Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan dalam masa fase pemulihan pascagempa.

Pemerintah Provinsi NTB kini menatap pada program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa dengan mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Pemprov NTB, Rosiady Sayuti optimistis program pembangunan rumah warga bisa terealisasi, meski pemerintah pusat saat sedang fokus pada penanganan darurat bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kata Rosiady, Gubernur NTB Zulkieflimansyah terus menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait progres dana bantuan untuk pembangunan rumah.

“Intinya jangan sampai karena bencana Palu dan Donggala, janji-janji Bapak Presiden kemudian tertunda,” katanya.

Dalam janji yang dikatakan presiden, lanjutnya, persoalan permukiman dan rekonstruksi untuk fasilitas umum bisa rampung pada tahun ini.

“Kan masih dijanjikan, mudah-mudahan (dananya) ada,” ujarnya  di kantor Gubernur NTB,Rabu (03/10).

Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing.

“Pak gubernur perintahkan OPD setiap hari turun, kan ada desa binaan sehingga selalu dilaporkan secara harian,” teragnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga sedang memikirkan cara untuk mencari bantuan dari sumber lain dalam penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagai upaya antisipasi jika dana bantuan dari pemerintah pusat mengalami hambatan.

“Dari pemda kita tentu antisipasi, bentuk antisipasinya kita cari dana dari berbagai sumber,” ujar Sekda.

AYA

Penghargaan itu mencakup aspek kepesertaan, iuran, sistem informasi hingga mekanisme mengefektifkan pembayaran kepada fasilitas kesehatan

KUALA LUM[PUR .lombokjournal.com  – BPJS Kesehatan mengharumkan nama Indonesia setelah  secara mengejutkan meraih 9 penghargaan dari International Social Security Association (ISSA),

ISSA merupakan asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia.

“Raihan penghargaan ini memacu kami BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih keras menjaga program JKN-KIS tetap sustain bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (02/10).

BPJS Kesehatan menjadi satu-satunya peraih 9 penghargaan pada acara yang dihadiri lebih dari 40 negara di kawasan Asia Pasifik.

Penghargaan yang diberi nama ISSA Good Practice Award ini diberikan tiga tahun sekali untuk masing-masing kawasan. Indonesia masuk kawasan Asia Pasifik. Tiga negara lain masing-masing hanya meraih 2 penghargaan (Malaysia)  dan 1 penghargaan (Iran dan China).

“Di usia emas BPJS Kesehatan ini, kami harapkan institusi akan lebih memberikan prestasi yang lebih baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” ujar Fachmi Idris di sela-sela penghargaan.

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden ISSA, Prof. Dr. Breuer Joachim kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pada acara International Social Security Association Regional Forum tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan di Kuala Lumpur.

9 penghargaan yang diberikan ISSA kepada  BPJS Kesehatan tersebut diberikan berkat inovasi yang dilaksanakan dan terus disempurnakan dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Penghargaan itu mencakup aspek kepesertaan, iuran, sistem informasi hingga mekanisme mengefektifkan pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

Bahkan, 3 penghargaan di antaranya memperoleh Penghargaan Istimewa (ISSA menyebutnya dengan istilah Special Mention) yakni implementasi Manajemen Risiko sesuai panduan ISSA, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui Program Kader JKN, dan Aplikasi Mobile JKN.

Rangkaian kegiatan ISSA Regional Forum tingkat Asia Pasifik diawali dengan seminar Internasional bertemakan “Global Challenge for Sosial Security Asia & Pasific” bekerja sama dengan Perkeso Malaysia (Pertubuhan Keselamatan Sosial).

Forum dibuka langsung oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, didampingi oleh Sekretaris Jenderal ISSA Hans Horst Konklewsky, dan pimpinan Perkeso M Azman bin Aziz Mohammed.

“Sosial security is not a cost, it is an investment,” ujar Pimpinan Perkeso Malaysia M Azman bin Aziz Mohammed.

Senada dengan Pimpinan Perkeso Malaysia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan negara-negara Asia Pasifik yang saat ini mayoritas merupakan negara berkembang, harus mulai membangun sistem jaminan sosial yang merupakan salah satu instrumen investasi bangsa, khususnya investasi bidang kesehatan.

“Jika negara sudah berinvestasi kesehatan untuk rakyatnya, produktivitas negara otomatis akan meningkat. Efek dari Program JKN-KIS yang belum berusia 5 tahun di Indonesia nyatanya memang sudah  memiliki dampak perekonomian pada masyarakat, termasuk angka harapan hidup,” papar Fachmi.

ISSA sebagai asosiasi internasional jaminan sosial menyelenggarakan ISSA Good Practice Award setiap tiga tahun sekali di setiap wilayah regionalnya yang terbagi atas beberapa benua. Indonesia menjadi bagian dari regional Asia dan Pasifik.

Hasil ISSA Good Practice Award Regional Asia dan Pasifik tahun 2018 ini cukup menggembirakan bagi negara Indonesia, khususnya bagi BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga yang mengolola Jaminan Sosial.

BPJS Kesehatan  yang mengikuti kompetisi tersebut, telah mengukir prestasi luar biasa dengan dianugerahi Certificates of Merit With Spesial Mention dan Certificates of Merit  untuk 9 kategori dari 10 yang dikirim BPJS Kesehatan untuk dikompetisikan.

Dalam konteks ISSA, Good Practice didefinisikan sebagai sebuah pengalaman, aktivitas, pengukuran, proses, program, proyek, atau teknologi yang diimplementasikan oleh organisasi jaminan social. Tujuannya, perbaikan kapasitas administratif dan operasional, dan/atau efisiensi dan efektivitas  pelaksanaan program.

Berikut ini 9 Penghargaan ISSA untuk BPJS Kesehatan :

Certificates of Merit With Spesial Mention :

1. Implementation of integrated risk management in line with ISSA Guidelines to manage the National Health Social Security programme.
2. Involving the society to care about social health care through Kader JKN Programme.
3. Mobile JKN : A one-stop solution for social security health services at people’s fingertips.

Certificates of Merit :

1. Commitmend-based capitation as Indonesia’s model for performance-based payment system for primary care providers: Resolving the challenges of implementing the KBK Scheme in Indonesia’s National Health Social Security Program
2. Customer Service Time Index and Customer Voice Integrated System CSTI-SUPEL
3. DEFRADA (Deteksi Potensi Fraud dengan Analisa Data Klaim) The Development of a fraud detection tool in hospital service
4. Ease of registration for National Health Social Security through Fast Track.
5. Health Facilities Information System (HFIS) for better contracting accountability and more effective referral system.
6. Implementing digital claim hospital verification in National Health Social Security in Indonesia.

Attestation :

1. Optimizing the principle of mutual cooperation through a family bill in the Social Health Insurance Fund

Rr/BPJS Kesehatan

Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, akan mengganti semua pimpinan OPD yang ada di Lombok Timur guna meningkatkan kinerja masing-masing OPD

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – Perombakan atau pengangkatan di jajaran birokrasi memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun disarankan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur agar mengangkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kriteria yang dibutuhkan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Raden Rahardian Soedjono,menyampaikan itu pada Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang baru dilantik.

“Tentunya harus memperhatikan kapasitas dan kapabilitas pejabat yang ditunjuk,” ujarnya, saat dihubungi, Selasa (2/10).

Penunjukan pejabat yang sesuai kapasitas dan kapabilitas penting demi kelancaran birokrasi dan arah pembangunan di Lombok Timur lima tahun ke depan.

“Guna kelancaran pembangunan daerah sesuai tupoksi masing-masing OPD,” ucap Rahardian.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, kapabilitas yang dimaksud yakni pejabat yang mampu mengimplementasikasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD.

“Jadi, program prioritas tersebut dapat terimplementasi dengan baik di tengah- tengah masyarakat Lombok Timur,” kata Rahardian.

Lebih lanjut Rahardian menegaskan, ukuran keberhasilan kepala daerah yaitu jika janji-janji politik atau program pemerintah dapat terealisasi dan dinikmati masyarakat.

“Apabila visi misinya dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat luas,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, akan mengganti semua OPD yang ada di Lombok Timur guna meningkatkan kinerja masing-masing OPD.

Razak

Agar sistem rujukan online bisa diterima oleh semua pihak dan berjalan sesuai harapan, BPJS Kesehatan terus mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai kanal informasi

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan memperpanjang masa ujicoba rujukan online sampai tanggal 15 Oktober 2018 mendatang.

Perpanjangan ini untuk menyempurnakan implementasi sistem rujukan berbasis digital tersebut di fasilitas kesehatan. Sehingga manfaatnya lebih dirasakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefudin mengatakan, salah satu tantangan terbesar penyelenggaraan sistem rujukan online, adalah bagaimana agar sistem ini memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi peserta yang memerlukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dari evaluasi yang dilakukan, sepanjang fase ujicoba masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.

”Misalnya, penetapan mapping fasilitas kesehatan, kesesuaian data kapasitas yang diisi oleh rumah sakit, dan proses sosialisasi yang masih perlu terus dioptimalkan, baik kepada stakeholder maupun kepada peserta JKN-KIS,” katanya.

Menurutnya, anggapan bahwa sistem ini berdampak pada berkurangnya jumlah rujukan ke rumah sakit kelas B maupun A secara signifikan, kurang tepat.

Faktanya dari data yang ada, memang terjadi pergeseran distribusi pelayanan antar kelas rumah sakit, namun jumlahnya tidak terlalu besar, yakni berkisar antara 3-4 persen.

Sistem rujukan online juga tidak menutup kesempatan bagi peserta JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan kelas B dan kelas A, selama sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Adapun rujukan kasus-kasus tertentu yang kompetensinya hanya dimiliki oleh rumah sakit kelas B, bisa langsung dirujuk dari FKTP ke rumah sakit kelas B.

Juga, untuk pasien JKN-KIS dengan kasus-kasus rujukan dengan kondisi khusus antara lain gagal ginjal (hemodialisa), hemofilia, thalassemia, kemoterapi, radioterapi, jiwa, kusta, TB-MDR, dan HIV-ODHA dapat langsung mengunjungi rumah sakit kelas manapun berdasarkan riwayat pelayanan sebelumnya selama ini.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Budi Mohammad Arief pada kesempatan yang sama.

“Hal lain yang kami jaga dalam implementasi sistem rujukan online ini adalah bagaimana memastikan peserta JKN-KIS dapat tetap dilayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan medisnya, sehingga tidak mengurangi mutu pelayanan yang diberikan,” tegas Budi.

Agar sistem rujukan online bisa diterima oleh semua pihak dan berjalan sesuai harapan, BPJS Kesehatan terus mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai kanal informasi dan juga berupaya meningkatkan pemahaman baik kepada stakeholder, peserta JKN-KIS, dan fasilitas kesehatan mitra.

Sampai tanggal 28 September 2018, terdapat 202.329.745 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Untuk memberikan layanan kepada para peserta JKN-KIS tersebut, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.634 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.441 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 1.551 apotek, dan 1.093 optik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Rr/Humas BPJS Kesehatan

Dinas Pariwisata NTB telah membentuk tim bersama Balai TNGR, TNI, dan track organizer (TO) untuk melakukan survei lapangan tentang kondisi di jalur pendakian Gunung Rinjani

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasca gempa Lombok, sedikitnya 2 ribu, dan guide, kehilangan mata pencahariannya.

Jalur pendakian Gunung Rinjani masih ditutup dari pengunjung pascagempa yang melanda Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada akhir Juli hingga Agustus lalu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal tak menampik banyak para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari objek wisata Gunung Rinjani.

“Ada 2 ribu porter, guide , terdampak selama  pendakian belum dibuka,” kata Fozal, Selasa (02/10).

Faozal menyampaikan, penutupan jalur pendakian Gunung Rinjani, berdasarkan informasi dari Balai TNGR, lantaran aspek keselamatan untuk para pendaki mengingat kondisi kerusakan dan adanya longsoran di jalur pendakian.

“TNGR beranggapan belum berani dibuka karena terjadi kerusakan pada jalur  longsoran,” terangnya.

Namun pemerintah memikirkan nasib para pelaku usaha di kawasan Gunung Rinjani.

Dinas Pariwisata NTB telah membentuk tim bersama Balai TNGR, TNI, dan track organizer (TO) untuk melakukan survei lapangan tentang kondisi di jalur pendakian Gunung Rinjani.

BACA JUGA ; NTB Berjuan Pulihkan Sektor Pariwisata Pasca Gempa

“Kita sedang cari solusi ke depan, apakah ada opsi lain untuk jalur pendakian, semisal tidak sampai puncak, cukup Bukit Pegasingan, sedang kita kaji,  yang penting para guide dan porter bisa bekerja, ” pungkasnya.

AYA

Pemprov NTB dan sejumlah pelaku industri wisata terus berjuang memulihkan citra pariwisata

MATARAM.lombokjournal.com —  Sektor pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjuang pulih pascagempa yang melanda pulau ini pada akhir Juli hingga Agustus lalu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan, tiga aspek utama yang terdampak pada sektor pariwisata di Lombok karena gempa meliputi amenitas, atraksi, dan aksesibilitas.

“Atraksi yang belum normal itu (jalur pendakian) Gunung Rinjani karena kita sedang bahas dengan TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani) soal mitigasi kerusakan,” ujarnya, Selasa (02/10).

Ia menyatakan,dari aspek amenitas, sekitar 10 persen sampai 20 persen amenitas di Gili Trawangan terdampak gempa dan sedang dalam tahap pemulihan.

Faozal tak menampik adanya penurunan tingkat kunjungan pada periode Juli hingga September 2018, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Hal ini tak lepas dari dampak gempa yang merupakan kejadian luar biasa.

“Kalau nilai kerugian, asumsi kita satu wisman belanja 1.000 dolar AS per hari untuk hotel, makan, dan kebutuhan lain. Nah angka itu bisa dikali misal 100 ribu wisman, berapa besarnya,” tuturnya.

Namun begitu, kondisi ini tak terus menerus diratapi.

BACA JUGA ; Rinjani Ditutup, Akibatnya Ribuan Guide Dan Porter Kehilangan Mata Pencaharian

Dikatakan Faozal, Pemprov NTB dan sejumlah pelaku industri wisata terus berjuang memulihkan citra pariwisata. Dia menyampaikan, hotel yang mengalami kerusakan ringan dan sedang mulai melakukan perbaikan secara mandiri.

“Ya sudah mulai berangsur normal, Gili Trawangan 1.000 sampai 1.200 pengunjung sudah masuk ke gili. Soal amenitas, kita asumsi selesai dalam tiga bulan,” pungkasnya.

AYA

Pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada para guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri, salah satunya menjadi PNS

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Ratusan guru honorer kategori 2 (K2)Lombok Barat melakukan aksi long mach di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat beberapa waktu lalu.

Guru honorer tersebut menuntut status menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Lantaran, nasib mereka terbentur usia maksimal untuk mengikuti seleksi CPNS 2018. Padahal masa pengabdian mereka di dunia pendidikan sudah lama.

Meski demikian, pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) merupakan kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya mengusulkan sesuai kebutuhan dan pusat akan menghitung rasio pegawai dengan jumlah penduduk.

Hal tersebut mendapat perhatian dari kalangan dewan Lombok Barat (Lobar). Salah satunya dari H. Sulhan Muhlis, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Wakil Ketua DPRD Lobar itu mengatakan, pemerintah pusat seharusnya memberikan peluang kepada para guru yang sudah lama mengabdi di sekolah yang ada didaerah.

“Mereka sudah teruji pengabdiannya tanpa harus pemerintah membatasi dengan persyaratan umur dan hal- hal lain. Yang justru menutup peluang para guru honorer tersebut,” ungkap Sulhan, kepada lombokjournal.com, saat dihubungi via WhatsApp, Senin (01/10) malam.

Salah satu upaya yang ditempuh, lanjut Sulhan, yakni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan ruang kompetisi yang fair dan kebijakan afirmatif melalui partai politik ditingkat pusat.

“Sebagai unsur pemerintah daerah, kita akan menyampaikan ini ke pemerintah pusat eksekutif melalui kementerian terkait. Disuarakan oleh anggota DPR RI partai kami  (PKB),” terangnya.

Ditegaskan Sulhan, pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada para guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri, salah satunya menjadi PNS.

“Sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa-jasa para guru honorer yang telah banyak mendidik. Sehingga menjadi bangsa yang cerdan dan memiliki sumber daya manusia, ” jelasnya.

Razak

Dewan tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), H. Sulhan Muhlis, mengaku belum tahu soal ratusan pedagang di pasar tradisional Gunungsari yang direlokasi ke tempat baru.

“Beum saya dapat info terkait itu. Takut saya nanti gak nyambung dengan kondisi yang ada,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal, Senin (01/10) malam.

Dikatakan Muhlis, selama itu untuk kepentingan publik yang lebih baik dan pedagang tidak merasa dirugikan maka itu sah- sah saja.

Disisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan mendalami informasi terkait hal tersebut.

“Besok saya dalami dulu,” ujarnya singkat.

Namun demikian, Sulhan menegaskan, pihaknya tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik.

“Nanti kita awasi dan memberikan masukan kepada eksekutif,” jelasnya.

Adapun bentuk pengawasan tersebut, antara laina, dari sisi kenyamanan publik serta hak-hak masyarakat pedagang yang harus mendapatkan pelayanan baik oleh pemerintah.

“Dari sisi bangkitan ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya relokasi pasar,” sebut Sulhan seraya menambahkan dewan tugasnya untuk mengawasi hal-hal seperti itu.

Lebih lanjut Sulhan kembali menjelaskan, tugas dan tanggungjawab anggota dewan yaitu harus komitmen berada di pihak masyarakat. Karena tugas pengawasan juga merupakan mandat dari rakyat.

“Insya Allah karena tugas dan kewajiban harus berada dipihak masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Pemda Lombok Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat telah merelokasi pedagang sebanyak 420 orang ke GOR Mini Gunungsari, di belakang kantor Camat Gunungsari.

Razak

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah

LOBAR.lombokjournal.com — Ratusan pedagang yang biasa berjualan di pasar Gunungsari Senin (01/10) direlokasi ke tempat baru.

Lokasi baru ini berjarak sekitar 500 meter dari tempat semula yakni di belakang GOR Mini Gunungsari, atau di belakang kantor Camat Gunungsari.

Direlokasinya para pedagang tersebut dikarenakan kondisi pasar yang cukup parah, sehingga berbahaya untuk ditempati.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Dar Sapardi, SE menjelaskan, jumlah pedagang yang direlokasi itu sebanyak 420 orang. Mereka terdiri dari pedagang los dan pelataran. Jumlah ini di luar jumlah pedagang toko sebanyak 55 orang.

Dar Sapardi memastikan, di tempat yang baru ini semua pedagang kebagian tempat. Semua pedagang sudah diakomodir dan sudah menempati los pasar sesuai dengan tempatnya yang dulu.

Kalau di pasar lama berjualan di depan, sekarang pun di depan. Begitu pula yang dulu di belakang, sekarang taruh di belakang. Bahkan para pedagang dulunya berjualan di pelataran atau emperan, kini sudah bisa masuk di los-los yang ada.

“Kita atur sebaik mungkin supaya tidak ada riak-riak. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan dalam relokasi ini,” katanya.

Dijelaskan, jumlah los yang ada sekarang ini cukup banyak. Dari Badan Amil Zakat Nasional saja menyumbang 4 los dengan kapasitas 100 pedagang.

Selain itu ada lagi tenda dari Dinas Peridang sebanyak 50 buah. Belum lagi ditambah dengan los swadaya yang dibangun sendiri oleh pedagang sebanyak 20 los. Mereka membuat sendiri los tersebut supaya tidak kena panas dan hujan.

Untuk sarana lainnya seperti tempat MCK sudah disiapkan meski sederhana dan air yang masih pakai gayung dari sumur setempat. Begitu pula tempat parkir sudah ada walau lokasinya masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hanya saja yang belum ada saat ini yakni kontainer sampah dan listrik.

Meskipun tempat sampah ada, namun tumpukan sampah tidak boleh dibiarkan beserakan. Untuk itu Dar Sapardi berharap agar dinas terkait bisa segera membantu kontainer. Selain itu ia juga berharap agar listrik bisa segera dipasang untuk keamanan dagangan.

Terkait akses jalan ke pasar yang agak sempit dan berpotensi macet, Dar Sapardi tidak khawatir. Pihaknya sudah menghubungi Dinas Perhubungan untuk mengatur akses jalan agar jangan sampai macet. Jalan masuk dan keluar pasar dibedakan.

“Masuk lewat selatan, keluar lewat utara. Kalau tidak begitu akan macet,” ujarnya.

Kepala Bidang Operasional Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, SSTP yang memimpin pengamanan relokasi menjelaskan, pihaknya mulai turun ke lokasi sejak 29 dan 30 September 2018.

Dua hari itu digunakan untuk memberikan himbauan kapada pedagang agar tanggal 1 Oktober 2018 sudah menempati pasar darurat yang berlokasi di belakang GOR Gunung Sari. Semua pedagang tidak boleh berjualan di pasar lama, kecuali ruko di depan pasar yang tidak masuk sasaran

Untuk memastikan tidak ada pedagang lagi yang masuk pada tanggal 1 Oktober, Pol PP Lombok Barat langsung stand by dan siaga di lokasi pukul 04.30 subuh.

“Kami lebih mudah dalam melaksanakan tugas karena kami datang duluan dari pada pedagang. Jam 04.30 anggota kami sudah siaga di lokasi,” jelas Rauh.

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah. Untuk yang tidak mau direlokasi, dagangannya langsung diangkat lalu dipindahkan ke lokasi yang baru. Pedagang yang menolak ini jumlahnya sekitar 5 pedagang. Alasannya karena lokasi baru belum siap.

Untuk pedagang yang bandel ini, Rauh menjelaskan kepada mereka bahwa pedagang yang masih bertahan, maka dagangannya akan dibawa ke kantor Pol PP.

“Akhirnya mereka mau juga pindah walapun Pol PP yang harus membantu membawakan dagangannya ke lokasi baru,” jelas Rauh.

Ditambahkannya, ada sebagain pedagang yang meminta izin untuk menitipkan daganganya di pasar lama sambil menumggu tempatnya dia dipasar baru siap. Untuk alasan ini Rauh memberikan izin dengan catatan tidak boleh ada transaksi jual beli di tempat itu.

Rauh berencana menyiagakan anggotanya selama seminggu kedepan dengan kekuatan 3 regu (30 orang) untuk mengantisipasi jangan sampai ada pedagang yang balik ke lokasi itu lagi.

Ia juga berharap agar Dinas PU segera memagar pasar Gunung Sari ini agar pedagang tak bisa masuk lagi berjualan.

“Kami berharap Dinas PU segera memagar pasar lama, karena kami khawatir saat kami pulang, pedagang balik berjualan,” lanjutnya.

Harry

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk pemeriksaan kinerja Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

LOBAR.lombokjournal.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan rinci pendapatan dan pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Lombok Barat.

Dua belas pemerintahan desa yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan, yakni Desa Banyu Urip, Giri Tembesi, Desa Tempos di Kecamatan Gerung, kemudian Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri Selatan untuk Kecamatan Kediri.

Selanjutnya Desa Giri Sasak dan Desa Kuripan Timur serta Desa Eyat Mayang, Jembatan Kembar Timur, Jembatan Gantung, Lembar dan Sekotong Timur yang berada di Kecamatan Lembar.

Pemeriksaan itu mulai dilaksanakan hari ini (01/09) hingga satu bulan ke depan.

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pada Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sampai Semester I Tahun Anggaran 2018.

“Dalam rangka pemeriksaan tersebut kami membutuhkan informasi dan dokumen terkait pembinaan pengawasan  Pengelolaan DD dan ADD dari Pemkab Lobar,” jelas Wulung Prakoso selaku Ketua Tim Pemeriksa di hadapan Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq, Senin (01/10).

Sementara itu, Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar seperti tahun sebelumnya.

“Kita harapkan ini menjadi bentuk akuntabilitas kepala desa dalam menggunakan DD dan ADD sesuai petunjuk pelaksanaan Perbup yang sudah disiapkan,” katanya.

Kedepan setelah pemeriksaan jika terdapat temuan-temuan yang memerlukan perbaikan akan diperbaiki. Demikian juga jika menyangkut kerugian negara akan dikembalikan.

Harry