Konstalasi politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB makin memanas. Saling serang antar pendukung yang menjatuhkan lawan politik masing-masing terlihat semakin masif

MATARAM.lombokjournal.com – Pasangan calon (Paslon) Suhaili-Amin merupakan salah satu paslon yang mendapatkan serangan cukup masif.

Beberapa kebijakan Suhaili di Kabupaten Lombok Tengah, jadi sasaran empuk lawan, dan  jadi komoditi politik. Begitu juga dengan calon wakilnya Muhammad Amin, juga tidak terlepas dari serangan.

Kordinator relawan Suhaili-Amin, Syamsul Had, yang melihat tingginya tensi situasi politik di NTB jelang pilgub ini, minta semua relawan yang terbentuk di seluruh NTB untuk menahan diri dan tidak melakukan serangan balik.

Syamsul menyatakan, memahami naiknya frekwensi serangan hampir ke semua bakal calon tidak terkecuali Suhaili-Amin. Meski demikian, Syamsul menghimbau para relawan suhaili-Amin tetap mengedepankan politik santun.

Skap para relawan yang mengedepankan politik santun mencerminkan sosok paslon Suhaili-Amin yang menghindari konflik terbuka dengan paslon lain.

Sikap santun ini, kata Syamsul, sebagai bentuk adaptasi dari akhlak Suhaili-Amin yang merupakan sosok calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberikan manfaat kebaikan bagi masyarakat.

Syamsul menilai, NTB tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik semata, namun tingkah laku serta adat ketimuran juga harus tetap di kedepankan. Sehingga pembangunan di NTB menjadi seimbang, tidak hanya sukses pembangunan fisik tetapi di iringi dengan pembangunan manusianya.

Sosok Suhaili-Aminpun di nilai sangat tepat untuk mewujudkan kesinambungan program ini.

“Situasi politik akan semakin memanas, semua calon bakal kena serangan, sekecil apa pun kebijakan yang akan di keluarkan oleh para calon akan menjadi komoditi politikTapi kami relawan Suhaili-Amin tetap akan santun, mengedepankan norma serta aturan,” tegas Syamsul.

Di media sosial, hampir semua bakal pasan calon mendapat serangan. Pasangan Suhaili-Amin juga tidak luput dari serangan, beberapa kebijakan Suhaili seperti meminjam dana untuk pembangunan di Lombok Tengah tidak lepas menjadi bahan serangan.

Beberapa tim dan kordinator paslon Suhaili-Amin juga menyatakan tidak terpengaruh dengan serangan lawan politik.

Mereka tetap mencoba untuk mengedepankan politik santun dan mengedepankan etika untuk tidak melakukan serangan balik.

AYA

Tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati Lombok Barat akan membuat konstestasi Pilkada Lombok Barat  kian hangat. Ada tiga calon yang memiliki latar belakang sebagai kader partai Golkar,  Majunya Hj Sumiatun mendampingi Incumbent yang diusung Partai Golkar dan kolega membuktikan, secara resmi Golkar Mendukung Ketua DPD Golkar Lombok Barat tersebut

lombokjournal.com —

Di sisi lain, ada Nauvar Farin dan H. Muamar Arafat yang juga merupakan Kader Golkar, maju dengan diusung Partai Gerindra, Hanura dan PKPI.

Sebagai calon dari kader Golkar,  Nauvar Farin merupakan putra mantan bupati, H. Zaini Arony yang juga Mantan Ketua DPD I Golkar NTB.  Sedangkan H. Muamar Arafat Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar yang juga Kader Golkar,

Sekretaris Mi6, Lalu Athhar Fathullah mengatakan itu dalam pers release Mi6 yang disampaikan ke media, Jum’at (09/02).

Dikatakan Athari, dalam rivalitas memperebut dukungan Massa rakyat diprediksi suara rakyat loyalist  golkar akan pecah dengan dengan melihat komposisi tiga kader terbaik  Golkar yang maju di Bursa Pilkada Lombok Barat.

Kata Athar , di luar paslon  itu, saat ini ada sosok lain yang sedang dirindukan oleh masyarakat lombok Barat,  yakni H.M. Izzul Islam. Dimata sebagian warga lombok Barat , Cabup Lobar tersebut dikenal sebagai sosok Tokoh yang familiar dan peduli dengan rakyat.

“Paket Izzul Islam dan TGH Khudari Ibrahim merupakan resepentasi pasangan Religius Nasionalis,” ungkap Athar

Athar melihat sosok Izzul Islam sudah tidak asing baik bagi tokoh politisi di Lombok Barat,  Mantan Ketua DPW PPP NTB itu,  sekarang Ketua DPW Partai PERINDO NTB, dikenal merakyat dan low profile.

Sementara itu, calon wakil bupatinya TGH Khudari Ibrahim,  Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Lombok Barat,  tokoh agama representasi  dari kalangan Santri.

“Masyarakat mengenalnya sebgai Tuan Guru dari Keluarga Besar Ponpes Al Islahudiny Kediri,” jelas Athar.

Di mata Sekretaris Mi6, munculnya pasangan Zul-Khaer menjadi alternatif dan solusi untuk kemajuan Lombok Barat ke depan.

lanjut Athar, Fauzan yang saat ini menjabat bupati menggantikan Zaini Arony sosok tidak berafliasi ke partai mana pun, hanya pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB.

Lombok Barat dengan jumlah pemilih kurang lebih 450.000 ribu jiwa dengan 10 Kecamatan, akan membuat pilkada Lombok Barat makin seru. Tiga Calon Bupati yang akan berlaga sama-sama kental dengan Lombok Barat,  Izzul Islam Mantan Bupati,  Fauzan Incumbent dan Nauvar Farin anak mantan Bupati.

“Pilkada Lombok Barat ini seolah-olah pertarungan antara para jawara di tingkat kabupaten,” ucapnya

Terkait suara NW Lombok Barat, dengan tidak majunya TGH Hasanain Djuaini, Athar memprediksi kekuatan basis massa NW, dan juga Partai Demokrat, akan menjadi pembeda di balik kekuatan masing-masing calon yang ada.

Kalau kita melihat latar belakang masing-masing calon, sudah bareng tentu jama’ah NW akan mendukung kader dan alumninya. Izzul Islam yang merupakan alumni NW secara khusus, akan mendapatkan dukungan plus.

Sisi lain di balik Partai Koalisi, Fauzan yang di usung partai koalisi gemuk akan melawan Kaolisi Ramping Izzul Islam dan Farin yg di usung  lima partai saja demgan jumlah kursi pas pasan dan efektif.

“Dengan partai pengusung yang gemuk belum tentu menjamin kemenangan, bila mesin partai tidak bergerak secara optimal. Terlebih sosok Fauzan yang  tidak memiliki background partai politik,” pungkas Athar.

Me

Menguatnya konstruksi politik yang makin mendekati hari-hari sensitif menjelang hari H Pilgub NTB 2018,  penting bagi masyarakat  mengkonstruksi model politik putih.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Himbauan itu diserukan Hasan Masat, Koordinator Media Center Pasangan Suhaili-Amin.

Menurut mantan aktivis mahasiswa dan aktivis LSM tersebut, penting semua yang terlibat aktif dalam hajatan Pilgub NTB 2018 menghidupkan perilaku berpolitik yang elegan,  santun dan damai.

“Semua kontestan dan para timses serta pendukungnya,  lebih banyak bertukar gagasan,  ide serta program program dalam meraih simpati dan empati masyarakat,” ajak Koordinator Media Center pasangan Suhaili-Amin, Jum’at (09/02) siang.

Perilaku politik yng konstruktif akan menjamin ketentraman dan keamanan masyarakat. “Agar politik benar benar dapat dicontohi dan menjadi jalan keluar untuk menyelesai pemimpin yang demokratis,” tegas Hasan.

Dalam berbagai kesempatan Hasan berharap para komtestan,  tim sukses (timses) dan pendukung masing masing kondidat untuk tidak provokatif.

“Selain jauh dari kampanye hitam, juga menghindari hal hal yang kontraproduktif bagi pendidikan politik masyarakat dan pembangunan denokrasi,’ ujarnya.

Me

lombokjournal.com

Sejatinya daya tarik Pilgub NTB terletak pada paket Zul Rohmi yang kehadirannya melawan mainstream politik ( baca : Anomali ) serta terkesan ada hidden agenda dari sisi  kalkulasi politik. Direktur Mi6, Bambang Mei F mengungkapkan hal itu dalam pers realesenya, Kamis (08/02)

Suku minoritas diberi kepercayaan penuh tanpa reserve jadi papan satu. Sementara papan dua, seorang perempuan yang dalam sejarah pilkada langsung ataupun tidak, baru pertama  berlaga melawan kaum maskulin jawara politik

Bambang justru melihat disinilah kecerdikan politik yang mendesign paket Zul-Rohmi. Ada celah dan kesempatan yang hendak dimainkan on target di balik kemunculan paket Zul-Rohmi.

Agaknya  invisible hand  politik Zul Rohmi pasti memiliki kalkulasi yang kuat dan alasan pembenar mendobrak kelaziman politik konvensional. Semangat mendekonstruksi pola pikir lama sejatinya ingin ditampilkan dengan muncul nya Zul-Rohmi.

Zul-Rohmi dihajatkan sebagai antitesa melawan kecendrungan  dan pakem politik ortodok. Maka jangan heran, ibarat kuda pacu langkah dan manuver politik Zul-Rohmi dalam menggalang dukungan dan simpati rakyat sedemikian ofensif dan intensif.

“Dengan tim ramping plus mobilitas dengan daya jelajah  cepat  dan masif dari satu titik ke titik lain, makin sulit ditandingi,” kata Bambang

TGH M Zainul Majdi aliias Tuan Guru Bajang (TGB) yang diduga sebagai kreator politik Zul-Rohmi. Dalam perspektif politik ingin memainkan psikologi paslon lain, dengan memasang paket Zul Rohmi yang tidak populer, lemah sekaligus aneh.

“Tentu sebagai arsitek politik, TGB  punya hidden agenda yang belum.saatnya diungkap ,” kata Bambang Mei Finarwanto yang akrab dipanggil Didu

Sejatinya TGB mempertaruhkan segala nya di balik kreasi politiknya  Zul Rohmi. TGB sadar bahwa eksperimen paket Zul Rohmi akan berkonsekwensi effect domino yang luas dan dasyat jika mengalami turbulensi di luar prediksi.

“Sadar posisinya dipandang  underdog, Zul Rohmi justru menjawabnya dengan makin rapi bergerak dan seolah olah tanpa beban,”ujar mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB.

Kecepatan gerak Zul Rohmi dalam melakukan penetrasi dan membuka jejaring baru pemilih ini sebagai strategi taktis untuk menambah barisan loyalis vottersnya dintengah lambannya gerak Paslon lain.

“Celah ini yang kemudian dimanfaatkan Zul Rohmi masuk ke jantung pertahanan paslon dikala lengah ,” tambahnya .

Didu, panggilan karib Direktur Mi6 mengungkapkan, permainan politik yang ditampilkan dalam PilGub NTB ini akan menjadi pertaruhan prestise dan truff politik TGB. Hal ini tentu terkait bagaimana marwah kekuasaan politik di NTB tetap dipertahankan dan dipegang. TGB tidak ingin hasil PilGub NTB nanti out of control .

Meskipun demikian lanjut Didu , dengan empat Paslon yang tampil di PilGub NTB kekuatan politik dan dukungan semua calon berimbang.

“Tidak ada Matahari tunggal di PilGub NTB,” ujar Didu.

Bocoran info lembaga survey, konon  elektabilitas masing2 paslon tidak terpaut dan Zul Rohmi masuk urutan keempat elektabilitas nya.

Mesin Partai dan Relawan

Direktur Mi6 berharap agar  paket Zul Rohmi sebagai anti tesa politik  perlu menyakinkan ke publik yang masih meragukan ikhtiar dan kapasitasnya bisa menandingi kekuatan tiga jawara politik tersebut.

“Di kalangan kelas menengah lebih mudah diyakinkan persepsinya, tapi untuk masyarakat jelata perlu dibangun solidaritas dan empati sosial. Dan ini perlu pendekatan ekstra ordinary,” tandas Didu

Dalam pandangan Didu, belajar dari kemenangan TGB dalam pilkada 2008 silam yang menjadi paslon tak diunggulkan dibanding incumbent saat itu. Diprediksi  Zul Rohmi diarahkan seperti nostalgia politik TGB tahun 2008 yang berakhir dengan Happy ending tersebut.

“Saat itu di PilGub NTB tahun 2008, publik cenderung tidak mengunggulkan pasangan TGB Badrun Munir melawan incumbent paslon Serinata-Husni Jibril yang berakhir dengan kemenangan telak TGB BAM itu ,” ungkap Didu .

Gerakan dan manuver Zul-Rohmi mirip dengan apa yg dilakukan TGB dulu, yaitu mengandalkan kecepatan gerak dalam melakukan penetrasi step by step pada semua lini dan titik konsentrasi pemilih . Ciri lainnya adalah Zul Rohmi cenderung menguasai kantong-kantong pemilih di pinggiran atau akar rumput.

“Ini kemudian yang membentuk jaring jaring pemilih yang terintegrasi satu sama lain pada setiap kontak person di wilayah yang membentang dari Mataram sampai Bima,” lanjutnya.

Lebih jauh Didu mengulas, peran partai dan Relawan Zul Rohmi perlu diatensi dan diapresiasi dalam mendongkrak elektabilitas Zul Rohmi.  ”Mereka garda terdepan Zul Rohmi yang membukakan.semua akses masuk Zul Rohmi ke kantong pemilih yang strategis,” kata Didu.

Didu memprediksi, paska penetapan Paslon oleh KPU NTB tanggal 12 Februari 2018 mendatang, bisa jadi konstelasi PilGub NTB lebih dinamis. Hal ini terkait Paslon PilGub NTB akan melepaskan semua atribut yang melekat pada dirinya , baik sebagai bupati, walikota dan anggota parlemen.

“Justru disini menariknya  konstestasi PilGub NTB , ketika semua Paslon tersebut bertarung apa adanya,” lanjutnya .

Peta politik  pilkada serentak di NTB juga menyulitkan Paslon dan parpol untuk melakukan sinergitas kerja tim di basis pemilih, terkait tidak liniernya koalisi Paslon di propinsi dan kabupaten/kota.

“Ini tentunya secara psikologis politik akan berdampak pada kekompakan kerja teamwork jika tidak saling menjaga kepercayaan,” pungkasnya

Me

Saat debat kandidat, KPUD kabupaten/kota yang ada di NTB menggelar nonton bareng debat kandidat ini bersama masyarakat di masing-masing wilayahnya

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – Salah satu agenda yang tengah disiapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) ialah debat para pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditayangkan di televisi selama dua kali.

KPUD NTB menyiapkan agenda untuk paslon itu menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat.

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengimbau, KPUD kabupaten/kota yang ada di NTB menggelar nonton bareng debat kandidat ini bersama masyarakat di masing-masing wilayahnya.

“Apabila debat ini berlangsung, seluruh KPUD kabupaten/kota dapat menggelar nonton bareng dengan masyarakat, ini cara kita membuat penyebarluasan secara masif bagaimana visi, misi, dan program paslon,” ujar Aksar saat Rapat koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kampanye Pilgub NTB 2018 di Kila Senggigi, Lombok Barat, NTB, Kamis (8/2).

Aksar menilai, penayangan secara langsung debat kandidat di televisi, diharapkan mampu menjangkau dan bisa dilihat seluruh warga NTB di 1.137 desa/kelurahan, 116 kecamatan, dan 10 kabupaten/kota.

Aksar menambahkan, pelaksanaan kampanye sendiri akan berlangsung selama lima bulan, mulai dari 15 Februari sampai 23 Juni.

KPUD NTB mempersilakan setiap paslon menggelar dua kali rapat umum dengan massa minimal 5 ribu orang, yang terbagi dalam dua zona, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Aksar meminta KPUD kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah setempat, terkait lokasi pelaksanaan kampanye yang memiliki luas sekitar dua kali lapangan sepakbola. Paslon nantinya bisa memilih hendak menggelar rapat umum di mana, karena tidak ditentukan oleh KPUD NTB.

“Pembagian dua zona ini sangat mungkin paslon akan memilih salah satu dari kabupaten/kota, semisal di Lombok memilih di Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, atau Lombok Timur,” ujar Aksar

Selain rapat umum, lanjut Aksar, para paslon diberikan pertemuan terbatas selama 100 kali dan tatap muka sebanyak 200 kali dengan ijin dari Polda NTB yang ditembuskan kepada KPUD NTB dan Bawaslu NTB.

“Kenapa tidak kita jadwalkan, supaya paslon leluasa perkenalkan diri, sampaikan visi, misi, program selama masa kampanye. Yang wajib dilakukan ialah menyampaikan ijin ke Polda NTB,” katanya.

AYA

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dipastikan memperoleh pelayanan yang berkualitas dan profesional

lombokjournal.com

JAKARTA  — BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas jaringan mitra fasilitas kesehatannya. Hal ini merupakan salah satu persiapan menyambut Universal Health Coverage yang diharapkan tercapai pada 2019 mendatang.

Upaya tersebut dilakukan agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memperoleh kepastian pelayanan yang berkualitas dan profesional, sesuai standar yang ditetapkan.

Terhitung per 1 Februari 2018, peserta JKN telah mencapai 192.029.645

Saat ini, dari 27.694 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di Indonesia, sebanyak 21.763 FKTP telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady mengatakan di Jakarta, Senin (05/02), tahun 2018 ditargetkan jumlah FKTP menjadi 80 persen dari total FKTP yang tersedia di Indonesia.

“Harapan kami, FKTP dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai gatekeeper yang bisa mengendalikan rujukan dan mengefisienkan biaya pelayanan kesehatan,” kata Maya.

Ditegaskannya, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi dana kapitasi melalui sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) yang telah diterapkan. Dalam KBK, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengendalikan rujukan dari FKTP ke FKRTL atau sebaliknya sebagai indikator kinerja FKTP.

Pertama, dengan mengendalikan kunjungan non spesialistik (KNS) yang ada di rumah sakit. Makin kecil angka KNS berarti pengendalian rujukan dari FKTP ke FKRTL makin baik.

Kedua, dengan menerapkan Program Rujuk Balik (PRB). Melalui PRB penderita penyakit kronis yang kondisinya stabil diarahkan untuk kontrol dan mengambil obat ke FKTP terdekat, tidak harus ke FKRTL.

Ketiga, dengan menerapkan rujukan berkualitas rujukan yang didasarkan pada kompetensi fasilitas kesehatan.

Hingga saat ini, FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri atas 9.842 Puskesmas, 4.883 Dokter Praktik Keluarga, 4.603 Klinik Pratama, 1.188 Dokter Gigi, 669 Klinik TNI, 562 Klinik Polri, dan 16 RS D Pratama.

Sementara itu, di tingkat rujukan, dari sekitar 2.733 rumah sakit yang teregistrasi di seluruh Indonesia, sebanyak 2.268 RS telah menjadi mitra BPJS Kesehatan dan siap memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

 Re (*)

Jika ada perizinan yang belum dipenuhi, PT WAH diminta segera mengajukan agar status lahan jelas

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Lama tak terdengar, kini status lahan PT Wahana Alam Hayati (WAH) Gili Trawangan kembali dipertanyakan warga.

Menyikapai hal itu, Pemda KLU merespon dengan mendesak pihak PT untuk segera memberikan kejelasan terkait rencana investasinya di lahan yang diduga terlantar itu.

“Kita ingatkan kepada pihak PT, kalau memang ingin membangun maka segeralah dibangun. Jangan biarkan tidak terpakai begitu,” ungkap Wakil Bupati KLU, Syarifudin. SH. MH. Rabu (7/2).

Persoalan kasus PT WAH, lanjut Syarifudin, jangan sampai berdampak pada masyarakat sekitar, terlebih persoalan ini sudah berlangsung sejak lama.

“Rencananya saya akan turun ke lokasi Senin (12/2) depan. Bagian hukum, Kabag pembangunan dan Pol PP juga nanti akan ikut turun menemani saya,” cetusnya.

Dikatakan Syarifudin, paska turun lapangan, pihaknya juga akan segera membentuk tim investigasi terkait keberadaan lahan seluas 13,9 ha itu.

“Jika memang ada perizinan yang belum dipenuhi, maka kita minta segera diajukan agar status lahan ini jelas, dan tidak dinilai terlantar,” paparnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Gili Trawangan, H. Rukdung., kembali mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan yang dinilainya telah banyak memberikan dampak bagi warga di kawasan wisata tersebut.

“Masalah ini kan sudah lama, jadi kita minta pemda untuk segera menyesaikannya,” cetusnya, Kamis (8/2).

Seperti diketahui, puluhan kepala keluarga yang tinggal sejak lama di lahan tersebut pernah mencapai kesepakatan dengan pihak PT, pada tahun 2014 lalu.

Namun hingga kini pihak PT belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan membangun di atas lahan tersebut.

DNU

Tak hanya fisik menawan, namun lebih dari itu kemampuan interaksi sosial, kecerdasan emosional serta wawasan yang luas menjadi syarat mutlak

MATARAM.lombokjournal.com — Sebanyak 15 finalis peserta pemilihan Putri Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pada Jum’at (9/2) akan bersaing menjadi Brand Ambasador pariwisata NTB.

Pemilihan Putri Indonesia NTB ini diselenggarakan oleh Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) NTB. Ketua Parfi NTB, Lalu Winengan menjelaskan, seleksi ketat dilakukan panitia untuk menjaring para finalis putri Indonesia ini. Sejumlah kriteria juga wajib di penuhi oleh para calon peserta.

Tidak hanya mempunyai fisik yang menarik serta tampilan yang rupawan, namun lebih dari itu kemampuan interaksi sosial, kecerdasan emosional serta wawasan yang luas menjadi syarat mutlak bagi para peserta.

Melalui sejumlah tahapan akhirnya panitia meloloskan 15 peserta finalis putri Indonesia wilayah NTB. Malam puncak (Grand Final) pemilihan putri Indonesia akan di laksanakan di Hotel Golden Palace pada Jum’at malam (9/2) besok.

Winengan menyatakan tujuan dilakukannya ajang pemilihan putri Indonesia NTB ini sebagai bentuk kepedulian terhadap talenta dan bakat yang di miliki oleh masyarakat NTB.

Ke depannya para pemenang putri Indonesia ini akan di jadikan sebagai Brand Ambasador (Duta) pariwisata. Oleh karena ini para peserta di tuntut mempunyai kemampuan berbahasa asing serta kemampuan dan wawasan luas mengenai Provinsi NTB khususnya pengetahuan tentang pariwisata.

“Jadi tujuan kita itu kedepannya akan menjadikan pemenang putri Indonesia ini menjadi duta pariwisata NTB. Bisa mempromosikan NTB dan mengharumkan nama NTB, semua itu murni tujuannya untuk daerah. Kalau bukan kita lantas siapa yang peduli pada kemampuan adik-adik kita ini,” papar Winengan usai menggelar technical meeting bersama para finalis.

Sejumlah rangakaian menuju malam puncak juga mulai di laksanakan oleh ke 15 finalis ini. Dimulai dari sesi pemotretan, tehnical meeting, berkunjung ke RRI Mataram, bertemu dengan para sponsor serta melakukan road show ke sejumlah daerah tujuan wisata.

Pada malam puncak pemilihan nanti, Parfi NTB menghadirkan juri nasional dan daerah. Sejumlah nama beken di pentas ajang pemilihan para ratu akan hadir sebagai juri, seperti Bunga Citra Ibrani Putri Indonesia 2017, perwakilan dari Mustika Ratu serta pengarah model Lin Lin Herawati.

Selain itu juri daerah akan menghadirkan Ketua Majelis Adat Sasak, Lalu Bayu Windya, Ketua BKOW NTB, serta sejumlah juri daerah lainnya.

Me

Bangga bisa berbagi pengalaman dan kiat-kiat membenahi serta mempercepat pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Barat di Padang Sumatera Barat, bersama Bupati Banyuwangi Pak Azwar Anas dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pak Adang Saf Ahmad.

Empat kunci pokok yang Saya pegang adalah Visi, Regulasi, Integrasi dan Inovasi.

Visi menjadikan NTB sebagai destinasi wisata utama (primary destination) Indonesia, bukan lagi pilihan kedua (secondary destination). Visi Saya adalah pencapaian target meningkatnya angka kunjungan wisatawan yang memenuhi destinasi-destinasi wisata di NTB setiap tahunnya.

Menggapai tujuan tanpa terlebih dulu membangun visi, bisa jadi tak akan memacu motivasi bekerja.

Strategi kedua adalah regulasi. Tidak mungkin sebuah industri bisa lari cepat tanpa dukungan regulasi yang kondusif. Oleh karenanya, demi akselerasi pariwisata NTB, Saya sampai membuat dua perda jamak (multiyears) yang memayungi segala fasilitas dan insentif yang memudahkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk keberlanjutannya di masa pasca kepemimpinan Saya.

Begitu juga koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga dukungan terhadap regulasi lokal dapat berjalan baik.

Kunci ketiga adalah integrasi dengan pembangunan infrastruktur. Industri pariwisata akan jalan di tempat jika tak ada kemudahan akses transportasi, baik untuk mobilitas orang maupun barang yang efektif dan efisien. Mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, hingga penginapan yang memadai, aman dan nyaman.

Dan kiat terakhir adalah kreativitas yang memunculkan inovasi. Jumlah wisatawan Muslim dunia yang akan meningkat di angka 170 juta pada 2020, dengan pengeluaran di atas 200 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.600 triliun, membuat Indonesia wajib mengembangkan wisata halal.

Hal inilah yang mendorong Saya fokus mengembangkannya di NTB, dan Lombok khususnya sebagai proyek percontohan pertama di Indonesia. Berkat kesungguhan kerja keras, pada akhirnya gelar World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination, diraih Lombok di ajang World Halal Travel Summit 2015 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Mengungguli tuan rumah, Turki, Thailand dan Malaysia yang terlebih dulu mengembangkannya.

Dan Syukur Alhamdulillah berkat visi, strategi dan konsistensi bekerja bersama seluruh jajaran Pemprov, dari 500 ribuan wisatawan yang mengunjungi NTB pada tahun 2008, sudah meningkat hingga 3,5 jutaan wisatawan mancanegara dan domestik pada akhir 2017 lalu.

*) Pokok pikiran yanng disampaikan TGB

Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi I DPRD KLU, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak alergi atau anti kritik dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan seluruh awak media yang ada di Lombok Utara, di ruang rapat Komisi, Rabu (7/2).

“Pemerintah daerah termasuk DPRD tidak boleh anti kritik, baik itu yang datangnya dari media, organisasi masyarakat atau bahkan maayarakat umum,” tegas Anggota Komisi I DPRD KLU, Abdul Gani.

Gani juga menambahkan, Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menjelaskan, kemitraan media masa dengan Komisi I DPRD diatur dalam regulasi atau Tata Tertib (Tatib) DPRD.

“Seperti yang tertuang dalam Tatib DPRD, Komisi I adalah leading sektornya media masa. Dan rapat-rapat evaluasi kemitraan seperti ini memang harus lebih sering diadakan,” tukasnya.

Ardianto juga sedikit menyinggung adanya reaksi sejumlah kalangan yang mempersoalkan intennya komunikasi Komisi yang ia ketuai dengan media masa selama ini.

“Banyak pihak yang menilai media hanya fokus pada isu-isu pemerintahan dan cenderung inten berkomunikasi dengan Komisi I, padahal porsi pemberitaannya sama. Hanya saja kebetulan komisi I yang menaungi media di lembaga ini,” bebernya.

Bahkan lebih jauh Ardianto, mempersilahkan media untuk mengkritisi proses kerja lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik menyangkut legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Kita sepakat untuk terus mendorong jalannya pembangunan di Lombok Utara. Terlebih yang menjadi prioritas visi misi pemerintah melalui kritik, saran dan masukan sesuai kapasitas masing masing. Baik langsung maupun tdak langsung, semua itu demi kesejahtraan rakyat,” tutupnya.

Ketua Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU). Danu Winata, dalam kesempatan itu menegaskan jika dinamika pemberitaan media masa di KLU, selama ini cukup dinamis.

“Pada dasarnya kemitraan media dan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sudah terbangun dengan baik. Media telah menjalankan tufoksinya secara objektif, dan tentu mendukung semua kebijakan yang pro rakyat,” tukasnya.

DNU