Pers memiliki peran penting sejak proses awal terbentuknya Kabupaten Lombok Utara beberapa tahun lalu

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, mengingatkan seluruh jajarannya di tingkat SKPD, agar mau membuka diri untuk bermitra dengan Pers, demi terbangunnya sinergitas yang diharapkan barsama.

Demikian dikatakan Najmul, dalam acara pembukaan sekaligus rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, yang diselenggarakan Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU), bersama Humas Protokoler, di Gedung Serbaguna Gondang, Rabu (21/2).

“Selain menjadi bagian dari urat nadi perjuangan kemerdekaan bangsa, Pers juga sebagai mitra pemerintah dalam mendkung proses pembangunan bangsa selama ini. Saya tekankan para SKPD agar mau membuka diri untuk bersinergi dengan insan Pers,” kata Najmul.

Lebih jauh dikatakan Najmul, insan Pers juga memiliki peran penting sejak proses awal terbentuknya Kabupaten Lombok Utara beberapa tahun lalu. Terutama dalam membangun opini masyarakat.

Sementara Ketua Panitia HPN, Hery Mahardika, berharap melalui momentum HPN tahun ini bisa lebih membangun kemitraan yang lebih baik ke depannya.

“Semoga di tahun-tahun yang akan datang peringatan HPN bisa lebih baik. Trimakasih kepada para pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini,” paparnya.

Acara HPN 2018 bertajuk “Peran media dan Kehumasan dalam membangun Daerah” itu juga dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial pembagian sembakon dan donor darah bekerjasama dengan PMI Lombok Brata.

Hadiri dalam kegiatan itu Dandim 1606 Lobar, Kabag Ops Polres Lotara, seluruh pimpinan SKPD, oprator SID se-KLU, operator Kecamatan serta PPID Kabupaten.

DNU

Komitmen pemerintah tetap meningkatkan layanan kesehatan, bukan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Ini maknanya, negara tetap hadir bagi rakyatnya di sektor kesehatan

lombokjournal.com —

BPJS Kesehatan ingin merangkul lebih banyak peserta, dengan menargetkan  jumlah peserta mencapai 257,5juta pada tahun 2019.  Ini terkait dengan target pemerintah, pada 1 Januari 2019 telah tercapai Universal Health Coverage (UHAC).

Seperti yang  dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yang wilayahnya mencakup Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Utara.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram yangterus berupaya meningkatkan peserta,  telah berhasil mendorong Lombok Utara sejak Nopember 2018 melampaui target nasional dengan jumlah peserta JKN-KIS 97,46 persen.  Lombok Utara termasuk 70 kabupaten/ kota lainnya di Indonesia, yang melampaui target di atas 95 persen.

Berbagai upaya peningkatan kepuasan peserta dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, tujuannya tentu untuk merangkul lebih banyak peserta.

Pertanyaannya, untuk kepentingan siapa tercapainya target UHC?  Tentu saja untuk kepentingan masyarakkat sendiri.

Memang masyarakat dibutuhkan dukungannya, agar semua target program JKN secara nasional bisa tercapai.  Namun perlu dimengerti, program JKN bukanlah program yang membebani masyarakat dengan kewajiban.

Direktur Utama BPJS Kew]sehatan, Fahmi Idris mengatakan, program ini (BPJS Kesehatan, red) bukan suatu kewajiban. “Tapi program ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Tentu untuk melindungi dirinya sendiri,” tegasnya.

Program ini merupakan kebutuhan agar masyarakat melindungi dirinya sendiri, tentu terkait perlindungan kesehatan bagi masing-masing peserta program JKN.

Lebih dari perlindungan untuk diri sendiri, sebenarnya ada orang lain yang terbantu . Jadi ada dua manfaat, pertama itu jika tiba-tiba seseorang jatuh sakit, dan pada saat itu otomatis seseorang membutuhkan finansial (untuk biaya berobat). Karena penyakit itu bisa datang tiba-tiba.

Kedua, kalau tidak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan dimilikinya, tapi pada saat yang sama sebenarnya sedang membantu orang lain. Dengan program JKN, sebenarnya kita  sedang membangun sistem gotong royong untuk bangsa Indonesia.

Iuran Kepesertaan

Peserta program JKN memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Dan jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, diberikan kepada tiap orang yang telah membayar iuran, atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Hal itu sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Jadi jaminan kesehatan itu “tidak gratis”, artinya bagi pesertanya harus membayar iuran. Atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.  Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dikategorikan sebagai peserta Penerima Bantuan iuran (PBI).

Pelayanan kesehatan untuk peserta JKN ditentukan secara berjenjang. Untuk pasien-pasien yang kasusnya ringan cukup mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas, Klinik Pratama, dan Rumah Sakit type D.

Jika pasien memerlukan dokter spesialis dan peralatan yang tidak dimiliki oleh FKTP, maka pasien tersebut dirujuk ke Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjut atau FKTL, yaitu Rumah Sakit Tipe B, C, dan A, secara berjenjang, tergantung kondisi kesehatan pasien.

Universal Health Coverage Di Indonesia

Target program JKN yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh/semesta bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019.

 Ini berarti, target UHCtercapai bila lebih dari 95 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 257 juta orang telah tercatat sebagai peserta JKN-KIS. Dan saat itu seluruh penduduk memperoleh jaminan kesehatan saat sakit.

Tercapainya target UHC tenntu mempengaruhi layanan kesehatan;

Pada pasien;  saat pasien sakit dan memerlukan pengobatan yang biayanya sangat mahal, dalam keadaan normal pasien/keluarganya tidak mampu membayar. Maka dengan dana yang terkumpul di BPJS Kesehatan sebagai akumulasi dari iuran pembayaran peserta BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, dana yang mahal tersebut dibayar melalui BPJS.

Pasien terhindar dari pemeriksaan-pemeriksaan dan obat-obatan yang tidak betul-betul diperlukan untuk mengobati penyakitnya, sehingga biaya peleyanan kesehatan lebih efektif dan efisien.

Pada Rumah Sakit;  jumlah pasien rumah sakit meningkat tajam. Karena pasien sudah membayar iuran BPJS setiap bulan, sehingga merasa berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mulai dari penyakit yang ringan sampai ke penyakit yang sangat berat, seperti penyakit kangker, jantung, gagal ginjal dan sebagainya.

Sebelum menjadi peserta BPJS Kesehatan, ketika sakit terlebih dahulu berusaha mengobati sendiri dengan obat-obat bebas. Banyak juga yang enggan ke rumah sakit karena biaya yang harus ditanggung mahal.

Bahkan untuk kasus-kasus yang berat mereka tidak sanggup membayarnya. Dengan jumlah pasien yang meningkat diharapkan pendapatan rumah sakit juga akan meningkat

Pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih efektif dan efisien. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan menggunakan Paket INA-CBGs yang tergantung pada diagnose dan prosedur untuk setiap penyakit. Dokter harus tepat dalam menetapkan diagnose dan prosedur yang harus dilakukan untuk sebuah penyakit.

Pengelolaan program jamminan kesehebatan ini adalah iuran. Tapi saat jumlah penerimaan dari iuran tak bisa menutupi besarnya biaya pengeluaran jaminan kesehatan, maka pilihannya mengatasi defisit melalui angggaran negara.

Pemerintah memberikan suntikan dana tambahan. Masyarakat perlu memahami tentang komitmen pemerintah terkait program BPJS Kesehatan.

Inilah komitmen Presiden Joko Widodo, mengatasi defisit bukan dengan menaikkan iuran atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Inilah komitmen yang luar biasa dari pemerintah untuk tetap menghadirkan negara bagi rakyatnya di sektor kesehatan.

BPJS Kesehatan tidak mengurangi manfaat untuk masyarakat.

Re

TGB berhasil ciptakan segmen wisata halal yang dikenal dunia, tanpa melenyapkan sektor pariwisata konvensional yang sudah ada

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lalu Abdul Hadi Faesal mengatakan, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan sentuhan yang luar biasa bagi kemajuan NTB, terutama menyangkut sektor pariwisata.

“Saya kagum sama Tuan Guru Bajang yang telah memberi sentuhan luar biasa hingga menjadi seperti ini,” ujar Hadi di Kompleks Islamic Center NTB, Rabu (21/2).

Hadi yang bergelut dalam dunia pariwisata merasakan betul terobosan dari kepemimpinan TGB dalam mengubah wajah NTB. Menurut Hadi, TGB berhasil menciptakan segmen wisata halal yang dikenal dunia, tanpa melenyapkan sektor pariwisata konvensional yang sudah ada

“Sektor pariwisata halal dan konvensional di NTB bisa bersanding mesra yang pada akhirnya manfaatnya bisa dirasakan para pelaku industri wisata,” lanjut Hadi.

Hadi mengungkapkan, TGB telah menancapkan pondasi wisata halal NTB yang kini menjadi imam sektor pariwisata halal bagi daerah lain. Tak hanya itu, Hadi juga mengapresiasi masifnya agenda berskala nasional hingga internasional yang menghadirkan begitu banyak wisatawan dalam periode sepuluh tahun terakhir.

Hadi menilai siapapun penerus TGB nantinya tetap melanjutkan program wisata halal dan tetap meminta saran dari TGB agar sektor pariwisata halal tetap bisa terus berkembang.

“Kalau untuk pertahankan wisata halal pastinya harus tetap lakukan koordinasi dengan Tuan Guru Bajang. Boleh beliau tidak memimpin lagi tapi bagaimana ke depannya wisata halal tetap jadi andalan kita,” ucap Hadi.

Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur NTB dua periode pada akhir tahun ini.

AYA

Pendukung dan simpatisan diimbau tidak melontarkan ujaran kebencian, ujaran kebencian dan fitnah. Suhaili menegaskan, tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Kampanye perdana pasangan Suhaili-Amin di GOR Mini Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Rabu (21/2) dipenuhi ribuan masyarakat dan pendukung serta simpatisan dari tiga partai pengusung.

Kampanye terbatas di awali orasi politik oleh sejumlah tuan guru yang menjadi juru kampanye paslon Suhaili-Amin.

Sementara Suhaili dalam orasi politiknya mengatakan dirinya adalah calon yang mempunyai banyak kekurangan di bandingkan dengan para calon gubernur lainnya.

Namun keinginan dirinya maju pada bursa pemilihan gubernur ini di dorong karena ingin mengabdikan dirinya melayani masyarakat.

Suahili pun meminta masyarakat yang hadir pada kampanye terbatas meminta untuk menyatukan tekad, bersama bekerja dan bersatu memenangkan pasangan Suhaili-Amin.

Suhailipun menghimbau kepada pendukung dan simpatisannya untuk tidak melontarkan ujaran kebencian, ujaran kebencian dan fitnah. Suhaili menegaskan agar tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

“Jangan halalkan segala cara untuk meraih tujuan, jangan menebar kebencian, permusuhan dan fitnah, mari kita berjalan bersama dengan santun,” tegasnya.

Kampanye di akhiri orasi dari calon wakil gubernur Muhammad Amin. Dalam orasi politiknya Amin mengatakan pada pilgub 2018 dirinya merasa sangat beruntung bisa berpasangan dengan Suhaili.

Menurutnya figur Suhaili yang menjadi bupati dua periode sangat mampu memimpin NTB. Amin juga mengajak pendukung Suhaili-Amin untuk menjaga kondusifitas daerah dengan tidak menciptakan perpecahan.

AYA

lombokjournal.com –

 Melihat perkembangan wacana pilkada semakin hangat bahkan terkesan tidak terkendali dan berpotensi sebagai pemicu perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas politik, sosial maupun penegakan hukum di NTB terutama sekali di dunia maya (Dumay)

Perbicangan pilkada di dumay kian hari semakin meningkatnya tensi emosi dan arogansi padahal sesungguhnya itu sudah menjadi ranah hukum baik hukum publik maupun hukum pemilu.

Aksi saling hujat, bahkan sumpah serapah kerap kali dipertontonkan yang membuktikan pilkada sangat jauh dari etika sosial dan etika politik yang secara tidak langsung sedang mengajarkan kepada generasi baru bagaimana berpolitik.

Bagi SAYA ada baiknya penyelenggara pemilihan baik KPU maupun  Bawaslu untuk mengorganisir komunikasi politik khususnya pilkada sebagaimana mengorganisir tahapan kampanye di dunia nyata.

Misalnya dengan membuat grup pilkada di berbagai media sosial yang di dalamnya beranggotakan seluruh sirkumstand pemilihan KPU, Bawaslu, kepiolisian, parpol, tim sukses, simpatisan dan lain-lain untuk tidak lagi membiarkan ada grup terbuka yang tidak terkendali dan terkontrol.

Saya kira dunia maya dan dunia nyata sdh saatnya diperlakukan sama guna mewujudkan pilkada yg berkualitas dan bermartabat. Demikian pendapat saya semoga bermanfaat untuk NusaTenggara Barat.

*Penulis Mantan Anggota Bawaslu NTB

Kepala Daerah yang memiliki mimpi untuk dapat melindungi sosial masyarakatnya adalah Kepala Daerah yang memperkuat pembangunan di desa

 LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa dan PDT, Prof, Ahmad Erani Yustika, didampingi Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar meresmikan Pasar Kawasan Pedesaan di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Selasa (20/2).

Dalam sambutannya, Ahmad memberikan apresiasinya kepada Bupati Lombok Utara, yang dinilainya memiliki misi kokoh untuk melindungi keberlangsungan UMKM.

“Kepala Daerah yang memiliki mimpi untuk dapat melindungi sosial masyarakatnya adalah Kepala Daerah yang memperkuat pembangunan di desa. Secara pribadi, beliau (Bupati,red) adalah sosok kepala daerah yang saya cari dalam 3 tahun terakhir ini,” Ahmad memuji.

Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan Kemendes PDT,  dengan harapan sebagai bantuan awal untuk Lombok Utara, dan dapat dilanjutkan pada masa mendatang.

“Kemajuan sebuah Kabupaten bisa dilihat dari kemajuan desa-desanya. Sesuai seperti yang tertuang dalam program nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran,” paparnya.

Beberapa program yang mendukung pengembangan desa, kata Najmul, di antaranya merekrut tenaga pendamping 33 desa yang diharapkan dapat memacu terciptanya 10 ribu wirausaha baru.

“Daerah telah menganggarkan sebesar Rp 30 milyar untuk WUB,” sambungnya.

Di akhir acara, Dirjen didampingi Bupati Lombok Utara. dan sejumlah SKPD yang hadir meninjau langsung lokasi pembangunan pasar.

DNU

Kementerian akan memprioritaskan daerah yang memiliki komitmen dan rencana pembangunan yang jelas

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Proposal bantuan dana untuk pengembangan Bumdesmart yang diajukan Pemerinntah Kabupatemm (Pemkab) Lombok Utara, hingga kini belum mendapat respon Kementerian Desa dan PDT.

“Pemda sudah ajukan proposal ke pusat tahun lalu, tapi hingga kini belum ada respon. Kita belum tau alasan dan kendalanya,” kata Kepala BP2KBPMDes Lombok Utara, H. Kholidi Kholil, saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pasar kawasan perdesaan, Selasa (20/02).

Sejauh ini, lanjut Kholidi, KLU hanya menerima bantuan Kementerian Deaa dan PDT berupa pembangunan pasar kawasan pedesaan dan pengembangan ekowisata Krujuk di Kecamatan Pemenang, pada tahun 2017 lalu.

“Tahun lalu Pemda sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik 6 unit BumdesMart sebesar Rp. 1,5 miliar. Itu tersebar di 6 desa,” jelasnya.

Kholidi juga berharap adanya dukungan kementerian. Sekaligus mendukung program Nawacita presiden yang memprioritaskan pembangunan dari desa.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa dan PDT, Prof. Ahmad Erani Yustika, mengatakan pada prinsipnya Kementerian akan memprioritaskan daerah yang memiliki komitmen dan rencana pembangunan yang jelas.

“Prioritas akan kita berikan kepada pemerintah daerah yang punya komitmen dan bersungguh-sungguh. Kami tidak akan ragu-ragu,” cetusnya.

 DNU

Gubernur TGH M Zainul Majdi berharap, Mukernas Forum Jurnalis Musim menjadi titik awal kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Para jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Muslim (FORJIM) diajak menyebarkan kebenaran dan mencerdaskan masyarakat melalui tulisan. Ide atau gagasan para jurnalis muslim dalam bentuk tulisan, harus berisikan kebenaran.

“Bukan isu-isu yang masih diragukan kebenarannya,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Forum Jurnalis Muslim (Forjim), di Aula Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Provinsi NTB, Selasa (20/02),

Kata Gubernur, Mukernas Forjim ini akan menjadi titik awal kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional.  “Dalam meyuarakan kebenaran dan ide-ide serta gagasan untuk kebangkitan bangsa, baik dalam bidang ekonomi dengan prinsip pemerataan, dan bidang pendidikan melalui dakwah-dakwahnya,” tegas Gubernur.

Gubernur NTB yang akkrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu, dalam kegiatan bertema “Menguatkan Peran Jurnaslis Muslim untuk Kemajuan Umat” berharap Forjim mampu mengintegrasikan agenda kebangsaan dengan agenda keumatan.

Prinsip dasarnya, untuk menghadirkan keadilan dan persatuan antar umat di tingkat nasional bahkan internasional.

“Apa pun yang dilakukan oleh organisasi ini, ke depan harus mampu memberikan impact terbaik bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” harapnya.

TGB juga mencontohkan kejayaan tulisan-tulisan jurnalis muslim pada masa orde baru, sehingga tulisan-tulisannya selalu dinanti masyarakat.

“Jurnalis muslis harus lebih maju dan berkembang di era keterbukaan informasi saat ini,” ujarnya.

TGB menggambarkan, jurnalis muslim tidak selalu indentik dengan isi berita mengenai ilmu Fiqih dan ilmu agama saja. Tapi juga berbicara Indonesia yang terintegrasi dengan agenda-agenda keummatan.  Baik dalam posisi ekonomi berkeadilan, pendidikan sebagai da’i dengan tulisan dan ide yang konstruktif tentang pendidikan.

“Mengeluarkan ide-ide untuk kebaikan ummat jauh lebih penting dari pembelaan umat,” ujarnya.

TGB juga mengungkapkan akhir-akhir ini di media-media mainstream, banyak wacana-wacana ke publik, sering hilang tanpa ada sulusi. Forjim harus bisa mendedikasikan sebuah media dalam bentuk edukasi yang melahirkan solusi kepada umat.

“Inilah yang akan menjadi pembeda dan keistimewaan dari Forjim dengan media-media yang lain,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama ketua Forjim Ahmad Zuhdi, menyampaikan rasa bangga dan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi NTB yang memfasilitasi pelaksanaan Mukernas I Forjim.

Ahmad Zuhdi mengutarakan alasan utamanya memilih NTB sebagai lokasi Mukernas Forjim, karena ingin belajar dan menyaksikan secara langsung kesuksesan NTB degan predikat halal tourism-nya.

“Kami berharap dengan Mukernas I Forjim ini, akan menjadi momentum dalam melahirkan ide-ide dan formula yang strategis dalam merespon isu-isu kebangsaan saat ini. Terutama mengambil contoh-contoh positif dari NTB, untuk diaplikasikan di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia”, harapnya.

AYA

Kaum perempuan dan Jilbab ijo yang tersebar dan terserak akan dikonsolidasikan  menjadi Relawan Jilbab Ijo

lombokjournal.com —

Hj Sitti Rohmi Djalilah, Cawagub dari pasangan calon (paslon) Zul-Rohmi, dalam tiap pertemuan dengan konstituennya, selalu mendengungkan ‘Bersatulah Kaum Perempuan dan Jilbab ijo’.

Atensi Sitti Rohmi tidak terlepas dari tekadnya menyatukan suara Perempuan dan jilbaber ijo sebagai simbolisasi perempuan pendukung setia Zul Rohmi .

Bagi Sitti Rohmi, meski Zul-Rohmi dianggap pason underdogs tidak membuatnya kecil hati.

“Zul-Rohmi tidak peduli dengan berbagai stigma yang melemahkan spirit perjuangan itu. Zul Rohmi akan bergerak meraih simpati pemilih dimana pun berada, termasuk kaum perempuan ,” kata Rohmi melalui pers release, Selasa (20/02).

Menarik dan menyakinkan kaum perempuan tidak semudah membalikkan telapak tangan.”Kodrat  Kaum perempuan sama saja, harus disentuh hatinya,” ungkap Rohmi di sela-sela acara temu konstituen di Gerung, Lombok Barat, beberapa waktu lalu.

Melalui siaran pers, Rohmi tegas mengatakan, dirinya sudah memiliki simpul-simpul pemilih kaum perempuan dan ‘Jilbab ijo’ yang tersebar di ratusan titik di setiap desa dan dusun.

“Kaum perempuan dan Jilbab ijo yang tersebar dan terserak akan dikonsolidasikan  menjadi relawan Jilbab Ijo, agar lebih tertib dan teratur dalam melakukan gerakan dibasis pemilih perempuannya lainnya,” lanjutnya .

Rohmi menginformasikan, pada bulan Maret-April bersama Relawan Jilbab Ijo, ia akan melakukan roadshow terbatas ke Pulau Sumbawa.

“Ini bagian dari upaya Zul-Rohmi memperluas basis dukungan kaum perempuan di Sumbawa dan Bima,” ungkapnya .

Rohmi mengakui, saat ini Zul Rohmi pola pendekatannya dengan konstituen banyak dibantu relawan maupun Tim Partai Pengusungnya.

Hal ini untuk meneguhkan semangat dan tekad Zul-Rohmi ingin memiliki arti dan kesan baik di mata masyarakat NTB yang pluralistik, heterogen dan multi kultur.

“Prinsipnya Zul-Rohmi terbuka pada setiap aspirasi masyarakat yang ingin bergabung secara sukarela dan berdikari,” imbuh cucu Maulana Syeck Zainuddin Abdul Majid ini.

Dr Zul Gelorakan Etos Kerja

Cagub NTB, Dr Zulkieflimansyah,  makin cepat dan gesit dalam membuka jejaring pemilih pemula. Pola operasi teritorial yang dilakukan Dr Zul dan tim kecilnya, begitu luwes dan lincah dalam menemui konstituen.

“Bang Zul terlihat menguasai dengan baik setiap permasalahan di areal yang dikunjungi. Sehingga memudahkan Zul-Rohmi memberikan treatment dan solusi yang cepat,” tutur Ali Akbar, Divisi Jaringan Tim Zul Rohmi.

Menurut Ali Akbar yang juga Aktivis Muda PKS, Dr Zul dalam berbagai pertemuannya di basis masyarakat kerap menekankan pentingnya menggelorakan budaya etos kerja.

Selain itu, juga  penguatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui skema menumbuhkan wirausaha muda desa, dan pemberian insentif untuk menumbuhkan budaya bekerja

“Insya Allah kami akan meneruskan strategi yang ada selama ini, yaitu fokus dengan program, lapangan pekerjaan, penumbuhan entrepreneurship, kemudian pendidikan berkualitas hingga tuntas, dan pengelolaan harga kebutuhan pokok,” ungkap Ali Akbar yang kerap turun ke konstituen bersama Zul-Rohmi.

Ali akan melakukan  konsolidasi lanjutan  relawan sebagai bagian dari strategi besar bersama Zul-Rohmi.

“Konsolidasi relawan yang dimaksud adalah relawan yang berafiliasi dengan partai politik. Juga yang berada di luar lingkaran parpol,” jelasnya

Waktu kurang dari 4 bulan  harus dimanfaatkan secara optimal. “Kita konsolidasikan ulang kerja-kerja lapangan yang dilakukan para relawan. Ini adalah bagian dari strategi penguatan jaringan kemenangan Zul-Rohmi,” tambahnya .

Mengingat ketebatasan waktu, konsolidasi yang dilakukan lebih bersifat tekhnis. Bagaimana closing pemilih dengan mendatangi mereka door to door.

“Hal ini diperlukan karena fragmentasi pemilih sudah jelas. Cara ini hanya bisa dilakukan oleh partai kader seperti PKS dan ormas militan yaitu NW,” pungkasnya .

Sementara itu, Ketua Pasukan Militan Lingkar Hutan  Gunung Sasak, Abdul Hafizd, bersama Relawan Zul-Rohmi melakukan konsolidasi di enam desa di dua kecamatan Lingkar Hutan Gunung Sasak.

“Saya tiap hari tetap patroli memberikan spirit di enam desa itu, agar tetap setia bersama Zul Rohmi,” ujar Abdul Hafizd.

Abdul  Hafizd bersama timnya bekerja keras mengamankan suara loyalis Zul-Rohmi di kawasan ini. Apalagi Dr Zul sudah menunjukkan perhatian dan atensinya bersilaturahmi dengan warga desa Lingkar Gunung Sasak.

“Nanti Saya akan adakan polling khusus di enam desa Lingkar Gunung Sasak, sebagai upaya melihat trend dukungan Zul-Rohmi,” janji Hafizd,

Me .

Terkait ketersediaan pupuk yang murah dan merata, KLU mengambil langkah menggandeng BPPT untuk membangun pabrik pupuk di Lombok Utara

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, mengklaim sebagian besar program visi misi telah berhasil direalisasikan, meski diakuinya masih ada yang belum tercapai.

“Beberapa program prioritas dalam visi misi pemerintahan NASA sudah terealisasi. Meski masih ada yang belum, tapi tetap kita ikhtiarkan di sisa waktu yang ada,” ungkapnya.

Lebih jauh, Najmul, juga menyinggung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget pemerintah daerah tahun 2018 ini. Menurutnya, terget PAD harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena tidak mungkin menggenjot pendapatan tanpa memperbaiki pelayanan.

“Target PAD sebesar Rp 200 miliar tahun ini kita yakin bisa tercapai, mengingat masih banyak potensi daerah yang belum kita garap secara maksimal,”  bebernya.

Sementara untuk ketersediaan pupuk murah dan merata, lanjut Najmul, pihaknya telah mengambil langkah dengan menggandeng BPPT untuk membangun pabrik pupuk di Lombok Utara.

“Kita baru saja berkunjung ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya BPPT akan segera membangun pabrik pupuk di sana. Harapannya setelah MoU yang kita tandatangani di Jakarta beberapa waktu lalu, mereka juga mau membangun pabrik di sini,” jelasnya.

Dijelaskan Najmul, persoalan pupuk merupakan kebijakan nasional yang diteruskan ke Provinsi. Bahkan dari total kebutuhan dan jatah yang diberikan ke KLU, ada defisit 60 persen.

“Kita sudah anggarkan Rp 500 juta untuk operasi pasar. Itu sebagai antisipasi atau memalangi jika terjadi kelangkaan pupuk,” katanya.

DNU