Proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastian tersedia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan informasi bahwa Kemenkeu telah mengirimkan Rp 960 miliar kepada warga terdampak gempa untuk mulai membangun rumahnya yang rusak akibat gempa.

“Artinya sudah dimulai bangun, material siap tidak, bukan hanya yang Risha, tapi semen dan bahan bangunan yang lain,” tanya Jokowi saat Rapat Koordinasi di Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10).

Jokowi menyampaikan, permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah belum cepatnya pengadaan komponen Risha.

“Ini yang terus saya lihat, nanti saya perintahkan untuk segera ditambah cetakan (produksi Risha),” lanjutnya.

Presuden mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan komponen Risha, kalau perlu dibantu oleh aparat TNI dan Polri karena animo warga untuk menggunakan Risha cukup tinggi.

Jokowi belum berani memastikan kapan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung. Menurutnya, target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi tergantung perkembangan di lapangan.

“(Target enam bulan) bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, kita lihat nanti di lapangan. Yang jelas progresnya akan selaku saya ikuti, akan selalu saya pantau; akan selalu saya cek ke lapangan, baik yang di NTB maupun di Sulteng,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara.

“Ini menyangkut akuntabilitas keuangan negara, harus semua di pertanggungjawabkan,” ucapnya.

BACA JUGA;

• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Jokowi juga mempersilakan jika masih ada sisa dari dana bantuan senilai Rp 50 juta, maka masyarakat diberikan kebebasan menggunakannya untuk hal lain.

“Itu kan sudah ditransfer ke rekening (pribadi), belum tentu kan cukup dan tidak cukup, belum jelas (untuk bangun rumah).  Enggak apa-apa kalau memang rumah sudah jadi dan (ada) sisa, itu sudah menjadi hak dari masyarakat,” ungkap Jokowi.

AYA

Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis pagi, 18 Oktober 2018.

Bersama rombongan, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 , pukul 07.55 WIB.

Tiba di Bandar Udara Internasional, Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah pada pukul 10.30 WITA, Presiden langsung bertemu sejumlah pejabat dari daerah terdampak gempa Di  Sumbawa.

Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma.

Presiden dan rombongan kemudian menuju kantor Bupati Sumbawa Barat untuk menyerahkan langsung buku tabungan stimulan pembangunan rumah bagi korban gempa.

Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk menuju Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, guna meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Setelah itu, Presiden akan berangkat menuju Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia untuk melakukan peninjauan. Tak hanya itu, Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan SPK kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA.

Petang harinya, Presiden diagendakan untuk menuju Kabupaten Lombok Tengah guna menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa terdampak bencana alam.

Bersama rombongan Presiden kemudian akan kembali ke Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk terbang menuju Provinsi Bali. Setibanya di Bali, menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan pemerintah bagi warga terdampak gempa telah dilakukan.

Sebelumnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (16/10), Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan proses administrasi bagi warga terdampak gempa dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

“Kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan itu agar disederhanakan. Dari 17 prosedur yang ada, kemarin sudah diputuskan menjadi 1 prosedur saja yang harus diikuti,” ujar Presiden ketika itu.

Meski demikian, Presiden mengingatkan, penyederhanaan prosedur tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa

Dalam penerbangan menuju NTB, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati.

AYA/Hms

Bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Kepala Desa (Kades) di daerah Kabupaten Lombok Timur diminta agar lebih memanfaatkan dan menggunakan dana desa (DD) untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

Bukan hanya memperhatikan dan fokus pada pembangunan fisik semata. Meskipun infrastruktur desa dinilai perlu di desa.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan itu, saat memghadiri acara Musda IV Forum Komuikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, di Gedung Wanita, Selong, Rabu (17/10) siang.

“Jangan terlalu bergerak di fisik. Bagaimana dia sekarang menggerakkan ekonomi pedesaan ini. Itulah tujuan utama dana desa,” ujarnya.

Menurut Rumaksi, bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi.

“Bagaimana caranya memanfaatkan dana desa ini untuk betul-betul menjadi skala prioritas. Apa yang menjadi kebutuhan,” ucapnya.

Untuk mewujudkan semua itu, tegas Rumaksi, harus ada singkronisasi antara program kabupaten dengan petencanaan di desa.

“Kalau di Kabupaten ada RPJMD, nanti juga di Desa supaya ada. Ada rencana kerja pemerintah daerah tahunan, dia (Desa) juga ada supaya ada sharing,” jelasnya.

“Mana yang menjadi porsi dana desa, mana yang menjadi porsi Kabupaten, Provinsi dan pusat,” tambahnya lagi.

Mantan anggota DPRD NTB ini kembali mengingatkan, bahwa salah satu kunci pembangunan di Desa maupun di daerah Kabupaten yaitu, komunikasi.

“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa,” kata Rumaksi

Razak

Deklarasi GMHP hari ini secara serentak dilaksanakan di setiap provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, untuk meminimalisir kesalahan di dalam peng-input-an DPT pada Pemilu 2019 mendatang

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Sepanjang bulan Oktober, Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat (KPU Lobar) menggelar serangkaian kegiatan program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Kegiatan itu dimaksudkan untuk menggelorakan semangat  masyarakat agar  terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada  Pemilu Serentak  tanggal 17 April  2019 mendatang,

GMHP yang rencananya dilakukan hingga akhir Oktober, dideklarasikan di halaman Kantor KPU Lobar oleh Bupati Lobar H Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Lobar, Imam Kafali, Kapolres Lobar, AKBP Hery Wahyudi, Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri, Perwakilan  Kapolres Mataram, Perwakilan Dandim 1606,  Ketua Bawaslu serta anggota penyelenggara Pemilu seperti PPK dan PPS, serta pimpinan Parpol peserta Pemilu, Rabu (17/10).

Sosialisasi GMHP dilaksanakan dengan melakukan konvoi dan pembagian selebaran di lima daerah pemilihan (dapil) se-Lobar.

Deklarasi GMHP hari ini secara serentak dilaksanakan di setiap provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan di dalam peng-input-an DPT pada Pemilu 2019 mendatang.

GMHP dapat dikatakan sebagai kesempatan terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT, yang digunakan di dalam Pemilu 2019.

Dan GMHP bukan hanya difokuskan pada pemilih yang belum terdaftar karena pindah domisili saja. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah jadi menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri.

KPU meminta agar masyarakat segera melakukan pengecekan atau langsung melaporkan ke KPU.

Ada tiga poin sasaran yang diharapkan dari berjalannya program ini. Hal itu disampaikan Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri.

“Ke-3 poin tersebut adalah memastikan pemilih tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar pemilih, memasukkan warga Lobar yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah dan belum masuk ke dalam DPT Hasil Perbaikan, serta memperbaiki elemen dasar pemilih atau belum lengkap perbaikan elemen pemilihnya,” jelas Suhaimi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid sangat berharap besar agar gerakan ini mencapai tujuan. Menurutnya, sumber masalah dari rangkaian proses Pemilu ada dalam daftar pemilih.

“Jika daftar pemilih beres maka semua akan beres dan bisa dipertanggung jawabkan,” tegasnya.

Fauzan juga  mengingatkan agar seleuruh elemen masyarakat memiliki sikap respek terhadap program KPU.

“Dan yang terpenting lagi agar masyarakat yang belum memiliki KTP, memiliki kesadaran untuk melakukan perekaman dan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih,” harap bupati.

Harry

Selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah

MATARAM.lombokjournal.com – Bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di NTB datang dari Kementrian Agama  Republik Indonesia.

Menteri Agama Lukmanul Hakim Syaifuddin, menyerahkan bantuan sebesar Rp10 milyar yang diterima Sekda NTB, H Rosyadi Sayuti, Rabu (17/10),  bertempat di Kantor Kementerian Agama NTB.

Lukman menyatakan, bantuan yang diserahkan bersumber dari seluruh pegawai lingkup kementrian Agam seluruh Indonesia.

“Kita menyerahkan bantuan yang sumbenya dari seluruh ASN di lingkup kementrian agma se Indonesia dan bahkan juga dari petugas ibadah haji  yang bertugas menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemudian bisa dimnfaatkn bagi keluarga ASN di NTB yang terdampak dari peristiwa gempa bebrapa waktu lalu,” Ujarnya

Lukman menyatakan, agar sumbangan ini selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah.

Menurutnya, bantuan ini   wujud kepedulian ASN kementrian Agama untuk membantu saudara-saudaranya di NTB,

Sebelumnya, Kepala Kantor KementErian Agama, Nasruddin memaparkan, jumlah kantor yang terdampak akibat gempa Bumi yakni Kantor  32 buah. Madrasah Negri dan swasta  sebanyak 426 buah

Pondok pesantren sebanyak 105 buah ,Masjid sebanyak  2.037 buah, Pura 100 buah, Vihara sebanyak 50 buah.

Kementrian Agama telah membentuk Tim Tanggap Darurat di bawah Kementrian Agama menyalurkan bantuan kebutuhn dasar berupa terpal, tenda, selimut, sembako dan obat-obatan ke keluaraga  besar ASN Kementrian Agama Prov NTB serta Non ASN.

Penyerahan bantuan tali asih kepada pegawai Kementerian Agama yang terdampak, baik PNS maupun Non PNS, membangun ruang belajar sebanyak 5 ruangan di MTS Negeri 3 Lombok Timur,  dengan biaya Rp300 juta.

AYA

Kepala OPD yang dilantik diperintahkan langsung untuk mulai bekerja keras

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang rapat utama, Rabu ( 17/10).

Keempat pejabat yang dilantik itu adalah dr. Nurhandini Eka Dewi, Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, yang mengisi kembali posisi sebagai Kepala Dinas Kesehatan,

Drs. Imhal, Asisten Administrasi dan Umum yang dipercaya sebagai Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencaa,  Dr. Ir. Manggaukang Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan mengisi posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Ir. Hartina,  staf ahli bidang pemerintahan dan aparatur politik, hukum dan layanan publik, menggantikan posisi Drs. Imhal sebagai Assisten administrasi umum.

Usai melantik dan mengambil sumpah keempat pejabat tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan dinilai sangat perlu untuk segera dilakukan, atas kondisi NTB saat ini  yang berbeda dari kondisi biasanya.

”Pasca musibah gempa bumi yang melanda Lombok-Sumbawa, butuh kerja keras dan cepat dari seluruh kepala OPD tanpa terkecuali. Untuk itu, posisi kepala OPD yang kosong harus segera diisi, terlebih posisi tersebut merupakan areal yang sangat berkaitan langsung dengan kondisi NTB saat ini”, ujar Gubernur.

Kepala OPD yang dilantik diperintahkan langsung oleh Gubernur untuk mulai bekerja keras. Seperti  Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan paling banyak berurusan dengan perempuan dan anak yang terdampak di lapangan.

Demikian juga Kepala Ddinas Perpustakaan yang diharap Gubernur dapat segera bergerak memberi layanan seperti trauma healing kepada anak-anak.

“Jadi bentuk hiburan bagi anak anak korban gempa bukan hanya berupa nyanyi-nyanyi saja, tapi datangi semua tempat, distribusikan buku yang menarik, supaya anak kita punya cerita lain dibalik musibah ini, “ kata Gubernur.

Pelantikan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB nomor 821.2-1/912/BKD/2018, tanggal 16 Oktober 2018. Hadir pula mendampingi dalam pelantikan, Wagub NTB Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan pimpinan OPD Lingkup Prov. NTB.

AYA/Hms

Anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalokasikan anggaran recovery pasca dihantam bencana gempa bumi beberapa bulan lalu.

Anggaran itu dialokasikan dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, yakni sekitar Rp. 15.491.000.000.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, Edi Purnomo, mengatakan, belanja yang paling banyak dalam perubahan APBD 2018 adalah penanganan bencana.

“Di dalam rancangan perubahan APBD 2018 itu, Pemerintah Daerah (Lombok Timur) mengalokasikan untuk rehabilitasi,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selong, Rabu (17/10) siang.

Dikatakannya, besaran anggaraan tersebut khusus digunakan dalam penanganan bencana untuk rehabilitasi di daerah Lombok Timur.

Pertama; untuk normalisasi jaringan air di Desa Sajang Kecamatan Sembalun.

Kedua; membangun ruang kelas sementara sekitar 158 unit untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

“Maksudnya agar para siswa tidak belajar di tenda-tenda. Sehingga murid-murid yang belajar bisa lebih nyaman,” ujar Edi.

Selanjutnya kegiatan untuk perbaikan air limbah atau sanitasi lingkungan bagi wilayah terdampak yakni, di Kecamatan Sambelia dan Sembalun.

Keempat; Pemkab Lotim juga mengalokasikan anggaran dam bentuk hibah kepada lembag-lembaga sekolah swasta dan sarana pribadatan untuk dana rehab maupun pembuatan sarana beribadah sementara.

Besaran anggarannya yaitu, masing – masing Rp.750 juta untuk normalisaai air, ruang kelas sementara kurang lebih Rp.4,4 milyar.

“Kemudian sanitasi limbah itu sebesar Rp.550 juta. Kalau yang untuk bantuan hibah kepada perbaikan pendidikan swasta sama pribadatan sekitar Rp.9,7 milyar lebih,” sebut Edi.

Edi kembali mengungkapkan, anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta.

“Ada memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 10 milyar untuk penanganan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana,” bebernya.

Razak

Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana kedatangan Presiden Jokowi yng akan kembali meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di NTB pada Kamis (18/10), memberi titik cerah terkait pencairan dana bantuan korban gempa..

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar berharap, kedatangan Presiden Jokowi ke NTB menjadi momentum percepatan realisasi pencairan dana bantuan stimulan kepada warga terdampak gempa.

“Harapan kami dengan datangnya presiden menjadi momentum untuk kita semua melakukan percepatan,” kata Najmul.

Konsep mekanisme pencairan yang cepat sejatinya pernah disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Lombok Utara beberapa bulan lalu.

“Hal ini sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Presiden sehingga tidak ada kesan birokrasi berjalan hanya ketika presiden datang saja,” katanya.

Najmul menyampaikan, Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan.

Najmul mengatakan, dari puluhan ribu warga yang terdampak gempa, baru sekira 1.478 warga yang menerima rekening bantuan, namun belum dapat dicairkan.

Pemkab Lombok Utara juga terus menggenjot percepatan pembentukkan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat utama dalam pencairan dana bantuan.

“Terus terang karena isu yang berkembang bahwa uang ini keliatan agak sulit dicairkan makanya semangat warga menbentuk pokmas sempat meredup, tapi dua hari ini kita fokus selesaikan pembentukan pokmas,” katanya.

AYA

Saat berjumpa dengan presiden di Istana Negara, Jokowi menyatakan, pencairan bantuan harus segera direalisasikan, bukan sekadar retorika semata

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, proses pencairan dana bantuan korban gempa, lebih disederhanakan dari yang sebelumnya 17 lembar persyaratan yang harus ditandatangani, menjadi hanya satu lembar persyaratan.

“Prosedur pencairan dari 17 lembar menjadi satu halaman, hari ini sudah mulai ada yang dicairkan,” kata Gubernur Zul, Selasa (17/10).

Zul optimistis dengan penyederhanaan mekanisme akan membuat proses pencairan menjadi lebih cepat.

“Sebenarnya tidak banyak kendala karena memang kemarin itu proses ribet, berbelit bukan ingin mempersulit tapi karena kehati-hatian, tidak mau asal cepat, tahu-tahu ujungnya punya masalah,” jelasnya.

Zul menyampaikan, mekanisme ini sudah dibahas bersama dengan juga melibatkan aparat penegak hukum. Kata dia, masyarakat juga dibebaskan memilih model bangunan selama memenuhi kaidah tahan gempa.

“Sekarang 10 ribu (warga) sudah masuk rekening, ini dikejar dulu supaya cair. Sekarang dan besok, Ketua Pokmas (kelompok masyarakat) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) tandatangan di kantor BRI sehingga jangan lagi ada proses yang ribet,” katanya.

Perrcepatan pencairan ini juga tak lepas dari rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke NTB pada Kamis (18/10). Saat berjumpa dengan presiden di Istana Negara, Jokowi menyatakan, pencairan bantuan harus segera direalisasikan, bukan sekadar retorika semata.

“Kalau ada yang sudah cair ini akan mempermudah berikutnya, bagaimana mau selesaikan berikutnya kalau yang pertama belum cair,” kata Zul.

AYA/Hms

Kabupaten/kota bisa saling support dalam melayani masyarakat, yang dilaksanakan dengan prinsip gotong royong dan saling betsinergi

MATARAM.lombokjournal.com — NTB Care hadir agar  pemerintah bisa benar-benar dirasakan kehadirannya  di tengah masyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi NTB Care di Hotel Lombok Raya, Selasa (16/1).

Hj. Rohmi menyampaikan harapan agar sosialisasi itu menjadi awal yang baik bagi niatan seluruh stake holder dalam mengemban amanah.

“Tujuannya adalah agar apa yang dilakukan bisa bermanfaat,” ujar Hj. Rohmi.

Sistem ini diharapkan media yang menghadirkan Pemerintah Derah ada dimana-mana, di tengah masyarakat.

“Jangan sampai sudah ada pemerintah yang baik tapi masyarakat masih merasa tidak ada tempat mengadu,” tegasnya.

Pesannya, agar program ini tidak hanya berakhir secara simbolis.

“NTB Care harus teraplikasi dengan baik dan menjadi wadah bagi masyarakat dan pemerintah, dan nantinya kabupaten/kota di NTB akan terbantu, serta setiap masalah dapat diatasi dengan tepat sasaran”, ujarnya.

Kabupaten/kota bisa saling support dalam melayani masyarakat, yang dilaksanakan dengan prinsip gotong royong dan saling betsinergi.

“Bimtek kali ini harus betul-betul dipahami, sangat simple, dan hal ini harus berjalan untuk bisa melayani masyrakat NTB,” kata Rohmi.

Kepala Dinas Kominfotik, Tri Budi Prayitno menyampaikan, proses hadirnya aplikasi ini langsung dari buah pikiran Ibu Wakil Gubernur pada bulan Juli 2018 lalu.

Saat ini, aplikasi NTB Care tersedia di Handphone berbasis Android, dan mulai hari ini NTB Care akan mulai diuji coba,

“Jangan sampai ada hoax, dan harapan kita bersama adalah menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat bisa terwujud,” ucap Tri Budi.

Sebelumnya, Yasrul S. Kom., M. Ing, Ketua panitia melaporkan, aat ini aplikasi NTB Care sudah siap dipakai.

Kehadiran perwakilan tiap perangkat daerah dan perwakilan Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-NTB, bertugas sebagai admin yang akan menerima terusan pengaduan masyarakat dan harus secepat mungkin meresponnya.

“Terdapat dua komponen dari aplikasi NTB Care, yaitu admin sistem dan admin OPD. Tak hanya itu, ada komponen lain yakni ‘volunteer’ yang tugasnya mengecek kebenaran pengaduan tersebut,” kata Yasrul.

AYA/Hms