Pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat sangat lamban, sebab hingga saat ini tidak ada perkembangan terkait penyaluran

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH mengatakan, proses pemberian dan bantuan stimulan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat sangat lambat.

Najmul mengatakan itu saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, di Pendopo Menggala, Sabtu (06/10). Saat menyambut Fahri, Bupati Najmul didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dihadapan Fahri Hamzah, Najmul menyampaikan perkembangan terkini, terdapat 1478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat terdampak gempa. Meski proses verifikasi sudah diselesaikan namun hingga saat belum ada realisasinya.

Permasalahan kedua, lanjut Najmul, yakni terkait dengan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat terdampak, yang juga belum terealisasi.

“Pihak Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknisnya, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah Jadup ini diberikan atau tidak, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya,” ungkapnya.

Dikatakan, pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat cukup lamban, indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyaluran.

“Semoga ada keseimbangan dari pemerintah pusat, terkait laju verifikasi diimbangi dengan penyalurannya. Terkait infrastruktur, seharusnya sekolah-sekolah darurat mestinya sudah selesai didirikan semua,” ujarnya jelas.

Namun hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruang belajar tanpa adanya ruang darurat.

Wakil Ketua DPR RI dapil NTB, H. Fahri Hamzah mengatakan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB-Sulawesi, tinggal diumumkan pada sidang paripurna untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.

Terkait hunian tetap yang rencananya dikucurkan pemerintah pusat, Fahri menegaskan, agar pemerintah merealisasikan dana dimaksud dan mempercayai rakyat yang sedang susah untuk membangun kembali huniannya.

“Percayalah kepada rakyat yang sedang susah, agar hidup rakyat (terdampak gempa) pulih kembali, pemerintah daerah telah mempunyai mekanisme verifikasi dan asistensi penyalurannya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Fahri, DPR RI telah melakukan mobilisasi dana untuk hunian sementara (huntara) dengan mengumpulkan berbagai NGO.

Razak | Hms

JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara

LOMBOk UTARA.lombokjournal.com —  Bencana gempa bumi di Lombok yang memilukan menggerakkan JNE turut berkontribusi meringankan beban para korban bencana.

Dengan kapabilitas yang dimiliki, dan dukungan dari 6000 titik layanan serta 40.000 karyawan di seluruh pelosok Nusantara, JNE berhasil menyalurkan bantuan dalam bentuk barang dari para pelanggan dan uang tunai hasil penggalangan dari karyawan internal.

Dalam melakukan penyaluran barang bantuan, JNE mendirikan Posko Bencana JNE Mataram yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 102 Mataram, Lombok –  Nusa Tenggara Barat.

Di Posko ini tidak hanya melibatkan para karyawan JNE Mataram saja, tetapi juga dibantu oleh perwakilan dari setiap cabang di Regional Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.  Total sebanyak 103 ton barang bantuan telah berhasil disalurkan.

Sementara, dana bantuan hasil pengumpulan dari karyawan JNE se-Indonesia, yang mencapai kurang lebih Rp. 214 juta, direalisasikan dalam bentuk bantuan untuk karyawan JNE Mataram dan sekitarnya serta pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) hasil kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pada pembangunan ICS ini, JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara.

ICS merupakan area atau kompleks yang terdiri dari beberapa unit rumah hunian sementara (shelter) yang dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, rumah ibadah, warung wakaf untuk berbelanja kebutuhan harian, humanity store yang menyediakan paket sembako untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu, sekolah darurat, dapur umum, trauma healing, dan sarana bermain anak, serta pelayanan medis.

Manajemen JNE berkesempatan melakukan kunjungan ke shelter di area Lapangan Gondang, Senin. (08/10). Chandra Fireta, selaku Direktur JNE dalam kunjungannya menjelaskan kepedulian JNE.

“Pembangunan beberapa shelter ini merupakan wujud kepedulian JNE sebagai perusahaan anak bangsa untuk membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi korban pasca gempa Lombok. Dalam perjalanannya yang hampir mencapai usia 28 tahun di Indonesia, JNE tidak hanya fokus pada perkembangan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosial.” Katanya.

Chandra Fireta, juga memberikan bantuan langsung kepada korban pasca gempa Lombok yang tinggal di rumah hunian sementara ini.

Acara ini dihadiri oleh Edi Santoso, Direktur JNE; Samsul Djamaludin, selaku  VP Of Quality Assurance; Eri Palgunadi, selaku VP Marketing; Jontri Kusnanto, selaku Head of National Operation Division, dan Misty Lulu Indrayani selaku Branch Manager JNE Mataram.

AYA (*)

Dengan melakukan hearing, IGI NTB berharap pemerintah bisa mengetahui, di NTB masih ada 34.000 guru honorer yang perlu diperhatikan nasibnya

MATARAM.lombokjournal.com — Ikatan Guru Indonesia Nusa Tenggara Barat (IGI NTB) meminta pemerintah untuk mempermudah guru honorer yang ingin menjadi PNS.

Permintaan ini dilakukan menyusul adanya pembatasan maksimal usia 35 tahun dalam seleksi CPNS tahun 2018 yang dituangkan dalam Permenpan RB Nomer 36 tahun 2018.

“Kalaupun ada pengangkatan untuk CPNS, Saya berharap sekali guru-guru honorer ini diakomodir.” ujar Ketua IGI NTB, Ermawati di Mataram ,Senin (08/10).

Pembatasan usia dalam seleksi CPNS 2018 dinilai tidak relevan dan tidak berpihak dengan guru honorer. Sebab ditinjau dari kinerja, guru honorer juga telah bekerja secara profesional untuk kepentingan generasi bangsa.

“Nasib teman-temen saat ini seperti di ombang-ambingkan, dan saya katakan pemerintah tidak berpihak kepada guru honorer. Padahal kinerjanya tidak kalah dengan yang PNS,” kata Ermawati.

Melihat jasa dan pengabdiannya, seharusnya pemerintah mengutamakan guru honorer dalam rekruitmen CPNS 2018 tanpa pembatasan usia.

“Giliran meminta perbaikan nasibnya, pemerintah sepertinya tidak memperhatikan, saya berharap pemerintah menggunakan hati nurani, guru – guru ini perlu perbaikan nasib,” tegas Ermawati.

Guna membahas persoalan nasib guru honorer, dalam waktu dekat IGI NTB berencana melakukan hearing ke DPRD, Dinas Pendidikan, dan Gubernur NTB.

Dengan melakukan hearing, IGI NTB berharap pemerintah bisa mengetahui, di NTB masih ada 34.000 guru honorer yang perlu diperhatikan nasibnya.

“Ikatan Guru Indonesia NTB akan memfasilitasi teman-teman untuk hearing di tingkat provinsi,” terang wanita yang juga sebagai Penasehat Forum Guru Honorer NTB.

AYA

Hanya dibayarkan kepada warga yang rumahnya rusak berat

GIRI MENANG.lombokjournal.com  —  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani menjamin, anggaran jaminan hidup (Jadup) masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018.

Hal itu disampaikan Menkeu, saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Senin (08/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial, dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja.

Besarnya nominal Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, dana Jadup diberikan saat warga sudah kembali ke rumah.

“Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan, saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia itu menyayangkan beredarnya isu, Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk gempa,di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur.

Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid.

AYA

Air terjun ini masih cukup alami dengan ketinggian kurang lebih 17 meter dari permukaan tanah. Namun di sayangkan, belum memilki fasilitas memadai

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Wilayah pedesaan disekitar kawaaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Pulau Lombok, selalu ada obyek wisata yang bisa dikunjungi dan dinikmati masyarakat.

Salah satunya yaitu obyek wisata air terjun di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Desa Lantan memiliki sekitar enam air terjun. Salah satunya air terjun Loang Tune, begitu masyarakat setempat menyebutnya. Obyek wisata ini terletak di Dusun Pemasir Desa Lantan.

“Ada sekitar enam air terjun. Yang dekat dari sini, air terjun Loang Tune,” sebut Risnawati, warga setempat, Minggu (07/10).

Dikatakannya, dinamakan air terjun “Loang Tune”, konon dulu ada lubang tune (jenis hewan reftil) cukup besar di sekitar air terjun.

Air terjun ini tidak jauh dari pemukiman warga. Waktu tempuh untuk bisa sampai ke lokasi, tidak lebih dari 3 menit, dengan berjalan kaki. Melewati jalan setapak yang ada persawahan warga.

Pantauan lombokjournal.com, air terjun ini masih cukup alami dengan ketinggian kurang lebih 17 meter dari permukaan tanah. Namun di sayangkan, belum memilki fasilitas memadai.

Misalnya; tempat buang air besar (WC), berugak dan lain lain,  serta disekitaran air terjun belum tertata rapi dengan baik serta belum maksimal.

Padahal, air terjun ini sangat di harapkan terutama oleh para pemuda Pemasir,  sebagAi sumber pendapatan sekaligus memberikan manfaat ekonomis.

Hal ini terlihat dari usaha beberapa pemuda yang telah mencoba membuat sejenis tempat duduk atau tongkrongan santai. Tujuannya, memanjakan pengunjung, meskipun terlihat belum tuntas.

Salah seorang pemuda, Long, mengatakan, dirinya bersama teman-temannya yang lain berharap agar air terjun “Long Tune” bisa dikenal oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, mereka berusaha agar lokasi air terjun tersebut tertata rapi dengan baik.

“Pengunjungnya tidak terlalu ramai, mas. Tapi Alhamdulillah kemarin Jumat ada beberapa orang yang mengunjungi. Mungkin, belum dikenal dan lokasinya masih kita benahi bersama teman-teman yang lain”, ucap Long, sapaan akrabnya.

Obyek wisata pedesaan sebagai salah satu sumber daya dan menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat, agar benar-benar di perhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa pemerintah kabupaten.

“Kita harpakan juga agar pemerintah, terutama pemerintah desa supaya menjadi perhatian soal obyek wisata desa. Salah satunya air terjun ini,” jelas Long.

“Keberadaan obyek wisata tersebut menjadi sia-sia. Jika tidak dikelola dengan serius dan maksimal,” tambahnya.

Selanjutnya dikatakan Long, sebab air terjun Loang Tune merupakan salah satu air terjun yang ada di Desa Lantan.

“Masih ada obyek wisata lainnya yang ada di Desa kami, dan air terjun ini salah satunya,” tuturnya.

Razak

Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Banyak janji yang dilontarkan pemerintah pusat belum direalisasikan bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Termasuk bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Jenis bantuan itu yakni Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) berupa; jaminan hidup, bantuan korban luka-luka dan bantuan isi hunian tetap.

Setelah adanya surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Kini bantuan tersebut masih simpang siur, tak ada kejelasan dan  bahkan terancam dibatalkan.

Dalam surat yang tertanggal 21 September 2018 tersebut, Kemensos mengaku bahwa anggaran bantuan sosial tahun 2018 terbatas. Mengingat sudah masuk semester II triwulan III.

“Dan banyaknya kejadian bencana alam dari Januari s.d Agustus 2018,” tulis Kemensos RI dalam surat tersebut, pada poin 3.

Atas dasar itulah, Gubernur NTB diminta agar mengintruksikan Bupati/Walikota untuk tidak menjanjikan bantuan kepada calon penerima, meskipun data penerima sudah di valisasi.

Terkait hal itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menjadi geram. Ia meminta pemerintah pusat jangan mempersulit warga namun turun untuk sosialisasi.

“Jadi jangan dipersulit, jangan terlalu banyak birokrasi. Pemerintah tinggal edukasi cara-cara mencairkan uang dan diketahui aparat Desa,” ucapnya tegas, saat dihubungi lomnokjournal.com, Sabtu (06/10) sore.

Dikatakan Ganefi, korban gempa Lombok juga kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan anggota keluarga dan rumah.

Untuk itu, lanjut Ganefi, pemerintah segera memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada warga sebelumnya.

“Apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah, baik untuk perbaikan rumah dan jaminan hidup atau apapun itu memang harus terealisasi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa.

Sementara, Bupati Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar sendiri masih ragu apakah dana jaminan hidup kepada korban gempa itu akan keluar atau tidak.

Razak

`Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi atas bergabungnya mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, atau akrab Tuan Guru Bajang (TGB), yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Berkunjung ke NTB, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan akan menindak tegas setiap kadernya yang melakukan kampanye hoax.

“Bagi yang melakukan hoax, kami langsung berikan sanksi. Dari peringatan sampai pemecatan seketika,” ucapnya, saat jumpa pers kepada awak media, di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, di Mataram, Sabtu (06/10) siang.

Didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) PDIP Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat , Hasto mengatakan, seluruh calon legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan harus disiplin dan mematuhi aturan Partai yang telah disepakati.

“Berkaitan dengan hoax, kami mengingatkan   agar seluruh caleg agar mematuhi. Kami memiliki tim disiplin di bawah Ketua Bidang Kehormatan,” ujarnya.

“Karena tidak ada pemimpin lahir dari pengalaman buruk. Pemimpin lahir gari cita-cita besar,” tambahnya.

Terkait Pilpres 2019, Hasto memberikan apresiasi atas bergabungnya mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, atau akrab Tuan Guru Bajang (TGB), yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Terimakasih, dari dukungan Bapak Tuan Guru Bajang sangat positif. Dan menunjukkan kepemimpinan Bapak Jokowi yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kalangan,” sebutnya.

Dukungan tersebut, lanjut Hasto, merupakan suatu tanda, rakyat ingin mencari pemimpin yang mampu memenuhi harapan dan dekat dengan masyarakat.

“Pemimpin yang dengan kerja keras, mampu menghadirkan kebijakan ditengah rakyat yang sedang susah. Baru kali ini, ada pekimpin yang memperhatikan sertifikasi tanah,” jelasnya.

Hasto kembali menegaskan, PDI Perjuangan pada prinsipnya bekerja sama dengan Partai pendukung lainnya untuk memenangan pasangan  nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, di Pilpres 2019.

“Kami bergandengan tangan dengan Partai Golkar, kemudian dengan Nasdem, dengan PPP, dengan PKB, Perindo, PSI, PKPI dan Hanura,” cetusnya.

Kunjungan Sekjen DPP PDIP tersebut dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Daeah DPD PDIP Provinsi NTB.

Razak

Lombok butuh anggota DPR-RI yang memiliki kapasitas dan jaringan kuat di tingkat pusat seperti HBK

lombokjournal.com —

GIRI MENANG — Caleg Partai Gerindra dari daerah pemilihan (Dapil) NTB-2/P. Lombok, Nomor Urut 1, H Bambang Kristiono (HBK) mendapat dukungan penuh dari 53 PAC Partai Gerindra se-P. Lombok.

Di tengah konsolidasi bersama para Ketua PAC Partai Gerindra se P. Lombok, perwakilan dari Kabupaten/Kota memberikan penilaian soal hadirnya HBK.

Mewakili PAC Kabupaten Lombok Timur, Mukminin mengatakan,  keberangkatan HBK dari Dapil Lombok ini adalah permintaan semua kader Partai Gerindra.

“Yang kami dengar, beliau banyak diperebutkan oleh para Ketua DPD Partai Gerindra se-Indonesia untuk berangkat dari Dapilnya masing-masing,” katanya, Jumat  petang di Rumah Makan Ujung Landasan Giri Menang, Lombok Barat, Jum’at  (05/10).

“Kami bangga Pak Prabowo telah memilih dan menugaskan beliau (HBK,red) untuk berjuang bersama kami disini,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua PAC Partai Gerindra dari Kabupaten Lombok Tengah M Taufiq Samsuri menyebut, para kader tidak pernah mempermasalahkan hadirnya caleg yang berasal dari luar Pulau Lombok seperti HBK.

Pengalaman para kader sendiri di Partai Gerindra, meski memiliki seorang anggota DPR-RI produk lokal, tapi tidak pernah merasakan kehadiran apalagi sentuhannya.

“Siapa pun calegnya, lokal ataupun impor, buat kami yang terpenting adalah kinerja dan hasil-hasilnya,” akunya.

Taufiq yakin dan percaya dengan komitmen dan konsistensi HBK sebagai Samurai pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Beliau mampu memberikan yang terbaik buat kami,” imbuhnya.

Senada, perwakilan PAC Partai Gerindra dari Lombok Barat Mi’nain menyebut, kader maupun caleg-caleg Partai Gerindra telah sepakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada HBK sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

Alfat perwakilan PAC Partai Gerindra dari Lombok Utara mengamini pernyataan dari PAC Lombok Barat. Menurutnya, Lombok butuh anggota DPR-RI yang memiliki kapasitas dan jaringan kuat di tingkat pusat seperti HBK.

“Saya yakin, di Senayan nanti, beliau bukan hanya akan menjadi anggota biasa,” ucapnya.

HBK diyakini Alfat, mampu merebut posisi salah satu pimpinan DPR-RI, atau paling tidak pimpinan Komisi. Dengan begitu banyak program pembangunan yang bisa dibawa ke Lombok.

“Besar manfaat bagi daerah ini nantinya,” tambahnya.

Perwakilan PAC Partai Gerindra dari Kota Mataram Agus Suharyan yang menjadi penutup menyebut, dalam kesempatan silaturahmi dengan HBK.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang telah menugaskan salah satu kader terbaiknya di Partai Gerindra untuk berjuang bersama warga Lombok.

“Inshaa Allah bersama Pak HBK, Gerindra Menang dan Prabowo Presiden,” katanya.

Kehadiran HBK, tambah Agus, akan meningkatkan semangat, soliditas dan kinerja kader Partai Gerindra dalam mensukseskan perjuangan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

“Kita yakin Pak HBK akan memberi dampak signifikan bagi suara Partai,” tandasnya.

Sementara itu, silaturahmi dengan jajaran PAC Partai Gerindra se P. Lombok berlangsung tertutup. Konsolidasi para kader Partai berlambang kepala garuda berlangsung hampir dua jam lamanya. Terkait topik pembahasan, HBK hanya menjawab singkat.

“Biasa saja, silaturahmi dengan para kader di tingkat PAC. Ya, sambil tukar pikiranlah” ucap HBK singkat.

Hadirnya HBK sebagai Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra Dapil P. Lombok memang mengejutkan. Sebagai tangan kanan Prabowo, bisa saja HBK memilih daerah-daerah yang lebih diminati para caleg seperti di P. Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. HBK sendiri telah meluncurkan fanpage Facebook dan Instagram resmi yaitu HBK Samurai Prabowo.

Me

Terdapat 4 titik saluran yang tertimbun longsor. Air irigasi itu merupakan saluran utama yang mengairi 15 dusun lahan perkebunan dan pertanian di sana

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Sejak bencana gempa Lombok, hampir lebih dari 2 bulan lahan pertanian di Desa Senaru, Lombok Utara  mengalami dampak kekeringan hebat.

Dampak bencana gempa bumi yang melanda Lombok Utara sangat dirasakan betul oleh warga di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saluran utama irigasi di wilayah desa itu rusak parah karena tertimbun material longsoran tanah sejak 29 Juli lalu.

“Alhamdulilah, sedikit demi sedikit warga di Desa Senaru sudah mulai berinisiatif gotong-royong membersihkan sumbatan saluran yang tertimbun longsor. Mulai siang tadi saluran irigasi sudah percobaan untuk dialiri,” kata Sekretaris Desa Senaru, Muhamad Edi, Jumat (05/10).

Masalah kekeringan itu sudah lama dirasakan dampaknya. Sekitar 400 hektar lebih lahan pertanian, terutama untuk perkebunan di Desa Senaru mengalami gagal panen. Tanaman warga banyak yang mati kekeringan.

Saluran irigasi yang bersumber utama dari aliran air terjun Tiu Kelep rusak tertimbun material tanah yang longsor dari atas tebing.

Terdapat 4 titik saluran yang tertimbun longsor. Air irigasi itu merupakan saluran utama yang mengairi 15 dusun lahan perkebunan dan pertanian di sana.

Edi berharap, dengan dicobanya aliran air di saluran irigasi, petani dapat segera mengolah kembali lahan yang dimilikinya agar perekonomian warga perlahan dapat segera pulih pasca gempa.

Menurut Edi, jika masih terus berharap bantuan dari dinas yang menangani masalah pengairan dan irigasi tentu membutuhkan proses yang agak lama.

Harry

Angka pengangguran di Kota Mataram tidak akan bertambah bahkan bisa ditekan pasca gempa Lombok

MATARAM.lombokjournal.com — Pasca gempa mengguncang Pulau Lombok, tidak ada perusahaan di Mataram yang  melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), padahal sebagaian besar perusahaan tidak beroperasi saat gempa terjadi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram telah melakukkan pendataan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan atau tenaga kerja signifikan.

Tak adanya PHK disampaikan Kepala Bidang (Kabib) Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinasnaker Kota Mataram, Mamlu Atul Chair, Jum’at (05/10) sore.

“Kita sudah membentuk Tim yang mengunjungi perusahaan besar, seperti Golden Place, Alfamart-alfamart dan perusahaan lainnya. Walaupun tidak beroperasional, mereka tidak merumahkan atau mem-PHK pekerjanya,” ucapnya kepada lombokjiurnal.com, di ruang kerjanya, Jum’at.

Bahkan gaji atau upah para pekerja tersebut tetap diberikan dengan nominal semula, tidak dikurangi oleh pihak perusahaan.

“Tetap mereka diberikan gaji setiap bulannya seperti awal. Padahal, perusahaan tidak ada pemasukan (saat gempa),” ujar Atul.

Dikatakan Atul, sejumlah program pun telah disiapkan pasca gempa untuk menekan angka pengangguran, salah satunya pelatihan skill di tahun 2018.

“Memberikan pelatihan-pelatihan, menciptakan wirausaha baru. Itu rutin dilakukan setiap tahun untuk tekan angka pengangguran,” bebernya.

Seperti memberikan pelatihan mengemudi untuk di Bertais dan Selagalas. Tahun 2019, program lebih menyasar ke daerah terdampak gempa.

Tak hanya itu, Atul menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan transmigrasi yang dilengkapi dengan pelatihan terlebih dahulu.

“Kami akan memberangkatkan 5 KK, transmigrasi ke Gorontalo besok hari Minggu,” cetusnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Mataram, Siti Nur’aiji, angka pengangguran di Kota Mataram tidak akan bertambah bahkan bisa ditekan pasca gempa Lombok.

“Kalau dibilang bertambah, tidak. Karena buktinya perusahaan tidak merumahkan dan mem-PHK,” terang Siti.

Namun, lanjutnya, dari sisi pendapatan masyarakat secara umum jelas berpengaruh pasca gempa.

Ditanya jumlah pengangguran? Siti mengatakan, angka pengangguran di Kota Mataram sebesar 12 ribu orang tahun 2017.

Sementara tahun 2018 belum berani dipastikan, berapa angka pastinya. Lantaran masih berjalan hingga Desember.

“Di tahun 2017, jumlah pengangguran terbuka 12. 000 orang,” sebutnya.

Selanjutnya dijelaskan Siti, angka pengangguran terjadi di Kota Mataram, lebih banyak disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat.

“Pengangguran terbuka terutama tamatan SMK. Ada sembilan SMK di Kota Mataram,” katanya.

Razak