Kerjasama diharapkan dapat  memberi penguatan keterampilan bagi para TKI, dan sebelum berangkat dibekali pendidikan dan sertifikasi agar lebih memiliki daya jual

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meyakinkan, masalah tenaga kerja memang selalu menjadi atensi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, diharapkan dapat mengantarkan NTB menjadi contoh tata kelola pengiriman tenaga kerja yang baik. Sehingga  tidak terjadi kasus yang tidak diinginkan seperti pengiriman tenaga kerja non prosedural.

Hal demikian diungkap Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, saat menerima Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi di kediaman resminya, Senin (05/03).

Dede yusuf, Ketua Komisi yang membidangi Tenaga Kerja, Kependudukan dan Kesehatan DPR RI yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 itu,  datang guna melaporkan dan mohon kesediaan TGB terkait rencana kerjasama pemerintah daerah dengan salah satu lembaga pelatihan dan sertifikasi tenga kerja.

Melalui kerjasama ini,  jelasnya, diharapkan dapat  memberi penguatan keterampilan bagi para TKI, termasuk memastikan semuanya berjalan tertib administrasi.

“TKI nanti sebelum berangkat akan dibekali pendidikan dan sertifikasi terlebih dahulu agar lebih memiliki daya jual,” terang Dede Yuf yang juga dikkenal sebagai aktor film laga ini.

Gubernur yang saat itu didampingi Assisten Pemerintahan dan Kesra, Agus patria dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB H. Wildan menyatakan, mendukung rencana kerjasama ini.

“Formula kerjasama nanti akan tertuang dalam dokumen yang insya allah menunjukkan kita serius  dalam menjamin kesiapan, penempatan hingga perlundungan terhadap TKI,” jelas Gubernur.

AYA

Masjid Hubbul Wathan sebagai destinasi wisata pertama yang disasar, tidak lepas dari posisi Masjid Hubbul Wathan yang dikenal sebagai ikon wisata halal di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai Gerakan Bersih Destinasi Wisata (GBDW) dengan membersihkan Masjid Hubbul Wathan di Kompleks Islamic Center NTB pada Senin (5/3).

Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faesal mengatakan, GBDW merupakan inisiatif dari para pelaku industri perhotelan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan sejumlah destinasi wisata yang ada di NTB.

“Ini aksi kita pertama dan akan kita lakukan secara berkelanjutan ke destinasi wisata lain yang ada di NTB, terutama di Pulau Lombok,” jelas Abdul Hadi.

Pemilihan Masjid Hubbul Wathan sebagai destinasi wisata pertama yang disasar, kata Hadi, tidak lepas dari posisi Masjid Hubbul Wathan yang dikenal sebagai ikon wisata halal di NTB.

Menurut Hadi, kebersihan dan kenyamanan di Masjid Hubbul Wathan menjadi perhatian khusus. Pasalnya, Masjid Hubbul Wathan telah menjadi salah satu destinasi utama yang ditawarkan oleh para pelaku industri perhotelan dalam menjual paket tour wisata.

Dalam GBDW ini, lanjut Hadi, menggandeng perusahaan pembersih, Karcher. Kata Hadi, kerja sama dengan Karcher ini sangat penting melihat tinggi dan besarnya luas Masjid Hubbul Wathan sehingga membutuhkan penanganan khusus.

Hadi menyebutkan, GBDW di Masjid Hubbul Wathan ini akan berlangsung selama dua hari, mulai Senin (5/3) hingga Selasa (6/3) dan melibatkan sedikitnya 100 relawan.

AYA

Beberapa hal yang akan dibahas Pansus menyangkut mekanisme pembentukan kelembagaan dan hak-hak adat apa saja yang akan diakomodir

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com– Rapat pertama Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat DPRD KLU harus tertunda. Pasalnya, dari 15 anggota Pansus, hanya 6 orang yang terlihat hadir di ruang sidang DPRD KLU, Senin (5/3).

“Rapat kita tunda sampai besok, karena anggota tidak korum. Harusnya yang hadir 7-8 orang jika dilihat dari jumlah anggota,” kata Ketua Pansus Hukum Adat DPRD KLU, Ardianto, Senin (5/3).

Jika nanti dalam prosesnya, kata Ardianto, tetap tidak korum dalam tiga kali rapat, maka rapat akan dilanjutkan berapa pun anggota yang hadir.

“Kalau sampai tiga kali tidak korum, maka tetap dilanjutkan meski hanya dua orang yang hadir. Itu sesuai amanat undang-undang,” tukasnya.

Ada beberapa hal yang akan dibahas Pansus. Salah satunya menurut Ardianto, menyangkut mekanisme pembentukan kelembagaan dan hak-hak adat apa saja yang akan diakomodir.

“Regulasi yang mendelegasikan untuk dibentuknya Perda ini juga kita coba dalami,” paparnya.

Meski kecewa dengan sikap anggotanya yang tidak hadir, namun Ardianto, menargetkan Pansus bisa selesai dalam dua bulan ke depan.

DNU 

Prof. Jimly menyatakan, terkait korupsi pencegahan itu penting sekali. Negara harus mengedepankan pencegahan, tidak hanya penindakan

lombokjournal.com —

JAKARTA —  Menindaklanjuti komitmen dan tekad Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi, Kantor Staf Presiden (KSP) bertemu dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Koordinasi itu guna mendorong terciptanya sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif itu.

Ketika koordinasi masih menjadi permasalahan pokok, maka struktur kerja yang melibatkan lintas lembaga perlu diperhatikan.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika berdiskusi dengan Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Dr. Bivitri Susanti (Dosen Universitas Indonesia), Sri Wahyuningsih (Kementerian Dalam Negeri), Prahesti Pandanwangi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dan pejabat dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bina Graha, Jakarta, Jum’at (05/03).

Moeldoko memandang, jika ada kemauan dari setiap pihak yang menangani masalah ini, pasti ada jalan untuk mengurai benang merah. Pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya yang positif bagi lembaga yang diminta untuk melakukan pencegahan korupsi.

“Seorang inspektur kadang tidak disukai karena memberi pendapat bagaimana cara kita bekerja, namun inspektur seharusnya dilihat sedang berupaya mencegah kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari,” kata Moeldoko melalui siaran pernya Senin (05/03).

KSP akan mengurai benang merah ini dengan berkoordinasi dengan Kementerian terkait. “Setiap titik rawan korupsi harus kita cegah bersama,” tambah Moeldoko.

Prof. Jimly menyatakan, terkait korupsi, pencegahan itu penting sekali. Negara harus mengedepankan pencegahan, tidak hanya penindakan.

Penindakan adalah alat negara yang baru digunakan jika pencegahan sudah tidak bisa dilakukan. “Menurut UU tentang KPK, KPK memiliki peran penindakan dan pencegahan,” kata Prof Jimly.

Namun pencegahan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua pihak. Pemimpin harus siap ikut bertanggung jawab apabila bawahannya ada yang korupsi.

“Bila perlu, pemerintah perlu mempertimbangkan merancang Undang-Undang khusus tentang Sumpah Jabatan dan Tata Cara Pertanggungjawaban Publik,” kata Jimly.

Bivitri Susanti menjelaskan pendapatnya, kolaborasi antara KPK dengan Pemerintah perlu mempertimbangkan posisi KPK yang independen. Namun independensi ini bukan berarti KPK tidak bisa berkolaborasi dengan Pemerintah dalam hal pencegahan korupsi.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu payung hukum yang tepat supaya bisa mengakomodasi kolaborasi pencegahan korupsi antara KPK dengan Pemerintah. Payung hukum ini berfungsi untuk memastikan kolaborasi yang lebih efektif tanpa mengurangi independensi KPK.

Bivitri memandang, payung hukum yang ideal adalah Peraturan Pemerintah.

Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden menambahkan, saat ini semangat pencegahan korupsi sudah tumbuh di berbagai Kementerian namun masih rawan tumpang tindih yang menimbulkan beban administrasi yang tinggi.

Perlu strategi khusus untuk mengelola kolaborasi pencegahan korupsi bila ingin mewujudkan pencegahan korupsi yang efektif. Saat ini, Pemerintah Daerah harus melaporkan perkembangan program pencegahan korupsi kepada KPK, Kemendagri, dan Bappenas.

Sehingga, para pelaksana program sibuk memikirkan pelaporan ketimbang pelaksanaan programnya.

Di dalam diskusi tersebut, Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal, Kemendagri, melihat, upaya pencegahan belum efektif lebih pada masalah implementasi, bukan programnya.

Ia mencontohkan peran inspektorat di daerah yang belum bisa berperan optimal, karena inspektorat tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang lain.

Di sisi lain, KemenPAN-RB menemukan banyaknya penggunaan aplikasi pengawasan yang sering tumpang tindih antarkementerian.

Timotius Partohap, pejabat di bagian Penelitian dan Pengembangan KPK menambahkan, KPK melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) pada beberapa pemerintahan daerah kabupaten/kota di seluruh provinsi. Salah satu sektor yang menjadi fokus adalah pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam.

Selama ini, publik lebih banyak melihat penindakan KPK sebagai cara yang paling efektif memberantas korupsi. Sementara, pencegahan masih dianggap sebelah mata dan belum banyak mengetahuinya.

Padahal, sejak dibentuk 2004 silam, selain menindak para koruptor, KPK juga memiliki program pencegahan sebagai bagian upaya memberantas korupsi.

Pada diskusi yang sama, Prahesti Pandanwangi, Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas, menyampaikan, Bappenas sedang merevisi Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

Revisi dari Perpres 55/2012 dapat mengakomodasi kolaborasi yang lebih efektif. Upaya peningkatan kolaborasi sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebagai salah satu kegiatan prioritas Pemerintah di tahun 2017.

Upaya pencegahan korupsi bisa lebih bersinergi apabila kolaborasi dan sinergi dimulai sejak penyusunan rencana pencegahan korupsi di masing-masing K/L.

Me/Re

Kalau mau jadi pelayan yang baik, tentunya kita harus memahami keinginan majikannya (masyarat)

lombokjournal.com

SUMBAWA – Kini Pasangan Calon (Paslon) calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB H Moh Suhaili FT dan H Moh Amin sliaturrahim dengan masyarakat kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (05/03).

Berempat di Lapangan Foutsal Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk KSB, Calon Gubernur NTB Moh Suhaili FT mengatakan, dalam berikhtiar jangan sekali-kali menjelekkan pasangan lain atau saling memfitnah yang bisa mengakibatkan akan memutuskan tali silaturahim.

“Mari kita berkompotisi yang sehat agar bisa menjadi pemimpin atau pelayan yang amanah.  Kalau mau jadi pelayan yang baik maka tentunya kita harus memahami keinginan majikannya (masyarat),” ujarnya.

Ia menuturkan NTB terdiri dari dia Pulau yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa, serta dari tiga suku asli, yaitu suku Sawal, Samawa dan Mbojo.

Suhaili menegaskan  jangan ada perbedaan di antara dua Pulau ini,  Bagaimana cara bangun konektifitas antara pulau lombok dan Sumbawa untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

“Insyaalloh apabila kami diizinkan menjadi pelayan masyarakat NTB, kami memberikan solusi akan di bangun kantor perwakilan Gubernur di Pulau Sumbawa ini,” tegasnya.

Keinginan tersebut bukan tanpa Alasan. Keberadaan kantor perwakilan di pulau Sumbawa dianggap penting, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ketika ada persoalan, masyarakat Pulau Sumbawa tidak lagi menghabiskan uang untuk ke Lombok, cukup di kantor perwakilan. Malah, jadwalkan mengantor dua atau tiga kali dalam seminggu disana,”ucapnya.

Bupati dua periode tersebut juga mengucapkan terimakasih kepada pengurus DPC partai Golkar di KSB, serta masyarakat dua kecamatan yang hadir dalam Kegiatan silaturrmi tersebut.

“Harapan kami mohon Doa kepada masyarakat KSB semoga kami di takdirkan menjadi gubernur untuk menjadi pelayan masyarakat yang di Ridhoi oleh Allah SWT,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPC KSB Syaifullah mengatakan, untuk memenangkan paslon Suhaili-Amin di KSB, pihaknya sudah melakukan pembentukan tim mulai dari tingkat kecamatan sampai desa.

“Kami dari pengurus sudah melakukan trobosan paling tidak di dalam dua kecamatan ini kami sudah membentuk tim di tingkat desa dan berkomitmen menangkan Suhaili-Amin di KSB.

Sementara itu anggota DPRD dari Partai Golkar Mancawari LM mengatakan, pihaknya sudah berbuat maksimal untuk memengkan Suhaili-Amin di KSB dengan cara sering malakukan sosialisasi. Bahkan silaturrahim memperkenalkamm paslon Suhaili-Amin kepada masyarat.

“Dan Insyaalloh kita terus berusaha maksinal untuk memnagkan Suhaili-Amin, Dan kami optimis Suhaili-Amin di di KSB akan menang,”pungkasnya.

AYA (*)

Di masa-masa lesu, dibuat terobosan melalui Lombok Sumbawa Great Sale (LSGS) 2018 yang berlangsung selama sebulan penuh, mulai 28 Januari hingga 28 Februari.

MATARAM.lombokjournal.com – Tingkat kunjungan wisatawan ke NTB juga terus tumbuh secara signifikan. Pada 2017, NTB mampu mendatangkan sekitar 3,8 juta wisatawan, atau melebihi target kunjungan yang dicanangkan sebanyak 3,5 juta wisatawan.

Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faisal, Senin (05/03)

Ia  menjelaskan, pola-pola kunjungan wisatawan ke Lombok bervariasi. Biasanya,  lonjakan kunjungan ke NTB terjadi saat musim puncak atau high season pada pertengahan bulan hingga akhir tahun.

Sedangkan, periode tiga bulan pertama di awal tahun, tingkat kunjungan terbilang melesu.

“Hal ini lumrah dalam sektor pariwisata di seluruh dunia,” cetusnya

Namun, NTB melakukan sejumlah upaya dalam mendongkrak tingkat kunjungan di masa-masa lesu seperti ini. Salah satunya melalui Lombok Sumbawa Great Sale (LSGS) 2018 yang berlangsung selama sebulan penuh, mulai 28 Januari hingga 28 Februari.

Selama LSGS 2018, terdapat 51 hotel di Lombok yang memberikan diskon rata-rata 65 persen bagi tamu yang akan menginap.

Selain itu, potongan harga juga menyasar pada kategori lain seperti 30 persen untuk restaurant dan lesehan, 40 persen untuk travel agent, 40 persen bagi yang ingin berburu oleh-oleh khas, 30 persen untuk pusat rekreasi.

Menurut Hadi, adanya LSGS 2018 terbukti mendorong peningkatan kunjungan. Dari catatan PHRI NTB, jumlah rata-rata total kunjungan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara pada tiga bulan pertama di NTB menyentuh angka 70 persen.

Sedangkan untuk rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara sendiri berkisar 50 persen.

“Memang bulannya agak menurun, tapi angka ini menunjukan adanya peningkatan. Mungkin karena adanya LSGS 2018 dan juga sejumlah pertemuan yang digelar di Lombok pada awal tahun,” jelasnya.

Hadi melanjutkan, wisatawan Malaysia masih menduduki peringkat teratas dalam wisatawan mancanegara yang berlibur ke Lombok. Menurut Hadi, hal ini tidak lepas dari cukup banyaknya penerbangan langsung  rute Lombok-Kuala Lumpur sebanyak tiga kali dalam sehari.

“Malaysia paling banyak ke Lombok, baru disusul turis dari Australia. Hal ini membuktikan pariwisata Lombok telah memiliki tempat di hati mereka,” katanya.

AYA

Saat ini terdapat golongan masyarakat yang  masih belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS karena ketidakmampuan, dan belum masuk  kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI)

lombokjournal.com;

JAKARTA — Keberlangsungan program JKN-KIS yang membutuhkan dukungan dari berbagi pihak, mendapat sambutan dari Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Yayasan tersebut siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam Optimalisasi Program JKN-KIS.

Cakupan ruang kerjasama meliputi perluasan kepesertaan, pembiayaan iuran JKN–KIS bagi kaum dhuafa, pemanfaatan fasilitas kesehatan, serta edukasi dan sosialisasi program JKN-KIS.

“Kami sangat mengapresiasi niat baik dan kepedulian Yayasan Dompet Dhuafa Republika terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS,” kata Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi saat penandatanganan kerjasama, melalui siaran persnya.

Penandatanganan itu  juga dihadiri Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika Ismail Agus Said, di Jakarta, Jum’at (02/03).

Bayu Wahyudi mengatakan, kerjsama ini merupakan bentuk dukungan nyata. Saat ini terdapat golongan masyarakat yang memang masih belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS karena ketidakmampuan dan belum masuk dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Diharapkannya, dengan bantuan dari Yayasan Dompet Dhuafa Republika dapat mendorong perluasan kepesertaan serta sustainibilitas Program JKN-KIS..

Bayu menjelaskan, berdasarkan hasil Penelitian Pusat Kajian UGM Tahun 2016, ability to pay masyarakat khususnya peserta JKN-KIS kategori peserta PBPU/mandiri, rata-rata kelas 3 adalah sebesar Rp16.571 per orang per bulan.

Fakta tersebut menunjukkan, angka ability to pay sangat jauh dari nilai keekonomian iuran Program JKN-KIS yang ideal. Selain itu, terdapat golongan peserta yang memang sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS, namun memiliki tunggakan dan tidak mampu membayar tunggakan iurannya.

Mekanismenya, bagi masyarakat yang belum terdaftar Yayasan Dompet Dhuafa Republika akan mendaftarkan kaum dhuafa beserta keluarganya secara kolektif  melalui mekanisme PBPU Kolektif di Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang ditunjuk.

Bagi kaum dhuafa yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS namun sudah tidak mampu membayar iurannya lagi, BPJS Kesehatan akan memberikan data kepada Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Selanjutnyha yayasan akan memilih peserta mana yang akan dibantu pembayaran tunggakan iurannya.

Dalam kerjasama BPJS Kesehatan-Dompet Dhuafa, selain dalam pendaftaran dan pembiayaan iuran peserta JKN-KIS, diharapkan dapat membuka akses pemanfaatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik yayasan, dengan tetap melakukan proses kredensialing sesuai dengan ketentuan berlaku.

“Kita pahami saat ini demand terhadap pelayanan kesehatan juga harus didukung oleh supply side yang salah satunya melalui kontribusi dari pihak swasta,” tambah Bayu.

Yayasan Dompet Dhuafa Republika merupakan yayasan sosial yang bergerak di dalam  bidang pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta dana-dana lainnya melalui program-program (pemberdayaan dan charity). Maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Bayu berharap, melalui kerjasama ini dapat menjadi awal kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Yayasan Dompet Dhuafa Republika untuk bersinergi meningkatkan derajat kesehatan msayarakat. Dan mendorong lembaga berkontribusi nyata dalam Program JKN-KIS.

Sampai dengan 23 Februari 2018, tercatat sebanyak 193.144.982 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS.

Re

(Sumber : Humas BPJS Kantor Pusat)

Kalau dipercaya meimpin NTB, Suhaili akan bangun Kantor Perwakilan Gubernur di pulau Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Moh Suhaili FT dan Moh Amin dalam kampanye di Praya, Lombok Tengah kembali menegaskan keberadaannya menjadi pelayan masyarakat NTB.

Calon Gubernur NTB Moh Suhaili FT mengaku, semenjak Ia menjadi bupati dirinya merupakan pelayan masyarakat atau abdi masyarakat. Dan kini makin kuat komitmenya menjadi pelayan warga NTB.

“Kami pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut memilih pelayan, memilih sahabat dekat,” ujar Suhaili saat kampanye terbatas dengan masyarakat Kecamatan Praya, di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Praya Lombok Tengah, Sabtu (3/3).

Ia menuturkan perbaikan infrastruktur adalah hal yang wajib bagi pelayan masyarakat, lantaran itu adalah hak masyarakat.

“Jalan bagus itu ya memang kewajiban setiap pelayan masyarakat untuk memberikan hak kepada masyarat, Dan mudah mudahan ini sebagai jalan ibadah,” terangnya

Suhaili menyebutkan yang perlu menjadi catatan NTB saat ini, bagaimana membangun sinergitas  dan kolektifitas satu sama lain,  antara daerah yang satu dengan yang lain, sehingga satu sama lain bisa saling mendukung.

“Di setiap daerah potensinya masing-masing beda-beda. Dari skala proritas walaupun secara umum NTB sama dengan Bali dan Nusa Tenggara lainnya, yaitu menjadi gerbang pariwisata yang menunjang pangan,”sebutnya.

Untuk Lombok dan Sumbawa dari infrastuktur dan  dari segi luas wilayahnya berbeda.

“Sumbawa itu SDMnya sedikit, ini tidak seiring dengan luas wilayahnya,”tegas Suhaili.

Bupati Lombok Tengah dua periode tersebut tidak ingin membeber janji,  Namun, jika diberikan kesempatan memimpin NTB , akan membangun Kantor Prwakilan Gubernur di pulau Sumbawa.

“Masak semua bermuara di Lombok,  jadi ada kantor perwakilan di Sumbawa untuk mempermudah pelayanan,”ungkapnya

Keberadaan kantor perwakilan di pulau Sumbawa dianggap penting. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara Bisa ditugaskan untuk pantau kondisi masyarakat di pulau tersebut.

“Ketika ada persoalan, masyarakat Pulau Sumbawa tidak lagi menghabiskan uang untuk ke Lombok, Kalaupun saya nantinya diizinkan  jadi Gubernur juga nanti pastilah kita ngantor satu-dua kali di kantor perwakilan,”ucapnya.

Apakah janji membangun Kantor Perwakilan Gubernur, ada kaitan dengan gencarnya masyarakat setempat yang menghenndaki pemekaran pulau sumbawa (PPS)?

Bagi mantan bupati Lombok Tengah dua periode itu menegaskan, tidak ada kaitan dengan PPS. Tapi jika masyarakat ingin pemekaran jadi PPS, menurutnya wajar dan sangat didukungnya. Karena, selama ini masyarakat ingin mendapatkan pelayan lebih baik.

“Jangan PPS itu dianggap sebagai momok, jika itu terbaik bagi masyarakat, kenapa tidak kita dukung. Karena, masyarakat adalah bos, kita hanya pelayan saja,” ujarnya.

Suhaili sedikit memaparkan alasan mendukung itu. Do masa datang, peduduk Lombok makin padat, dan melihat beberapa perubahan, kenapa tidak dipersiapkan dari sekarang.

“Intinya, sangat mendukung PPS. Bagi saya, apa kata masyarakat, akan dijalankan karena masyarakat adalah bos kita,” terangnya.

Suhaili juga sedikit mengulas isu disparitas. Bagi dia, disparitas harus diusahakan secara bersama bagaimana menyelesaikan masalah.

“Ke depan jika ada izin dan Ridho Tuhan, gunakan pola pemerataan, terlebih ada kantor perwakilan disana,” ucapnya.

Suhaili berpendapat soal disparitas, perlu dilakukan pemetaan ulang potensi kondisi daerah. Walau sentuhan berbeda tapi dirasakan pas oleh masyarakat.

“Kami juga akan bangun sinergitas dan konektivitas satu sama lain, agar bisa saling mendukung, ” pungkasnya.

AYA

Kalau dipercaya meimpin NTB, Suhaili akan bangun Kantor Perwakilan Gubernur di pulau Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Moh Suhaili FT dan Moh Amin dalam kampanye di Praya, Lombok Tengah kembali menegaskan keberadaannya menjadi pelayan masyarakat NTB.

Calon Gubernur NTB Moh Suhaili FT mengaku, semenjak Ia menjadi bupati dirinya merupakan pelayan masyarakat atau abdi masyarakat. Dan kini makin kuat komitmenya menjadi pelayan warga NTB.

“Kami pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut memilih pelayan, memilih sahabat dekat,” ujar Suhaili saat kampanye terbatas dengan masyarakat Kecamatan Praya, di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Praya Lombok Tengah, Sabtu (3/3).

Ia menuturkan perbaikan infrastruktur adalah hal yang wajib bagi pelayan masyarakat, lantaran itu adalah hak masyarakat.

“Jalan bagus itu ya memang kewajiban setiap pelayan masyarakat untuk memberikan hak kepada masyarat, Dan mudah mudahan ini sebagai jalan ibadah,” terangnya

Suhaili menyebutkan yang perlu menjadi catatan NTB saat ini, bagaimana membangun sinergitas  dan kolektifitas satu sama lain,  antara daerah yang satu dengan yang lain, sehingga satu sama lain bisa saling mendukung.

“Di setiap daerah potensinya masing-masing beda-beda. Dari skala proritas walaupun secara umum NTB sama dengan Bali dan Nusa Tenggara lainnya, yaitu menjadi gerbang pariwisata yang menunjang pangan,”sebutnya.

Untuk Lombok dan Sumbawa dari infrastuktur dan  dari segi luas wilayahnya berbeda.

“Sumbawa itu SDMnya sedikit, ini tidak seiring dengan luas wilayahnya,”tegas Suhaili.

Bupati Lombok Tengah dua periode tersebut tidak ingin membeber janji,  Namun, jika diberikan kesempatan memimpin NTB , akan membangun Kantor Prwakilan Gubernur di pulau Sumbawa.

“Masak semua bermuara di Lombok,  jadi ada kantor perwakilan di Sumbawa untuk mempermudah pelayanan,”ungkapnya

Keberadaan kantor perwakilan di pulau Sumbawa dianggap penting. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara Bisa ditugaskan untuk pantau kondisi masyarakat di pulau tersebut.

“Ketika ada persoalan, masyarakat Pulau Sumbawa tidak lagi menghabiskan uang untuk ke Lombok, Kalaupun saya nantinya diizinkan  jadi Gubernur juga nanti pastilah kita ngantor satu-dua kali di kantor perwakilan,”ucapnya.

Apakah janji membangun Kantor Perwakilan Gubernur, ada kaitan dengan gencarnya masyarakat setempat yang menghenndaki pemekaran pulau sumbawa (PPS)?

Bagi mantan bupati Lombok Tengah dua periode itu menegaskan, tidak ada kaitan dengan PPS. Tapi jika masyarakat ingin pemekaran jadi PPS, menurutnya wajar dan sangat didukungnya. Karena, selama ini masyarakat ingin mendapatkan pelayan lebih baik.

“Jangan PPS itu dianggap sebagai momok, jika itu terbaik bagi masyarakat, kenapa tidak kita dukung. Karena, masyarakat adalah bos, kita hanya pelayan saja,” ujarnya.

Suhaili sedikit memaparkan alasan mendukung itu. Do masa datang, peduduk Lombok makin padat, dan melihat beberapa perubahan, kenapa tidak dipersiapkan dari sekarang.

“Intinya, sangat mendukung PPS. Bagi saya, apa kata masyarakat, akan dijalankan karena masyarakat adalah bos kita,” terangnya.

Suhaili juga sedikit mengulas isu disparitas. Bagi dia, disparitas harus diusahakan secara bersama bagaimana menyelesaikan masalah.

“Ke depan jika ada izin dan Ridho Tuhan, gunakan pola pemerataan, terlebih ada kantor perwakilan disana,” ucapnya.

Suhaili berpendapat soal disparitas, perlu dilakukan pemetaan ulang potensi kondisi daerah. Walau sentuhan berbeda tapi dirasakan pas oleh masyarakat.

“Kami juga akan bangun sinergitas dan konektivitas satu sama lain, agar bisa saling mendukung, ” pungkasnya.

AYA

Dian Sandi Utama ( DSU) All Out sesuai target, telah membentuk jaringan relawan pemilih  sampai ke tingkat Dusun

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Sesuai dengan hasil Rakercab DPC Partai Demokrat Kab. Lombok Tengah tanggal 1 Maret kemarin, menginstruksikan semua kader untuk bergerak memenangkan Zul Rohmi, termasuk para Bacaleg yang akan bertarung pada 2019 mendatang.

“Kami diperintahkan untuk mensukseskan semua agenda Partai, yang paling terdekat adalah memenangkan Pilgub untuk Pasangan Zul-Rohmi,” ujar Dian Sandi Utama ( DSU) Ketua Relawan DSU Perjuangan , Sabtu (03/03) sore.

Selanjutnya Dian  siap All Out karena target partai sudah ditentukan, khusus untuk Kab. Lombok Tengah yang merupakan salah satu lumbung suara terbesar dari 10 Kab/Kota setelah Kab. Lombok Timur.

“Jika tim bekerja maksimal selama 4 bulan ke depan, kami bisa menang,” kata Dian berapi api didepan forum konsolidasi DSU Perjuangan, di Batujai Lombok Tengah, Sabtu (03/03) sore.

DSU mengucapkan terima kasih kepada mereka semua (Relawan DSU Perjuangan) yang telah hadir terdiri dari para pemuda dari beberapa Desa dan enam  Kecamatan. DSU Perjuangan mengkonfirmasi telah membentuk jaringan relawan pemilih  sampai ke tingkat Dusun.

Lanjut Dian Sandi,  ke depan rencana kerjanya bukan hanya terkait persoalan politik semata, tetapi lebih dari itu.

“Kita sepakat akan menjadikan momentum persatuan antar pemuda, until melakukan hal-hal besar dan kerja jangka panjang,” ungkapnya

Tegas Dian, DSU Perjuangan  akan fokus  pembinaan dan pengembangan pemuda terutama di Dapilnya.

“Melihat ketulusan relawan DSU Perjuangan, meyakinkan saya bahwa harapan itu masih ada,” pungkas Dian.

Me