Membandel, Roi Pantai Trawangan Ditertibkan Lagi

Jika paska penertiban masih ada pengusaha tidak mengindahkan, maka akan diberikan teguran berkala bahkan sampai pencabutan izin operasional.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) KLU, bersama Pemerintah kecamatan Pemenang dibantu Pamswakarsa lang-lang Trawangan, kembali melakukan penertiban roi pantai di kawasan wisata Trawangan, Rabu (17/1).

“Sesuai edaran Bupati, kawasan roi pantai harus steril dari bangunan dan fasilitas usaha lainnya. Hari ini kita hanya bersihkan yang knock down saja,” kata Kasat Pol PP. KLU. H. Ahmad Dharma, Rabu (17/1).

Roi pantai, kata Dharma, harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni agar bisa dinikmati oleh wisatawan. Jika paska penertiban masih ada pengusaha yang tidak mengindahkan, maka akan diberikan teguran berkala bahkan sampai pencabutan izin operasional.

“Selain anggota Pol PP dan Polisi pariwisata, Kita juga libatlan pihak desa dan Pamswakarsa setempat,” sambungnya.

Sementara, Camat Pemenang, Faisol menjelaskan, Surat Edaran (SE) Bupati sebelumnya sudah dikeluarkan pada Agustus tahun lalu. Salah satu pointnya adalah mengatur batas waktu penempatan sunbed, meja dan kursi di sempadan pantai.

“Batas waktu penggunaan sunbed yaitu pukul 06.00 Wita sampai 18.00 Wita. sementara untuk meja dan kursi pengusaha diberikan batas waktu dari pukul 16.00 Wita hingga 24.00 Wita,” paparnya.

DNU

 




Empat Pasangan Lolos Pemeriksaan Kesehatan, Diminta Lengkapi Persyaratan

30 hari sebelum pemungutan suara, SK Pemberhentian sudah harus diserahkan

MATARAM.lombokjournal.com – Empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang telah mendaftar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Rabu (17/01).

Empat Bapaslon tersebut, yakni Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah, Ahyar Abduh-Mori Hanafi, Suhaili-Amin, dan Ali Bin Dahlan-Lalu Gede Sakti yang telah mendaftar, dan lolos pemeriksaan.

Kendati begitu, Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengimbau Bapaslon segera melengkapi berbagai kekurangan persyaratan. Dari empat Bapaslon, terdapat nama anggota DPR RI Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.

Aksar menyampaikan, keduanya harus menyerahkan surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota dewan.

“Surat keterangan dari pimpinan yang menjelaskan yang bersangkutan sedang memproses pemberhentiannya, ini masih ada kesempatan paling lambat 16 Februari sudah menyerahkan, lebih cepat lebih baik,” ujar Aksar.

Selain itu, Zul dan Mori juga diminta menyerahkan surat keputusan (SK) pemberhentian sebagai anggota dewan kepada KPUD NTB paling lambat 28 Mei mendatang.

“30 hari sebelum pemungutan suara, SK pemberhentian sudah harus diserahkan. Kita (KPUD NTB) berharap (mereka) tidak menunggu paling lambat, lebih cepat tentu lebih baik,” kata Aksar.

Selain Zul dan Mori, terdapat tiga kandidat yang masih menjabat sebagai kepala daerah. Ada nama-nama seperti Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Bupati Lombok Tengah Suhaili, dan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan.

Menurut Aksar, sesuai peraturan perundang-undangan, ketiganya diharuskan mendapatkan ijin cuti paling lambat sebelum masa kampanye yang dimulai pada 15 Februari. Tanpa adanya ijin cuti, kata Aksar, ketiganya tidak diperkenankan mengikuti proses kampanye.

“Ijin cuti berarti sebelum tanggal itu (15 Februari). Kalau belum keluar ijin ya tidak boleh kampanye, dalam UU ada sanksi di sana bahkan sampai bisa berakibat pada pembatalan. Oleh karena itu harus segera diproses ijin cuti,” jelas Aksar.

AYA




Ritel Modern Tetap Tak Boleh Masuk KLU

Beberapa kali coba-coba datang namun ditolak, Pemkab Lombok Utara memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menegaskan komitmennya untuk tetap menolak masuknya perusahaan ritel modern ke daerahnya.

“Pemerintah daerah tetap komitmen. Ritel modern tidak boleh masuk KLU. Kita punya program prioritas pengembangan ekonomi kerakyat dalam bentuk Bumdes Mart,” katanya seusai menghadiri penandatanganan KPBU di Tanjung, Selasa (16/1).

Najmul mengaku, pihaknya sering mendapat tawaran dari perusahaan berjejaring itu, namun ia tetap menolak dengan alasan memberikan ruang usaha kepada masyarakat lokal atau pedagang kecil.

“Ada yang beberapa kali datang, namun tetap kita tolak. Ini samata-mata untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kita dalam mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri,” sambungnnya.

Sebelumnya, isu masuknya perusahaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomart sempat membuat resah khususnya para pedagang kecil di daerah ini.

DNU

 




30 Item Pemeriksaan Para Bakal Calon Sudah di KPUD

Dijamin hasil pemeriksaan kesehatan Balon bersifat objektif dan profesional.

MATARAM.lombokjournal.com — Tim pengawas pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah (bacakada) NTB telah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPUD NTB, Selasa (15/1).

Ketua Tim Pengawas Pemeriksaan Kesehatan, Agus Rusdi mengatakan, terdapat sekitar 30 item yang menjadi bahan pemeriksaan oleh RSUD NTB kepada para Bakal Calon (Balon).

“Bidang penglihatan empat item, bidang telinga, hidung, dan tenggorokan tujuh item, lalu ada juga pemeriksaan penunjang dan juga. Total sekitar 30 item,” jelasnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, I Komang Gerudug mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter yang terlibat dalam proses pemeriksaan kesehatan para Balon.

Komang menyampaikan, seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Meski jadwal pemeriksaan ditetapkan mulai 8 Januari hingga 15 Januari, proses pemeriksaan di NTB berlangsung efektif sejak 9 Januari hingga 14 Januari.

“Kita lakukan sesuai prosedur dari jam 7 pagi sampai 12 malam. Pada tanggal 15, kami melaksanakan rapat pleno dan sudah mendapatkan hasil yang secara administrasi kita sudah selesaikan pagi ini,”

Direktur RSUD NTB, Lalu Hamzi Fikri mengatakan, proses pemeriksaan kesehatan balon yang dipusatkan di RSUD NTB berjalan lancar. Hamzi menjamin hasil pemeriksaan kesehatan bersifat objektif dan profesional.

“Saya amati langsung prosesnya. InsyaAllah ini hasil terbaik, sangat objektif tanpa ada intervensi. Kami jamin tidak ada intervensi. Apapun hasilnya itu hasil final,” kata Hamzi

AYA

 




Tiara Cipta Nirwana Resmi Kelola Air di Trawangan

Ada banyak keunggulan jika pengelolaan air bersih melibatkan pihak ke tiga

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Teki-teki kelanjutan pengelolaan air bersih di gili Trawangan terjawab sudah. Setelah PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) terpilih sebagai pemenang tender dan menandatangani kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Selasa (16/1).

Penandatanganan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Lombok Utara. bidang pengelolaan air yang dilangsungkan di aula Bupati itu dihadiri Bupati KLU, Najmul Akhyar, Dirut PDAM Raden Waliadin, jajaran managemen PT TCN, Dirjen Bina Kontruksi Kementrian PUPR Dr.Ir. Syarif Burhanudin, dan sejumlah kepala SKPD.

“Pemerintah daerah yakin ini solusi kebutuhan air bersih dan segera direalisasikan. Tentu kerjasama ini didasari oleh kebutuhan warga Lombok Utara akan air bersih,” kata Dirut PDAM Raden Waliadin.

Bupati KLU. H. Najmul Akhyar menjelaskan, KPBU di bidang penhelolaan air yang ditandatangani pemerintah Lombok Utara merupakan yang pertama kali di NTB.

“Ini yang pertama kali di NTB. Tentu ada banyak keunggulan jika pengelolaan air bersih melibatkan pihak ke tiga,” paparnya.

Lebih lanjut Najmul mengatakan jika memang dibutuhkan, ke depan tidak menutup kemungkinan adanya PKBU di sektor lain, seperti pengelolaan parkir dan Pariwisata.

Sementara, perwakilan PT Tiara Cipta Nirwana, Made Gede Putra. mengatakan kebutuhan air bersih khusuanya di tiga gili sangat urgen, sehingga perlu ada solusi secepatnya.

“Secara teknis, ke depan kami akan siapkan teknologi pemisah garam dan air sebelum didistribusikan ke pelanggan,” tukasnya.

Sebagai informasi, dengan nilai investasi KPBU mencapai capai Rp 300 miliar, Pemda KLU dan PT TCN akan diikat kerjasama dengan masa konsesnsi selama 30 tahun.

Rencananya, PT yang berkedudukan di Bali ini akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2018.

DNU

 

 




383 Pejabat Pemprov NTB Dilantik

Wagub Amin tepis tudingan jika proses mutasi dan promosi ini syarat nuansa politik menjelang pilkada

MATARAM.lombokjournal.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik dan mengambil sumpah 383 orang pejabat yang terdiri atas eselon II sebanyak dua orang, eselon III sebanyak 80 orang, eselon IV pengawas sebanyak 151, dan eselon IV untuk pengawas tata usaha sekolah sebanyak 151 orang.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengajak para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, yang mendapat rotasi tidak perlu berkecil hati.

Amin melanjutkan, pelantikan kali ini lebih banyak dari biasanya lantaran terdapat peralihan kewenangan untuk SMA yang sebelumnya berada di kabupaten/kota menjadi ranah provinsi.

“Mutasi dan promosi bukan untuk pembinaan saja, melainkan salah satu cara pimpinan mengevaluasi kinerja. Ketika seseorang dirotasi jangan berkecil hati. Semua jabatan ini amanah dari Allah SWT,” katanya, Senin (15/1)

Amin menepis tudingan jika proses mutasi dan promosi ini syarat nuansa politik menjelang pilkada. Menurut Amin, proses mutasi dan promosi murni lantaran pertimbangan teknis.

“Tidak ada unsur politik walau suasananya pilkada, ini semata pertimbangan teknis, dan tidak perlu berpengaruh pada kegiatan politik,” tegasnya.

Bersama Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), Amin selalu menekankan soal pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pilkada mendatang.

Amin tidak memungkiri jika setiap ASN memiliki hak untuk menentukan suaranya. Namun, Amin meminta ASN tidak terjun dalam kegiatan politik praktis dan dukung pasangan calon tertentu.

Amin tidak ingin pencapaian positif yang telah ditorehkan Pemprov NTB dalam beberapa tahun terakhir ternodai dengan sikap ASN dalam kegiatan politik.

“Intinya di lingkup kerja kita tidak boleh terpengaruh (pilkada). Tidak boleh ada kegaduhan di lingkup ASN. Kerja dengan sungguh-sungguh serius, InsyaAllah produktivitas kita meningkat,” katanya.

AYA

 

.

 




Stok Beras di NTB Surplus, Tak Perlu Beras Impor.

Produksi beras di NTB mencapai 1,3 juta ton selama 2017,  kebutuhan beras NTB berkisar 500 ribu hingga 600 ribu ton beras

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin menyayangkan sikap pemerintah yang memutuskan impor beras.

Amin berharap, beras impor yang dilakukan pemerintah tidak memasuki wilayah NTB. Pasalnya, kondisi ketersediaan beras di NTB cenderung stabil, bahkan surplus.

“Kita tidak perlu impor beras, karena kita sudah surplus, aneh kalau kita terima impor. Bahkan kita ekspor,” katanya Senin (15/1)

Menurut Amin, gejolak harga beras di beberapa daerah tidak berimbas pada NTB. Pasalnya, berdasarkan data Dinas Pertanian NTB, produksi beras di NTB mencapai 1,3 juta ton beras selama 2017.

Angka ini, lanjut Amin, sudah lebih dari cukup memenuhi kebutuhan warga NTB, di mana kebutuhan beras NTB berkisar 500 ribu hingga 600 ribu ton beras. Terdapat surplus sekitar 750 ribu ton beras yang dikirim ke luar NTB, seperti Bali dan NTT.

“Kita ada 1,3 juta ton beras, yang dikonsumsi dalam daerah sekitar 500 ribu ton, selebihnya bisa dikirim ke luar NTB,” tegasnya.

AYA




Nilai Ekspor NTB Pada Akhir Tahun Meningkat

Ekspor NTB terbesar pada bulan Desember 2017 masih barang tambang/galian non migas

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis  Ekspor Impor periode Desember 2017 hingga 15 Januari 2018, di Aula Kantor BPS Provinsi NTB.

Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Desember 2017 sebesar US$  158.378.320 mengalami peningkatan sebesar 147,02 persen jika dibandingkan ekspor bulan November 2017 yang bernilai US$ 64.116.826.

Ekspor pada bulan Desember 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 68,26 persen, Jepang sebesar 31,01 persen dan Vietnam sebesar 0,23 persen.

Ia menambahkan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Desember 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 157.211.566 (99,26 persen); perhiasan /permata seniai US$ 465.238 (0,29 persen) dan ikan dan udang sebesar US$ 383.773 (0,24 persen).

Sedangkan Nilai impor pada bulan Desember 2017 bernilai US$ 2.935.760, nilai ini mengalami penurunan sebesar 54,67 persen dibandingkan dengan impor bulan November 2017 yang sebesar US$ 6.476.384.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Korea Selatan (29,93%), Amerika Serikat (18,18%) dan Philipina (12,81%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral (41,14%), mesin-mesin/pesawat mekanik  (29,73)  dan bahan peledak (10,73%),” terangnya

Nilai total ekspor NTB tahun 2017 sebesar USD 1.112.900.585, terdiri USD 1.098.394.291 konsentrat tambang non migas (98,7%) dan sisanya barang-barang lain sebesar USD 14.506.294 (1,3%)*.

Nilai total impor NTB tahun 2017 sebesar USD 73.823.567, terdiri dari bahan baku dan penolong USD 68.094.635 (92,24%), barang-barang modal USD 5.063.400 (6,8%), dan barang-barang konsumsi USD 665.532 (0,96%).

AYA (*)




Nilai Ekspor NTB Pada Akhir Tahun Meningkat

Ekspor NTB terbesar pada bulan Desember 2017 masih barang tambang/galian non migas

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis  Ekspor Impor periode Desember 2017 hingga 15 Januari 2018, di Aula Kantor BPS Provinsi NTB.

Kepala BPS Provinsi NTB, Ibu Ir. Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Desember 2017 sebesar US$  158.378.320 mengalami peningkatan sebesar 147,02 persen jika dibandingkan ekspor bulan November 2017 yang bernilai US$ 64.116.826.

Ekspor pada bulan Desember 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 68,26 persen, Jepang sebesar 31,01 persen dan Vietnam sebesar 0,23 persen.

Ia menambahkan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Desember 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 157.211.566 (99,26 persen); perhiasan /permata seniai US$ 465.238 (0,29 persen) dan ikan dan udang sebesar US$ 383.773 (0,24 persen).

Sedangkan Nilai impor pada bulan Desember 2017 bernilai US$ 2.935.760, nilai ini mengalami penurunan sebesar 54,67 persen dibandingkan dengan impor bulan November 2017 yang sebesar US$ 6.476.384.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Korea Selatan (29,93%), Amerika Serikat (18,18%) dan Philipina (12,81%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral (41,14%), mesin-mesin/pesawat mekanik  (29,73)  dan bahan peledak (10,73%),” terangnya

Nilai total ekspor NTB tahun 2017 sebesar USD 1.112.900.585, terdiri USD 1.098.394.291 konsentrat tambang non migas (98,7%) dan sisanya barang-barang lain sebesar USD 14.506.294 (1,3%)*.

Nilai total impor NTB tahun 2017 sebesar USD 73.823.567, terdiri dari bahan baku dan penolong USD 68.094.635 (92,24%), barang-barang modal USD 5.063.400 (6,8%), dan barang-barang konsumsi USD 665.532 (0,96%).

AYA (*)




Anggota DPRD KLU Kecewa Sikap Pimpinan Yang Batalkan Sidang

Sebelumnya sudah terjadi dua kali pembatalan jadwal sidang yang diagendakan Badan Musyawarah (Banmus)

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Pembatalan Sidang Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) oleh unsur pimpinan direspon keras sejumlah anggota DPRD KLU, Senin (15/1).

Sebelumnya sudah terjadi dua kali pembatalan jadwal sidang yang diagendakan Badan Musyawarah (Banmus). Kondisi ini praktis berdampak pada kegiatan masing-masing komisi setidaknya dalam 2 minggu terakhir.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menegaskan pimpinan semestinya paham tupoksi. Pembatalan sidang sepihah tanpa alasan akan berdampak pada agenda lainnya.

“Kita sudah sepakati jadwal bersama, semestinya hari ini bisa dilaksanakan paripurna, tapi nyatanya batal lagi dengan alasan yang tidak jelas,” katanya, Senin (15/1).

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sudjanto, mengaku bingung dengan penundaan jadwal sidang yang sudah ditetapkan bersama. Terlebih surat undangan resmi sudah disebar Skeretariat.

“Sebagai Wakil Ketua saya siap memimpin sidang jika ada mandat, tapi ini tidak ada. Alasannya utusan fraksi belum lengkap. Ya sudah,” tandasnya.

Hingga pukul 11.00 Wita, tidak ada tanda-tanda rapat akan dimulai meski sejumlah anggota Dewan KLU terlihat menunggu di luar ruangan atau lobi.

Tak hanya itu, 2 dari 3 unsur pimpinan DPRD tidak terlihat di ruang kerjanya.

DNU