Dalam pertemuan dengan seniman dan budayawan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  Penyair dan eseis Goenawan Moehammad menyebut Presiden Joko Widodo  mencatat sejarah baru, dengan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp5 triliun.

Saat bertemu dengan para budayawan dan seniman di Istana Negara, Selasa (11/12), Goenawan Moehamad menyampaikan pada Presiden Jokowi tentang perlunya Dana Abadi Kebudayaan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun merespon positif dan akan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp 5 triliun tahun depan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menggelontorkan dana kebudayaan sebesar Rp 300 miliar. Penganggaran ini sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan pada 9 Desember 2018.

“Saya hanya melanjutkan (hasil) Kongres Kebudayaan, yaitu perlunya diadakan Dana Abadi Kebudayaan. Pak Jokowi mengatakan iya dan dimulai tahun depan Rp 5 triliun, lima tahun pertama,” kata Goenawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Penggunaan Dana Abadi Kebudayaan tersebut nantinya digunakan untuk pelatihan kesenian seperti menari, puisi, maupun festival kesenian.

“Dalam sejarah Republik Indonesia ini pertama kali. Jadi Pak Jokowi membangun, membuat sejarah,” ujar Goenawan.

Meski demikian diakuinya, ia belum tahu apakah anggaran Rp 5 triliun sudah cukup untuk mengembangkan seni dan budaya di Tanah Air.

“Karena belum dipraktekkan. Jadi itu harus ada hitungannya, tapi jauh daripada tidak ada,” ujar Goenawan.

Namun dengan adanya Dana Abadi Kebudayaan, para budayawan dan seniman tidak perlu lagi mencari anggaran dari pihak lain. Selama ini, para seniman mengajukan permohonan dana kepada pihak tertentu sebelum pagelaran budaya dilaksanakan.

“Dulu ngemis-ngemis dan tidak dapat. Jadi Putu Wijaya bertahun-tahun kalau dia mentas dapat dari mana dia? Dia mentas minta sana minta sini, nah ini nggak boleh lagi,” jelas Goenawan.

Minta Masukan Seniman

Presiden Jokowi menerima 37 seniman dan budayawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa sore. Dalam pertemuan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air.

Seniman dan budayawan yang hadir di antaranya penyair M. Aan Mansyur, pegiat tradisi kesepuhan Abah Asep Nugraha, produser film berbasis budaya Abdul Azis, pegiat Suku Osing Aekanu Haryono, dan praktisi film Alex Sihar.

BACA JUGA ; Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Menguatkan Budaya Yang Inklusif

Ada juga sejarawan Bonie Triyana, penggerak Sekolah Rimba Butet Manurung, penyair Goenawan Muhamad, pegiat musik Jaya Suprana, dan pegiat literasi budaya Nirwan Arsuka.

Titin S

Sumber; Liputan6

Seluruh peserta JKN-KIS diajak segera melunasi tunggakan iuran JKN-KIS, dan jangan sampai berlarut-larut menunggak yang akan memberatkan pembayarannya

MATARAM.lombokjournal.com — Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang efektif berlaku bulan ini, mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) agar lebih tertib melaksanakan kewajibannya membayar iuran.

Regulasi tersebut memang mengatur tata cara pembayaran iuran, khususnya perubahan pada jumlah maksimal bulan tunggakan iuran yang dapat ditagihkan. Dengan regulasi tersebut,pemerintah membantu mengatasi defisit pada BPJS Kesehatan.

Tata cara pembayaran iuran yang baru contohnya seperti ini, jika peserta program ini menunggak iuran JKN-KIS selama 30 bulan, maka berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya ia akan ditagihkan iuran tertunggaknya sebanyak 12 bulan dan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan.

”Namun, terhitung 18 Desember 2018i, peserta akan ditagihkan iuran tertunggaknya sebanyak 24 bulan dan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan sesuai dengan peraturan yang terbaru,” kata Lalu Kahar Kusman, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Kusman mengajak seluruh peserta JKN-KIS untuk segera melunasi tunggakan iuran JKN-KIS, dan jangan sampai berlarut-larut menunggak yang akan memberatkan pembayarannya.

Menurutnya, aturan ini diterbitkan merupakan perhatian pemerintah terhadap program JKN-KIS, agar bisa terus memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Kami juga melakukan beberapa upaya untuk menagih iuran peserta JKN-KIS yang menunggak. Salah satunya dengan melakukan penagihan melalui telepon atau kunjungan langsung ke rumah peserta,” tambahnya.

Dikatakannya, saat ini pihak BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk proses auto debet pembayaran iuran. Peserta hanya perlu ke bank dan mengisi form auto debet.

Upaya ini untuk memudahkan peserta karena dalam beberapa kasus memang ada peserta JKN-KIS yang karena kesibukan akhirnya lupa untuk membayarkan iurannya.

Tentu saja, yang penting pastikan saldo dalam rekening mencukupi untuk proses auto debet tersebut.

Rr

Target lokasi pengawasan antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Senggigi, Kuta, dan sejumlah wilayah di Lombok yang dinilai perlu adanya pengawasan karena banyaknya jumlah warga asing

MATARAM.lombokjournal.com —  Operasi pengawasan warga asing  di seluruh Hotel atau Tempat pariwisata di Lombok,  Sabtu (08/12)  pagi dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram

“Pelaksanaan operasi pengawasan ini dilakukan untuk menguatkan pengawasan kunjungan Warga Negara Asing (WNA), dan meminimalisir pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA tersebut,” ungkap Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Tujuan operasi pengawasan itu untuk memberikan pemahaman masyarakat atau pengguna tenaga kerja asing, semua harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan Kurniadie, operasi pengawasan sejatinya untuk mengenalkan beberapa program Kantor Imigrasi. Salah satunya melakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia secara online.

Dari jumlah 81 pegawai terbagi menjadi 10 tim, dan dalam satu tim terdapat kurang lebih 7 anggota. Kesepuluh tim tersebut pergi berpencar ke sejumlah target lokasi yang telah ditentukan.

Target lokasi tersebut antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Senggigi, Kuta, dan sejumlah wilayah di Lombok yang dinilai perlu adanya pengawasan karena banyaknya jumlah warga asing.

“Sasarannya, kita akan mengunjungi hotel-hotel atau pun lokasi di mana perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja asing atau (terdapat) WNA yang beraktivitas,” ujarnya

Operasi sosialisasi simpatik ini dilakukan secara kontinu oleh seksi pengawasan dan penindakan (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk tetap konsisten melakukan pembinaan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing.

“Kita gerakkan semua agar lebih menyentuh dan merata ke seluruh wilayah kerja kami,” terangnya.

Meski pun berfokus pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan, namun jika hasil operasi pengawasaan tersebut didapati warga asing yang menyalahi ijin tinggal, akan langsung dilakukan tindakan.

AYA (*)

Klinik tersebut sangat penting untuk memecahkan setiap permasalahan petani dalam membudidayakan pertaniannya

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR ;  Klinik pertanian sebagai terobosan baru di bidang pertanian, resmi berdiri di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kab. Lombok Timur.

Klinik pertanian tersebut merupakan terobosan baru dan yang pertama kali ada di NTB.

Berdirinya Klinik pertanian ini merupakan terobosan baru untuk mengantisipasi kegagalan dalam membudidayakan hasil pertanian maupun mendiagnosa permasalahan pertanian.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), secara langsung hadir pada peluncuran Klinik pertanian tersebut, didampingi isteri tercinta, Hj. Dian Bambang Kristiono.

HBK yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut-1, dari Dapil NTB II/P. Lombok, mengapresiasi terbentuknya Klinik pertanian tersebut. Menurutnya, Klinik tersebut sangat penting untuk memecahkan setiap permasalahan petani dalam membudidayakan pertaniannya.

“Klinik pertanian ini sangat penting untuk para petani bisa berkumpul, berkomunikasi, bermusyawarah dan sekaligus mencari solusi-solusi jika menemukan masalah dan hambatan,” ujarnya, Minggu, (9/12.

HBK yang hadir bersama istri, mengatakan akan mendharmabaktikan sisa hidupnya untuk para petani Lombok jika kelak terpilih menjadi anggota DPR RI.

“Saya akan mendharmabaktikan diri saya untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan para petani Lombok. Saya akan sangat bangga bila mampu menjadi bagian dari kemajuan dan kesejahteraan petani Lombok,” ucapnya.

Pertanian ; Jawaban Atasi Pengangguran

HBK menegaskan, pertanian adalah jawaban dalam mengatasi problematika pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan.

“Kalau saya terpilih nanti, in shaa Allah, saya akan konsentrasi di bidang pertanian. Pertanian adalah jawaban juga jalan keluar dalam mengatasi problematika pengangguran, serta untuk peningkatan kesejahteraan. Kalau Lombok ingin sejahtera, maka sejahterakan dulu para petaninya,” ungkapnya disertai tepuk tangan yang meriah dari ratusan petani yang hadir.

Dia juga mengungkapkan, jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI, maka kesejahteraan para petani Lombok dipastikan akan lebih terjamin karena mereka  memiliki jembatan untuk mengakses Presiden RI.

Dengan kehadiran HBK, para petani Lombok juga akan memiliki kemudahan dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada Presiden RI.

“Cita-cita luhur saya adalah, bagaimana saya bisa menjadikan P. Lombok ini menjadi lumbung pangan nasional, mengatasi ketergantungan kita terhadap impor pangan dari luar negeri. Seperti kata Prabowo, sesungguhnya kita bisa menyetop impor pangan kita karena kita bisa dan kita mampu menyediakannya,” tutur HBK.

HBK diketahui telah hidup di tiga zaman dalam perjalanan hidup Prabowo Subianto. Saat Prabowo menjadi Komandan Kopassus, HBK diangkat menjadi Sekretaris Staf Pribadinya, sebelum menjadi Komandan Batalyon di Grup-4 Kopassus.

Kemudian pada saat Prabowo pensiun, dan memilih jalan hidup baru sebagai pengusaha, HBK dipercaya menjadi salah satu Direktur di setiap perusahaan yang Prabowo pimpin atau miliki.

Dan kini, pada saat Prabowo menjadikan politik sebagai alat perjuangannya, yaitu melalui Partai Gerindra, kemudian HBK lagi-lagi memegang jabatan strategis yaitu sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai besutannya.

Sementara itu, penggagas Klinik pertanian, Haji Subhan, yang juga kader dan caleg Partai Gerindra mengatakan, terbentuknya Klinik pertanian tersebut berawal dari masih banyaknya para petani yang mengeluh karena hasil pertaniannya rusak tanpa mengetahui faktor penyebabnya.

“Dari permasalahan yang kita hadapi itu, maka tercetuslah untuk membentuk Klinik ini. Supaya para petani tidak salah dalam mendiagnosa serta menterapi penyakit pertanian kita,” katanya.

Alhasil, lantaran tidak mengetahui penyebab rusaknya tanaman mereka, para petani kerapkali mengeluarkan biaya banyak untuk membeli bermacam-macam pupuk maupun pestisida.

“Kita banyak keliru dalam membudidayakan pertanian kita sehingga menyebabkan pembengkakan biaya,” ungkapnya.

Diketahui, pertanian cabai sudah digeluti para petani di desa Kerongkong sejak tahun 1995. Hingga kini, setiap harinya, para petani di desa tersebut berhasil mengirimkan 20 hingga 30 ton cabai ke P. Jawa.

Pada Klinik pertanian tersebut, digandeng empat Perusahaan yang konsen pada bidang pertanian masing-masing perusahaan pestisida, pupuk, bibit dan ilmu tanah.

Petani yang menemukan permasalahan dalam budidaya pertanian mereka dapat langsung bertanya ke Klinik pertanian tersebut, bahkan hanya melalui telepon.

Nantinya tim yang akan turun mengecek, apa permasalahan yang terjadi pada budidaya pertanian mereka.

Me

Siti menceritakan, untuk sekali cuci darah saja memakan biaya sekitar 1 sampai 1,2 juta rupiah, jadi tanpa Program JKN-KIS, mungkin ia sudah menjual rumahnya untuk pengobatan

MATARAM.lombokjournal.com – Cuci darah atau pengobatan Hemodialisis selalu mencemaskan, salah satu pnyebabnya besarnya biaya pengobatan yang harus ditanggung penderitanya.

Pengobatan Hemodialisis harus dilakukan yang mengalami gangguan akut pada kesehatan ginjalnya. Itu dilami Siti Najibun (43) seorang ibu rumah tangga yang juga Istri dari pensiunan pekerja swasta.  Siti mengaku hammpir putus asa ketik mulai dirawat di rumah sakit.

Tapi ada hal yang harus disyukuri Siti Najibun, sebab  sejak tahun 2014, ia sudah mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan.

Saat ditemui di rumahya tim Jamkesnews di kediamannya, Selasa (04/12), Siti menceritakan manfaat program JKN-KIS yang selama ini dirasakannya.

Sejak divonis mengalamai gangguan ginjal akut oleh dokter 8 tahun silam, dirinya bersama almarhum suamiya mengaku sudah menghabiskan ratusan juta untuk melakukan cuci darah.

Gagal ginjal merupakan kondisi saat  ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Ketika kondisi ini terjadi, kadar racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati.

“Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur sekali dengan adanya program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Selama berobat dengan menggunakan kartu JKN-KIS, saya tidak pernah mendapat perbedaan pelayanan kesehatan dari pasien umum ataupun yang berbeda kelas perawatan di rumah sakit,” ungkap Siti.

Saat ditanya bagaimana jika program JKN-KIS ini diberhentikan atau tidak berlangsung lagi, Siti mengungkapkan rasa sedihnya jika Program JKN-KIS ini tidak berjalan lagi.

“Akan menjadi musibah bagi saya jika program JKN-KIS ini ditiadakan,“ kata Siti sambil mengenang, ia tak mungkin bisa terus menanggung pengobatan bila tanpa menjadi peserta JKN-KIS.

Siti menceritakan, untuk sekali cuci darah saja memakan biaya sekitar 1 sampai 1,2 juta rupiah. Jadi tanpa Program JKN-KIS, mungkin ia sudah menjual rumahnya untuk pengobatan.

Tidak hanya dirinya, tapi pasti akan ada jutaan hati yang menangis. Terutama bagi mereka dan para kerabatnya yang selama ini pengobatannya dijamin Program JKN-KIS.

“Biaya pengobatan sangat mahal saat ini, bahkan yang kaya raya pun bisa jatuh miskin karena harus menanggung biaya pengobatan yang tidak murah. Semoga saja masyarakat Indonesia menyadari untuk terus membayar iuran tepat waktu agar Program JKN-KIS ini dapat terus berlangsung,” ungkap Siti.

Siti juga menambahkan,  ia sangat berterima kasih kepada  peserta JKN-KIS  yang sadar dan membayar iuran tepat waktu. Karena iuran dari peserta yang sehatlah yang membantu peserta lain yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan.

Dengan adanya program JKN-KIS ini peserta bisa berobat dengan tenang dan nyaman tanpa harus memikirkan biaya mahal lagi.

“Dengan gotong royong dari seluruh rakyat indonesia dan Pemerintah, Program JKN-KIS pasti akan terus berjalan dan memberi manfaat kepada ratusan juta Peserta JKN-KIS,” pungkas Siti.

FR/mj/Jamkesnews

Peserta JKN-KIS yang belum memiliki aplikasi ini, agar segera mendownloadnya mengingat fitur aplikasi yang sangat mempermudah peserta

MATARAM.lombokjournal.com —  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus mengunduh aplikasi Mobile JKN. Anjuran ini penting, sebab aplikasi ini memang dihajatkan untuk membuka akses lebih besar kebutuhan akses pelayanan kesehatan.

Di era digital saat ini, dimana hampir semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui gadget, BPJS Kesehatan pun meresponnya.

Untuk menjawab kebutuhan peserta di era digital, BPJS Kesehatan pun meluncurkan aplikasi mobile JKN sejak 15 November 2017.

Pengembangan aplikasi Mobile JKN merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta.

Melalui aplikasi ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mengakses beragam informasi seputar BPJS Kesehatan secara cepat dan mudah, di manapun dan kapanpun.

Pelayanan administrasi yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN di antaranya adalah pendaftaran peserta, perubahan data peserta, informasi tagihan, riwayat pelayanan peserta, skrining riwayat kesehatan, pengaduan keluhan, dan berbagai informasi lainnya tentang kartu JKN-KIS.” jelas Novi.

Dengan berbagai fitur tersebut, aplikasi mobile JKN dapat membantu mengurangi antrian bagi masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta JKN-KIS di kantor-kantor BPJS Kesehatan.

Peserta JKN-KIS kini semakin dimudahkan karena tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor cabang maupun kantor kabupaten untuk melakukan pengurusan administrasi.

Selain itu Aplikasi ini juga diberikan fitur KIS digital, sehingga peserta  yang lupa membawa kartu KIS nya dapat menunjukan kartunya melalui aplikasi ini, dan pelayanan di fasilitas kesehatan tetap dapat diberikan.

Masyarakat yang belum memiliki aplikasi ini agar segera mendownloadnya mengingat fitur aplikasi yang sangat mempermudah peserta.

“Aplikasi mobile JKN dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore, dengan fitur dalam aplikasi ini masyarakat jadi lebih dipermudah mendapatkan akses layanan, ibaratnya semua informasi ada dalam genggaman anda, jadi pokoknya kalau anda Peserta JKN-KIS anda wajib segera download aplikasi ini semua ada dalam genggaman, diusung sebagai Slogan aplikasi ini,” jelas Kepala cabang BPJS Kesehatan cabang Singkawang Novi Kurniadi, terkait pentingnya mengunduh aplikasi Mobile-JKN

FR/rv/Jamkesnews

Banyak masyarakat bahkan peserta JKN-KIS yang datang ke stand BPJS Kesehatan merasa terbantu dengan adanya stand tersebut di acara Pameran NTB Expo tersebut

MATARAM.lombokjournal.com  –  BPJS Kesehatan Cabang Mataram meramaikan  acara Pameran NTB Expo yang diselenggarakan untuk diselenggarakan memperingati HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-60 tahun, di Science Technology and Industrial Park di Banyumulek, Jumat (07/12).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah membuka Pameran NTB Expo yang diselenggarakan selama lima hari itu.

Rohmi mengungkapkan, NTB EXPO 2018 kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya.  Penyenggaraan kali ini di tengah situasi NTB yang belum pulih sepenuhnya setelah diguncang gempa besar.

Kata Rohmi, meski dengan kondisi seperti ini, NTB harus terus bangkit dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait jaminan kesehatan kepada masyarakat.

”Dengan begitu, diharapkan masyarakat dengan mudah mendapatkan pengetahuan tentang manfaat program jaminan kesehatan tanpa harus pergi jauh ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Rohmi.

Dalam acara ini, BPJS Kesehatan Cabang Mataram membuka stand pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan informasi, baik dari peserta Program JKN-KIS, maupun calon peserta JKN-KIS.

Informasi yang diberikan lebih terfokus pada pelayanan peserta dan mengimbau kepada peserta JKN-KIS untuk membayar iuran tepat waktu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, Dengan dibukanya stand ini dapat memperluas informasi terkait Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Juga, sebagai wadah untuk bersilaturahmi mempererat hubungan antara pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan, masyarakat, dan juga BPJS Kesehatan. Stand BPJS Kesehatan hadir untuk melayani masyarakat dan untuk menggalakkan promosi aplikasi Mobile JKN yang dapat mempermudah mobilitas peserta,” kata Muhammad Ali.

Banyak masyarakat bahkan peserta JKN-KIS yang datang ke stand BPJS Kesehatan merasa terbantu dengan adanya stand tersebut di acara Pameran NTB Expo tersebut, salah satunya yaitu Lalu Fahrizal Cahyadi.

“Dengan adanya stand BPJS Kesehatan di kegiatan Pameran NTB Expo tersebut, saya mendapatkan informasi dan edukasi terkait inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yaitu sistem rujukan online dan pembayaran iuran secara autodebet di bank. Bahkan saya tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Cabang untuk memperbaharui kepesertaan saya ataupun mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) karena telah dipandu untuk men-download aplikasi Mobile JKN yang dapat di download melalui playstore pada handphone android,” tutur Fahri.

ay/yn/Jamkesnews

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bertanggungjawab kepada para atlet dan masing-masing dinas bertanggung jawab terhadap 23 cabor

LOTENG.lombokjournal.com — Ratusan atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan mengikuti 23 Cabang Olahraga (Cabor), Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. Moh Suhaili FT, SH, yang didampingi Wakil Bupati Loteng, H. L. Phatul Bahri Wildan, S.IP, di Bencingah Adiguna Alun-Alun Tastura, Praya, Jum’at (07/12) siang.

Sebagai penyemangat, Suhaili menjanjikan sesuatu kepada para atlet termasuk bagi para official.

“Bagi yang mendapat medali emas, akan kami berikan bonus 25 juta, perak 15 juta dan perunggu 10 juta,” ucapnya, saat memberikan sambutan.

Selain itu, Suhaili juga menjanjikan akan membuat sarana olahraga yaitu Gelanggang Olahraga (GOR) bertaraf Internasional ditahun 2019.

Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng telah mengalokasikan anggaran untuk GOR ini.

“Demi meningkatkan semangat olahraga dan peningkatan kualitas atlet, kita akan bangunkan Gelanggang Olahraga berstandar Internasional nanti, anggarannya sudah kita siapkan,” katanya.

Suhaili menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bertanggungjawab kepada para atlet dan masing-masing dinas bertanggung jawab terhadap 23 cabor.

“Anak angkatnya (para atlet) itu diurus selama Porprov, itu wajib dilakukan,” jelasnya.

Raz

Dengan sosialisasi kepatuhan membayar iuran dan pencegahan fraud, akan membuat kisah sukses revolusi pelayanan kesehatan ini menjadi kenyataan

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Akibat defisit yang dialami BPJS Kesehatan, saat ini masih banyak tunggakan klaim rumah sakit yang belum dibayar.

Masalah tunggakan klaim itu diperkirakan tidak berlangsung lama.  Dengan  suntikan dana Rp 10,5 triliun dari pemerintah hingga akhir tahun ini, tunggakan tersebut akan tuntas.

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idrisi menargetkan, pada Februari 2019, semua utang BPJSK ke rumah sakit dibayar lunas. Namun, pelunasan itu hanya untuk klaim selama 2018.

Namunn seperti diungkapkan dalamm tulisan sebelumnya, utang baru tetap akan terjadi. Pendapatan BPJS Kesehatan yang diperoleh dari iuran peserta, tidak akan mampu menutup pengeluaran yang amat besar.

Masih ada selisih antara pendapatan dan pengeluaran minimal Rp 1 triliun per bulan. Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap akan diderita BPJS Kesehatan.

Diperlukan setidaknya empat solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah finansial BPJS.

Pertama, menaikkan iuran. Kedua, memaksimalkan penagihan iuran (kolektibilitas). Ketiga, mencegah moral hazard peserta dan kecurangan (fraud) oleh rumah sakit, dan keempat, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda)

Jika saat ini iuran dinaikkan, rakyat akan menjerit dan hal ini merupakan kampanye negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali maju dalam Pilrpes 2019.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan dua program andalan yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden RI periode 2014-2019.

Untuk mengamankan kursi RI-I periode 2019-2024, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan tidak akan disetujui pemerintah. Pemerintah pun sudah menyatakan komitmennya untuk menutup defisit BPJSK.

Namun, pemerintah mengingatkan manajemen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan penagihan iuran dan mencegah moral hazard serta fraud.

Menurut Fachmi, pihaknya terus berupaya memaksimalkan penghimpunan iuran peserta. Kendala penagihan iuran hanya terjadi pada kelompok peserta yang digolongkan sebagai pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang kini baru mencapai sekitar 63 persen.

Dibandingkan negara lain, seperti Laos, Filipina, dan Korea Selatan, yang masih di bawah 50 persen. Penghimpunan iuran dari kelompok peserta lain, seperti pekerja penerima upah (PPU) dan penerima bantuan iuran (PBI) mendekati 100%, sehingga total persentase penghimpunan iuran hingga saat ini sekitar 93%.

Moral hazard, terjadi antara lain dilakukan peserta yang baru mendaftarkan diri sebagai peserta atau membayar iuran ketika jatuh sakit.

Dalam beberapa kasus, peserta justru berhenti membayar iuran setelah sembuh dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung BPJSK. Selain moral hazard, kecurangan oleh rumah sakit juga membebani BPJSK.

Tahun lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 14 organisasi pemantau menemukan berbagai kecurangan dari pada pasien, puskesmas, rumah sakit, hingga penyedia obat.

Untuk mendapatkan kelebihan bayar, rumah sakit mendiagnosis pasien tidak sesuai penyakitnya. Kemudian, ada juga rumah sakit yang membatasi masa rawat inap, serta operasi katarak yang “dipaksa” dilakukan kepada pasien.

Hal itu juga terjadi pada pemberian obat. Misalnya dokter memberi resep obat 3 x 1 untuk 10 hari, tetapi pasien hanya menerima obat 2 x 1 untuk 7 hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah merilis data potensi kecurangan pada 1,8 juta peserta. Kecurang terbanyak berupa klaim tindakan dan pelayanan yang lebih tinggi atau lebih kompleks dari yang sebenarnya dikerjakan oleh fasilitas kesehatan (upcoding).

Untuk mengatasi hal itu, BPJSK telah membentuk Tim Anti-Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan.

BPJSK juga perlu terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menambah jumlah peserta untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC), sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.

Jika semua upaya itu dilakukan, BPJSK akan menorehkan kisah sukses pelayanan kesehatan berbasis asuransi yang melayani seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, setiap hari BPJS Kesehatan melayani 700.000 peserta.

Rakyat Indonesia telah menikmati program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJSK. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan dengan terus menyuntikkan dana, selama iuran peserta tak bisa dinaikkan.

Dengan sosialisasi kepatuhan membayar iuran dan pencegahan fraud, akan membuat kisah sukses revolusi pelayanan kesehatan ini menjadi kenyataan.

Upaya menyehatkan BPJS Kesehatan adalah upaya menyehatkan bangsa.

BACA JUGA ;   Menyehatkan BPJS Kesehatan, Menyehatkan Bangsa (1)

Rr  (Sumber; BERITA SATU).

Iuran peserta atau pemegang kartu BPJSKesehatan yang berada di bawah perhitungan aktuaria, setiap bulan BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 1 triliun

lombokjournal.com —

MATARAM ; Benarkah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini dalam kondisi tidak sehat secara finansial?

Ya,sebab itu sering jadi berita media, bahkan soal defisit yang dialami pernah menjadi topik perdebatan acara TV Swasta.  Pertanyaan kemudian, apa sih penyebab defisit BPJS Kesehatan yang terbukti banyak memberi manfaat layanan kesehatan bagi jutaan warga Indonesia?

Tapi inilah fakta, tahun 2018 tiap hari pada 2018, BPJS Kesehatan memberi manfaat bagi 700.000 pasien pemegang kartu JKN-KIS. Dan dipastikan, jumlah itu akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Ironisnya, peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan justru makin meningkatkan defisit keuangan itu. Tahun ini, utang jatuh tempo BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 9,7 triliun dan diprediksi mencapai Rp 12 triliun dalam setahun.

Dengan suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 10,5 triliun tahun ini, akan ada carry over defisit ke tahun 2019 sebesar Rp 5 triliun. Dengan jumlah peserta 206 juta tahun ini, defisit yang didera BPJSK rata-rata Rp 1 triliun per bulan.

Jika pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertambah 21 juta atau jumlah peserta akan mencapai 227 juta, defisit yang dialami BPJS Kesehatan makin membengkak.

Iuran Rendah

Makin meningkat jumlah peserta justru akan meningkatkan defisit keuangan BPJS Kesehatan, karena dua hal.

Pertama, iuran peserta BPJSK di bawah perhitungan aktuaria (perhitungan ahli terkait kecukupan iuran). Kedua, tidak semua iuran peserta mandiri BPJSK mudah ditagih, apalagi peserta adalah pekerja informal yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau transportasi umum.

Lebih sering, biaya penagihan iuran peserta yang berasal dari sektor informal lebih besar dari nilai iuran per bulan.

Dilemanya, Pemerintah menargetkan jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 95 persen pada akhir 2019. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 265 juta, jumlah peserta BPJS di akhir tahun depan harus mencapai 252 juta.

BPJSK hanya berani menargetkan tambahan 21 juta karena kekhawatiran akan biaya yang bakal membengkak.

Seperti sudah dijanjikan pemerintah, tahun ini, pemerintah menyuntikkan dana Rp 10,5 triliun. Sisa “utang” pemerintah ke BPJSK tahun ini akan dialihkan ke tahun depan.

Jika ada tambahan peserta tahun depan sebanyak 21 juta peserta, defisit yang diderita akan lebih dari Rp 1 triliun sebulan.

Menurut perhitungan BPJS, total akumulasi defisit badan ini sesungguhnya sudah mencapai Rp 16,5 triliun. Namun, seperti kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, pihaknya mengikuti hasil audit BPKP.

“Kami juga menggunakan tenaga auditor dan hasilnya sebesar itu. Bukan Rp 12 triliun seperti hasil audit BPKP. Namun, kami ikut BPKP, ” kata Fachmi, beberapa waktu lalu.

Defisit BPJSK bukan saja defisit cashflow, melainkan juga defisit aset neto yang jumlahnya jauh lebih besar.

Karena BPJSK adalah asuransi, demikian Fachmi, laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya wajib menyisihkan dana cadangan teknis. Hal ini belum bisa dilakukan karena defisitnya akan lebih besar lagi, yakni mencapai puluhan triliun rupiah.

Baca Bagian Berikutnya; Menyehatkan BPJS Kesehatan, Menyehatkan Bangsa (2)

Rr (Sumber; BERITA SATU)