Kesepakatan ini juga dimaksukan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara

MATARAM.lombokjournal.com –  BPJS Kesehatan Cabang Mataram kembali memperpanjang Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Tinggi Mataram.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali dengan Kepala Kejati Negeri Mataram, Ketut Sumedana, Senin (10/8) di Mataram.

Kesepakan Bersama merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS.

Muhammad Ali mengatakan, sebagai instansi pelayanan publik yang bergerak di bidang jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan, diperlukan bantuan hukum dari pihak yang berkompeten.

“Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan baik masalah hukum bidang perdata maupun permasalahan hukum bidang tata usaha negara,” ungkap Muhammad Ali.

Menurutnya, kesepakatan ini juga dimaksukan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Di samping itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan. Sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga pemerintah yang selalu berkomitmen mewujudkan sistem good governance.

Dalam kesempatan yang sama, Ketut Sumedana, mengungkapkan pihaknya akan membantu dan mendukung penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya minta BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi bila mendapatkan kendala di lapangan. Jika perlu pihak Kejaksaan diikutsertakan sejak awal, sehingga kami bisa maksimal membantu dan memberikan arahan dan pendapat sehingga masalah yang akan timbul di kemudian hari bisa diminimalisir.

”Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) nantinya akan memberikan konsultasi, pendampingan, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada BPJS Kesehatan. Termasuk fokus pada kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dan menyampaikan data yang valid serta kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran JKN-KIS,” ungkap Ketut Sumedana.

ay/yn/jamkesnews

Petugas Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan setempat melakukan kunjungan secara acak di wilayah Kota Mataram. Dari hasil kunjungan didapat informasi keluarga yang dikunjungi telah menerima kartu JKN-KIS sesuai nama dan alamat yang tertera

MATARAM.lombokjournal.com — BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengadakan spot check penerimaan kartu ke seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI),

Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengadakan spot check penerimaan kartu hingga ke pelosok.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kartu JKN-KIS diterima oleh pemiliknya, “ kata Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Lalu Kahar Kusman, Rabu (10/10).

Dikatakan, BPJS Kesehatan juga memastikan kesesuaian identitas dalam kartu dengan data Kartu Keluarga, maupun e-KTP. Tidak hanya melakukan kesesuaian data, petugas dari BPJS Kesehatan juga menanyakan pengalaman serta kendala dalam mengakses pelayanan JKN-KIS.

Lalu Cushman, sapaan akrab Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram ini menambahkan, kegiatan spot check ini juga untuk mendata dan melakukan penarikan kartu JKN-KIS yang tidak diterima oleh masyarakat yang berhak.

Hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat, dan apabila peserta tersebut ternyata sudah meninggal dunia atau sudah memiliki pekerjaan tetap seperti menjadi PNS,  sehingga hak kepesertaan PBI APBN mereka bisa di alihkan ke masyarakat yang lebih berhak.

Dalam kegiatan spot check, petugas Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan setempat melakukan kunjungan secara acak di wilayah Kota Mataram. Dari hasil kunjungan didapat informasi keluarga yang dikunjungi telah menerima kartu JKN-KIS sesuai nama dan alamat yang tertera.

“Untuk memastikan Kartu JKN-KIS terdistribusi dengan tepat, baik lurah dan desa telah memberikan (kartu JKN-KIS) kepada masyarakat yang membutuhkan,“ kata Lalu Chusman.

Dikatakan Chusman, memang masih ada masyarakat yang masih membutuhkan belum memperoleh KIS PBI, itu yang perlu ditindaklanjuti. Harapannya, terkait sosialisasi program JKN-KIS, ada peran aktif dari semua pihak, mulai dari kita sendiri BPJS kesehatan, dari fasilitas kesehatan hingga dari pemerintah.

”Karena kartu ini tidak hanya didistribusikan namun juga harus diinformasikan bagaimana cara menggunakannya, sebaiknya menjaga kesehatan sebelum datang sakit,” ujar Cushman.

Peserta yang di kunjungi merasa senang telah mendapat kunjungan langsung dari BPJS Kesehatan dan puas dengan program JKN-KIS, hal ini diungkapkan oleh Muchlis (60) warga setempat.

“Saya peserta JKN-KIS, alhamdulillah merasa sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS, beberapa kali berobat ke rumah sakit tidak dikenakan iur biaya dan pelayanannya juga bagus,” ujar Muchlis.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan secara singkat alur pelayanan dan manfaat yang diperoleh peserta JKN-KIS sehingga masayarakat yang dikunjungi mengerti alur pelayanan dan manfaat menjadi peserta JKN-KIS.

ay/yn/jamkesnews

Penerapan rujukan online di wilayah kerjanya, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan fase uji coba yang terdiri dari fase pengenalan (per 15 – 31 Agustus), fase penguncian (1-15 September), dan fase pengaturan (16-30 September 2018)

MATARAM.lombokjournal.com – Rujukan online dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan salah satu inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan.

Penerapan rujukan berjenjang berbasis kompetensi melalui integrasi sistem informasi itu

bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan.

Untuk itu BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggelar konferensi pers kepada media lokal terkait rujukan online di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Jumat (28/09).

Rujukan online yang saat ini diterapkan merupakan pengembangan dari sistem rujukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, tetap mengacu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Saat ini lebih diperkuat dengan adanya integrasi sistem dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) .

Sehingga FKTP bisa membaca informasi-informasi yang tersedia di FKRTL seperti ketersediaan dokter spesialis/subspsesialis, ketersediaan sarana/prasarana, jadwal praktik, kapasitas pelayanan, masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang sebelumnya telah diinput oleh FKRTL melalui Aplikasi HFIS (Health Facilities Information System).

Dengan informasi yang cukup tersebut, maka dokter di FKTP dan juga pasien JKN-KIS dapat memilih RS tujuan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan medis, kepastian dokter yang dibutuhkan, kepastian jam layanan  dengan jarak yang terdekat dan berjenjang sehingga akan terhindar dari penumpukan antrian pasien di rumah sakit.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, penerapan rujukan online di wilayah kerjanya, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan fase uji coba yang terdiri dari fase pengenalan (per 15 – 31 Agustus), fase penguncian (1-15 September), dan fase pengaturan (16-30 September 2018).

Dengan harapan, per 1 Oktober 2018 peserta JKN-KIS sudah memahami dengan baik maksud dan tujuan diterapkannya sistem rujukan online ini melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara massif baik langsung atau tidak langsung, baik kepada peserta maupun melalui fasilitas kesehatan.

”Kita harapkan,  per 1 Oktober 2018  bisa dipastikan tidak adanya kendala yang cukup berarti di seluruh fasilitas kesehatan dalam implementasi sistem rujukan online ini,” jelas Kepala Cabang Mataram, Muhammad Ali.

Ali juga menjelaskan,  adanya rujukan online peserta mendapatkan kepastian waktu pelayanan dengan kompetensi dan radius faskes terdekat, serta mengurangi antrian yang menumpuk pada fasilitas kesehatan rujukan dengan memberikan opsi tujuan kepada peserta.

Selain itu, dengan adanya sistem rujukan online yang terintegrasi dapat mendeteksi adanya penumpukan antrian di rumah sakit sebelum pasien sampai di rumah sakit, sehingga antrian panjang pasien dapat dihindari.

ay/yn/jamkesnews

Hasil produksi sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal sangat melimpah ruah, hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi petani

lombokjournal.com —

MATARAM — Potensi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi kekuatan daerah yang mampu melejit lebih maju ke depan, sekaligus membawa peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi ini masih harus dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Selain sumber daya alam yang sudah tersedia, seKtor pertanian NTB juga harus terus didorong mutu dan nilai tambahnya, dengan melibatkan para Sarjana Pertanian yang terjun langsung hingga ke pelosok desa.

“Sumber daya pertanian kita secara alamiah luar biasa. Lombok ini tanahnya subur dan bisa ditanami apa saja. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa melibatkan Sarjana Pertanian untuk bersama-sama melakukan gerakan peningkatan mutu dan nilai tambah di sektor ini,” kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra , H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat (12/10) di Mataram.

Menurut HBK, pelibatan Sarjana Pertanian dalam membangun sektor pertanian di NTB akan membawa dua hal positif secara bersamaan. Di satu sisi, ini membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan Pertanian, dan di sisi lain mutu dan kualitas hasil pertanian akan lebih memiliki nilai tawar untuk menembus ke pasar-pasar antar daerah dan pasar-pasar modern.

Ia mencontohkan, hasil produksi sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal sangat melimpah ruah. Hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi petani.

Namun, saat ini komoditas-komoditas tersebut baru bisa memenuhi pasar masyarakat lokal dan belum mampu menembus dunia industri, seperti restaurant atau perhotelan.

Akibatnya, tingginya produksi sayuran di Lombok tidak membuat  kesejahteraan petani bisa meningkat secara signifikan.

“Ini yang harus didorong dan ditingkatkan. Kalau mutu dan kualitas komoditas pertanian yang dihasilkan petani Lombok bagus dan layak masuk ke pasar modern dan industry pariwisata seperti hotel-hotel dan restauran-restauran tentu nilai tambah juga akan meningkat untuk kesejahteraan petani kita,” katanya.

HBK menjelaskan, konsep Sarjana Pertanian Desa akan ia dorong dan suarakan di tingkat pusat saat terpilih mewakili masyarakat NTB di DPR-RI kelak. Pola kerja dan skema pembiayaannya, papar HBK, sangat sederhana dan bisa dianggarkan dari pos anggaran Desa.

Keberadaan Sarjana Pertanian Desa minimal dua orang dalam satu wilayah desa, juga sangat membantu tugas dan kinerja petugas penyuluh lapangan yang disediakan Pemerintah Daerah.

“Saya akan perjuangkan ini di DPR-RI kelak. Dan harapannya jika ini sudah berjalan di NTB, maka daerah lain bisa belajar dari kita, dan NTB bisa jadi pilot projectnya,” tukas HBK,  Caleg DPR RI Dapil Lombok No urut 1.

Me

Ketahanan keluarga tidak lepas dari masalah ekonomi, apabila dari sisi ekonomi tidak kuat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pola asuh anak

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua TP. KKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M.Sc dan rombongan menyerahkan bantuan  untuk korban gempa yang berada di Sumbawa di Halaman Kantor Camat Alas Barat Kab. Sumbawa, Kamis (11/11).

Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada korban gempa  tersebut, berasal dari PKK Kab. Banyuwangi berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dan bantuan dari BPBD Provinsi berupa 200 paket sembako, 20 paket untuk balita serta 38 paket alat tulis.

Dalam kunjungannya, Hj. Niken menegaskan untuk memperhatikan pola asuh anak yang merupakan salah satu program PKK, bagaimana membuat atau menciptakan keluarga yang memiliki ketahanan itu yang utama.

“Kita ini berada di era globalisasi, dimana banyak sekali tantangan yang dikhawatirkan akan mengganggu kekuatan dan ketahan keluarga kita”, ujar Hj. Niken mengingatkan kader PKK yang hadir.

PKK perlu bantuan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, agar bagaimana dalam keluarga tersebut khususnya Ibu-Ibu muda dapat tetap bekerja. Namun tetap dapat melihat kondisi anaknya dengan fasilitas yang disediakan oleh instansi tempat kerjanya, seperti ruang penitipan anak.

Hj. Niken juga menyampaikan ketahanan keluarga tidak lepas dari masalah ekonomi, apabila dari sisi ekonomi tidak kuat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pola asuh anak.

“PKK diharapkan dapat berperan membantu aspek ekonomi dari keluarga-keluarga yang ada di masyarakat, agar bisa lebih sejahtera”, tutup Hj. Niken.

AYA

PAUD di Daerah Lombok Timur Kecamatan Sambelia sebagai bentuk kiprah mereka dalam mensejahterakan masyarakat pasca gempa

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri peluncuran PAUD sebagai pusat pemulihan pasca gempa, hasil kolaborasi HIMPAUDI- SEAMEO RECFON di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Kamis, (11/10/2018).

Paud tersebut diluncurkan atas sumbangan guru-guru PAUD seluruh Indonesia.

Terlihat antusias dan kebahagiaan dari masyarakat atas hadirnya ibu Wagub Hj. Sitti Rohmi di tengah-tengah mereka.

Hj. Rohmi menyampaikan, kebanggaan dan kebahagiaan menghadiri acara tersebut. Beliau banyak memberikan motivasi kepada semua masyarakat yang hadir pada acara tersebut.

“Kalau kita kuat dan memandang musibah ini bisa kita lewati maka berkah yang akan kita dapatkan”, Ungkap beliau.

Wagub  juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk  jangan pernah berpangku tangan kepada pemberi bantuan.

“Kita harus ikut juga membangun sendiri daerah kita,” ujarnya.

Hj. Rohmi mengaku terharu dengan kebahagiaan anak-anak atas hadirnya PAUD tersebut.

“Alat-alat pendidikan untuk PAUD kami akan bantu dari Provinsi untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih baik, semoga program ini dapat berjalan dengan lancer,” ujar Hj. Rohmi pada akhir sambutannya sebelum meresmikan peluncuran PAUD.

Prof. Dr. Ir. Neti Herawati, M. Si, Kepala HIMPAUDI Pusat menegaskan, PAUD yang dibangun ini merupakan sarana trauma healing buat anak-anak, agar mereka bisa bangkit pasca bencana.

Dijelaskan, SEAMEO RECFON (Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Centre For Food and Nutrition ), merupakan pusat penelitian makanan dan nutrisi dalam memenuhi kebutuhan kawasan Asia Tenggara. Bekerjasama dengan HIMPAUDI membangun PAUD di Daerah Lombok Timur Kecamatan Sambelia sebagai bentuk kiprah mereka dalam mensejahterakan masyarakat.

Turut Hadir Pimpinan PT. Rekayasa Industri yang membantu pengerjaan pembangunan kelas PAUD tersebut. HIMPAUDI NTB, HIMPAUDI Kabupaten Lombok Timur, Kepala BP PAUD & DIKMAS NTB, Direktur SEAMEO RECFON, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Danramil, Camat dan Kepala Desa Padak Buar.

AYA

Aksar meminta jajaran KPUD NTB untuk meningkatkan upaya agar tingkat partisipasi pemilih bisa kembali meningkat pada pilpres dan pileg 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar forum group discussion (FGD) evaluasi pemilihan Gubernur dan wkil Gubernur NTB tahun 2018 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/10).

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansari menyampaikan, FGD ini dilakukan untuk mendengar evaluasi dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan proses pilkada 2018.

Kata Aksar, hasil dari FGD akan menjadi bahan evaluasi bagi KPUD NTB dalam menghadapi tahapan Pilpres dan Pileg 2019.

“Nanti secara internal akan dibahas kembali KPUD NTB bersmaa jajaran,” kata Aksar Ansari.

Aksar menyebutkan, proses evaluasi pasca pilkada sama pentingnya dengan tahapan pilkada yang lain.

“Biasanya kalau usaha selesai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, tahapan lain enggak penting, padahal itu ada aturan,” katanya.

Aksar menyampaikan, setelah tahapan pelantikan, KPUD NTB tidak hanya melaporkan pertangungjawaban tahapan pilkada, melainkan juga anggaran. Dari hal tersebut akan terlihat seberapa efisien penyelenggaran pilkada.

Aksar menyebutkan, tingkat partipasi pilkada 2018 di NTB mencapai 75,12 persen atau naik dari tingkat partisipasi pilkada 2013 yang sebesar 70,74 persen. Tingkat partisipasi pilkada NTB 2018 berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 73 persen.

“Ini modal baik, artinya beberapa strategi yang kita gunakan bisa digunakan juga pada pemilu 2019 dan pilkada berikutnya,” jelasnya

Dia menilai, dengan tingkat partisipasi yang meningkat memberikan sisi positif dari penyelenggaraan pilkada di NTB. Namun, Aksar meminta jajaran KPUD NTB untuk meningkatkan upaya agar tingkat partisipasi pemilih bisa kembali meningkat pada pilpres dan pileg 2019.

“Saya kira kalau sampai 80 persen tingkat partisipasi itu baru luar biasa, artinya ke depan harapan kita sampai 80 persen, harusnya begitu,” katanya.

AYA

Pemkab Lobar juga memiliki kegiatan rutin membumikan Al-Qur’an kepada masyarakat dengan menggelar dan mendorong seluruh tingkatan pemerintah lingkup Lobar untuk mengadakan Ngaji Bersama sampai khatam 30 juz

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Kafilah Lombok Barat (Lobar),  yang ikut MTQ Nasional XVII di Medan, Sumatera Utara, mendapat kunjungan Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid.

Selain memenuhi janjinya untuk datang, Bupati Fauzan bermaksud memberi semangat kafilah asal Lobar.

Fauzan didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra yang sekaligus merupakan Ketua LPTQ Lobar, H Fathurrahim menyempatkan diri mengunjungi kafilah Lombok Barat yang menginap di Hotel Saka Primier Medan, Kamis (11/10).

“Kita datang membayar janji untuk datang. Alhamdulillah ada yang masuk final,” ujar Fauzan.

Untuk itu, tambah Fauzan, ia berharap masyarakat NTB dan Lobar secara khusus bisa ikut mendo’akan para peserta bisa meraih prestasi di ajang musabaqah itu.

Fauzan dan rombongan ditemui oleh Ketua Kafilah NTB, Kabag Keagamaan Biro Kesra Provinsi NTB, H. Aziz Fahmi beserta 7 anggota kafilah asal Lobar.

Kontingen dari Provinsi NTB berjumlah 80 orang, baik peserta maupun pendamping. Mereka berlomba untuk seluruh mata lomba. Namun baru 6 orang dari mereka yang telah dipastikan masuk final, salah satunya Tufail Lutfisalsabila dari Lobar.

Mengikuti sukses penyelenggaraan MTQ ke 26 di NTB tahun lalu, kali ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun menggelar seluruh mata lomba di 7 titik lokasi yang berbeda-beda.

Gelaran syiar Islam ini berlangsung sejak tanggal 6 Oktober lalu dan direncanakan ditutup pada esok hari, Jum’at tanggal 11 Oktober 2018.

Fauzan Khalid sendiri akan bertolak dari Medan esok pagi.

“Kalau sudah menyaksikan Tufail berlomba, baru kita bisa pulang,” pungkas Fauzan sambil senyum.

Pemkab Lobar memiliki komitmen tinggi dalam pembinaan Kajian Al-Qur’an, dan akan memberi penghargaan khusus kepada para juara MTQ dan pembinaan LPTQ,

Pemkab Lobar juga memiliki kegiatan rutin membumikan Al-Qur’an kepada masyarakat dengan menggelar dan mendorong seluruh tingkatan pemerintah lingkup Lobar untuk mengadakan Ngaji Bersama sampai khatam 30 juz.

Kegiatan itu diberi tajuk “Khatmul Qur’an” yang digelar tiap bulan, baik di Rumah Dinas Bupati atau di tempat lain secara bergiliran

Harry

Dalam penyelidikan kepolisian, pasutri ini menyasar tidak hanya orang dewasa untuk menjadi pelanggannya, namun juga dari kalangan pelajar SMA

LOBAR.lombokjournal.com — Oknum guru Pegawai Negeri Sipil di Lombok Barat (Lobar) yang tertangkap karena dagang narkoba jenis sabu, membuat Bupati Lobar, H Fauzan Khalid bereaksi keras.

Fauzan sangat menyesalkan praktik dagang barang haram yang dilakukan oleh oknum guru tersebut.

“Keterlaluan. Mestinya sebagai guru, ibu ini memberi contoh yang baik kepada orang lain, terutama anak didiknya,” ujarnya kesal, Rabu (10/10)

Beberapa hari yang lalu, seorang oknum Guru Pegawai Negeri Sipil, inisial E (48) terpaksa diamankan pihak kepolisian. Oknum tersebut terlibat dalam bisnis narkotika jenis sabu.

E tdak hanya sendiri, dia juga melibatkan 2 orang atas nama S dan R sebagai kurirnya.

Pihak kepolisian menjaring juga banyak barang bukti. Di antaranya 5 paket kecil sabu seberat 1,5 gram, satu timbangan elektrik,perangkat alat hisab sabu, uang yang diduga hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 3,8 juta dan 3 handpone.

Dalam menjalankan bisnisnya, Oknum guru SD di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada dibantu oleh suaminya. Mereka dengan leluasa memperjual belikan barang haram itu di rumahnya.

Dalam penyelidikan kepolisian, pasutri ini menyasar tidak hanya orang dewasa untuk menjadi pelanggannya, namun juga dari kalangan pelajar SMA.

Tingkah polah suami istri ini membuat berang Fauzan Khalid.  Fauzan menduga, oknum guru ini bisa jadi adalah pemain lama di bisnis narkoba.

“Bisa jadi bisnis itu jadi pekerjaan pokoknya. Guru cuma jadi sampingan,” ujarnya sengit.

Dengan ditangkapnya oknum guru itu, Fauzan menghimbau seluruh masyarakat dan khususnya PNS lingkup Pemkab Lombok Barat agar menjauhi narkoba.

“Jangan sekali-kali kita biarkan fenonena narkoba ini ada di sekitar kita. Saya sudah meminta agar yang bersangkutan ditindak tegas saja,” tegas Fauzan.

Tidak hanya itu, Fauzan berjanji mengundang  Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan test urine kepada seluruh ASN di Lombok Barat.

“Kita akan siapkan lagi untuk test urine atau rambut supaya ASN kita terhindar dari bahaya narkoba. Ini bisa menjadi shock terapi buat ASN yang mau coba-coba,” pungkas Fauzan mengancam.

Harry

Bantuan pembangunan musala sangat berarti sebagai sarana ibadah yang juga sebagai media trauma healing

MATARAM.lombokjournal.com — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Malaysia.memberikan bantuan uang sebesar Rp 33 Juta untuk pembangunan Musala Ar Rahmah di RT 10 Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Rabu (10/10).

Musala tersebut rata dengan tanah akibat diguncang gempa bumi awal Agustus lalu.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Pelaksana Fungsi Konsuler I KJRI Johor Bahru Irma Nadjamuddin kepada Takmir Musala Ar Rahmah, Amaq Sukriadi. Ikut mendampingi Kepala Dusun Montong Dao Andi Lala.

Turut serta dalam penyerahan bantuan tersebut Konsul Imigrasi KJRI Johor Bahru I Gusti M Ibrahim dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar.

Di sela penyerahan bantuan, Irma menuturkan,, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dari KJRI Johor Bahru atas musibah gempa bumi yang mengguncang wilayah Lombok.

“Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali musala,” kata Irma.

Takmir Musala Ar Rahmah, Amaq Sukriadi menuturkan, mushala tersebut selain untuk salat berjemaah juga difungsikan sebagai tembat belajar baca tulis Al Quran. Karena runtuh, lanjut dia, anak-anak harus belajar mengaji di tenda.

“Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Sesegera mungkin kami membangun agar musala dapat kembali digunakan untuk ibadah dan pendidikan,” kata Amaq Sukriadi.

Kepala Dusun Montong Dao Andi Lala menjelaskan, gempa bumi meluluhlantakkan rumah 490 kepala keluarga (KK) dari keseluruhan 625 KK. Oleh karenanya, lanjut Andi, bantuan pembangunan musala sangat berarti sebagai sarana ibadah yang juga sebagai media trauma healing.

Konsul Imigrasi KJRI Johor Bahru, I Gusti M Ibrahim mengaku berterima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar dan jajaran yang telah membantu dalam penyaluran sumbangan pembangunan musala.

Pihaknya juga mengapresiasi atas inovasi-inovasi yang telah dilakukan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

“Kemarin ketika kami anjangsana dan keliling kantor, saya lihat inovasinya luar biasa. Salut atas kepemimpinan Pak Dudi Iskandar setahun terakhir. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya dalam menyalurkan bantuan,” kata I Gusti M Ibrahim.

AYA (*)