Penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan

Mataram.lombokjournal.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, penyesuaian iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan yang diusulkan Ikatan Dokter Indonesia  (IDI) sampai saat ini masih dalam proses kalkulasi.

Jokowi setelah acara peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia  (PPI) Tahun 2018 di Balai KKartini Kuningan, Jakarta mengatakan, usulan tersebut dan semua usulan yang masuk sampai saat ini masih dilakukan.

“Ya semua masih dikalkulasi, semuanya,” katanya.

Menurut Presiden, saran dari IDI memang baik namun pemerintah harus terlebih dahulu emperhitungkan.

“Saran dari IDI baik. Namun semua harus dihitung. Kalau memungkinkan kenapa tidak. Tapi masih dihitung,” katanya.

Ketua Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis sebelumnya mengatakan, penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.

IDI menilai, setoran khususnya bagi peserta dari golongan tertentu atau penerima bantuann iuran, besarannya cenderung kurang sebab setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu.

IDI sekaligus meminta kepada Presiden terkait transparansi atas jalannya program tersebut.

BACA JUGA ;

• BPJS Kesehatan Defisit, Karena Iuran Minim
• Kalau Iuran Peserta JKN Cukup, Tak Akan Bebani Pemerintah

Berdasarkan audit Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan  (BPKP) pada 2018 menunjukkan kinerja BPJS berpotensi mengalami defisit lebih dari Rp10 triliun.

Rr

Sumber; Ant

Bantuan sekitar Rp6 Miliar dari NU Jaim akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juta, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes

lombokjournal.om —

MATARAM —  Ikatan emosional dan rasa empati membuat Warga Indonesia (WNI) di Aljazair turut menggalang donasi bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Republik Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah kepada Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PWNU NTB Prof Masnun Tahir di Sekretariat PWNU NTB, di Mataram, Sabtu (03/11).

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah mengatakan, sumbangan yang diserahkan untuk para korban bencana gempa bumi di NTB itu, berasal dari 2.000 warga Indonesia yang tinggal di Aljazair.

“Kami juga menerima sumbangan dari warga Aljazair yang ikut bersimpati atas bencana gempa bumi yang menimpa warga NTB, khususnya Lombok,” kata Safira.

Menurutnya, bantuan berupa uang ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa simpati warga Indonesia di Aljazair, termasuk warga Aljazair agar masyarakat NTB segera bangkit kembali pascagempa bumi.

“Begitu mendengar kejadian gempa bumi,  kami warga Indonesia yang berada di Aljazair juga melakukan salat gaib mendoakan para korban yang tertimpa musibah agar selalu tetap tabah dan bersabar,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga banyak mendapat simpati dari masyarakat Aljazair atas musibah di NTB.

“Mereka juga mendoakan agar masyarakat NTB itu bangkit. Karena namanya musibah harus kita terima,” sambungnya.

Untuk itu, Safira Rosa Machrusah, mengajak warga NTB menerima semua yang telah terjadi. Karena bagaimana pun semua ini sudah merupakan ketentuan Allah SWT.

Namun, demikian ia tidak bisa menyebutkan berapa nilai nominal sumbangan yang diberikan warga Indonesia di Aljazair dan masyarakat Aljazair yang bersimpati atas bencana tersebut.

“Bagi yang masih hidup, mari kita mengambil hikmah dari semua ini dan kita tidak boleh melakukan kalkulasi irasional atas apa yang terjadi. Karena itu, tadi semua ini sudah menjadi ketentuan Allah,” katanya.

Sementara itu, warga NU Jawa Timur juga menyalurkan bantuan donasi senilai Rp6 Miliar lebih.

Bantuan diserahkan oleh Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar kepada Posko NU Peduli Lombok, Sabtu (03/11) di Mataram.

Hadir dalam kegiatan itu, Rektor UNU Mataram yang juga Koordinator Posko NU Peduli, Baiq Muliyana, dan juga Sekjen NU NTB, Lalu Winengan.

“Bantuan donasi sekitar Rp6 miliar. Itu yang dari PW (pengurus wilayah). Belum termasuk yang dari PC (pengurus cabang),” kata Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar.

Menurutnya, bantuan tersebut digalang oleh warga Nahdliyin Jatim sebagai bentuk keprihatinan pada korban gempa di Lombok.

“Ada uang receh, saking amanahnya ditukar juga enggak. Kita sesama anak bangsa, kalau sakit kita juga sakit. Kita dirikan juga masjid, huntara, sumur bor, medis,” katanya.

Sementara itu, Sekjen NU NTB Lalu Winengan mengapresiasi kepedulian dan bantuan  WNI di Aljazair dan juga warga NU Jawa Timur.

Winengan mengatakan, dukungan bantuan dan doa sangat dibutuhkan masyarakat terdampak gempa bumi di NTB.

“Semangat saling membantu dan bahu membahu ini menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan anak bangsa masih terjaga utuh. Dimana satu kena musibah yang lain ikut merasakan juga,” katanya.

Ia berharap, bantuan bisa disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan.

Rektor UNU NTB yang juga Koordinator Posko NU Peduli Lombok, Baiq Muliyana mengatakan, bantuan yang disalurkan NU Jawa Timur merupakan bantuan yang digalang sejak 1-2 bulan lalu.

Jumlah sekitar Rp6 Miliar akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juya, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes.

“Ini bantuan dalam tahap rekonstruksi. Sebelumnya bantuan juga dilakukan dalam tanggap darurat,” katanya.

Menurutnya, NU sangat peduli dengan musibah gempa bumi di NTB dan Sulawesi Tengah.

Sehingga bantuan dari NU Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta daerah lainnya masih akan terus bertambah.

“Sebab NU sudah berkomitmen akan mengkover bantuan selama enam bulan ke depan. Jadi semua masih akan bertambah,” katanya.

AYA

BPJS Kesehatan tidak akan mengajukan banding atas putusan MA

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, pihaknya akan menanggung kembali tanpa syarat bagi pembiayaan tiga layanan kesehatan, yaitu katarak, bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik

Hal itu disampaikan Fahmi Idris pascaputusan Mahkamah Agung (MA yang membatalkan peraturan pembiayaan terhadap tiga layanan kesehatan tersebut.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan menerbitkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan dengan syarat untuk penyakit katarak, bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Pada penyakit katarak, BPJS Kesehatan hanya memberikan jaminan layanan kesehatan bagi pasien dengan visus di bawah 6/18. Sedangkan untuk bayi baru lahir sehat, BPJS menjamin bayi sakit yang sebelumnya sudah didaftarkan.

Sementara itu, untuk pasien rehabilitasi medik, BPJS hanya menanggung biaya perawatan paling banyak dua kali dalam sepekan.

Terkait pembatasan pembiayaan jaminan tersebut, Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) mengajukan gugatan atas tiga peraturan yaitu Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018, Nomor 3 Tahun 2018, dan Nomor 5 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

“Sampai hari ini belum ada amar keputusan. Prinsipnya begini, begitu amar kita terima kemudian isinya kita tahu, kita patuh sepenuhnya untuk melaksanakan amar itu,” kata Fahmi Idris, usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (02/11).

BPJS Kesehatan tidak akan mengajukan banding atas putusan MA tersebut dan tetap memberikan manfaat layanan jaminan sosial untuk ketiga layanan kesehatan tersebut.

Mnurut Fahmi, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait keputusan pemberian kembali layanan jaminan sosial untuk ketiga penyakit tersebut.

“Kita tidak pernah mengurangi, apalagi menghilangkan, dan itu pun merupakan hasil keputusan rakor tingkat menteri. Jadi bukan BPJS yang punya inisiatif sendiri,” ujarnya lagi.

Re

(Sumber ;  Liputan 6)

Suara perempuan ini juga menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR — Zaman sekarang kesetaraan gender harus diejawantahkan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.

Termasuk untuk urusan politik. Kaum perempuan harus terlibat aktif dan tidak lagi bersikap acuh.

Hal ini ditegaskan Caleg  DPRD Lombok Timur , Dapil II No 9 Partai Nasdem , Saparwadi, Jumat (02/11) melalui siaran persnya.

Menurutnya, masyarakat terutama kaum perempuan harus memutuskan untuk memilih calon wakil rakyat baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

“Sebab suara mereka sangat penting dan menentukan arah pembangunan daerah dan juga negara ini,” kata Saparwadi.

Ia menjabarkan, seluruh kehidupan dan aspek sosial pasti perhubungan dengan politik atau kebijakan politik.

Dari hal sepele saja, misalnya, harga sembako dan komoditas kebutuhan seharu hari. Semua erat kaitan dengan kebijakan politik.

“Belum lagi harga BBM, Listrik dan sebagainya. Semua berkaitan dengan politik. Jadi jangan lagi ada yang acuh dengan politik,” katanya.

Untuk mendorong partisipasi pemilih perempuan, Caleg dengan Jargon Berjuang untuk Rakyat ini mulai aktif menggelar sosialisasi pendidikan politik di kantong strategis Dapil nya.

Ia menekankan, suara perempuan ini juga menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Perempuan harus gunakan hak pilih mereka, dan memilih calon berdasarkan track recordnya. Karena ini menentukan lima tahub ke depan,” tukasnya.

Me

Sediakan total hadiah mencapai Rp 10 miliar, atau yang terbesar dibandingkan ajang marathon lain yang digelar di Asia

MATARAM.lombokjournal.com – Ajang TNI Marathon International yang akan digelar hari Minggu (04/11) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyedot banyak animo para pelari, baik dari dalam dan luar negeri.

Kapendam Jaya, Kolonel Inf Kristomei Sianturi mengatakan, kali ini peserta mencapai 6 ribu yang sudah mendaftar.

“Biasanya untuk capai 4 ribu peserta sudah bagus, sekarang animo sudah sampai 6 ribu peserta yang daftar, ini sungguh spektakuler,” katanya.

Kristomei memperkirakan, jumlah pelari yang akan mengikuti TNI Marathon International mencapai 7 ribu peserta, karena banyak juga para prajurit TNI yang ikut serta.

Selain para pelari nasional, ajang TNI Marathon International juga menarik animo dari para pelari dunia. Ia menyebutkan, 141 pelari dari Kenya yang sudah memastikan akan mengikuti ajang tersebut.

“TNI Marathon International terbagi dalam empat kategori, mulai 5 Km, 10 Km, 21 Km, dan 42 Km, paling banyak ialah yang 10 Km,” ujarnya.

Ajang TNI Marathon International menyediakan total hadiah mencapai Rp 10 miliar, atau yang terbesar dibandingkan ajang marathon lain yang digelar di Asia.

AYA

Anggaran untuk santunan Warga terdampak gempa di Lotim itu bukan dari Pemerintah Pusat melainkan kebijakan dari  Bupati Lombok Timur

 LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Dana santunan bagi warga terdampak bencana) dalam waktu dekat akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Mengingat juklak dana santunan dalam tahap penyusunan, maka dana santunan itu rencananya baru minggu besok bisa disalurkan.

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Lombok Timur, Lalu Dami Ahyani, SIP., mengatakan itu, Jum’at (2/11) siang.

“Ya tadi saya selesaikan proposalnya dan infonya minggu depan akan launching dan diserahkan simbolik,” ungkapnya, saat dihubungi,

Jumlah dana santunan itu mencapai 40 milyar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lotim.

“Sekitar 40 milyar untuk korban gempa dan korban banjir wilayah selatan dulu itu,” sebutnya.

Dia menegaskan, anggran tersebut bukan dari pemerintah pusat melainkan kebijakan dari  Bupati Lombok Timur.

Kemudian dana santunan itu akan diserahkan secara simbolik di dua kecamatan terdampak gempa yang paling parah, yaitu Kecamatan Sembalun dan Sambelia.

“Ini anggaran daerah, bapak Bupati yang punya kebijakan,” terang pria yang baru menjabat Kadis Sosial Lotim ini.

Saat ini jumlah penerima dana tersebut sedang dalam tahap perapian atau rekapitulasi.

“Angka pasti sasaran sedang direkap,” tutur Lalu Dami.

Razak

Posisi saat ini belum menjadi puncak dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat penerima manfaat  layanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan sangat minim, menjadi penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Terjadi ketidak seimbangan antara dana yang diterima dari masyarakat dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membayar layanan kesehatan.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan itu setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, beberapa waktu lalu.

“Ada posisi bahwa iuran itu underprice (terlalu rendah),” kata Fahmi di Jakarta.

Fachmi menunjukkan, berdasarkan data premi sejak 2016, biaya per orang setiap bulannya mencapai Rp 35.802, padahal premi per orang hanya Rp 33.776.

Sementara pada 2017, per orang biayanya mencapai Rp 39.744, tetapi premi per orang sebesar Rp 34.119. Artinya, pada 2016 ada selisih Rp 2.026 dan pada 2017 Rp 5.625.

“Kondisi besaran iuran ini menyebabkan biaya per orang per bulan lebih besar dibandingkan premi per orang per bulan,” kata Fachmi.

Fachmi pun tak memungkiri defisit yang dialami oleh perusahaan masih bisa terus meningkat lagi. Sebab menurut dia, posisi saat ini belum menjadi puncak dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

“Defisit belum sampai puncaknya, karena pemanfaatan program ini belum sampai tingkat maturitas. Memang sudah tinggi, tapi belum sampai puncaknya,” ujanya.

Diketahui, dalam rapat kerja bersama tentang bailout BPJS Kesehatan mencatatkan defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 Rp 16,5 triliun.

BACA JUGA ;

• Kalau Iuran Peserta JKN Cukup, Tak Akan Bebani Pemerintah
• Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan, Masih Dikalkulasi

Rincian tersebut terdiri dari defisit RKAT 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp 4,4 triliun.

Rr  (Sumber;  Liputan 6)

Jumlah penumpang melalui penerbangan domestik bulan September 2018 turun sebesar 2,40 persen dibanding bulan Agustus 2018

MATARAM.lombokjournal.com — BadaN pusat statistik ( BPS ) Provinsi NTB merilis Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada bulan September 2018 naik sebesar 50,46 persen, dibandingkan bulan Agustus 2018.

Demikian halnya jumlah penumpang berangkat juga naik  yaitu sebesar 22,60 persen.

Jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada bulan September 2018 naik 5,04 persen dari bulan Agustus 2018.

Sedangkan barang yang dimuat  turun yaitu sebesar 36,42  persen,” ungkap Lalu Putradi selaku Kepala bidang Statistik distribusi Lalu Putradi, Kamis (1/11).

Ia menyatakan Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan September 2018 sebanyak 149.557 orang, turun sebesar 2,40 persen dibanding bulan Agustus 2018.

Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional naik sebesar 0,19  persen menjadi sebanyak 10.969 orang.

Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 135.494 orang, turun sebesar 19,82 persen dibandingkan bulan Agustus 2018.

Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga turun yaitu sebesar 16,11 persen dari 10.382 orang menjadi 8.709 orang.

Jumlah barang yang dibongkar pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 854.192 Kg, turun 37,72  persen dari bulan Agustus 2018.

“Barang yang dimuat di terminal dosmetik pada bulan September 2018 turun sebesar 14,85 persen dari bulan  sebelumnya. Tidak ada barang yang dibongkar dan dimuat di terminal internasional pada bulan September 2018,” kata Putradi.

AYA

Inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Oktober 2018 sebesar 2,19 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2017 sebesar 2,44 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Oktober 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,40 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,19 pada bulan September 2018 menjadi 132,72 pada bulan Oktober 2018.

“Angka inflasi ini berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28 persen,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS)NTB, Lalu Putradi, Kamis (01/11).

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,37 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,48 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober 2018 sebesar 0,40 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,08 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,37 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,35 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,21 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,14 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,02 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,00 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Oktober 2018 sebesar 2,19 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2017 sebesar 2,44 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Oktober 2018 sebesar 3,43 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Oktober 2017 sebesar 3,30 persen,” katanya.

AYA

Namun dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan September  2017 sebesar 53,32 persen, berarti mengalami penurunan mencapai 18,47 poin

MATARAM,lombokjournal.com —Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan September 2018 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Agustus 2018.

TPK bulan September 2018  sebesar 34,85 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan Agustus 2018 hanya sebesar 28,18 persen.

“Ini berarti mengalami kenaikan sebesar 6,67 poin, ” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB, Lalu Putradi pada media, Kamis (01/11).

Namun, dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan September  2017 sebesar 53,32 persen, berarti mengalami penurunan mencapai 18,47 poin.

Lalu Putradi menyatakan, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan September 2018 tercatat 2,40 hari. Ini mengalami penurunan sebesar 0,24 hari dibandingkan dengan RLM bulan Agustus 2018 sebesar 2,64 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan September 2018 tercatat 63.426 orang yang terdiri dari 47.796 orang tamu dalam negeri (75,35 persen) dan 15.632 orang tamu luar negeri  (24,65 persen,” jelasnya.

TPK Hotel Non Bintang bulan September 2018 mencapai sebesar 19,91persen, mengalami kenaikan sebesar 3,43 poin dibanding bulan Agustus 2018 dengan TPK sebesar 16,48 persen.

Jika  dibandingkan dengan bulan September 2017 masih mengalami penurunan sebesar 5,18 poin dari 25,09 persen.

“Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan September 2018 sebesar 1,44  hari, mengalami penurunan 0,36 hari dibandingkan dengan RLM bulan Agustus 2018 sebesar 0,13,” katanya.

AYA