Berdasarkan catatan sejarah, gerakan pramuka atau kepanduan sudah berkontribusi sejak Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda

lombokjournal.com —

KOTA BIMA — Gerakan Pramuka secara global pertama muncul di Eropa yang digagas Lord Robert Baden Powell dengan nama Scout Movement di tahun 1907.

Pada dasarnya, kepramukaan di Tanah Air Indonesia masih memegang gagasan utama dari Baden Powell.

Ide-ide cemerlang sang Bapak Pandu Dunia menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Netherland (Belanda) dengan nama Padvinder.

Orang-orang Negeri Kincir Angin pun membawa gagasan gerakan Scout ke Hindia Belanda (Indonesia) yang saat itu masih menjadi wilayah jajahannya.

Pada tahun1930 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera. Lanjut setelahnya tahun 1931 organisasi kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu Indonesia juga didirikan, dan ada beberapa lagi yang lain.

Berdasarkan catatan sejarah, gerakan pramuka atau kepanduan sudah berkontribusi sejak Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Sejak saat itulah pramuka di Tanah Air berkembang pesat seiring kesadaran masyarakat yang kian meningkat.

K.H. Agus Salim lantas mencetuskan ide untuk mengganti Padvenders dengan nama Pandu setelah ada pelarangan pemakaian Padvenders dari pemerintah Hindia Belanda.

Organisasi Pandu Rakyat Indonesia muncul/didirikan di kota Solo selepas kemerdekaan Indonesia pada 28 Desember 1945.

Peran dan fungsinya adalah sebagai tempat dan media untuk mengakomodir segala aktivitas kepanduan di Indonesia kala itu.

Dan pada tahun 1961 terhitung ada total sekitar 100 organisasi kepanduan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini.

BACA JUGA; Pramuka  Zaman Now Harus Siap Hadapi Tantangan Globalisasi

Dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia by.

Semenjak itu hingga sekarang, tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia.

Me

Di era global saat ini, Pramuka Indonesia perlu melakukan revitalisasi dan mulai juga mengedepankan aspek penguasaan teknologi, khususnya teknologi informatika

lombokjournal.com

KOTA BIMA —  Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) sebagai gerakan penumbuh sikap kepanduan generasi muda, harus lebih siap menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini.

Di tengah gempuran kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Pramuka yang berfungsi utama menumbuhkan karakter kepemimpinan, kemandirian, dan kesetiakawanan, diharapkan juga mulai mengadopsi perkembangan global.

“Perkembangan teknologi ini mau tidak mau harus diimbangi, termasuk juga oleh gerakan Pramuka saat ini. Karena Pramuka zaman now memang harus siap hadapi tantangan globalisasi,” kata H Muhammad Syafruddin, ST, MM  (HMS), Minggu (21/10) melalui siaran pers.

Menurut HMS yang juga Caleg DPR RI Dapil NTB 1/ Pulau Sumbawa No urut 1 dari PAN,  gerakan Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstra kulikuler pendidikan di Indonesia, patut diapresiasi dalam membentuk mental dan karakter generasi penerus bangsa.

Namun di era global saat ini, Pramuka Indonesia perlu melakukan revitalisasi dan mulai juga mengedepankan aspek penguasaan teknologi, khususnya teknologi informatika .

“Pramuka dituntut untuk terampil dan cerdik dalam melihat peluang-peluang yang produktif di balik kemajuan IPTEK saat ini. Salah satunya adalah teknologi informasi yang bisa dijadikan peluang usaha ekonomi kreatif oleh kalangan Pramuka untuk membesarkan organisasi,” tandas HMS

Pramuka yang menjadi kegiatan ekstra kulikuler pendidikan di Indonesia, tambah dia, merupakan soko guru dalam pembentukan moral pandu kemanusiaan di kalangan siswa, sekaligus dapat dijadikan wahana untuk mengasah ketrampilan dan bakat, khususnya yang memanfaatkan teknologi digital.

“Banyak aplikasi – aplikasi digital yang dapat dijadikan tempat atau sarana mempublikasikan karya-karya Pramuka, dan mengikuti perkembangan zaman,” tutur  HMS.

Sehingga, gerakan Pramuka di Indonesia yang sejak dulu lebih mengedepankan aspek kepanduan yang menanamkan kesetiakawanan sosial antar siswa, perlu diarahkan kepada penguasaan teknologi digital agar Pramuka tidak dianggap Gaptek.

Hal tersebut disampaikan HMS agar Pramuka Indonesia tidak kalah bersaing dengan gerakan kepanduan di negara lain.

“Apalagi, Pramuka merupakan akronim dari praja muda karana yang bermakna rakyat muda (yang) senang berkarya. Jadi, karya-karya Pramuka harus ditonjolkan,” kata HMS yang juga sebagai Andalan Nasional Gerakan Pramuka Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

HMS mengatakan, menyongsong peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018 ini, bisa menjadi momentum bagi Pramuka untuk membesarkan diri ke depan.

“Pramuka lah salah satu lembaga yang membentuk karakter saya,” ucap HMS

BACA JUGA ;  Sejarah Gerakan  Pramuka di Indonesia

Sementara itu jenjang karier HMS di gerakan Pramuka dimulai dari Siaga ( SD ), lalu Penggalang ( SMP ) kemudian Penegak ( SMA) dan Pandega (Perguruan Tinggi) serta pernah bergabung dengan beberapa SAKA ( Satuan Karya ) baik di Bima , Mataram dan Lampung .

Me

Jika stok telur lokal tidak mencukupi kebutuhan pasar,  wajar telur asal luar datang ke NTB.

MATARAM.lombokjournal.com – Banjirnya telur dari luar NTB, misalnya dari Bali, menjadi persoalan peternak ayam petelur di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kelompok ayam petelur atau Asosiasi Ayam Petelur Lombok mencatat, lebih dari 75 persen telur dari luar NTB menguasai atau mengisi pangsa pasar di  Lombok.

Peternak kecil akan terancam gulung tikar, apalagi telur lokal hanya mengisi 25 persen di pasaran tradisional atau yang lainnya.

Namun di satu sisi, data Asosiasi Ayam Petelur Lombok menunjukkan, peternak lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Hitungannya, populasi ayam di Lombok hanya 1 juta.

Sementara kebutuhan NTB akan telur sekitar 5 juta.

Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, tidak mempermasalahkan masuknya telur asal luar.

Selly mengatakan, jika stok telur lokal tidak mencukupi kebutuhan pasar maka wajar telur asal luar datang ke NTB.

“Kalau kurang pasokan di dalam kan gak masalah datang dari luar NTB. Daripada kurang, inflasi tinggi,” ungkapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, Sabtu (20/10) siang.

Selly menilai, usaha peternak menjadi lesu karena dipicu dengan adanya bencana alam di NTB beberapa waktu lalu. Akibatnya pasukan telur lokal di pasaran menjadi berkurang.

“Apalagi dengan kejadian gempa. Usaha pada drop,” ucapnya jelas.

Sementara permintaan akan telur tetap bertambah,  wajar kemudian telur dari luar menyerbu telur lokal.

“Apalagi bulan depan masuk bulan Maulid. Pasti kebutuhan juga besar,” sebut Selly.

Razak

 Beberapa hotet di antaranya telah kembali berjalan normal, huniannya hingga pada bulan Oktober ini semakin membaik dan meningkat sedikit demi sedikit

MATARAM.lombokjournal – Ketua Perhimpunan dan Restoran Indonesia (PHRI) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Abdul Hadi, menerangkan, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan nasional, yang di adakan di NTB dipastikan mampu meningkatkan okupansi hotel, pasca terjadinya gempa. namun peningkatan tersebut belum maksimal.

“Pasca gempa ini belum semaksimal sebelum terjadi gempa kemarin, tapi pasti akan meningkat,” tutur Ketua PHRI NTB, H Lalu Abdul Hadi, Jumat (19/10).

Selain dengan adanya event-event yang di lakukan untuk meningkatan okupansi hotel. tapi juga di lakukan beberapa hal yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Lombok.

Lombok sendiri saat ini sudah dalam kondisi baik, dengan memperbanyak promosi untuk menarik wisatawan lokal maupun macan negara.

“Mempromosikan daerah kita ini di setiap acara ataupun kegiatan diluar, dan mengatakan Lombok ini sudah aman untuk di kunjungi,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan memberikan promosi diharapakan bisa membuat kembali pulih tingkat hunian hotel-hotel yang ada di Lombok.

Bahkan beberapa di antaranya telah kembali berjalan normal. Tingkat huniannya hingga pada bulan Oktober ini semakin membaik dan meningkat sedikit demi sedikit.

Namun saat ini dikatakanya, masih banyak beredar info-info tidak bagus mengenai Lombok. sehingga banyak di antara wisatawan yang akan datang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi datang.

“Saya dengar masih ada isu-isu hoax yang menyebar, sehingga mereka yang ingin  berkunjung namun batal,” Pungkasnya.

AYA

Pemilih pemula lebih cerdas dalam menentukan afiliasi pilihan politiknya melalui taktik dan strategi yang  bisa melibatkan emosi dan kecendrungan kesukaan kaum Milineal

lombokjournal.com —  

LOMBOK TIMUR — Gerakan Melindungi Hak Pilih (GPHL) sudah dicanangkan KPU dan dideklarasikan serentak di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

Gerakan ini dilakukan untuk menjaga hak-hak suara masyarakat Indonesia yang menjadi wajib pilih dalam gelaran Pemilu serentak 2019 mendatang.

Caleg DPRD Lombok Timur Dapil 2, nomor urut 9 partai Nasdem, Saparwadi mengatakan, gerakan ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama generasi milenial dan pemilih pemula.

“Tentu ini sangat penting agar masyarakat benar benar bisa menggunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya. Saya sangat mendukung GMHP ini,” kata Saparwadi, yang mewakili dapil 2,  Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru, Jumat (19/10)

Menurutnya, selain untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum, partisipasi politik kaum milenial atau pemilih pemula diyakini menjadi trigger atau vote getter yang cukup signifikan dalam mendongkrak perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

Pemilih pemula lebih cerdas dalam menentukan afiliasi pilihan politiknya melalui taktik dan strategi yang  bisa melibatkan emosi dan kecendrungan kesukaan kaum Milineal.

“Sehingga Caleg harus pandai pandai mendekati dan meraih persepsi pemilih Milineal dengan mengidentifikasi masuk dalam lingkungan keseharian pemilih pemula,” ungkap Saparwadi.

Itu juga alasan mengapa Saparwadi selalu berupaya membaur dan cair dengan kalangan pemilih Milineal.

Ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada komunitas Milineal ini dengan beragam aktivitas khas Milineal .

Selain itu Saparwadi berjanji akan mengajak pemilih pemula berjuang dan bekerja bersama untuk memperkuat tim work nya.

Hal ini sebagai upaya memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemilih pemula untuk mensukseskan dirinya menjadi anggota parlemen kelak .

“Peran perempuan Milineal memiliki kunci penting sebagai perekat untuk menaikkan elektabilitas saya,” tambah Saparwadi.

Selanjutnya Wadik menggarisbawahi bahwa dirinya berkomitmen membesarkan dan memberdayakan kaum Milineal dengan berbagai karya yang produktif untuk membangun citra positif generasi muda Milineal .

“Kesan bahwa kaum Milineal identik dengan pola hidup hedonis dan tidak produktif secara bertahap harus dirubah dengan cara memberikan mereka tanggungjawab untuk membesarkan hati dan spiritnya,” tukasnya.

Saparwadi mengatakan, generasi milenial yang menjadi pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya. Sebab suara mereka sangat menentukan arah pembangunan bangsa ke depan, termasuk di Lombok Timur.

“Zaman now ini, harus ada tekad bersama, nggak gaul kalau memilih Golput,” katanya

Me

Segala macam kesulitan aspirasi masyarakat mulai dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan infratruktur dapat segera ditangani dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meyakini program dialog yang bertajuk “Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi” mampu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.

Program ini didesain untuk mempertemukan secara langsung masyarakat dengan pemerintah. Keluh kesah masyarakat dapat disampaikan dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah.

“Saya yakin dengan kegiatan seperti ini 80 persen permasalahan di masyarakat NTB dapat diselesaikan, karena disini sudah ada para Kepala Dinas terkait yang akan menjawap dan menindaklanjutinya,” ujar Gubernur dalam acara  Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi di Halaman Kantor Gubernur NTB, Jum’at, (19/10).

Gubernur  didampingi Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, menekankan kepada suluruh jajarannya agar turun langsung menyelesaikan segala persoalan di lapangan.

Dengan demikian segala macam kesulitan aspirasi masyarakat mulai dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan infratruktur dapat segera ditangani dengan baik.

“Seperti masalah pencairan dana bantuan gempa, dari semula yang begitu ribet kini menjadi sangat gampang, itu berkat komunikasi dan silaturrahmi langsung dengan pemerintah pusat,” ungkapnya di hadapan masyarakat yang hadir, termasuk Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti.

Selain dari program tersebut, masyarakat NTB juga dapat menyalurkan aspirasi melalui program NTB Care yang menjadikan NTB selangkah lebih maju ke depan.

Aplikasi ini hadir di masyarakat menghapus stigma pimpinan feodal, dimana masyarakat untuk dapat ketemu pimpinan harus antri berjam-jam.

Saat ini, melalui aplikasi yang dapat didownload lewat play store ini, masyarakat yang berhalangan hadir bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menyampaikan aspirasi dan gagasannya secara online.

“Dengan kedua program ini segala masalah masyarakat insya Allah dapat terjawab dan terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan, diputuskan jalur pendakian Sembalun, Senaru, dan Torean belum dapat dibuka kembali

MATARAM.lombokjournal.com — Jalur pendakian Gunung Rinjani masih belum dapat dibuka dalam waktu dekat, sesuai survei lapangan yang dilakukan di sejumlah jalur pendakian seperti Sembalun, Senaru, dan Torean

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Sudiyono mengatakan, hasil survei telah dilakukan pihak Balai TNGR bersama TNI, Polri, Basarnas, Dinas Pariwisata NTB, Lombok Utara, Lombok Timur, BPBD, trek organizer, pramuwisata, dan porter, pada 3-5 Oktober lalu.

Dikatakan, pembahasan hasil survei dilakukan bersama Basarnas, Badan Wilayah Sungai, dan Ahli Geologi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB pada 8 Oktober.

Sudiyono menjelaskan, ada beberapa catatan  terkait kondisi sarana dan prasarana pascagempa di jalur pendakian Sembalun.

Rinciannya sebagai berikut: Kantor Balai TNGR Resort Sembalun rusak sedang hingga berat, terdapat 14 titik longsor dan 11 titik tanah retak, dan satu pos unit jaga di pos 2 Sembalun rusak ringan, jembatan beton dengan rantai besi rusak berat namun masih bisa dilewati.

Adapun 12 unit shelter di jalur pendakian Sembalun dinyatakan dalam kondisi baik.

“Tim melaksanakan survei sampai 7,8 kilometer (km). Jalur pendakian Sembalun terputus akibat longsor di bukit Penyesalan (sekitar 120 meter sebelum Pelawangan Sembalun),” kata Sudiyono.

Kondisi tak jauh beda juga terjadi di jalur pendakian Senaru. Kantor Balai TNGR Resort Senaru mengalami rusak berat, gapura pendakian di Jebag Gawah Senaru rusak ringan, pos jaga serta toilet Jebag Gawah Senaru rusak berat.

“Sepanjang jalur pendakian Senaru terdapat 14 titik longsor dan retakan tanah. Jalur pendakian Senaru terputus akibat longsor di bawah Pelawangan Senaru,” jelasnya.

Untuk jalur pendakian Torean, kata Sudiyono, terdapat 12 titik longsor dan retakan tanah. Dia menyebutkan, jalur pendakian Torean juga terputus di jalur sebelum air terjun Penimbungan akibat longsor.

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan diputuskan jalur pendakian Sembalun, Senaru, dan Torean belum dapat dibuka kembali. Tim juga akan kembali melakukan survei rencana rehabilitasi jalur pendakian dan fasilitas pendukung yang baru bisa dilakukan setelah musim hujan atau sekira Mei 2019.

“Dalam kondisi normal, pembukaan jalur pendakian Gunung Rinjani menuju Danau Segara Anak diperkirakan dapat dilakukan pada 2020,” kata Sudiyono.

Sudiyono berharap, longsoran di Gunung Rinjani dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait dalam antisipasi bencana bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Rinjani ketika musim hujan yang akan datang.

Balai TNGR juga akan melalukan survei jalur wisata alternatif bersama pihak terkait pada 15 Oktober 2018.

AYA

Diingatkan, agar anggota BPD berperan aktif mendukung netralitas selama pelaksanaan Pilkades Serentak tanggal 10 Desember mendatang

LOBAR.lombokjoural,com — Bupati Lombok Barat (Lobar) H Fauzan Khalid minta ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk netral saat Pilkades.

Fauzan menyampaikan itu saat melantik anggota BPD periode 2018-2024 untuk pertama kali dalam masa kepemimpinannya. Ini terkait jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Desember nanti,

Pelantikan disaksikan oleh para Asisten, pimpinan OPD dan para Kepala Desa se-Lobar di Bencingah Agung Bupati, Kamis (18/10).

Seluruh anggota BPD yang dilantik berasal dari 46 desa di 8 kecamatan yang ada di Lobar.

Mereka berasal dari Kecamatan Batu Layar sebanyak 3 desa, Kecamatan Gunung Sari 10 desa, Kecamatan Lingsar 10 desa, Kecamatan Kediri 6 desa, Kecamatan Labuapi 8 desa, Kecamatan Gerung 3 desa dan Kecamatan Sekotong 6 desa.

Bupati menegaskan, BPD merupakan mitra dari lembaga eksekutif yang memiliki posisi sangat strategis. Posisi BPD jika dianalogkan di tingkat kabupaten sama seperti DPRD, sedangkan jika di kepresidenan seperti DPR.

“Mengingat hal tersebut anggota BPD harus ikut dan mengawasi serta membahas program dan anggaran di desa. BPD juga harus ikut mengawasi pemerintahan desa, menyerap dan menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pesan Fauzan.

Bupati yang “jamaq-jamaq” ini juga mengingatkan agar anggota BPD tidak ‘ngoyo’ dan mau mendengar pendapat orang lain.

“Jangan juga mau menang sendiri,” ujar Fauzan.

Fauzan pun mengingatkan agar anggota BPD berperan aktif mendukung netralitas selama pelaksanaan Pilkades Serentak tanggal 10 Desember mendatang.

“Tanggal 10 Desember mendatang, 76 desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Terhadap kegiatan tersebut,  anggota BPD harus mengerti tugasnya dan harus menjaga netralitas,” tegasnya.

Harry

Ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor pertanian justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak

lombokjournal.com —

MATARAM — Hari Pangan Sedunia (HPS) atau World Food Day ke-38 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2018, diperingati serentak di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menekankan agar moment HPS 2018 jangan hanya dijadikan kegiatan seremonial semata.

HPS harus menjadi moment bagi bangsa Indonesia yang agraris ini untuk memulai kembali merebut kedaulatan pangan nasionalnya.

“Harus ada upaya nyata agar kedaulatan pangan bisa terwujud dan menjadi kebanggaan kita di Indonesia yang notabene merupakan negara agraris ini. HPS harus jadi moment penting untuk kita rebut kembali kedaulatan pangan kita,” tegas HBK, Kamis (18/10) di Mataram.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok ini mengatakan, sebagai bangsa agraris dengan lokasi potensial berada di bawah garis khatulistiwa, seyogyanya Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri di sektor pangan dan pertanian secara luas.

Hanya saja, ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor ini justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak pendorongnya.

“Ini khan ironis, negara kita adalah negara agraris, tapi justru kantong-kantong pra-sejahtera malah tersebar banyak di tempat-tempat keberadaan kaum petani, dan juga nelayan kita,” katanya.

HBK menilai, kondisi ini terjadi karena ada yang salah dalam tata kelola di sektor ini, dan juga masih kentalnya mental korupsi di pemimpin-pemimpin bangsa ini.

“Dua hal mendasar yang menjadi penyebab lambatnya laju kesejahteraan petani dan nelayan kita menurut saya adalah, salah kelola dan yang satunya lagi adalah masih kentalnya mental korupsi,” tegasnya.

Itu sebabnyahingga kini Indonesia masih saja melakukan import sejumlah komoditi pertanian dari luar negeri, yang imbasnya justru merugikan para petani di negeri sendiri.

Selain itu, petani dan nelayan di Indonesia menurut dia masih saja dibiarkan berjalan sendirian, tanpa perlindungan.

“Padahal seharusnya kita jangan sampai meninggalkan para petani dan para nelayan kita karena mereka-mereka inilah ujung tombak ketahanan pangan kita,” tegasnya.

HBK maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, untuk memulai semangat perubahan dan perbaikan di sektor pertanian.

Dalam sejumlah diskusi dengan masyarakat, HBK selalu menekankan bahwa pertanian adalah sumber utama kekuatan bangsa ini.

Pertanian adalah solusi paling efektif dalam mengatasi problematika pengangguran juga untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut HBK, Pulau Lombok bisa menjadi contoh bahwa potensi pertanian kita memang sangat luar biasa.

Hanya saja, pola pengelolaan dan keberpihakan pemerintah dan semua pihak terkait untuk sektor ini perlu didorong dan ditingkatkan.

“Petani harus kita perhatikan, didampingi dan dilindungi untuk bersama-sama merebut kembali kedaulatan pangan kita. Jangan sampai ada istilah tikus mati di lumbung padi,” kata HBK.

HBK menegaskan, untuk memulai semua itu pemerintah harus berani membatasi impor komoditi pertanian.

Aparat penegak hukum juga harus serius memberantas kartel-kartel besar yang turut bermain dalam pola import ini.

“Moment Hari Pangan Sedunia (HPS) harus benar-benar dimaknai dengan upaya nyata bangsa ini dalam merebut kembali kedaulatan pangannya, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayannua, dan menciptakan pertanian yang maju dan mandiri sehingga para petani bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.

Me

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, sempat ada persepsi keliru yang berkembang di masyarakat, terkait belum cairnya dana bantuan dari pemerintah.

Zul menyampaikan, persepsi yang beredar sebelumnya ialah warga yang sudah mendapatkan buku rekening tabungan, sudah bisa mencairkan dan membelanjakan sendiri.

Namun hal ini tidak terwujud lantaran pemerintah bersikap lebih hati-hati agar anggaran bantuan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk membangun rumah yang memenuhi kaidah tahan gempa.

Hal ini disampaikannya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Internasional Lombok, NTB, Kamis (18/10).

“Sebelumnya begitu lama sehingga warga mempersepsikan ini kok ini enggak cair-cair. Jangan sampai ada anggapan uang tidak ada, terlebih ada bencana di Palu,” ujar Zul.

Kata Zul, proses pencairan yang begitu berbelit menjadi salah satu alasan mengapa pencairan dana tak kunjung tiba. Dengan 17 prosedur persyaratan yang harus dilalui, hanya ada lima kepala keluarga (KK) terdampak gempa yang bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah.

“Itu sebelum penyederhanaan (pencairan), yang cair hanya lima KK. Ahamdulillah dengan penyederhanaan sekarang sudah ada 5.625 KK yang bisa mencairkan dana bantuan,” kata Zul.

Zul juga tidak ingin warga mendapat persoalan hukum di masa mendatang.

“Pengalaman yang disampaikan BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi belakangan ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari,” ucap Zul.

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga.

“Jadi laporannya tidak usah per individu tapi ke pokmas saja,” kata Zul.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah juga menyambut positif penyederhanaan mekanisme pencairan. Rohmi menilai, model pencairan sebelumnya sangat rumit dan menyulitkan warga untuk bisa kembali membangun rumahnya.

“Alhamdulilah sederhana sungguh signifkan sekali karena memang selama ini kelihatan rumit teknisnya. Dengan sederhana, warga merasa begitu lega, dan kami sangat yakin dengan proses ke depan akan berjalan lancar,” ucap Rohmi.

AYA