Diharapkan kehadiran sosok ketua yang punya jaringan luas, baik di pemerintah daerah dan pusat, dan mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi

MATARAM.lombokjournnal.com — Sejumlah harapan disematkan kepada calon ketua, jelang Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Real Estate Indonesia (REI) ke IV wilayah Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung tanggal 14 Februari mendatang.

Beberapa mantan ketua dan anggota REI NTB menggantungkan harapan, ketua terpilih hrus mampu memberikan warna tersendiri,  khususnya menjembatani kepentingan anggota dengan Pemerintah atau pemangku kebijakan.

Mantan Ketua REI NTB dua periode, Miftahudin Mahruf saat di wawancara via telpon, Rabu (07/02) menyatakan, REI memiliki keterikatan dengan pemerintah.

Sebagai organisasi mitra pemerintah, sosok Ketua REI harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas membawa organisasi menuju arah yang lebih baik.

“Calon ketua harus sanggup berkorban bagi organisasi yang di butuhkan. Asosiasi ini harus di rasakan manfaatnya oleh anggota, intinya calon ketua harus mau dan mampu berkorban baik moril dan materil,” paparnya.

Anggota REI NTB, Anas Amrullah, menyampaikan calon Ketua REI harus bisa menjembatani kepentingan anggota dengan pemangku kebijakan.

Anas mengatakan, pengusaha properti saat ini masih terbentur dengan perizinan. Sementara domain perizinan berada di kabupaten kota. Dengan kehadiran ketua yang mempunyai jaringan yang luas baik di pemerintah daerah dan pusat, mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi.

Menurut Anas, kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah sudah terjalin dengan baik namun belum optimal. Pemerintah pusat yang masih menjadikan program perumahan rakyat menjadi program unggulan pun, masih menjadi primadona bagi pengembang perumahan.

Perumahan masih menjadi primadona, terlebih program pemerintah pusat pembangunan satu juta rumah sangat bagus. Persoalannya, harus ada yang menjembatani kebutuhan pengusaha dengan persoalan perizinan.

“Disinilah perlunya kehadiran sosok ketua yang mampu menjembatani kedua pihak,” bebernya.

Anas menyatakan pada tahun 2018 ini program rumah subsidi masih menjadi primadona usaha properti. Iklim usaha di sektor properti masih menunjukan trend yang positif.

Sementara Ketua panitia musda REI ke IV, Heri Susanto menyatakan kriteria utama yang di butuhkan oleh REI adalah pelaku usaha yang bergerak di sektor pengembang. Mempunyai pengalaman luas di bisnis properti, dan yang pasti berkorban waktu untuk organisasi.

Selain itu calon ketua REI harus mempunyai jaringan yang luas dan hubungan yang baik dengan stake holder, baik perbankan, dinas perizinan dan perpajakan.

Periode sebelumnya, pencapaiannya luar biasa menurut Heri. Makin banyaknya anggota yang masuk dalam wadah organisasi, menunjukan kualitas kepengurusan terdahulu yang sangat baik.

Musda REI NTB ini sendiri akan di gelar pada tanggal 14 Februari nanti dengan agenda utama adalah memilih ketua yang baru.

Bisnis jasa properti di tahun 2018 ini juga di prediksi masih menunjukan iklim yang positif.

Jumlah pengembang di REI mencapai 50 perusahaan. Sementara pada musda nanti 40 lebih anggota akan menyerahkan suara untuk memilih ketua DPD REI NTB.

Me

Cagub NTB Zulkifliemansyah merupakan yang pertama mengunjungi masyarakat calon pemilihnya di Desa Pelabu, bertatap muka sekaligus menghadiri Deklarasi Pasukan Militan “Lingkar Hutan Gunung Sasak

LOMBOK LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Calon Gubernur NTB DR. Zulkifliemansyah (Dr Zul) dielu-elukan masyarakat Kuripan Selatan, Lombok Barat, khususnya saat silturrahim dengan warga di Desa Pelabu, Rabu sore  (7/02).

Masyarakat menyambut antusias DR Zulkifliemansyah merupakan Cagub NTB pertama yang mengunjungi masyarakat calon pemilihnya di Desa Pelabu. Cagub Zulkifliemansyah bertatap muka sekaligus menghadiri Deklarasi Pasukan Militan “Lingkar Hutan Gunung Sasak.”

Ketua komunitas Lingkar Hutan Gunung sasak, Abdul Hafidz, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat warga atas kunjungan Dr Zul ke Desa Pelabu menghadiri Deklarasi Komunitas Lingkar Hutan Gunung Sasak.

“Suatu kehormatan bagi kami masyarakat Kuripan Selatan, bisa bertatap muka dan berdialog langsung dengan Pak Doktor,” ujar Abdul Hafidz.

Abdul Hafidz menegaskan, masyarakat Kuripan Selatan mendukung paslon Zul-Rohmi dalam pilkada NTB kali ini.

“Kami bersama warga Kuripan Selatan, khususnya yang berada di kawasan lingkar gunung Sasak berkomitmen akan mendukung pak Zul bersama Ibu Rohmi dalam pilkada NTB,” tegasnya.

Abdul Hafids menekankan, dukungan yang diberikan kepada paslon Zul-Rohmi bukan hanya sekedar janji.  Ia meyakini, paslon Zul-Rohmi merupakan paslon yang bisa mendengarkan suara masyarakat kalangan bawah.

Sebab masyarakat Kuripan Selatan yang rata-rata taraf ekonomi nya masih dibawah standar, dan sebagian masyarakatnya banyak yang menjadi TKI.

“Mudah-mudahan, Insya Allah jika paslon Zul-Rohmi memenangkan pilgub, beliau bisa memperhatikan masyarakat Kuripan Selatan ini,” harapnya.

1. Zulkifliemansyah menyampaikan apresiasi kepada warga Desa Pelabu, atas sambutan dan dukungan yang diberikan warga terhadap paslon Zul-Rohmi.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semangat dan dukungan yang diberikan oleh bapak dan ibu semuanya kepada kami. Mudah-mudahan dukungan yang diberikan oleh bapak/ibu membuka jalan bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik ke depannya,” ujar Zulkifliemansyah.

Bagi DR Zulkifliemansyah kunjungannya ke Desa Pelabu, selain menghadiri deklarasi komunitas lingkar Hutan Gunung Sasak, tetapi utama menjalin tali silturrahim dengan masyarakat Kuripan Selatan.

“Saya berharap mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir saya bersama masyarakat disini, saya tidak mau selesai pilkada selesai pulalah tali silaturrahim kita,” kata Bang Zul panggilan akrabnya Dr Zulkifliemansyah.

Dalam kunjungan itu, Zulkifliemansyah  sempat berdialog dengan masyarakat. Mendengarkan secara langsung serta melihat dari dekat kondisi masyarakat Kuripan Selatan.

“Insya Allah jika kami menang, ataupun tidak menang nanti, akan tetap memenuhi permintaan dari bapak dan ibu, adik-adik sekalian, semampu yang bisa kami perbuat,” tandas Bang Zul.

Me (*)

Tim Verifikasi Dinas Sosial diminta menilai objektif,  jangan ada unsur suka tidak suka

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Wakil Bupati KLU, Syarifuddin, SH, MH., menegaskan jangan sampai ada unsur suka tidak suka dalam menentukan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang rencananya akan direalisasikan pemerintah tahun 2018 ini.

“Saya minta kepada tim verivikasi menilai secara objektif, jika memang layak maka berikan. Jangan ada unsur suka tidak suka,” tandasnya, Rabu (7/2).

Terhadap adanya bantuan RTLH yang dicoret atau didiskualifikasi tim verifikasi Dinas Sosial dan BPKAD, Syarifudin, mengaku justru baru mengetahui infomasi tersebut dari wartawan.

“Saya juga baru dengar sekarang kalau ada RTLH yang dicoret. Tapi kalau pun benar karna ada syarat-syarat verifiikasi yang belum dipenuhi, maka kita benahi,” cetusnya.

Lebih jauh Syarifudin, mengingatkan kepada tim verifikasi untuk tidak melalukan hal-hal bisa memberikan dampak penilaian kurang baik kepada pemerintah.

“Sebagai pimpinan daerah saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak suka itu, karna bisa memberikan penilaian tidak baik kepada pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, dari 101 kelompok penerima yang diusulkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) KLU, melalui APBD tahun 2018, terdapat 31 kelompok yang didiskualifikasi.

Rencananya, bantuan RLTH itu akan disebar di 4 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga dan Kayangan.

DNU

Organda NTB mengimbau, tiap perusahaan transportasi daring atau online yang berinvestasi di NTB mengikuti aturan yang sama dengan transportasi konvensional

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB Antonius Zaremba Mustafa mengaku tidak menolak keberadaan transportasi daring (online) di NTB, khususnya di Pulau Lombok.

Namun,  transportasi daring atau online itu dimminta mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Tranportasi online, kita tidak melarang karena aplikasi dunia dan memudahkan, tapi harus ikuti aturan,” ujarnya

Ia mencontohkan, anggota Organda sejak 1962 selalu mengikuti apa pun peraturan yang dipersyaratkan pemerintah dalam sektor transportasi umum.

Organda NTB mengimbau setiap perusahaan transportasi daring yang berinvestasi di NTB juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan transportasi konvensional.

“Marilah kita ikuti aturan pemerintah supaya sama-sama kondusif, cari rejeki enggak ada persoalan, persaingan itu wajar, cuma aturan itu harus diterapkan dong,” lanjut Antonius.

Antonius menekankan ,agar para pengusaha transportasi daring di NTB bensr-benar mengikuti peraturan pemerintah daerah terkait jumlah kuota kendaraan yang diperbolehkan beroperasi.

“Harus diikuti kuota jumlah kendaraannya, di Lombok berapa misalnya, jangan lebih banyak kendaraan dari pada penumpangnya,” lanjut Antonius.

Antonius mengajak seluruh pengusaha transportasi, baik konvensional maupun daring ikut menjaga kondusivitas di Pulau Lombok yang sudah menjadi destinasi wisata dunia.

“NTB ini sudah mendunia, jangan buat persoalan kecil dibesarkan dalam transportasi. Harapan kami warga menggunakan transportasi online yang sudah memiliki ijin sehingga kalau ada apa-apa jelas nantinya,” pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Patuhi Aturan Permenhub

Pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi

MATARAM.lombokjournal.com – Transportasi daring  atau online didorong untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Bayu Windia menyampaikan itu saat menggelar rapat dengan Organda NTB, Kominfo, dan penyedia kendaraan online di kantor Dishub NTB, Rabu (07/02).

Ia menuturkan, pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi.

Lalu Bayu mengajak para pengusaha transportasi daring di NTB melengkapi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Sikap kita di Dishub NTB jelas yaitu menyediakan iklim berusaha yang berkesetaraan dan berkeadilan,” tegasnya

Sebagaimana transportasi konvensional, Bayu mengimbau transportasi daring juga mengikuti ketentuan, mulai dari SIM A umum bagi pengemudi, ikut uji KIR, hingga mencantumkan stiker khusus.

“Adil itu perlakuan yang sama kepada setiap jenis pengusaha, dalam konteks pengusaha taksi konvensional kita tentukan syarat ketentuan, maka yang online juga, baru itu adil,” katanya

Hingga saat ini, Dishub NTB terus melakukan pendataan jumlah angkutan transportasi daring di NTB, baik yang sudah memenuhi persyaratan maupun yang belum.

Bayu menyampaikan, proses sosialisasi untuk persyaratan ketentuan transportasi daring akan dilakukan dengan operasi simpatik pada pekan kedua Februari hingga Maret mendatang.

“Kita peringati dan sarankan untuk segera penuhi syarat dan ketentuan. Bulan April baru ada penindakan,”pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Ikuti Aturan Dengan Yang Konvensional

Tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

lombokjournal.com – Sampai sekarang memang masih ada warga masyarakat yang berstigma, yang menjadi peserta JKN-KIS hanyalah masyarakat ‘kelas dua’.  Ini tentu terkait anggapan, pelayanan untuk pesertanya yang dianggap masih belum membaik.

Menanggapi itu, secara berseloroh seorang karyawan swasta mengatakan, peserta  Jaminan Kesehatan Nasionak (JKN-KIS) yang mampu membayar iuran bulanan sebelum sakit tentu tidak bisa dibilang kelas dua.

Seorang manajer SDM di sebuah hotel berbintang di Mataram mengatakan, anggapan seperti itu biasanya disampaikan warga yang tidak mengetahui bahwa BPJS Kesehatan selalu berusaha memberi kepuasan layanannya.

“Stigma masa lalu yang tidak relevan  untuk saat ini,” katanya, Rabu (07/02).

Pasalnya, saat ini BPJS Kesehatan makin mendapat kepercayaan dan dukungan banyak pihak dalam menyukseskan program JKN-KIS. Kepercayaan dan dukungan itu termasuk dari perusahaan swasta dan pengembang seperti Lippo Grup.

Melalui jaringan rumah sakit yang dimiliki Lippo, Siloam Hospital, bermitra dengan BPPJS Kesehatan untuk memberi layanan kesehatan kepada peserta JKS-KIS. Bos Lippo Grup, DR Mochtar Riady, mengatakan banyak unit cost yanng tidak merugikan rumah sakit.

“Jadi tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Mochtar.

Kepercayaan itu yang membuat peserta JKN-KIS diperlakukan seperti pasien umum lainnya. Saat ini, pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS terus ditingkatkan, sehingga stigma tersebut tidak relevan.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram mengatakan adanya peningkatan kinerja yang terlihat dari kenaikan capaian jumlah peserta, guna memenuhi target capaian semesta pada 2019 mendatang.

Tiga wilayah yang menjadi cakupan Kantor Cabang Mataram yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, terus terjadi pertumbuhan jumlah peserta yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Saat ini BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram telah melakukan kerja sama dengan 96 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).  FKTP tersebut terdiri dari 36 puskesmas, 34 dokter praktik perorangan, 4 dokter praktik gigi perorangan, 12 klinik pratama, 5 klinik TNI, 4 klinik Polri, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Pratama.

Untuk  peningkatkan layanan terhadap peserta, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga melakukan kerja sama dengan 21 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terdiri dari 10 rumah sakit, 1 apotek obat kronis, 1 apotek obat rujuk balik, serta 10 optik.

BPJS Kesehatan selain berkomitmen dalam bentuk pembiayaan, sekaligus perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.

Bagaimana pun, kehadiran BPJS kesehatan, dan pengelolaan program JKN-KIS,  membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Secara khusus, bagi masyarakat yang kurang mampu mengakses layanan kesehatan karena mahalnya biaya pengobatan.

Re

(Sumber: BPJS Kesehatan)

Penerbangan dari Lombok ke Bima diberangkatkan pada pukul 13.00 WITA dengan membawa 113 penumpang

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Maskapai NAM Air melakukan penerbangan perdana untuk rute Lombok-Bima pada Rabu (07/02).

General Manager Lombok International Airport (LIA), I Gusti Ardita menjelaskan, NAM Air menggunakan Boeing 737-500 dengan kapasitas 120 penumpang, yang tediri atas 8 kursi bisnis dan 112 kursi ekonomi.

Penerbangan perdana ini membawa 119 Penumpang dari Bima dan tiba di Lombok pada pukul 12.40 WITA. Sedangkan, penerbangan dari Lombok ke Bima akan diberangkatkan pada pukul 13.00 WITA dengan membawa 113 penumpang.

Sebelumnya, penerbangan menuju Bima sudah ada dua kali dalam sehari yaitu menggunakan Garuda Indonesia dan Wings Air

“Saya berharap dengan bertambahnya rute menuju Bima dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Pulau Lombok ataupun sebaliknya di Pulau Sumbawa, terutama Bima,” kata Ardita di LIA, Lombok Tengah, NTB, Rabu (7/2).

Menurut Ardita, Pulau Sumbawa memiliki potensi keindahan alam dan wisata yang tidak kalah dari Pulau Lombok. Ardita mencatat, pergerakan penumpang rute Lombok-Bima terus meningkat secara signifikan. Pada 2017, penumpang rute Lombok-Bima tercatat sebanyak 168.645 penumpang.

Sebelumnya, LIA juga mendapat tambahan satu penerbangan baru untuk rute Lombok-Kuala Lumpur pada 22 Januari.

Selain penambahan rute baru, LIA juga sedang melakukan beberapa program pekerjaan untuk meningkatkan pelayan serta fasilitas seperti pembangunan selasar dropzone, penambahan apron pesawat, penambahan taxiway dan perluasan terminal.

“Selain itu, segera akan dibuka ruang tunggu lantai 3 pada Februari ini sebagai langkah antisipasi meningkatnya penumpang pada 2018. Karena pada 2017 jumlah penumpang meningkat 5 persen dari tahun 2016 menjadi 3.589.812 penumpang,” ungkap Ardita.

AYA

Subuhun Nuri arahkan pendukungnya ke Paslon Zul-Rohmi, mengingat pasangan ini dianggap paling layak menggantikan TGB ke depan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Calon Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, berkunjung ke kediaman Subuhun Nuri, Selasa sore (6/2)/2018).

Kehadiran Siti Rohmi disambut Subuhun Nuri beserta istri dengan lantunan salawat badar oleh puluhan ibu-ibu lingkungan Pagutan.

Bung Nuri dalam sambutannya menyampaikan sejak saat ini, dia akan memberikan dukungan kepada pasangan Zul-Rohmi. Dukungan yang diberikan Bung Nuri sapaan akrabnya mengingat pasangan ini dianggap paling layak menggantikan TGB ke depan.

“Secara pribadi menyatakan sikap dukungan. Saya mengarahkan dukungan untuk paket Zul-Rohmi,” kata Bung Nuri.

Dia pun akan berupaya sekuat tenaga mengawal pasangan paket Zul-Rohmi dan memenangkan pasangan ini hingga masa pencoblosan mendatang.

“Bung Nuri akan memenangkan paket Zul Rohmi karena saya yakin beliaulah yang layak memimpin NTB ke depan. Biar sama sama kita antarkan beliau ke kantor Bumi Gora,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Rohmi berharap agar dukungan yang diberikan Bung Nuri berasal dari hati yang tulus. Di samping berharap dukungan ini semoga sebagai pertanda baik bagi pasangan Zul-Rohmi.

“Semoga ini pertanda baik,” jelasnya.

Dia pun bersyukur karena dukungan yang diberikan Bung Nuri semakin menambah amunisi dalam berjuang memenangkan pasangan Zul-Rohmi.

Rohmi dalam kesempatan itu menyatakan siap melanjutkan kepemimpinan TGB. Dia mengemukakan proses pembangunan di NTB tidak boleh berhenti.

Jika di era kepemimpinan TGB sudah maju, maka jika pasangan Zul-Rohmi diberikan kesempatan memenangkan pertarungan pada bulan Juni nanti, maka pasangan Zul-Rohmi bertekad akan terus berlari kencang membangun NTB.

Me

Bank NTB saat ini sudah memiliki saham sekitar 9 trilium lebih.

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yakin, usaha syariah memiliki prospek yang baik dan lebih menguntungkan.

Itu sebabnya, TGB mengajak para pengusaha untuk mengambil peran dalam memajukan Bank NTB sebagai kebanggaan masyarakat NTB tersebut.

Jika Bank NTB berkembang, maka ekonomi NTB juga berkembang. Dan pada akhirnya perekonomian dan industri daerah juga akan ikut tumbuh.

“Mari kita sama-sama majukan bank milik daerah kita ini,” ajak TGB saat Silaturahmi Tokoh Pengusaha dengan Gubernur terkait Persiapan Konversi Kegiatan Usaha Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah di Pendopo Gubernur, Selasa (06/02).

Gubernur menambahkan  di tahun 2018 ini ditargetkan Bank NTB telah terkonversi menjadi Bank Umum Syari’ah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh direksi Bank NTB tengah merampungkan sejumlah proses untuk menjadikan bank NTB betul-betul menganut sistem syari’ah.

Pertumbuhan saham Bank NTB menggembirakan, saat ini sudah memiliki saham sekitar 9 trilium lebih.

“Maka pertumbuhan yang baik ini perlu terus didorong. Salah satunya melalui peran dan dukungan dari para pengusaha NTB” tegasnya

TGB menjelaskan, konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah perlu segera dirampungkan, mengingat potensi keuangan dengan sistem tersebut kedepan sangat besar.

Konversi tersebut  menurut TGB merupakan bentuk adaptasi untuk mendorong tumbuh kembangnya bisnis bank di daerah.

Sehingga diharapkan, perubahan status ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, bank yang mengadopsi sistem syari’ah akan lebih mampu bertahan dibandingkan bank konvensional apabila terjadi krisis ekonomi.

“Kita liat pada krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika seluruh bank konvensional jatuh, bank syariah seperti Bank muamalat justru bertahan. Ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah bisa membawa manfaat dan kemanfaatan bagi siapapun baik muslim maupun non muslim,” jelas TGB.

TGB juga menegaskan, potensi keuangan syariah ini sangat besar. Sistem ini sudah banyak diadopsi oleh bank-bank besar, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Bahkan, tidak hanya di negara-negara muslim. Tetapi juga di negara-negara non muslim.

“Contohnya Inggris yang merupakan pusat keuangan syariah,”tegas TGB.

AYA

Salah satu permasalahan klasik UMKM dan IKM adalah hak paten, sehingga banyak produk NTB yang justru diakui sebagai produk daerah lain

MATARAM.lombokjournal.com —  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi salah satu sektor pendorong peningkatan perekonomian NTB tanpa tambang.

Perekonomian NTB tanpa tambang mampu tumbuh menjadi 7,01 persen di tahun 2017.

Namun, keduanya masih sering mengalami kendala teknis. Mulai dari pemasaran, kemasan, hak paten hingga sertifikasi halal.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB  H Irnadi Kusuma usai rilis pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV di kantor BPS NTB  mengatakan, ada beberapa hal yang di luar wewenang Pemprov NTB.

“Salah satunya terkait sertifikasi halal yang di bawah wewenang MUI. Meski begitu bukan berarti Pemprov tidak memberikan atensi akan hal tersebut,” tegasnya

Menurutnya, perlu koordinasi dan saling mengingatkan satu sama lain, artinya peningkatan perekonomian NTB bukan hanya kewajiban pemerintah saja. Segenap komponen pemerintahan hingga masyarakat harus ikut menggerakkan roda perekonomian.

“UMKM dan IKM menjadi bagian pemacu peningkatan perekonomian NTB. Sehingga perlu juga mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terang Irnadi

Ia melanjutkan, salah satu permasalahan klasik UMKM dan IKM adalah hak paten. Banyak produk NTB yang justru diakui daerah lain sebagai produk mereka.

Ini merupakan permasalahan yang terjadi berulang-ulang di NTB. Bahkan pemerintah daerah dan Pemrov NTB sendiri memberikan atensi akan hal ini.

“Kita sudah lama menyadari ini menjadi titik lemahnya kita,” akunya.

Sebab itu, tentu sangat diperlukan branding yang kuat untuk menghadapi hal tersebut. Branding yang  akan memunculkan gairah ekonomi dalam masyarakat.

Baik itu berupa hak paten maupun merek dagang. Keduanya harus diakui secara nasional dan internasional.

Pemprov NTB tetap berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu akan menjadi bagian dari evaluasi Pemprov NTB dan stakeholder terkait.

Meski begitu, Irnadi menegaskan permasalahan tersebut tidak berarti membuat semua UMKM dan IKM pesimis dalam meningkatkan perekonomian daerah di NTB.

AYA