musim hujan tiba, pihak terkait dihimbau agar dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi

MATARAM.lombokjournal.com — Longsor masih terus terjadi di lereng Kondo, puncak Gunung Rinjani. Volume tumpukan tanah yang cukup besar dikhawatirkan dapat menimbulkan banjir bandang.

longsoran Material tanah yang jatuh, tumpukannya sampai menutup otak Kokoq Putiq yang berada di bawah lereng Kondo. Kokoq Putiq merupakan satu-satunya aliran pembuangan dari Danau Segara Anak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Dari rekaman kamera CCTV Balai TNGR, dapat dilihat longsoran tanah terjadi setiap saat dan turun ke bawah. Tumpukannya sudah cukup besar volumenya,” terang Sudiyono, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Dikhawatirkannya juga apabila musim penghujan tiba, volume longsoran tanah yang cukup besar itu dapat menyumbat aliran pembuangan  dari danau Segara Anak.

“Ketika Segara Anak meluap, kita khawatir nanti akan terjadi bah,” ujar Sudiyono, Rabu (26/9/2018).

Karena itu, pihaknya pun mengimbau ketika musim hujan tiba, pihak terkait dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi.

Harry

Sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari tempat lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar akhirnya bersedia menemui para pengunjuk rasa yang mempertanyakan seputar bantuan pasca gempa, Senin [26/09].

Sebelumnya, bupati mengundang 10 orang yang mewakili para pengunjuk rasa untuk berdialog di kantor kontainer  yang merupakan kantor darurat bupati, karena gedung kantor bupati rusak berat. Namun ajakan itu ditolak, sehingga bupati mengalah dan mengiyakan ajakan pengunjuk rasa.

Selain mengajak bupati menemui massa, mereka juga mengajak anggota wakil rakyat dan pejabat  di jajaran Pemkab Lombo Utara yang terkait bantuan bencana gempa bumi untuk hadir.

“Sebenarnya saya mengajak ke dalam, maksudnya supaya aspirasi atau ada pesan-pesan yang saudara sampaikan, bisa sampai dengan jelas,” kata Bupati Najmul sebelum menjawab pertanyaan.

Ada 10 tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa dalam aksi Senin siang itu, yaitu;

1. Percepat realisasi bantuan rehabilitasi rumah korban gempa ( Rusak berat Rp50 juta, rusak Sedang Rp25 Juta dan rusak ringan Rp10 juta)
2. Segera realisasikan jaminan hidup (Jadup) sebesar Rp10 ribu rupiah/jiwa selama 3 bulan
3. Menolak sistem kelompok masyarakat (POKMAS) dan makhluk bernama rumah RISHA
4. Segera realisasikan hunian sementara (HUNTARA) dari APBD
5. Perjelas jumlah data masyarakat yang berhak menerima bantuan dalam semua kategori
6. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit bantuan Gempa yang masuk dan keluar melalui PEMDA
7. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat gempa
8. Meminta penjelasan kepada PEMDA sejauh ini berapa jumlah APBD KLU yang digunakan untuk membantu korban gempa
9. Permudah prosedur pencairan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa
10. Segera realisasikan instruksi Presiden RI

BACA JUGA ; 

Warga Lombok Utara Berunjuk Rasa, Tanyakan Lambannya Pencairan Bantuan

Bupati Najmul mengatakan, sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari yang lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah yang rusak berat.

“Sampai hari ini, sudah diverifikasi sebanyak 31 ribu rumah yang rusak berat. Itu yang dprioritaskan. Bahkan sudah dimulai peletakan batu pertama pembangunan rumah di Salut, ” jelas bupati.

Mengenai bantuan jaminan hidup atau jadup, akan segera direalisasikan setelah berakhirnya masa transisi darurat. .

Terkait dibentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) dalam penyaluran bantuan, sebenarnya maksud pemerintah justru untuk mempermudah. Selain merupakan aturan yang sudah dibuat, hal tersebut juga memudahkan dalam pembuatan laporan.

“Tanpa dibentuk pokmas, tiap orang yang menerima bantuan  akan membuat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi adanya pokmas itu untuk menyederhanakan, ” ujar bupati sambil menambahkan, dengan adanya pokmas pengambilan bantuan di bank itu bisa diwakilkan, tak semua orang harus mengambil sendiri-sendiri.

Lebih jauh dikatakan, adanya pokmas tersebut merupakan aturan yang harus dipenuhi dalam proses pencairan bantuan. Kalau tidak, jangan sampai warga penerima bantuan menghadapi bencana kedua yakni terjerat masalah hukum, karena akan ada pemeriksaan.

Mengenai tuntutan agar aparat penegak hukum (APH ) mengaudit bangunan pemerintah yang rusak, bupati menyetujuinya. Pihak Pemkab Lombo Utara juga minta pihak Polres Lombok Utara dan Polda NTB  untuk mengaudit bangunan.

Lebih jauh Bupati Najmul menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah menginginkan masyarakat terhindar dari bencana, Contohnya, saat ini pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengolah data dan membuat zona merah, kuning, dan hijau, untuk menyarakan relokasi hunian warga.

“Solusinya dikembalikan pada masyarakat. Boleh saja menolak. Demikian juga soal konsep pembangunan RISHA, itu tawaran dari pemerintah. Kalau mau menolak tidak apa-apa, yang penting prosesnya sesuai aturan yaitu rumah yang  tahan gempa. Soal tehnisnya akan diawasi pihak PUPR . Jadi konsep Risha itu hanya salah satu pilihan, tapi masyarakat bebas memilih,” jelas Bupati Najmul.

Mengakhiri jawabannya, agar lebih jelas Bupati Najmul Akhyar berjanji akan memberi jawaban tertulis pada hari Kamis (27/09).

Re

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Aliansi Masyarakat Lombok Utara menyuarakan aspirasi warganya yang terdampak gempa, menagih janji bantuan yang dijanjikan pemerintah.

Bersama ratusan massa termasuk remaja putri, sejak sekitar pukul 10.00  wita, pengunjuk rasa secara bergantian berorasi di depan Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjug, Senin [26/09].

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, mereka sanggup terus menunggu di bawah terik panas untuk memperoleh jawaban janji bantuan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi.

Pencairan bantuan itu dinilai lamban padahal warga yang terdampak gempa sangat membutuhkan segera untukmembangun rumah maupun kebutuhan jaminan hidup.

“Kami datang mempertanyakan janji Presiden Jokowi ke gubernur dan Bupati Lombok Utara, kapan janji itu direalisasikan. Sampai 2 bulan janji itu belum ada realisanya, ” kata seorang pengunjuk rasa yang berorasi di atas kap mobil.

Seperti diketahui, pasca gempa di Lombok sepanjang bulan Agustus yang memporak porandakan beberapa wilayah di Lombok. Beberapa wilayah  di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur paling parah terdampak, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan rumah hancur.

Dalam kunjungannya pasca gempa di Lombok Utara, Presiden Jokowi menjanjikan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa, untuk rumah yang rusak berat dijanjikan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 Juta dan rusak ringan dijanjikan bantuan sebesarRp10 juta.

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari.

Namun bantuan yang ditunggu-tunggu hingga dua bulan itu tak kunjung terealisasi. Warga yang terdampak gempa mulai merasakan lingkungan yang tak sehat menghuni tenda-tenda darurat.

Karena itu, pengunjuk rasa juga mempertanyakan janji pembangunan hunian sementara  [huntara] yang juga tak kunjung dibangun.

“Dimana itu huntara, dimana bantuan pembangunan rumah itu, dimana jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah, ” kata Bimbo Asmuni, salah seorang pengunjuk rasa saat berorasi.

Menolak Perwakilan

Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, usai meresmikan salah satu proyek, kembali ke Kantor Bupati untuk menemui dan biicara dengan pengunjuk rasa. Saat itu Bupatii Najmul yang didampingi Sekda KLU, Kapolres Lombok Utara, petugas BNPB serta beberapa Kepala Dinas di lingkup Pemkab KLU, mengajak 10 wakil pengunjuk rasa untuk menumuinya di kantor darurat bupati.

BACA JUGA;  Bupati Najmul Jelskan Soal Bantuan Pasca Gempa

Namun sempat terjadi kericuhan sebentar, karena justru Bupati Najmul yang diajak untuk langsung  menemui dan bicara langsung dengan massa. Beberapa pengunjuk rasa menolak kalau bupati hanya mau menemui perwakilan mereka.

Bupati Najmul akhirnya mengalah dan bersedia langsung menemui massa dan menjawab ketidakjelasan yang disampaikan pengunjuk rasa.

Re

Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat terdampak gempa bumi di NTB diminta mendukung program pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di lokasi terdampak gempa bumi.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu, saat melakukan Peletakan Batu Pertama Hunian tetap (HUNTAP) tahan gempa..

Wagub Rohmi yang didampingi Pangkosgasgabpad, Mayjen TNI Madsuni, melanjutkan pemasangan konstruksi Risha secara simbolis, di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Selasa, (25/09).

Rumah konsep Risha telah diuji coba para pakar dan ahli bangunan. Diyakinkan Rohmi, konsep ini diyakini kuat dan tahan gempa dan masyarakat tak perlu khawatir kekuatan rumah Risha.

Masyakat diminta ambil bagian membantu TNI pada masa rekonstruksi secara   gotong royong membangun rumah warga, khususnya di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kec Kayangan, KLU.

“Saya minta masyakat juga ambil bagian membantu apa yang bisa dilakukan, jangan jadi penonton saja, mari kita sama-sama gotong royong,” ajak Hj. Rohmi.

Masyarakat diharapkan tidak lagi memperdebatkan konsep pembangunan Huntap. Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa.

“Mau Risha atau Konvensional silahkan, yang penting harus tahan gempa, yang jelas tujuan pemerintah mempercepat proses pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Rohmi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang membantu semua proses rekonstruksi di NTB.

“Masyarakat NTB harus bangkit, singsingkan lengan baju untuk NTB bangkit menjadi lebih baik di masa yang akan datang”, pungkas Hj. Rohmi.

Pangkosgasgabpad Mayjen TNI Madsuni, menegaskan, TNI  siap melakukan pembangunan Huntap bagi masyarakat.

“Pasukan kami sudah siap, material sudah ada, masyarakat yang sudah siap dibangunkan Risha kami bangunkan, kalau yang mau konvensional silahkan”, tegasnya.

Hadir dalam acara itu jajaran Kementerian PUPR, BNPB, BPKP dan Rekompak, yang mengawasi dan melakukan supervisi terhadap proses pembangunan Risha agar sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat..

AYA

Warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang, namun belum dapat dicairkan lantaran adanya kendala t mekanisme pencairan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Rampungnya proses petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang pencairan bantuan, diharapkan dana bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga Lombok Barat yang rusak akibat gempa bisa segera terealisasi dalam waktu dekat.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyampaikan harapan itu pada wartawan, Selasa, (25/09)

“Semuanya belum, tapi mudah-mudahan hari ini kalau saya tidak salah (pencairan),” kata Fauzan.

Dikatakannya, pasca terbitnya juklak dam juknis dari BNPB pada pekan lalu, Pemkab Lombok Barat langsung membentuk  kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat pencairan.

“Kita langsung tindaklanjuti, sehari pascaterbitnya juklan itu langsung kita kumpul dan sosialisasi,” tuturnya.

Fauzan menyampaikan, jumlah warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang. Namun, belum dapat dicairkan lantaran sempat adanya kendala terkait mekanisme pencairan.

“Ada 379 yang menerima tabungan tapi belum bisa dicairkan awalnya karena probelm juklak tapi sekarang sudah, tinggal pembangunan saja yang belum,” katanya.

Sebagai alternatif sembari menunggu pembangunan rumah warga, Pemkab Lombok Barat terus mendorong adanya pembangunan hunian sementara sebagai tempat tinggal sementara warga yang hingga kini tinggal di tenda pengungsian.

AYA

Guncangan gempa yang meluluhlantakkan Lombok Utara pada Agustus memberikan pelajaran besar bagi masyarakat untuk memahami tentang kondisi daerahnya

MATARAM.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara, H Najmul Ahyar mengatakan, sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana perlu ditingkatkan, Selasa , (25/09)

Sebenarnya, sebelum gempa Pemkab Lombok Utara (KLU) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara telah melakukan program mitigasi bencana ke sekolah-sekolah.

Saat ini, peningkatan pemahaman masyarakat tentang kondisi wilayahnya yang rawan bencana makin menjadi perhatian Pemerintah KLU, yang mengalami gempa hebat dengan korban jiwa yang tidak sedikit.

“Mitigasi bencana menjadi bekal untuk anak-anak dan warga kita untuk menghadapi bencana,” ujar Najmul Akhyar.

Dia menilai, guncangan gempa yang meluluhlantakkan Lombok Utara pada Agustus memberikan pelajaran besar bagi masyarakat untuk memahami tentang kondisi daerahnya.

“Masyarakat secara umum harus dipersiapkan, dengan adanya musibah ini menjadi ruang untuk memberi pemahaman ke masyarakat tentang bencana,” katanya.

Najmul juga akan memasukan materi mitigasi bencana ke kurikulum di seluruh sekolah yang ada di Lombok Utara.

“Rencana, saya masukan kurikulum (mitigasi bencana) dari SD sampai SMA, walau SMA bukan urusan kabupaten tapi dalam konteks kepentingan memahami kebencanaan kami akan masukan nanti dalam tahun ajaran baru,” pungksnya

AYA

Fokus perhatian yang  urgen segera ditangani saat ini, terkait implementasi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehab dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi

MATARAM.lombokjournal.com – VIsi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 – 2023, Dr. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, dan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, untuk pertama kalinya disampaikan dalam rapat paripurna istimewa di jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB di ruang sidang DPRD NTB, Senin (24/9/18).

Gubernur DR Zul menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat NTB, yang memberi kepercayaan kepadanya bersama Wagub terpilih, untuk mengemban amanah untuk membawa NTB menjadi lebih baik lima tahun ke depan.

Penghargaan yang tinggi juga disampaikannya pada pemimpin sebelumnya, yang mewujudkan wajah NTB seperti saat ini.

Dikatakan gubernur, ‘Mewujudkan NTB Yang Gemilang’ merupakan visi pembangunan NTB sebagai refleksi  dari pemaknaan atas ungkapan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur  atau daerah yang aman, nyaman dan menyenangkan, dimana hidup dan kehidupannya dipenuhi hikmah dan keberkahan.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dari segenap perangkat pemerintah dalam menjalankan  8 misi pembangunan yang akan ditempuh, serta menjadi arah dan kebijakan RPJMD NTB 2018-2023.

Kedelapan misi tersebut adalah; Pertama, percepatan perwujudan rehabilitas rekonstruksi pasca gempa, dengan konsep membangun yang transparan;

Kedua, percepatan perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional; Ketiga, percepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi;

Keempat, percepatan peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif; Kelima, percepatan transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani;

Keenam, menpercepat pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutab; Ketujuh, mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industri sektor unggulan serta kawasan strategis;

Kedelapan, menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan.

Lima Program

Pemilihan tema yang diletakkan sebagai visi gubernur tersebut dilandasi oleh lima bidang program yang akan diutamakan dalam membangun NTB, yaitu:

Pertama, Bidang Pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, akan diupayakan untuk pengiriman 1.000 putra/putri NTB per tahun untuk bersekolah ke luar negeri.

Program itu dilaksanakan dengan tujuan agar anak muda NTB tidak hanya punya wawasan nasional tapi juga  wawasan internasional. Sehingga bisa siap menjadi pemimpin, tidak hanya di NTB tapi juga di indonesia bahkan internasional.

Di bidang kesehatan akan dikembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan layanan posyandu yang unggul dan berkualitas, serta memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Kedua, bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Industri,  akan diberikan keringanan modal usaha dan akses keuangan bagi masyarakat, mengembangkan sains dan tekno-industrial park serta rumah industri kreatif, mendorong industri pengolahan dan menghadirkan industri permesinan.

Ketiga, Bidang Pembangunan Sosial Kebudayaan, memantapan  islamic center sebagai pusat peradaban, mengembangkan NTB Care sebagai sistem penanganan masalah sosial darurat cepat tanggap, fasilitasi pelayanan bagi penyandang cacat dan masalah sosial, serta mendorong pesantren sebagai pusat gerakan perubahan sosial dan cultural

Keempat, Pembangunan Pedesaan dan Lingkungan, melakukan pembangunan desa wisata potensial dan BUMDES potensial, mendorong penggunaan energi terbarukan dan menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi  dan bendungan serta pengembangan desa pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan.

Kelima, Pembangunan Pariwisata, dengan memperbanyak penerbangan domestik dan internasional, memperbanyak event internasional di NTB, serta mengoptimalkan destinasi unggulan dan kawasan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menegaskan,  fokus perhatian yang  urgen segera ditangani saat ini, terkait implementasi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehab dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi.

“Alhamdulillah kami sudah memulai langkah awal melalui koordinasi dengan bupati dan walikota pada daerah yang terdampak bencana ini. Insya allah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi akan bisa segera teratasi,” ujar Gubernur.

Dikatakannya, dengan sinergi seluruh pihak, maka seluruh fasilitas umum, pelaksanaan proses pelayanan kesehatan, pelaksanaan pendidikan dan seluruh aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan normal.

Mengakhiri penyampaian visi misinya, DR Zul berharap agar sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif  terus terbina sebagai ikhtiar bersama membangun NTB.

“Termasuk juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawal konsistensi dan kesinambungan pembangunan di NTB tercinta, “ ungkap DR Zul.

AYA

Suruji juga mengajak seluruh tenaga pendidik melakukan terobosan  dalam mengejar  ketertinggalan materi pembelajaran  yang belum diajarkan kepada para siswanya

MATARAM.lombokjournal.com – Kesiapan siswa menghadapi ujian semester minggu depan dikhawatirkan, akibat gempa yang mengganggu proses belajar mengajar.

Namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Muhammad Suruji menjelaskan, nanti  jadwal pelaksaananya dibuat fleksibel, dengan menyesuaikan kesiapan  pihak sekolah dan siswa yang terdampak gempa.

“Seperti diketahui, sudah satu bulan lebih  aktivitas belajar mengajar siswa di laksanakan dalam suasana penuh keterbatasan yakni di gelar di bawah tenda darurat,” ujarnya,  Senin (24/09)

Para siswa dan pihak sekolah dituntut untuk bisa menemukan cara mengejar ketertinggalan materi pelajaran yang sempat terhenti, akibat musibah gempa bumi.

“Masih banyaknya materi pembelajaran yang sempat tertunda  secara tidak langsung akan mengganggu kesiapan siswa  yang dalam waktu dekat ini harus menghadapi jadwal ujian tengah semester,” katanya.

Suruji berharap sekolah dan siswa tidak patah semangat dan mengkhawatirkan kondisi tersebut.

“Siswa harus tetap semangat, tidak perlu khawatir karena kami sudah menyiapkan dengan sebaik mungkin,” terangnya

Suruji menjelaskan, meski dalam kalender akademik ujian tengah semester akan segera di lakukan, namun jadwal tersebut bisa saja berubah tergantung kesiapan masing-masing sekolah maupun siswa.

Ia mengajak seluruh siswa di NTB khususnya Pulau Lombok  untuk bisa bangkit  dan kembali bersemangat  mengikuiti aktivitas sekolah.

Selain itu,  Suruji mengajak seluruh tenaga pendidik  melakukan terobosan  dalam mengejar  ketertinggalan materi pembelajaran  yang belum diajarkan kepada para siswanya

“Salah satu caranya  yakni  dengan  memadatkan atau menambah jam pelajaran,” ujarnya.

AYA

Sosialisasi ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar ada pemahaman yang sama terkait aturan pelaksanaan kampanye baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu

LOMBOK TIMUR.lombokjournal —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mensosialisasi tahapan kampanye pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, di aula Kantor KPU Lombok Timur, Selong, Minggu (23/09).

Ketua KPU Lombok Timur, Muh. Saleh menyampaikan, pada Pemilu 2019 ada tiga peserta Pemilu yang mempunyai kewenangan untuk kampanye di Kabupaten Lombok Timur.

“Presiden dan Wakil Presiden, partai politik di tingkat kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” ujarnya.

Ketua Bawaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan beberapa hal penting yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), kedua tentang izin pelaksanaan kampanye yang harus dikoordinasikan dengan Kepolisian, ketiga tentang tim kampanye semua Parpol.

“Tim kampanye Parpol harus disampaikan kepada Bawaslu untuk mempermudah koordinasi,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, tahapan kampanye Pemilu 2019 akan dimulai 23 September 2019. Kampanye Pemilu 2019 secara umum dibagi menjadi dua tahapan.

Tahapan pertama, pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK), maupun penyebaran bahan kampanye kepada mulai 23 September 2018 – 13 April 2019.

Sedangkan tahapan kedua, pelaksanaan kampanye dilakukan peserta Pemilu 2019 melalui rapat umum dan iklan media massa, media cetak maupun elektronik mulai 24 Maret sampai 13 April 2019.

Diketahui, acara sosialisasi ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar ada pemahaman yang sama terkait aturan pelaksanaan kampanye baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, diantaranya, Kabag Ops Polres Lombok Timur, Sekda Kabupaten Lombok Timur, perwakilan Dandim 1615 Lombok Timur dan tiga orang pengurus masing-masing partai politik.

Razak | Hms

Kini bangsa dan negara RI membutuhkan pemimpin politik yang tegas, dengan semangat nasionalisme yang tinggi, bersih dan bervisi kerakyataN

lombokjournal.com —

MATARAM — Ketua Badan Pengawas dan Disiplin ( BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono, atau HBK adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki Partai Gerindra. Dan diberikan mandat oleh Prabowo Subianto, sang Ketua Umum sebagai Calon Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/Lombok.

HBK dengan multi talentanya adalah sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan loyalitas kuat dan mumpuni yang pantas menduduki posisi tersebut di Partai Gerindra, mengingat tugas, wewenang dan tanggung-jawabnya yang sangat besar.

Sebagai Partai yang berbasiskan kader, maka posisi strategis haruslah dipegang oleh kader terbaik Partai. Sosok tegas, cakap dan konsisten yang ada pada diri HBK, hasil didikan dan pengalaman militer yang matang, membuahkan kedisiplinan, ketegasan dan kemampuan manajerial yang bisa diandalkan.

Demikianlah diutarakan Wakil Ketua Partai Gerindra Lombok Timur, Budi Wawan, SH melalui siaran pers, Senin (24/09).

BW, panggilan akrab Budi Wawan mengatakan, dengan latar belakang militer, pengusaha, kemudian beliau menjadi kader dan pejuang Partai yang loyal dan militan tak perlu diragukan lagi semangat patriotisme dan Nasionalisme HBK.

“HBK telah memberi suri tauladan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk terus berbuat dan berperilaku atas dasar aturan dan disiplin Partai. HBK adalah pengayom sekaligus penegak disiplin kader-kader Partai Gerindra,” ungkap BW yang juga Caleg No urut 2 Dapil 4 (Masbagik, Pringgasela dan Aikmel) DPRD Kabupaten Lombok Timur .

Lebih jauh BW mengulas pada era dimana semangat patriotisme dan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan mengalami degradasi dan dekadensi yang sangat menghawatirkan, dibutuhkan figur yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalis sejati sebagaimana layaknya HBK .

“Sosok HBK di partai Gerindra menjadi Obor Pencerahan di mata para kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Dedikasinya dalam membesarkan partai telah menjadi spirit bagi semua komponen partai Gerindra untuk bersatu dan bergandengan tangan mengemban amanat dan cita-cita Gerindra,” bebernya .

BW menambahkan kini bangsa dan negara Republik Indonesia membutuhkan pemimpin politik yang tegas, bersih dan bervisi kerakyatan dengan semangat nasionalisme yang tinggi.

“Hadirnya Prabowo dan HBK dengan Partai Gerindranya, akan menjadi antitesis kepemimpinan hari ini makin memperkuat visi kerakyatan agar tidak terjebak pada dominasi kepentingan modal. Disinyalir saat ini kepentingan asing dan modal telah bersinergi dan bermetamorfosis menjadi elit komprador yang mengebiri hak-hak rakyat kecil,” ulas BW

Selanjutnya Budi Wawan menegaskan, sosok HBK pantas menjadi pilihan wakil rakyat masyarakat NTB dalam mengartikulasikan dan penyambung lidah masyarakat NTB dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan jika kelak dipercaya dan terpilih menjadi anggota DPR RI dapil Lombok .

Menurut Budi, sebagai representasi dari kepentingan pembangunan masyarakatnya NTB , HBK memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan akselerasi pembangunan daerah NTB kedepan.

“Kita butuh orang-orang yang mampu bekerja keras, dan memiliki jaringan yang kuat untuk percepatan pembangunan NTB dan masyarakatnya,” pungkasnya.

Me