Selama masa tanggap darurat terdapat sekira 400 warga yang menjalani operasi, diperkirakan 30 persen dari 400 pasien itu akan kembali menjalani operasi lanjutan

MATARAM;lombokjournal.com – Biaya operasi korban terdampak gempa akan ditanggulangi Pemprov NTB, mengingat  belum adanya keputusan Pemerintah Pusat terkait pembiayaan operasi korban gempa pascamasa tanggap darurat

“Secara aturan, saat masa tanggap darurat (perawatan media) korban bencana ditanggung Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurhandini Eka Dewi usai menghadiri Rapat dengan Gubernur NTB, Kamis (01/11).

Setelah masa tanggap darurat, banyak pasien yang harus kembali melakukan kontrol dan operasi lanjutan untuk mencabut pen pada tulang.

Ia mengatakan, mayoritas korban gempa mengalami luka pada bagian tulang.

“Sekarang mereka (korban gempa) masih pakai pen, tiga sampai enam bulan akan dioperasi kembali,”ujarnya.

Dia sudah menanyakan hal ini kepada BPJS. Namun, secara aturan saat ini, BPJS tidak menanggung biaya operasi.

Pemprov NTB sempat terkejut lantaran saat bencana banjir bandang di Bima beberapa tahun lalu, BPJS masih menanggung biaya operasi tersebut.

“Pengalaman saat banjir bandang di Bima, kita makanya tidak menganggarkan di APBD Perubahan dengan asumsi BPJS menanggung. Nah sekarang secara aturan BPJS tidak boleh menanggung, lalu ini ke siapa, pakah ke BNPB lagi, atau Kemenkes,” kata  Nurhandini Eka Dewi.

Ia menyebutkan, selama masa tanggap darurat terdapat sekira 400 warga yang menjalani operasi. Diperkirakan, 30 persen dari 400 pasien itu akan kembali menjalani operasi lanjutan.

“Solusi jangka pendek, saya meminta ke Pak Gubernur sebelum ada keputusan pusat ya kita take over dan beliau setuju;” katanya.

Pemprov NTB akan mengambil alokasi anggaran pada APBD 2019 senilai Rp 2,5 miliar untuk biaya operasi lanjutan korban gempa. Dengan begitu, manajemen rumah sakit tetap melakukan pelayanan sebagaimana mestinya karena anggarannya akan disiapkan Pemprov NTB.

“Sementara ditanggulangi (Pemprov NTB) dulu, sampai nanti ada keputusan pusat, dan alam ada pembicaraan pusat antara BNPB dan Kemenkes tentang siapa yang bayar uang ini nanti,” katanya.

AYA

Rombongan Komisi IX datang ke NTB bermaksud melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa, dinilai sangat tepat.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE menyampaikan itu saat menerima rombongan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Kamis, (01/11).

Kunker itu diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi NTB menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

“Masih kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan lingkup kerja komisi IX, yakni bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Melalui Komisi IX DPR RI, dan berbagai mitra kerjanya, diharapkan permasalahan di lapangan bisa diringankan dan dicari solusi terbaiknya.

“Fase rehab dan rekon sekarang, di lapangan kami tidak hanya dihadapkan pada persoalan kerusakan fasilitas umum dan kesehatan saja. Namun secara sosial banyak masyarakat terdampak yang kini juga kehilangan lapangan pekerjaan, keluarga dan tempat tinggal,” jelas Gubernur.

Gempa bumi menyisakan banyak korban, disamping yang meninggal dunia, korban luka dan patah tulang juga banyak. Tindakan medis seperti operasi ortopedi bahkan harus dilakukan beberapa kali.

Gubernur berharap, kasus tersebut dapat ditemukan solusi bersama BPJS, agar korban yang rumahnya sudah hancur, tidak lagi mesti pusing memikirkan biaya berobat.

Hal ini, kata Gubernur, sesuai dengan pesan khusus bapak Presiden, agar kita memberi perhatian khusus bagi korban yang cacat dan cidera.

Di samping persoalan kesehatan tadi, Gubernur juga berharap pada kunjungan kerjanya Komisi IX juga bisa memberi perhatian bagi tenaga kerja yang bekerja di PT Aman Mineral di Pulau Sumbawa, untuk memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan mereka disana.

Ketua Rombongan Ketua Komisi IX, Dra. Hj Ermalena MHS menyampaikan, maksud kedatangannya ke NTB, di antaranya guna melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa.

Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kemterian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.

Di samping itu, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan kasus Malaria yang kemarin menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB.

“Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerjanya untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, yang saat itu hadir mendampingi Gubernur melaporkan, kondisi pelayanan kesehatan di 7 Kabupaten/kota terdampak.

Walau di KLU 100 persen sarana kesehatan sudah tidak dapat digunakan lagi, di Kabupaten Lombok Barat kerusakan mencapai 50 persen, pihaknya tetap berusaha mengembalikan akses pelayanan masyarakat.

Melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes Sementara dan alat kesehatan seadanya, namun tim kesehatan tetap semangat berusaha memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

“Alat kesehatan masih menjadi masalah pada pusat pelayanan kesehatan kami, karena hampir semuanya rusak berat. Kami harap dari DAK 2019 nanti bisa dilakukan pengadaan kembali,” harapnya.

AYA/Hms

Semangat nasionalisme tak cukup hanya dengan melaksanakan empat pilar berbangsa semata, tetapi harus mulai diwujudnyatakan dalam tindakan nyata, terutama memproteksi bangsa ini di sektor pertanian

lombokjournal.com

MATARAM —  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak para pemuda, generasi millenial Indonesia, untuk bisa berkontribusi nyata mendukung program cinta produk pangan lokal .

Salah satu yang utama adalah keterlibatan mereka bersumbangsih ide, gagasan dan kerja nyata di sektor pertanian secara luas.

“Nasionalisme pangan ini perlu ditanamkan sejak dini. Sebab, perang kita ke depan, atau yang diperebutkan oleh dunia ini ke depan, adalah perang memperebutkan sumber daya pangan,” kata HBK, melalui siaran pers , Kamis (01/11) .

Dipaparkan, saat ini banyak negara-negara yang kemampuan lahannya tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini karena luasan lahan yang tetap, sementara peningkatan populasi penduduk terus meningkat setiap tahunnya.

“Banyak negara yang mulai merasakan kesulitan karena keterbatasan lahan, atau karena cuaca atau karena musim yang tidak mendukung,” katanya.

Menurut HBK, fenomena itu juga lambat laun bisa terjadi di Indonesia, jika masyarakatnya terutama generasi mudanya acuh, tak peduli, dan meninggalkan mata pencaharian di sektor pertanian.

HBK mengajak generasi muda Indonesia, termasuk di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kembali menyadari dan memahami keunggulan kompetitif yang dimiliki bangsa ini.

“Kita ini di Indonesia, termasuk di P. Lombok punya keunggulan kompetitif yang sangat luar biasa sebagai anugerah dari Allah SWT, karena daerah kita berada di bawah garis khatulistiwa, sehingga sektor pertanian sangat memungkinkan untuk terus didorong dan dikembangkan,” kata HBK.

Semangat nasionalisme, menurut HBK, tak cukup hanya dengan melaksanakan empat pilar berbangsa semata, tetapi harus mulai diwujudnyatakan dalam tindakan nyata, terutama memproteksi bangsa ini di sektor pertanian.

HBK berharap, generasi muda mulai berani terjun langsung menggeluti mata pencaharian di sektor pertanian.

Di P. Lombok, papar HBK, bisa menjadi contoh bagaimana subur dan berkahnya lahan pertanian yang ada.

Sekarang tinggal bagaimana para pemuda P. Lombok bisa mengambil sikap dan keberanian untuk terjun mengolahnya.

“Para pemuda kita harus mulai berani terjun dengan memilih jalan hidup menjadi seorang petani, memproduksi produk-produk unggulan seperti sayuran  dan buah-buahan organik. Ayo kita olah tanah P. Lombok yang subur ini, untuk meningkatkan kesejahteraan kita,” paparnya.

Selain melaksanakan tugas pimpinan, majunya HBK di P. Lombok juga lantaran ia sendiri sangat terkesan dengan kesuburan dan keindahan alam Pulau ini.

Cinta HBK untuk P. Lombok

“Saya bisa saja memilih Dapil lain, tapi karena saya terlanjur cinta sama P. Lombok maka saya harus berbuat dan memberikan manfaat yang terbaik untuk Dapil  ini,” kata HBK.

Pembangunan sektor pertanian merupakan visi utama HBK untuk masa depan P. Lombok dan masyarakatnya.

Menurutnya, sektor ini bukan hanya bisa membantu meningkatkan perluasan lapangan kerja, tapi sekaligus mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sebab hasil komoditi pertanian secara umum tentu bisa menopang kebutuhan sektor lain seperti industri pariwisata, dimana sektor pariwisata juga tengah dikembangkan di NTB ini.

Itu sebabnya, setiap kali berada di P.  Lombok, HBK selalu turun ke lapangan, ke Desa-Desa di pelosok P. Lombok, dan terus menyemangati masyarakat agar terus berkarya di sektor ini.

“Percayalah, bahwa di negara kita yang agraris ini kekuatan utamanya ada di sektor Pertanian”, tukas dia.

Nasionalisme pangan, menurut HBK, bisa menjadi jawaban untuk semakin kokohnya bangsa Indonesia di mata dunia.

Me

Fauzan menilai peran para kader sangat besar terhadap progress penurunan angka kasus stunting di Lombok Barat

LOBAR.lombokjournal.com  –  UPTD BLUD Puskesmas Labuapi, Lombok Barat mengajak para Kepala Desa di wilayah kerjanya berkomitmen mendukung dan mensukseskan seluruh program kesehatan di daerah.

Khususnya memberikan dukungan bagi para kader untuk lebih optimal memberikan pelayanan masyarakat.

Deklarasi dilakukan dalam kegiatan Temu Kader Kesehatan se-Kecamatan Labuapi di Bangsal Pantai Kuranji, Rabu (31/10) pagi.

Temu kader kesehatan ini diikuti oleh Saka Bhakti Husada, 255 kader posyandu kader kesehatan se-wilayah kerja Puskesmas Parampuan yang berasal dari 6 desa yakni Desa Bajur, Desa Terong Tawah, Desa Karang Bongkot, Desa Kuranji, Desa Perempuan dan Desa Kuranji Dalang, serta undangan lainnya.

Temu kader ini juga digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus mengoptimalkan fungsi sebagai kader kesehatan.

“Terima kasih atas dukungan bapak bupati, Ketua TP-PKK Lombok Barat, Kepala Dinas Kesehatan, bapak-bapak kepala desa dan para tokoh masyarakat. Semoga dukungan bapak semua menjadi energi bagi teman-teman kader untuk lebih semangat dalam pengabdian dan pelayanan,” ungkap Zulhana, Kepala Puskesmas Parampuan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memberikan apresiasi tinggi kepada para kader posyandu. Fauzan menilai peran para kader sangat besar terhadap progress penurunan angka kasus stunting di Lombok Barat.

“Kinerja para kader begitu luar biasa sehingga dapat menurunkan angka stunting sampai dengan 42 persen. Jika Kepala Dinas Kesehatan sendiri dengan jajarannya bekerja tanpa dibantu oleh kader posyandu saya rasa tidak akan berhasil menurunkan angka stunting,” akunya.

Menurutnya, paling layak mendapatkan penghargaan adalah para kader posyandu, karena mereka dengan ikhlas mengerjakannya walaupun ada keluhan-keluhan itu masih sifatnya manusiawi.

Fauzan menekankan pentingnya kesadaran untuk memulai pola dan gaya hidup sehat untuk mengatasi tantangan di bidang kesehatan.

Di akhir sambutan, Fauzan  mengajak seluruh peserta untuk mensukseskan tiga program nasional di bidang kesehatan khususnya di Lombok Barat, yakni masalah stunting, TB dan kualitas imunisasi.

Harry

Tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini

MATARAM.lombokjournal.com — Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 naik 10,28 persen dari UMP tahun sebelumnya.

UMP NTB tahun 2018 sebesar Rp 187.610,00, dan penetapan UMP 2019 menjadi Rp 2.012.610,00 per bulan.

Keputusan  Gubernur NTB terkait  UMP ini diumumkan langsung dalam konferensi pers yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Wildan, Rabu (31/10) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penetapan UMP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

Mengingat UMP NTB yang berlaku tahun 2018 baru mencapai 97,75 persen dari KHL (Kebutuhan hidup Layak), berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561-852 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

Maka unsur pemerintah memandang perlu mengusulkan penyesuaian UMP tahun 2019 dengan adjustment Upah Minimun sebesar 2,25 persen.

Wildan menyatakan, tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini.

“Angka ini sudah ditetapkan oleh pusat tentang inflasi sebesar itu, PDB sebesar itu dan adjustment sebesar itu jadi kita hanya memasukkannya ke dalam rumus karena jika tidak maka kita akan tetap ditolak oleh pusatm,” ujarnya

Wildan mengungkapkan, Peraturan Menteri KEP. 231/MEN/2003 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai f tentang Tata Cara Pelaksanaan Upah Minimum dikhususkan bagi APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang mengalami kesulitan dengan kenaikan UMP ini. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan:

“Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum”.

“Bagi pengusaha yang tidak mampu dapat mengajukan penundaan pemberlakuan ini (penangguhan) di perusahaannya kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Wildan.

AYA

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan-pelatihan itu katanya, berita yang validitas tidak teruji dan jauh dari unsur kebenaran tidak lagi menyebar di media sosial

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyebut media sosial harus sehat dari berita-berita hoax.

Berita hoax yang beredar di media sosial akhir- akhir ini sering meresahkan. Bahkan, menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa.

Menurut Gubernur, masyarakat saat ini sering disuguhkan dengan isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, saling fitnah serta memprovokasi.

“Semoga berita-berita yang beredar di media sosial ini dapat menyehatkan pikiran kita semua,” ungkap Gubernur, saat Membuka Pelatihan  Jurnalisme Warga di Hotel Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (31/10).

Untuk menghindari meluasnya berita hoax itu kata Gubernur, masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan pendidikan yang utuh mana yang disebut hoax dan mana yang bukan hoax.

Termasuk memilih materi berita yang baik untuk disebarkan atau tidak.

“Caranya dengan mengikutkan mereka pada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini,” jelas Gubernur Alumnus Harvard University itu.

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan-pelatihan itu katanya, berita yang validitas tidak teruji dan jauh dari unsur kebenaran tidak lagi menyebar di media sosial.

“Saat ini kita tidak bisa mengontrol berita di media sosial. Tapi, ini akan semakin membaik. Hanya saja perlu proses,” kata Gubernur pada acara yang diinisiasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB itu.

Ketua Panitia, Lalu Okto Muhar Sabdi menjelaskan, kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenal jenis-jenis berita.

Termasuk mengenal dan mengidentifikasi berita hoax. Selain itu, kegiatan tersebut dihajatkan untuk mengenal program dan aplikasi media masa kini, mengetahui cara pengambilan gambar media dan praktek pembuatan karya media.

Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah mahasiswa, pemuda, jurnalis, kelompok sadar wisata dan NGO dan para Media Cetak  dan elektronik .

AYA

Gubernur Zul juga minta agar sosialisasi pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai syarat utama mendapatkan dana bantuan lebih digencarkan

LOBAR.lombokjournal.com  — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta masyarakat bersabar untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 50 juta bagi rumah rusak berat akibat gempa.

“Sekarang sudah ada 7 ribu (warga) yang cair, sudah cukup besar,” ujar Zul di Senggigi, Lombok Barat, NTB, Rabu (31/10).

Zul juga mendengar laporan aksi demo warga Lombok Utara kepada Bupati Lombok Utara terkait belum cairnya dana bantuan pada Selasa (30/10).

Ia mengaku terus berkomunikasi dengan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar dan melihat langsung kondisi di lapangan.

“Proses di Lombok Utara memang agak lambat, tapi bukan berarti tidak jalan. Berjalan cukup bagus,” kata Zul.

Selain Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga sempat mengalami kendala karena kesulitan mencari pengusaha yang mau mengerjakan pembangunan rumah sesuai tenggat waktu.

“Tapi karena sekarang pilihan rumah banyak, bisa Risha, Riko (rumah konvensional), Rika (rumah kayu), mudah-mudahan lebih cepat,” jelasnya.

Zul menjelaskan, hari ini Pemprov NTB bersama Pemkab dan Pemkot terdampak gempa akan menggelar rapat koordinasi tentang proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta persiapan rencana kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke NTB pada 4 November.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Wapres, progres yang diharapkan pemerintah pusat bisa dituntaskan,” harapnya.

Zul juga meminta agar sosialisasi pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai syarat utama mendapatkan dana bantuan lebih digencarkan.

Hal ini guna meluruskan anggapan masyarakat yang merasa bisa langsung mendapatkan dana bantuan tanpa melalui pokmas.

“Masih ada tempat-tempat yang belum sosialiasi, dengan anggapan dana yang sudah masuk ke rekening, uang bisa dicairkan untuk sendiri,” katanya.

Pelaksana tugas (plt) Kabag Humas Setda Kabupaten Lombok Utara, Mujadid Muhas mengatakan rumah warga terdampak gempa di Lombok Utara yang telah terverifikasi telah mencapai 57.314 kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 45.749 rumah rusak berat, 3.160 rusak sedang, dan 8.405 rusak ringan.

“Adapun pokmas yang telah terbentuk mencapai 101 kelompok. Sedangkan buku rekening warga terdampak gempa bumi, telah tercetak sejumlah 41.385, dari jumlah tersebut yang baru terisi sejumlah 13.388 dan telah dibagikan sejumlah 2.944 buku rekening,” jelasnya.

AYA

Pemprov NTB juga akan mencari cara dengan mengajak berbagai pihak mengadakan acara di Senggigi

LOMBOK BARAT.lombokjournal.som — Pemulihan sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, pemulihan sektor pariwisata di NTB sudah cukup baik. Namun, masih banyak yang perlu dibenahi, terutama destinasi kawasan Pantai Senggigi di Lombok Barat.

“Pemulihan pariwisata sudah cukup baik, kecuali di Senggigi, Senggigi perlu cara yang khusus sehingga wisatawan kembali ke sini,” ujarnya usalai membuka Acara IJTI  di Montana Hotel Senggigi ,Rabu (31/10)

Zul menyampaikan, pemulihan sektor pariwisata bisa dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi hunian kamar pascagempa.

Dia melihat, sejumlah destinasi wisata di Lombok, mulai dari Gili Trawangan, KEK Mandalika, dan Kota Mataram mulai kembali ramai dikunjungi wisatawan.

“Tingkat hunian kamar hotel-hotel di Mataram sudah baik, tapi memang belum ke Senggigi,” katanya.

Zul mendorong para pelaku industri perhotelan di Senggigi proaktif dalam mendatangkan wisatawan dengan menggelar promosi yang menarik.

Pemprov NTB juga akan mencari cara dengan mengajak berbagai pihak mengadakan acara di Senggigi.

“Kita akan mendorong banyak event ke sini. Seiring berjalan waktu kalau ada kegiatan, Senggigi akan kembali pulih,” kata Zul.

AYA

Kondisi bangunan hotel dijamin aman setelah melalui assesment yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umun dan pihak Australia yang menyatakan, sudah aman untuk dioperasikan kembali pasca Gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Silaturahmi Managemen Golden Palace Hotel Lombok (GPHL )bersama para jajaran Pemerintah Provinsi NTB, berlangsung hari Selasa ( 30/10 ) malam.

Dalam silaturahmi yang dihadiri sejumlah Kepala Dinas,  Kepala Badan, Satuan serta Kepala Bidang tersebut, pihak managemen memaparkan terkait dengan kondisi terkini pasca bencana alam gempa bumi.

General Manager (GM) Golden Palace Hotel, Ernanda Agung Dewobroto,menjelaskan, pertemuan silaturahmi tersebut bertujuan untuk lebih mendekat diri kepada pihak jajaran Pemerintah Provinsi NTB. Juga menjadi kesempatan menjelaskan kondisi Golden Palace hotel yang aman dan siap

“Pertemuan ini untuk menyampai pesan terkait dengan kondisi yang selama ini info beredar itu hoaks dan tidak benar, Golden Palace aman kita sudah siap terimah tamu,” ucapnya Ernanda.

Menurutnya, kondisi bangunan hotel dijamin aman setelah melalui assesment yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umun dan pihak Australia yang menyatakan, sudah aman untuk dioperasikan kembali pasca Gempa

“Asesmen itu sendiri dijalani sebanyak dua kali,” ungkapnya.

Ernanda juga memaparkan ucapan terima kasih dari pihak pemerintah Australia yang disampaikan lewat Wakil Duta Besar  Australia,  atas  keberhasilan  melakukan evakuasi terhadap delegasi dan dokumen ketika  terjadi bencana gempa bumi  saat berlangsungnya acara yang digelar di hotel Golden Palace.

Ucapan terimah kasih juga disampaikan pihak Singapura terkait keberhasilan pihak hotel melakukan evakiasi delegasi dan dokumen tanpa ada timbul korban.

“Kami bukan hanya bertanggung jawab pada kenyamanan, tapi  kami juga bertanggungjawab pada keamanana bagi tamu di sini.” ujarnya

Hal senada disampaikan Direktur Utama dan juga Owner Golden Palace Hotel, Ir .Teddy Sanyoto, sangat bersyukur walaupun pulau Lombok sempat dilanda bencana gempa bumi  yang luar biasa, namun khususnya di Kota Mataram tidak banyak menimbulkan kerusakan berat

“Golden Palace Hotel dibangun dengan konstruksi yang sangat bagus,” terangnya dihadapan peserta silaturahim.

Menurutnya, konstruksi bangunan Golden Palace sudah dirancang dengan sangat baik, hingga saat ini kondisinya aman dan tidak ditemukan kerusakan yang sangat fatal dan berdasarkan hasil assesment dinyatakan aman.

“Tidak perlu diragukan lagi karena team assesmen bukan hanya dilakukan oleh pihak Dinas PU NTB namun juga dari Australia yang sudah terkenal sangat profesiona, ” jelasnya.

AYA (*)

Jika BKKBN memiliki jaringan yang bagus maka program kita akan terdistribusi dengan baik ke bawah

MATARAM.lombokjournal.com – BKKBN didorong terus memberikan penyadaran masyarakat, untuk mencintai kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M. Pd mengatakan itu saat menghadiri Pertemuan Penguatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Rapat Koordinasi Baksos KB Kesehatan Muslimat NW, di Aula BPSDM Provinsi NTB, Selasa (30/10).

“Kita ingin betul-betul serius dalam hal ini, salah satu PR kita juga adalah PUP, peran BKKBN sangat penting untuk bisa mendorong program ini berhasil di NTB,” ungkapnya.

Dalam melaksanakan program lanjutnya, perlu strategi, salah satunya adalah menggandeng simpul-simpul masyarakat agar dapat memberikan ‘multi player effect’.

BKKBN dirasa cukup cerdas menggandeng programnya bersama PKK, Muslimat NW dan organisasi lainnya. Sehingga jika memiliki jaringan yang bagus maka program kita akan terdistribusi dengan baik ke bawah.

“Saya selaku pimpinan Muslimat NW juga ingin hasil yang signifikan dari apa yang kita lakukan, dengan pembiayaan cukup tapi efeknya bagus ke depan, kerjasama yang dihasilkan juga harus saling menguntungkan,” tambah Hj. Rohmi.

Hal tersebut harus diyakinkan betul sehingga Muslimat NW menjadi rekan yang dipercaya BKKBN NTB.

Lebih lanjut, Hj. Rohmi menerangkan, program yang dibuat harus uptodate apalagi sekarang dengan adanya industri 4.0.

Jika hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka pekerjaan akan bisa diselesaikan oleh teknologi dan sIstem.

Wagub mengajak sekaligus berpesan, untuk manfaatkan kemajuan teknologi ini dalam melaksanakan program-program. Terutama BKKBN bisa menjalankan kampanye-kampanye programnya agar dapat tersosialisasi dengan cepat.

“Manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk kesuksesan masyarakat NTB, keberadaan Muslimat NW diharap bisa mendorong dan membantu permasalahan kependudukan di NTB khususnya dan Indonesia umumnya,” pungkasnya.

Kegiatan ini merupakan gagasan, BKKBN Provinsi NTB, dan Organisasi Muslimat NW. Tujuannya meningkatkan komitmen dan dukungan dari stake holder serta OPD terkait dalam rangka percepatan pencapaian KKBPK khususnya melalui organisasi Islam Muslimat NW.

Kegiatan tersebut dihajatkan meningkatkan komitmen dan dukungan stakeholder dalam rangka pencapaian program. Saat itu peserta dihadiri tak kurang 60 orang dari kabupaten se pulau Lombok.

AYA/Hms