Program Samsat keliling sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak. Karena  tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor Samsat

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Warga Desa Wanasaba memanfaatkan program pelayanan Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pasalnya tidak dikenakan denda meskipun sudah telat membayar pajak kendaraan.

Pelayanan tersebut dilakukan oleh Polresta Lombok Timur di Kantor Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Selasa (16/10) pukul 09.00 Wita.

Hal itu sengaja dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat Lombok Timur agar tidak repot-repot datang ke Kantor SAMSAT di Selong.

“Harapannya memudahkan masyarakat untuk membayar pajak tanpa langaung ke Selong mendatangi Kantor SAMSAT,” demikian disampaikan Dini, salah seorang pegawai Samsat.

Selanjutnya salah satu warga setempat, Wawan, mengatakan, program Samsat keliling sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak. Karena  tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor Samsat.

Kini pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BPKB tidak lagi merepotkan. Karena pelayanan pembayaran pajak STNK, BPKB dapat dilakukan melalui Samsat Keliling.

“Sehingga masyarakat tidak mengantri berjam-jam, serta dapat menghindari calo yang menawarkan pengurusan STNK, BPKB dengan meminta bayaran tinggi,” tambah pria asal Dusun Beak Lauq, Desa Wanasaba ini.

Kepala Desa (Kades) Wanasaba, H. Misnun Ali, SH., mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik program dari Polresta khususnya Devisi Samsat STNK dan BPKB tersebut.

“Program ini memudahkan warga kami untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Misnun berharap, seluruh masyarakat Desa Wanasaba khususnya dari pemerintah Desa Wanaaba agar mentaati aturan yang berlaku.

“Insya Allah selamat. Ketika kita melakukan perjalan jauh kalau semua sudah lengkap,” ingatnya.

Razak

Laporan pengaduan yang masuk akan disaring menjadi tiga kategori, yakni kategori mendesak dengan batas waktu direspon maksimal 1 jam, kategori penting dengan waktu respon 1×24 jam, dan kategori biasa dengan batas waktu respon selama 2×24 jam

MATARAM.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, membuka akses informasi dan aspirasi masyarakat melalui kanal NTB Care.

Zul dan Rohmi, sapaan akrab keduanya, baru dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 17 September lalu, membuka tatap muka secara langsung dalam program “Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi” tiap Jumat pagi di pendopo atau halaman Kantor Pemprov NTB di Jalan Pejanggik, Kota Mataram.

Dalam program tersebut, warga diberikan kebebasan menyampaikan aspirasi.

Selain itu, asprasi dan pengaduan bisa disampaikan dalam bentuk sistem layanan informasi secara daring, yang bisa diakses melalui www.care.ntbprov.go.id//.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Tribudi Prayitno mengatakan, masyarakat NTB kini bisa menyampaikan segala macam keluhan dan aspirasinya melalui laman pengaduan tersebut.

Ia optimistis laporan pengaduan tersebut tidak memuat pesan hoaks. Pasalnya, tiap pengaduan wajib menyertakan lokasi dan foto untuk akurasi data.

Yiyit, sapaan akrabnya, menyampaikan tiap laporan yang masuk akan terlihat dengan keterangan seperti sudah diterima, sedang ditindaklanjuti, dan sudah tuntas.

Hasil rekapitulasi tentang berapa banyak laporan masuk, laporan yang sudah ditindaklanjuti, dan laporan yang sudah tuntas, akan terakumulasi secara berkesinambungan tiap bulannya.

“Ini bagian dari rapor SKPD (satuan kerja perangkat daerah) karena dipantau langsung oleh Pak Gubernur,” ujar Yiyit saat sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi NTB Care di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Selasa (16/10).

Yiyit menjelaskan, laporan pengaduan yang masuk akan disaring menjadi tiga kategori, yakni kategori mendesak dengan batas waktu direspon maksimal 1 jam, kategori penting dengan waktu respon 1×24 jam, dan kategori biasa dengan batas waktu respon selama 2×24 jam.

Tiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada masing-masing SKPD agar segera ditindaklanjuti.

Yiyit menyampaikan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sudah memiliki admin untuk memproses program NTB Care dan akan meneruskan setiap pengaduan ke SKPD terkait.

Dikatakannya, akan ada volunter yang bertugas memeriksa kondisi di lapangan.

“Kita akan memverifikasi laporan dengan membentuk volunter. Misal, benar tidak ada tumpukan sampah di sini, dan ini kewenangannya provinsi, kabupaten, kota, atau pusat,” katanya.

Yiyit melanjutkan, Pemprov NTB tentu tidak memiliki seluruh kewenangan untuk setiap persoalan lantaran ada yang menjadi kewenangan kabupaten, kota, atau pemerintah pusat.

NTB Care, lanjutnyaa, bisa menjadi sarana yang ampuh dalam menerima permasalahan yang dialami masyarakat NTB di lapangan.

“Bagian dari uji coba, sudah ada admin kita. Tadi ada perintah dari Ibu Wagub untuk sosialisasi ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang ada di kabupaten/kota,” ucapnya.

Apabila kewenangan berada di ramah kabupaten/kota, NTB Care mengirimkan informasi kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Pemprov NTB juga akan melatih admin NTB Care yang bertugas di wilayah kabupaten dan kota yang ada di NTB. Demikian halnya jika kewenangan berada di tangan pemerintah pusat.

“Misal ada sampah di kaki Gunung Rinjani, siapa yang di sana, ada Balai TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani), atau juga kita sampaikan ke (Dinas) LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kalau kewenangan pemerintah pusat ya kita sampaikan ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Yiyit berharap terobosan NTB Care bisa menjadi sarana yang memberikan solusi bagi warga NTB dalam menyampaikan aspirasinya.

“Semoga dengan begini menjadi cambuk untuk ditindaklanjuti. Ini sebuah sistem dengan langsung berhubungan dengan pimpinan,” katanya menambahkan.

AYA

Prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet

MATARAM.l.ombokjournal.com — Presiden Joko Widodo akan kembali berkunjung ke NTB dalam waktu dekat, untuk pastikan dana bantuan masyarakat yang terdampak gempa segera cair..

Terkait simpang siurnya dana bantuan korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Republik Indonesia  rencananya dijadwalkan akan dating hariKamis, (18/10) 2018..

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah atau akrab disapa Dr. Zul menegaskan itu, setelah menemui Presiden di Istana, Senin (25/10) siang.

“Arahan Pak Jokowi sangat jelas.Kamis akan ke NTB lagi,” katanya, melalui media sosial, akun facebook, Bang Zul Zulkieflimansyah.

Presiden Jokowi dating untuk memastikan dana bantuan yang dimaksud telah masuk ke rekening penerima bantuan korban gempa untuk dapat segera dicairkan.

“Beliau ingin memastikan semua yang telah masuk uangnya ke rekening agar bisa di cairkan besok atau lusa,” ujarnya.

Dr. Zul menambahkan, prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet.

“Prosedur yang tadinya ribet kini disederhanakan menjadi hanya  1 lembar. Hanya perlu ditandatangani oleh Pokmas dan PPK, langsung bisa dicairkan,” terangnya.

Lebih lanjut Dr. Zul menegaskan dan meminta masyarakat agar segera membentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) sehingga bisa dicairkan.

“Jadi bagi yang ingin cair, segera bentuk Pokmas. PPK dari BPBD akan kami minta turun proaktif ke bawah, ke kecamatan dan desa agar bisa selesai dalam 2 hari ini,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengakhirinya dengan menekankan pentingnya kerja bersama sama.,

“Semua yang berat akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama,” kata Zul.

Razak

Seluruh stakeholder bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penjaminan kesehatan penduduk propinsi/kabupaten/kota

MATARAM.lombokjournal — Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan butuh dukungan dari berbagai pihak, tidak terkecuali para pemangku kepentingan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemotongan Pajak Rokok untuk Program JKN-KIS, Kamis (11/10)

Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bergerak cepat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat propinsi/kabupaten/kota .

Koordinasi dilakukan untuk membahas implementasi peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya telah disosialisasikan tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan Program JKN-KIS.

Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan kabupaten/kota se-NTB untuk membahas tentang persiapan integrasi dan rekonsiliasi data Jaminan Kesehatan Daerah dengan BPJS Kesehatan dan pelaksanaan pemotongan pajak rokok untuk program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, pajak rokok bisa dialokasikan untuk pendanaan Program JKN-KIS sebesar 37,5 persen yang bersumber dari rencana penerimaan pajak rokok  masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

“Melalui forum ini diharapkan kita bisa bersinergi dalam pengoptimalan pajak rokok sehingga kita semua memiliki satu pemahaman yang sama,” kata Muhammad Ali.

Ali berharap seluruh stakeholder bersama BPJS Kesehatan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penjaminan kesehatan penduduk propinsi/kabupaten/kota.

”Jika masyarakat sehat, tentunya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akan berdampak kepada peningkatan ekonomi khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Ali.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Iswandi menyampaikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait harus ikut berperan aktif dan berkontribusi dalam optimalkan penyelenggaraan KN-KIS.

“Kita semua harus saling koordinasi dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan karena ini program negara yang harus kita sukseskan sesuai dengan amanat UUD 1945,” tutup Iswandi.

ay/yn/jamkesnews

Jumlah rumah sakit saat ini terbatas serta penyebarannya tidak merata. Begitu pun dengan kompetensi setiap rumah sakit tidak sama, misalnya jumlah dokter spesialis dan sarana prasarana tidak sama

JAKARTA.lombokjournal.com  – Penerapan uji coba rujukan online sejak 15 Agustus 2018, berdampak pada tertatanya distribusi pasien rujukan tingkat lanjut di rumah-rumah sakit sesuai kelasnya.

Namun untuk menyempurnakan sistem ini, penerapan uji coba rujukan online akan diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2018.

Perpanjangan dimaksudkan lebih menguatkan keterlibatan dan sinergi dengan Dinas Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan dalam melakukan review mapping dan validasi kapasitas FKRTL, serta optimalisasi bridging system.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefudin mengungkapkan, uji coba yang sudah berlangsung hampir dua bulan ini, mulai dirasakan manfaatnya oleh peserta.

”Peserta tidak perlu mengantri lama-lama di rumah sakit tertentu, peserta makin mudah dan mendapatkan kepastian dalam memperoleh pelayanan, prosesnya juga jadi lebih cepat. Karena antrian sudah “dibagi” ke rumah sakit lain,” jelasnya.

Kemudahan dan kepastian pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas dan kompetensi rumah sakit, memang menjadi salah satu tujuan dari rujukan online.

Ekspektasi masyarakat tidak adanya lagi antrian dan layanan yang makin berkualitas dapat terwujud. Karena saat ini antrian di rumah sakit yang menjadi keluhan peserta mulai terura.

Pasien sudah didistribusikan ke faskes yang masih cukup kapasitasnya, tidak fokus ke 1 atau 2 rumah sakit saja yang berdampak pada antrian dan penurunan kualitas layanan.

Arief menambahkan, jumlah rumah sakit saat ini terbatas serta penyebarannya tidak merata. Begitu pun dengan kompetensi setiap rumah sakit tidak sama misalnya jumlah dokter spesialis dan sarana prasarana tidak sama.

Sementara tantangannya, Program JKN-KIS harus memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai kebutuhan medis berdasarkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menegaskan, sistem rujukan online juga tidak menutup kesempatan bagi peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan kelas B dan kelas A. Selama sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Adapun rujukan kasus-kasus tertentu yang kompetensinya hanya dimiliki oleh rumah sakit kelas B, bisa langsung dirujuk dari FKTP ke rumah sakit kelas B.

“Untuk pasien JKN-KIS dengan kasus-kasus rujukan dengan kondisi khusus antara lain gagal ginjal (hemodialisa), hemofilia, thalassemia, kemoterapi, radioterapi, jiwa, kusta, TB-MDR, dan HIV-ODHA dapat langsung mengunjungi rumah sakit kelas manapun berdasarkan riwayat pelayanan sebelumnya selama ini,” tambahya.

Sepanjang uji coba rujukan online, BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi rutin bersama dengan FKTP, FKRTL dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan serta stakeholder lain yang dikoordinasikan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan.

Harapannya komunikasi yang rutin serta efektif terus dibangun, sehingga perbaikan dan masukan-masukan kontruktif dapat diakomodir untuk penerapan rujukan online mendatang.

Rr (BPJS Kesehatan)

Impor mengalami penurunan sebesar 69,33 persen, dibandingkan dengan impor bulan Agustus 2018 sebesar US$ 43.594.634

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan September  2018 sebesar US$ 43.504.228 mengalami kenaikan sebesar 29,67 persen dibandingkan ekspor  bulan Agustus 2018 yang bernilai US$ 33.548.833.

Badan Pusat statistik (BPS )NTB merilis  itu melalui Kepala bidang Statistik distribusi, Lalu Putradi, Senin (15/10).

Dikatakan, ekspor pada bulan September 2018 yang terbesar ditujukan ke Jepang ,  sebesar 65,21 persen, Cina sebesar 32,80 persen dan Amerika Serikat 1,30 persen.

Jenis barang ekspor  Provinsi NTB yang terbesar pada bulan September 2018 adalah barang tambang/galian non migas  senilai US$ 42.554.274 (97,82 persen); ikan/ udang senilai US$ 306.249 (0,70 persen), daging dan ikan olahan sebesar US$ 155.438 (0,36 persen)  dan perhiasan/ permata senilai US$ 128.904 (0,30 persen).

Nilai impor pada bulan September 2018 senilai US$ 13.368.344. Ini berarti impor mengalami penurunan sebesar 69,33 persen, dibandingkan dengan impor bulan Agustus 2018 sebesar US$ 43.594.634.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Jepang (47,42%) dan Amerika Serikat (17,44%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Karet dan Barang dari Karet (53,49%), Mesin-mesin/ pesawat mekanik (23,33%), Bahan bakar mineral (7,07%), serta Kendaraan dan bagiannya (6,17%),” jelas Lalu Putradi.

AYA

Generasi Muda Partai Gerindra tengah menggalakan menanam Mangrove ini di sejumlah daerah

lombokjournal.com –

MATARAM — Kepedulian pada Bangsa dan Negara bisa ditunjukan masyarakat dengan meningkatkan kepedulian pada kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan itu, Minggu (14/10) sore, di sela kegiatan Beach Clean-Up atau bersih-bersih pantai di kawasan pantai Tanjung Karang, Kecamatan, Sekarbela, Kota Mataram, NTB.

“Saya sangat bangga, sangat terharu, saat datang ke sini ternyata kaum ibu-ibu disini sudah membentuk kelompok yang rutin berkegiatan membersihkan pantai ini setiap pekan. Hal ini perlu dicontoh, karena kepedulian pada alam dan lingkungan sekitar juga merupakan kepedulian kepada bangsa dan negara,” kata HBK.

Didampingi istri, Hj. Dian Bambang, HBK bersama sekitar 40 ibu-ibu dari Lingkungan Tanjung Karang Bangsal, sejumlah kader Partai Gerindra dan puluhan masyarakat setempat membersihkan kawasan pantai dari sampah sisa makanan ringan dan ranting dedaunan yang mengotori pantai.

Selain untuk mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan, kegiatan itu juga dilakukan HBK dalam rangka menyongsong HUT Walhi ke 38 yang tahun ini jatuh pada hari Senin, tanggal 15 Oktober.

“Lewat aksi bersih-bersih pantai ini, ingin kami sampaikan pesan bahwa kepedulian pada lingkungan tak bisa hanya dibebankan kepada Walhi saja. Semua pihak harus ikut serta dan bahu-membahu peduli dengan lingkungannya masing-masing, termasuk warga masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan bersih-bersih pantai itu, tim Maju Bersama HBK membagikan sapu dan kantong sampah atau trash bag bagi masyarakat yang terlibat aksi bersih-bersih.

Caleg DPR RI Dapil Lombok dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 ini, juga sempat mengunjungi Taman Bacaan di lingkungan Tanjung Karang Bangsal, serta menyapa masyarakat nelayan di kawasan pantai tersebut.

Usai kegiatan bersih-bersih pantai, HBK bersama istri Hj. Dian Bambang, juga terlibat obrolan dialog dengan masyarakat setempat.

Kepada masyaraat di kawasan pesisir itu, HBK juga mengungkapkan tentang pentingnya sebuah gerakan untuk mulai menanam Mangrove atau Bakau di kawasan pesisir pantai.

“Mangrove ini sangat penting sebagai antisipasi terhadap terjadinya abrasi,” kata HBK.

Selain itu, pria yang bersuara lantang namun tertata santun ini, juga menilai bahwa keberadaan Mangrove bisa memberi nilai ekonomis bagi masyarakat ke depan.

Sebab, daerah tutupan hutan Mangrove merupakan habitat ekosistem bernilai ekonomis seperti Kepiting, Rajungan dan juga beragam jenis ikan.

Komoditi hasil laut itu tentu bisa dikelola masyarakat, mulai dari di jual ke pasaran, atau dikemas menjadi kuliner khas, bahkan produk olahan untuk makanan ringan.

“Jadi selain untuk ekosistem, tentu juga akan sangat ekonomis bagi masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, dirinya dan Generasi Muda Partai Gerindra juga tengah menggalakan menanam Mangrove ini di sejumlah daerah.

Tujuannya semata-mata agar alam dan lingkungan bisa lestari dan di sisi lain kesejahteraan masyarakat pesisir bisa meningkat.

Dalam rangkaian kunjungannya itu, HBK bersama Hj. Dian Bambang juga memberikan bantuan bagi masyarakat sekitar.

Bantuan berupa susu dan makanan suplemen untuk ibu hamil dan juga makanan bernutrisi untuk anak-anak, dibagikan kepada kaum wanita dan juga anak-anak di sana.

Salah seorang warga setempat, Rohani (38) mengaku senang bisa terlibat kegiatan bersih pantai bersama HBK dan Hj. Dian Bambang.

Rohani merupakan salah satu dari 40-an ibu-ibu yang bergabung membentuk kelompok Pasukan Sapu Tanjung Karang Bangsal.

Setiap pekan mereka membersihkan pantai dengan peralatan sederhana secara swadaya.

“Ya sudah lama kita lakukan, ini demi kebersihan di lingkungan kita terutama di pantainya,” katanya.

Menurut Rohani, kaum perempuan di sana juga telah membentuk kelompok industri rumahan, seperti pengolahan hasil laut sebagai abon dan kerupuk.

Hanya saja, masih terkendala permodalan dan sistem pemasaran yang belum maksimal.

Menanggapi Rohani, Hj. Dian Bambang mengatakan, semangat kaum perempuan di pesisir Tanjung Karang Bangsal itu membuat dirinya terharu sekaligus bangga.

“Saya sendiri tidak pernah bayangkan ada kelompok perempuan yang luar biasa di pesisir pantai seperti ini,” kata Hj. Dian Bambang.

Menurutnya, ke depan ia akan mengupayakan memberi bantuan pembinaan, baik berupa permodalan dan juga pendampingan pemasaran untuk kaum perempuan yang memang memiliki semangat juang tinggi seperti di Tanjung Karang Bangsal.

Me

Seluruh kader muda GMD dari seluruh penjuru Lombok berjanji akan bekerja all out untuk memenangkan Partai serta calon-calon yang diusung Partai

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT — Konsolidasi internal terus dilakukan oleh DPD Partai Gerindra Prov. NTB. Kali ini, jajaran Gerindra Masa Depan (GMD) seluruh P. Lombok dikumpulkan di Restauran Ujung Landasan, Kab. Lombok Barat, Jumat (12/10).

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra H. Bambang Kristiono (HBK), didampingi Sekjen DPD Partai Gerindra Prov. NTB Ali Al Khairi, dan OKK DPD Partai Gerindra Prov. NTB, Havid Hasan.

Kepada kader-kader muda GMD yang hadir, Sekjen Partai Gerindra Ali Al Khairi mengatakan, kader-kader muda Partai harus ambil bagian dalam kampanye menyongsong pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif 2019 mendatang, ikut bergabung dengan partai dalam Koalisi Adil Makmur.

“Tenaga2 muda sangat berarti, sangat berguna dan sangat menentukan dalam keberhasilan pemilihan nanti,” katanya.

Ali meminta, mesin GMD harus berjalan sebaik mungkin. DPD Partai Gerindra Prov. NTB sekaligus memerintahkan darah-darah muda partai untuk terus bergerak memenangkan Partai Gerindra, Prabowo-Sandi, serta memenangkan HBK sebagai perwakilan DPP di NTB.

“Bersama-sama berjuang sekuat tenaga agar Partai Gerindra menang, Pak Prabowo presiden, dan Pak HBK DPR RI,” tegasnya.

Arahan tegas dari Ali ini mendapat sambutan hangat dari seluruh kader muda GMD dari seluruh penjuru P. Lombok, yang berjanji akan bekerja all out untuk memenangkan Partai serta calon-calon yang diusung Partai.

Pada kesempatan tersebut HBK menegaskan, ucapan seorang pemimpin yang sabdo pandito ratu, yang harus bisa dijalankan dan diamankan oleh semua kader-kadernya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto terus mengingatkan seluruh kader Partai untuk terus melakukan konsolidasi dan penguatan.

“Namanya sabdo pandito ratu itu harus dipegang erat, harus dijalankan dengan penuh kedislipinan,” katanya.

Kepada jajaran GMD, suami Hj Dian BK ini mengungkapkan, kerja Partai harus bisa berjalan dengan solid, efektif dan semangat yang tinggi.

“Jangan sampai tidak foKus dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

HBK yang sejaki bertugas di Kopassus TNI AD kerap mendampingi Prabowo Subianto itu menambahkan, posisinya saat ini sebagai calon legislatif (Caleg), dijalaninya atas perintah pimpinan Partai.

HBK sedari dahulu tidak pernah mau menjadi anggota dewan, meski ia ikut mendirikan Partai.

“Posisi Caleg yang saya jalani sekarang, dijalankan atas perintah dari Bapak Prabowo Subianto.  Jika mau, 2009 bisa, 2014 juga bisa, saat-saat itu sudah seringkali ditawarkan,” bebernya.

Dikatakannya, saat ini ia maju sebagai caleg karena sekarang merupakan perjuangan yang paling menentukan.

HBK  dalam arena caleg mendapatkan nomor urut satu, merupakan bukti kehendak dari pemimpin Partai. Biasanya di setiap dapil yang nomor satu itu adalah petahana.

“Pak Prabowo butuh orang yang bisa menyatukan, mengorganisir serta memobilisasi kader-kader yang ada,” ucapnya.

HBK meminta kepada para kader GMD untuk bisa merawat dan mempertahankan suara Partai di P. Lombok. Makin baik kalau bisa membuat suara Partai bertambah lagi.

“Perkuat terus soliditas dan fighting spirit untuk pertarungan Pilpres dan Pileg nanti. P. Lombok sebagai lumbung suara Bapak Prabowo Subianto harus sama-sama kita pertahankan. Saya yang sudah 58 tahun saja masih kuat dan semangat. Apalagi kader-kader muda seperti kalian,” imbuhnya.

Lebih jauh, HBK mengungkapkan kehadirannya di P. Lombok semata-mata untuk pengabdian. Niatnya ingin membangun P. Lombok yang adil makmur, sesuai cita-cita koalisi Prabowo-Sandi.

Sejatinya, dari kondisi hidupnya saat ini, HBK sudah benar-benar merasa nyaman dan tidak kekurangan sesuatu apa pun. Sebagai pengusaha, HBK banyak menghabiskan waktunya berjumpa dengan kolega-koleganya bisnisnya dan berkeliling ke luar negeri.

“Saya sudah enak, sudah nyaman, sudah sangat bersyukur, dengan semua apa yang Tuhan berkahkan dalam hidup saya. Kalau sekarang ini saya mau bersusah payah di P. Lombok, itu karena cinta dan rasa hormat saya kepada alam dan masyarakatnya,” ucap HBK yang disambut tepuk tangan puluhan kader GMD.

Terakhir, kepada GMD yang hadir HBK meminta supaya pada perhelatan politik 2024 mendatang, seluruh kader muda GMD harus berani menjadi caleg. GMD harus terus belajar, berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan struktur Partai yang ada di daerahnya masing-masing.

“Kalian-kalian inilah yang akan melanjutkan perjuangan kami di Partai ini di masa depan,” tukasnya.

Me

Caleg yang menggunaan dana reses untuk kampanye akan terus diawasi, karena jelas merupakan  pelanggaran dalam pemilu

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tetap mengawasi para calon legislatif (Caleg) petahana selama masa kampanye, hingga beberapa bulan ke depan di Pemilu 2019.

Bawaslu Lotim menyoroti para Caleg petahana itu, lantaran diketahui caleg petahana saat ini sedang menjadi sorotan publik.

Karena dikhawatirkan akan menunggangi kegiatan reses dan penyaluran dana aspirasi kepada konstituen untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya reses dan penyaluran dana aspirasi, maka jelas menguntungkan caleg petahana. Disinyalir, semakin mengutkan nilai tawar caleg petahana di tengah masyarakat.

Wakil rakyat yang masih duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, kembali mencalonkan diri dan siap bertarung dalam gelanggang politik.

Komisioner Bawaslu Lotim, Amir Mahmud, mengatakan, para caleg yang menggunaan dana reses untuk kampanye akan terus diawasi. Karena jelas merupakan suatu pelanggaran dalam pemilu.

“Kalau dana reses itu hak konstituennya. Yang diawasi itu kampanye dengan menggunakan dana reses,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, Minggu (14/10) pagi.

Bentuk pengawaaannya, lanjut Amir, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan partisipatif sampai ke tingkat desa.

Selanjutnya Amir menjelaskan,  ukuran kampanye itu ketika ada unsur citra diri. Yaitu, ketika ada nomor urut, gambar atau logo partai dan lain-lain.

Kemudian ada visi-misi atau program kerja, maka itu sudah termasuk citra diri.

“Ketika peserta itu menonjolkan citra diri. Maka ketika ada caleg kampanye dengan menggunakan dana reses maka itu pelanggaran,” ujarnya.

Ditegaskannya, semua peserta pemilu 2019 dilarang kampanye dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi, siapa pun peserta kampanye apakah dia petahana atau tidak, ketika ada unsur APBN dan atau APBD itu pelanggaran,” terang Amir.

“Semua diawasi, mau petahana maupun tidak. Karena kehadiran bawaslu adalah dalam rangka menghadirkan keadilan pemilu bagi peserta pemilu,” tambah dia lagi.

Bagi peserta pemilu atau para caleg yang tidak mematuhi aturan main maka akan disanksi sesuai jenis pelanggaran. Yaitu, sanksi administratif hingga pidana penjara bagi Tindak Pidana Pemilihan Umum (Tipilu).

“Sanksinya kalau dia Tipilu maka bisa di pidana 12 bulan dan denda Rp. 12 juta. Kalau dia administrasi bisa di diskualifikasi, kemudian penghentian kampanye, penurunan APK, dan BK dan beberapa sanksi lainnya yang diatur Undang-undang,” beber Amir.

Razak

Tiga objek kepatuhan badan usaha yang menjadi fokus utama, adalah kepatuhan mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya dalam program JKN-KIS, kepatuhan melaporkan data pekerja dan anggota keluarganya, serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram menjalin kerja sama dengan Pemerintah seperti Kejaksaan Negeri Mataram, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINAKERTRANS) dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Senin (08/10).

Sinergi ini khususnya mencakup hal kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya maupun membayarkan iurannya sesuai dengan pekerja yang telah didaftarkan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali mengatakan, keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), merupakan misi BPJS Kesehatan yang perlu dikawal bersama.

“Salah satu jalan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS, dengan melakukan penegakan kepatuhan untuk memastikan seluruh masyarakat mematuhi kewajibannya sehingga warga dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan,” kata Kepala Cabang Mataram, Muhammad Ali.

Bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan. Dalam SK tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Ketua, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram sebagai Sekretaris.

Anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Pelayanan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Lombok, dan petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

“Kegiatan ini merupakan Forum Koordinasi Kepatuhan pertama pada tahun 2018 dan untuk mengevaluasi hasil yang telah  dilakukan serta sebagai sarana untuk merumuskan strategi baru pada tahun 2019 guna meningkatkan kepatuhan badan usaha di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram,” jelas Ali.

Ia menambahkan, terdapat tiga objek kepatuhan badan usaha yang menjadi fokus utama dalam pembahasan. Ketiga objek tersebut adalah kepatuhan dalam hal mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya dalam program JKN-KIS, kepatuhan dalam hal melaporkan data pekerja dan anggota keluarganya serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.

Ali juga menyampaikan, sinergi antar instansi dalam penegakan kepatuhan badan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari Program JKN-KIS.

Salah satunya dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bagi badan usaha yang tidak patuh dari BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

ay/yn/jamkesnews