Selain model pembangunan terintegrasi, Rumah Zakat juga mendirikan huntara di pondasi rumah warga yang rusak akibat gempa

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Rumah Zakat meresmikan Desa Berdaya di lokasi pengungsian yang ada di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara,  NTB, pada Rabu (24/10).

CEO Rumah Zakat Nur Effendi mengatakan, Desa Berdaya merupakan nama yang dipilih dengan harapan warga terdampak gempa di wilayah ini mampu bangkit kembali melalui sejumlah program pemberdayaan yang dilakukan Rumah Zakat.

Di lokasi ini, Rumah Zakat sudah membangunkan 105 hunian sementara (huntara) dengan menggunakan gedek (Sejenis Triplek). Selain huntara, di lokasi ini juga dibangunkan masjid darurat, sekolah darurat, dan pasar darurat.

“Desa Berdaya ini merupakan program yang terintegrasi antara tempat tinggal, pendidikan, ibadah, dan juga perekonomian. Kita tempatkan satu orang pendamping di sini,” ujar Effendi.

Selama pembangunan huntara dan fasilitas umum, Rumah Zakat mengajak masyarakat terdampak terlibat dalam proses pembangunan. Pemilihan bahan baku bangunan juga diambil dari pasar yang ada di Lombok.

Effendi menyampaikan, selain model pembangunan terintegrasi, Rumah Zakat juga mendirikan huntara di pondasi rumah warga yang rusak akibat gempa.

“Total huntara yang sudah dibangun ada 305 huntara dari yang kita targetkan sebanyak 1.000 huntara,” lanjut Effendi.

BACA JUGA; Rumah Zakat Dorong Pemberdayaan Ekonomi Warga

Selain di Lombok Utara, Rumah Zakat juga berencana mendirikan Desa Berdaya di lokasi terdampak gempa di Lombok Barat dan juga Sumbawa. Effendi mengungkapkan, model Desa Berdaya berasal dari keprihatinan Rumah Zakat terhadap tingkat kemiskinan yang mayoritas berada pada wilayah pedesaan.

“Terima kasih atas kolaborasi seluruh pihak dalam membangun NTB untuk bangkit kembali,” Pungkas Effendi.

AYA

Harapan terbesar Rumah Zakat, warga bisa mengubah pola pikirnya untuk kembali bangkit dan menjalani aktivitas kehidupan sebagaimana sebelumnya

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Rumah Zakat telah menerjunkan puluhan relawan untuk membantu korban gempa saat masa tanggap darurat, mulai dari tim evakuasi, dokter, mobile clinic, hingga bantuan pangan.

Hal itu dikatakan CEO Rumah Zakat, Nur Effendi, sambil menegaskan berkomitmen mendukung pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Effendi menyampaikan, Rumah Zakat juga akan memberikan 43 paket siaga pangan dengan sekitar 20 ton daging untuk warga terdampak gempa.

Selain makanan, Rumah Zakat juga membangun 1.000 hunian sementara (huntara), di mana 305 huntara sudah terbangun di Lombok Utara dan Sumbawa.

Ada dua model dalam pembangunan huntara. Pertama, huntara dibangun di atas pondasi lama rumah warga yang rusak.

Kedua, Rumah Zakat membangunkan huntara dengan konsep terintegrasi dalam satu kawasan bersama masjid, sekolah, dan pasar darurat. Konsep kedua ini yang disebut Desa Berdaya, telah diresmikan di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (24/10).

“Hari ini kita resmikan Desa Berdaya, ini bagian dari proses tahap pemberdayaan yang berkelanjutan, untuk NTB bangkit kembali,” ujar Effendi di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara

Harapan terbesar Rumah Zakat, warga bisa mengubah pola pikirnya untuk kembali bangkit dan menjalani aktivitas kehidupan sebagaimana sebelumnya.

BACA JUGA ; Rumah Zakat Resmikan Desa Berdaya di Lombok Utara

Effendi berharap, keberadaan pasar darurat dapat dimanfaatkan warga untuk berjualan hasil bumi maupun kerajinan yang bernilai ekonomi.

“Ini yang kita harapkan, ayo kita bangkit, dan manfaatkan setiap potensi yang ada di desa ini,” katanya.

AYA

Usia PAUD merupakan usia emas bagi anak-anak yang harus diberikan perhatian lebih, agar pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik

LOMBOK UTARA.lombokjourna.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, sekaligus sebagai Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, menyerahkan Alat Peraga Edukatif (APE) kepada pengelola PAUD Harapan Bunda, Dusun Sedutan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, (23/10).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Roadshow TP PKK Provinsi di KLU dalam rangka peringatan HKG PKK, KB Kesehatan Kesehatan ke 46 Tingkat Provinsi tahun 2018.

Hj. Niken mengatakan, penyerahan sejumlah APE itu merupakan salah satu wujud dari kepedulian TP PKK Provinsi NTB terhadap dunia pendidikan.

Ia berharap dengan bantuan APE itu akan menjadi sarana edukasi agar tumbuh kembang anak-anak NTB tumbuh dengan baik sehingga akan menjadi geresasi yang cerdas dan berkualitas dimasa depan.

“PAUD merupakan tempat pendidikan utama untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kita kepada anak-anak. Ibu-ibu harus pastikan anak-anak kita dapat pendidikan yang baik,” ujarnya.

Bunda PAUD Hj. Niken mengingatkan, Usia PAUD merupakan usia emas bagi anak-anak yang harus diberikan perhatian lebih, agar pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik.

Untuk itu ia berpesan kepada ibu-ibu yang hadir dalam acara tersebut agar anak-anak tetap dapat asupan gizi yang baik Dengan minum susu minimal 2 kali sehari.

Selain itu ia juga mengajak untuk meningkatkan konsumsi ikan agar anak-anak dapat gizi yang baik.

“Bapak-bapak yang jadi nelayan, jika ada hasil tangkapan jangan dijual suamua, sisakan sebagian untuk dikonsumsi, agar anak-anak dapat gizi yang baik,” tandasnya.

Dalam kegiatan roadshow tersebut, juga dilakukan pelayanan KB dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak gempa di Desa Kayangan, Lombok Utara.

AYA/Hms

Tujuan dari diadakannya semunar ini agar para peserta bisa menggali peran dan sastra yang ada di Daerah NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini, Selasa (23/10), menggelar seminar nasional kesastraan yang bertema”Kontrbusi Bahasa dan sastra terhadap pembangunan daerah”.

Kegiatan yang berlangsung di Grand Madani Hotel tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur NTB Hj.Sitti Rohmi Djalilah.

“Pemprov NTB mendukung penuh program yang bertujuan untuk mensuport penggunan bahasa dengan baik,”ujarnya

Ia menyatakan, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah agar bagaimana bisa mendorong penggunan Bahasa di Ranah Publik digunakan dengan baik

Seminar nasional kesastraan ini menghadirkan pembicara Prof. Dr. H. Dadang Sunendar, , Kepala Dinas pendidikan Dan kebudayaan (Dikbud ) NTB H.M. Suruji ,Kepala Kantor Bahasa NTB Songgo Siruah .

Seminar nasional ini diikuti peserta dari berbagai kalangan, seperti akademisi, penggiat sastra, pelajar dan Mahasiswa. Tidak hanya dari Kota Mataram, peserta juga berasal dari kabupaten/kota yang ada di NTB.

Kepala Kantor Bahasa NTB, Songgo Siruah menyatakan, tujuan dari diadakannya seminar ini agar para peserta bisa menggali peran dan sastra yang ada di Daerah NTB.

Seperti diketahui, selama ini masyarakat tidak memahami penggunaan bahasa yang baik dan tepat itu seperti apa ,jadi kebanyakan mereka (Masyarakat ) hanya menggunakan untuk komunikasi saja tanpa mengetahui makna yang terdapat di dalam bahasa tersebut.

“Untuk itu kita adakan acara ini agar masyarakat lebih tahu makna dalam sebuah Bahasa dan serta agar bahas tersebut bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.

AYA

Komitmen tentang kepedulian pangan sudah dilakukan oleh ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU), dengan terlibat dalam gerakan Reforma Agraria

MATARAM.lombokjournal.com —  Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK) menilai, Hari Santri ini momentum bagi para santri mengabdi untuk negeri.

Hari Santri tanggal 22 Oktober 2018, 1memiliki tagline “Bersama Santri Damailah Negeri”.

“Tidak hanya pintar ngaji, tapi juga harus mengerti soal padi. Urusan pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak, harus dipahami oleh para santri,” katanya di Mataram, Selasa (23/10).

Dikatakan HBK, Pulau Lombok selain dikenal sebagai pulau seribu Masjid, juga dikenal sebagai Pulau Seribu Pondok Pesantren (Ponpes). Di berbagai penjuru di Pulau Lombok, selalu ada Ponpes.

“Barangkali ada jutaan santri di Pulau Lombok ini,” sambungnya.

Pria yang juga Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini mengungkapkan, tidak hanya dalam urusan agama saja, sekarang ini sudah saatnya para santri terlibat aktif dalam urusan keumatan. Diantaranya dengan melibatkan diri dalam urusan pangan.

“Ya, mulailah terlibat dalam urusan pangan. Pahami padi, jagung, ubi, kedelai dan banyak lagi,” terangnya.

Suami Hj. Dian Bambang ini melanjutkan, komitmen tentang kepedulian pangan sudah dilakukan oleh ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU), dengan terlibat dalam gerakan Reforma Agraria. Selanjutnya, tinggal Ponpes menyusun konsep melibatkan santri dalam urusan pangan.

“Iya dong, kalau di tingkat daerah peran Ponpes ini sangat penting dalam mendorong santri aktif mengurus dunia pertanian,” ucapnya.

HBK mengambil contoh, gerakan membentuk santri peduli pertanian seperti dilakukan Ponpes Miftahul Huda di Tasikmalaya. Ada pelatihan dan pendampingan kepada para santri yang mondok di pesantren tersebut.

Tujuannya agar para santri bisa mandiri dan menjadi narasumber utama bagi masyarakat dalam mengembangkan pertanian.

“Nah, Ponpes-ponpes di Lombok harus mulai memberikan pelatihan santri-santrinya tentang pertanian,” beber HBK.

Ditambahkan, pembekalan agama yang diberikan di Ponpes, akan kian kuat manakala santri paham dunia pertanian. Santri yang dikenal mandiri dan tahan banting, dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat Pulau Lombok yang sebagian besar adalah petani.

Santri yang sudah paham seluk beluk dunia pertanian, bisa mengajak masyarakat Pulau Lombok untuk membangun kedaulatan pangan.

“Kalau santri yang mengatakan sesuatu di umat itu pasti di dengar,” tandasnya.

AYA

Total Atlet yang akan bertanding diperkirakan 613 orang, yang sebelumnya telah lolos pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) IV tahun 2018, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diminta bertanding dan meraih prestasi secara sportif.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., Ph.D, menyampaikan pesan itu saat membuka POPWIL IV, di Gelanggang Olah Raga (GOR) Turida, Selasa (23/10).

“Selamat datang, selamat bertanding, dan selamat meraih prestasi. Bertandinglah secara sportif”, ujar Sekda.

Sekda mengatakan, tahun ini Provinsi NTB dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Seperti tahun sebelumnya, Popwil diikuti tujuh provinsi yang berada di wilayah IV, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan NTB.

Total Atlet yang akan bertanding diperkirakan 613 orang. Atlet tersebut sebelumnya telah lolos pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di tiap Provinsinya.

Kegiatan Popwil akan berlangsung hingga 28 Oktober mendatang, dengan delapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yakni Sepak Bola, Bola Voli, Basket, Pencak Silat, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bulu Tangkis dan Sepak Takraw.

Atlet yang berhasil menjadi juara dari masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan pada Popwil, selanjutnya akan bertanding pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2019 memdatang.

AYA

Hanya data dari Kecamatan Aikmel saja yang baru diterima sebanyak 190 jiwa, sementara yang lain masih menyusul

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih merampungkan terkait data penerima Jaminun Hidup (Jadup) dari warga yang terdampak gema bumi beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Lalu Dami Ahyani, SIP. mengatakan, data warga Lotim yang akan diusulkan untuk menerima bantuan berupa Jaminan Hidup belum lengkap.

“Datanya masih direkap oleh pihak kami,” ujarnya, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di ruang kerjanya, di Selong, Senin (22/10) sore.

Meskipun demikian, kata Dami Ahyani, Pemkab Lotim akan tetap mengusulkan Jadup bagi warga kepada pemerintah pusat.

Tetap kita usulkan ke pusat, karena ini hak dan untuk kesejahteraan warga kita,” ucapnya.

Dikatakannya, Pemkab melalui Dinas Sosial telah meminta kepada pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk melakukan pendataan sesuai kriteria yang telah ada.

“Awalnya dulu, Pak Kadis senelum saya, dia bersurat ke Camat untuk melakukan pendataan bersama pendamping PKH dan yang lain. Agar bisa sama-sama bersinergi,” tuturnya.

“Proses ini yang kayaknya kita agak lamban sebenarnya karena data ni kan memang dinamis dengan kejadian gempa yang beruntun,” tambahnya.

Ditanya data sementara, pria yang baru saja menjadi Kadis di Dinas Sosial Lotim ini belum berani memastikan.

Ia mengatakan, hanya data dari Kecamatan Aikmel saja yang baru diterima sebanyak 190 jiwa, sementara yang lain masih menyusul.

“Sementara katanya, Kecamatan Sambelia juga sudah menyerahkan data hari Jum’at. Tapi siapa yamg menerima,” bebernya.

Sebelumnya diketahui, bahwa nilai bantuan Jadup ini dari Kementerian Sosial RI adalah sebesar Rp. 10.000/jiwa/hari yang akan diberikan antara 30 hari sampai 90 hari, dan akan dicairkan 6 bulan pasca tanggap darurat.

Razak

Pembiayaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Pekerja Penerima Upah (PPU) wajib menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 17 September 2018 lalu.

Salah satu di antara unsur yang termasuk PPU yaitu Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa. Selain itu, ada juga Pejabat Negara, PNS, anggota Polri, pegawai swasta dan lain-lain.

Di daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sendiri, yang belum masuk program Jaminan Kesehtan tinggal 67 Desa dari 239 Desa di Lotim.

Demikian diungkapkan dr. Garry Adhikusuma, Kepala Cabang BPJS Lombok Timur, di Selong, Senin (22/10) siang.

“Di Peraturan Presiden 82 itu, diperintahkan kami (BPJS) melakukan rekonsiliasi dengan BPMD untuk perangkat desa,” ucapnya, kepada wartawan, setelah melakukan sosialisasi Perpres No. 82 tahun 2018.

Terkait pembiayaannya, kata Garry, akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD).

Dengan demikian, tidak lagi dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa (Pemdes), yakni Kades dan Perangkat Desa.

“Jadi yang melakukan pembiayaannya itu adalah satu entitas yaitu Pemerintah Kabupaten, yakni BPMD nya,” ujarnya.

“Kalau sekarang kan, masih masing-masing. Dibulan depan, akan dibuatkan satu entitas,” tambahnya.

Ini tentunya berdasarkan masa jabatan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Garry mengatakan, jika habis masa jabatannya enam tahun maka nanti ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

“Nah, itu diatur oleh pemerintah daerah melalui BPMD,” sebutnya.

Garry kembali menegaskan, kalau misalnya yang bersangkutan itu berhenti. Otomatis berdasarkan SK-nya akan berhenti.

“BPMD akan mengeluarkan, seperti badan usaha lah,” terang Garry.

Sebelumnya, Pemkab Lombok Timur juga telah mengalokasikan anggaran sekitar 4,8 milyar untuk 5.247 tenaga kerja.

Razak

Dalam tiap tantangan pasti ada cahaya di ujung terowongan, .dan laut itu pasti memiliki tepian

BIMA.lombokjournal.com – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan cerita Rakyat Thailand yang sangat inspiratif yaitu Cerita berjudul “Antara Macan dan Ular”.

Cerita itu disampaikan saat ditanya mahasiswa terkait apa peran dan kerjasama yang bisa dibangun antara kampus dengan pemerintah provinsi NTB, dalam  seminar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima, Minggu (21/10). ,

Gubernur menjawab dengan Cerita Rakyat Thailand tidak pernah memberikan kesimpulan pada kisah tersebut tatkala Sang Petani terjebak antara cengkraman macan, digigit ular, disengat lebah dan digerogoti gerombolan tikus.

Beratus-ratus tahun kisahnya dibiarkan menggantung dan rakyat Thailand setelahnya diberikan kebebasan menentukan sendiri akhir bahagia atau unhappy ending kisah tersebut.

“Mahasiswa dan kita semua harus menentukan sendiri. Kita akan menulis akhir cerita seperti apa dari kisah tersebut. Mahasiswa memiliki  peran, tanggung jawab dan kerjasama, seperti apa yang akan kita bangun. Anda yang harus menulisnya dengan baik,” jelas Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Doktor Zul memberikan filosofi membangun yang harus tetap tertanam dalam diri generasi muda. Yaitu, Daripada kita mengutuk kegelapan lebih baik kita menyalakan sebatang lilin.

Dalam setiap tantangan pasti ada cahaya di ujung terowongan. Dan laut itu pasti memiliki tepian.

Dalam kesempatan tersebut hadir Bupati, Hj. Indah Damayanti Putri dan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan memberikan wejangan dan spirit kepada mahasiswa dan civitas akademika serta warga  Muhammadiyah di Bima.

AYA/Hms NTB

Pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM juga akan menjadi perhatian khusus

MATARAM.lombokjournal.com — Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang semula dipimpin Dudi Iskandar, sejak Senin (22/10) resmi digantikan Kurniadie sebagai Kakanim Kelas I Mataram yang baru.

Serah terima jabatan Kakanim dari Dudi Iskandar ke Kurniadie yang digelar di Kantor Imigrasi dihadiri sejumlah pejabat Kanwil Kemenkumham, Forkominda, serta pejabat Kota Mataram.

Dudi Iskandar mengatakan, selama setahun bertugas sebagai Kakanim di Mataram cukup banyak pengalaman serta persoalan keimigrasian yang di temui, terutama terkait dengan pengawasan orang asing.

Ia berharap, dengan Kakanim  baru akan t membuat Imigrasi Kelas I Mataram semakin baik dan pelayanan semakin meningkat.  Dudi Iskandar sendiri mendapat tugas baru di kedutaan Jerman.

Kakanim yang baru dilantik Kurniadie menyatakan, sebagai pendatang baru akan memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak.

Pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM juga akan menjadi perhatian khusus. Sementara untuk pengawasan orang asing, Mantan Kakanim di Madiun ini menyatakan akan tetap berkordinasi dengan semua pihak yang tergabung dalam Timpora NTB.

“Saya sebagai orang baru meminta restu kepada masyarakat Kota Mataram, semoga saya bisa mengemban tugas sebaik mungkin,” ujarnya.

Sementara Plt Kanwil Kemenkumham Faisol Ali menegaskan kepada Kakanim yang baru, untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan berbasis HAM harus menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat datang dan selamat bertugas, semoga bisa mengemban amanah dengan sebaik mungkin, tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

AYA