Peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan para petani yang notabene  merupakan garda terdepan di sektor pertanian

lombokjournal.com  —

MATARAM ;  Kemajuan pembangunan di sektor pertanian secara luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup membanggakan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembangunan infrastruktur irigasi, program bantuan produksi untuk petani cukup mampu  meningkatkan produktivitas sejumlah komoditi  unggulan pertanian di NTB.

Namun, keberhasilan peningkatan produktivitas pertanian itu tetap harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani dan  juga buruh tani.

“Kita bicara soal pertanian, tentu tak lepas dari petani dan buruh tani. Keberhasilan sektor pertanian harusnya selaras dengan kesejahteraan perekonomian petani,” kata Ketua Badan Pengawasan dan

Dispilin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono,  mengupas  catatan akhir tahun 2018 indeks pertanian di NTB, Kamis ( 27/12 )

HBK menegaskan, jika masyarakat petani sejahtera maka sektor pertanian akan semakin maju dan diminati oleh anak-anak muda NTB. Dan jika sektor pertanian semakin maju di NTB, maka swasembada pangan sebagai program nasional seharusnya bukan lagi menjadi hal yang mustahil.

“Nah, kalau sudah berhasil dalam swasembada pangan, maka pasti bermuaranya pada kesejahteraan penduduk. Baik itu di NTB maupun di Indonesia secara  keseluruhan”, kata HBK.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok itu memuji capaian sektor pertanian di NTB beberapa tahun terakhir, yang dinilainya cukup membanggakan. Hal itu dibuktikan dengan produksi  komoditas tanaman pangan seperti padi, bawang merah dan jagung, yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

NTB juga menjadi salah satu daerah penyangga pangan, yang surplusnya memenuhi kebutuhan provinsi tetangga, baik Bali maupun NTT.

Menurut HBK, ini semua tak lepas dari kebijakan dan program unggulan pemerintah Provinsi NTB dalam dua dekade terakhir yang mendorong  peningkatan produksi tanaman pangan dengan berbagai program, seperti Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai), Pijar (Sapi,  Jagung dan Rumput Laut), dan juga program Bumi Sejuta Sapi (BSS).

“Dari indikator produktivitas, harus diakui bahwa pertumbuhan dan kemajuan pertanian di NTB ini sangat membanggakan. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana Pemprov NTB mampu berinovasi dengan program-program pertanian unggulannya”, katanya.

Hanya saja, papar HBK, peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan para petani yang notabene  merupakan garda terdepan di sektor pertanian.

HBK menyebut salah satu yang dibahas adalah indicator indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara resmi dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB.

NTP merupakan salah satu indikator strategis pertanian yang dirilis oleh BPS secara rutin. Mulai Desember 2013, tahun dasar perhitungan indeks NTP adalah tahun 2012 (2012=100).

Indeks NTP diambil dari perbandingan atau selisih dari biaya yang dikeluarkan petani dengan nilai hasil panen yang diperoleh.

Melalui indeks NTP, dapat diketahui berapa nilai yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, dan berapa  nilai yang diterima petani sebagai hasil dari usaha pertaniannya.

ika angka indeks NTP sama dengan 100, berarti nilai yang dikeluarkan oleh petani sama dengan nilai yang dibayarkan oleh petani. Jika angka indeks NTP < 100, berarti nilai yang dikeluarkan petani lebih

besar daripada nilai yang diterima petani.

Atau secara sederhana dijelaskan, jika NTP di atas 100 maka petani di daerah itu bisa disebut sejahtera, sedangkan di bawah 100 bisa diartikan belum  sejahtera.

Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point. Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen mereka masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung.

Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera.

Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46.

Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  118,90 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,25.

Data BPS menyebutkan, bahwa secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 111,21, yang  berarti NTP bulan Nopember 2018 mengalami peningkatan 0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,83 persen.

HBK mengatakan, dengan berfluktiasinya NTP yang merupakan indicator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang  bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani.

“Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya,” kata HBK.

Ia menegaskan, seharusnya ongkos produksi pertanian dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Subsidi pupuk dan penyaluran bibit gratis adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani menekan ongkos produksi.

Selain itu, papar HBK, diperlukan pula adanya pembinaan kepada petani yang tepat sasaran, sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang optimal.

“Penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) dan penggunaan teknologi pertanian juga menjadi opsi yang tepat, sehingga petani dapat  mempersingkat waktu pengelolaan lahan. Dengan demikian, maka nilai yang diterima petani seharusnya bisa menjadi lebih baik”, kata dia.

Bagi HBK, yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesungguhan dari petani untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kesungguhan dari petani dapat dilakukan dengan terus-menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan terkait

pertanian.

Misalnya dengan terus menambah wawasan dan pengetahuan, bagaimana cara menghasilkan  produksi pertanian yang optimal dan berkualitas, mempelajari inovasi dan teknologi terbaru, mempelajari bagaimana menggunakan dan memanfaatkan alat mesin pertanian, dan banyak cara lainnya.

“Disinilah peran Kelompok Tani (Pokta) dapat dimaksimalkan untuk membantu seluruh anggotanya”, kata HBK.

Menurut HBK, sebagai salah satu sektor kunci dan penopang sektor-sektor lainnya, seharusnya sektor pertanian adalah sector dengan prospek yang baik dan menjanjikan di NTB dan juga di Indonesia

secara umum.

“Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan semakin maju. Semakin maju sektor pertanian, maka swasembada pangan seharusnya bukan hal mustahil, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan penduduk NTB dan Indonesia”, tegasnya.

Ia mengatakan, jika kelak dipercaya menjadi wakil rakyat di DPR RI, maka perjuangan untuk menyelaraskan pembangunan pertanian dan  peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi fokus utama yang akan diperjuangkannya.

Seperti diketahui, HBK merupakan satu-satunya Caleg DPR RI Dapil NTB yang saat ini benar-benar fokus mengangkat isu pertanian dan kesejahteraan petani.

Dalam setiap kunjungannya ke tengah-tengah masyarakat petani Lombok, HBK selalu mendorong semangat para petani untuk terus berinovasi dan menanamkan sikap optimisme.

“Lombok ini sangat subur, apa saja ditanam pasti tumbuh. Indonesia, yang ada di lintasan garis  Katulistiwa, merupakan negara agraris yang potensinya sangat kaya, maka percayalah, jika dikelola dengan baik, sektor pertanian ini bisa menjadi solusi paling efektif bagi masalah perekomian dan juga ketenagakerjaan”, katanya.

Me

Bagi yang tidak berhasil alias yang kalah dalam pilkades serentak kemarin, Suhaili mengatakan apapun hasilnya maka itulah yang terbaik dari Allah SWT

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Sebanyak 96 Kepala Desa (Kades) hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu dan Kepala Desa Beleka hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2018-2024, dilantik Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM. Suhaili FT, SH.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 97 Kades tersebut berlangsung di Bencingah Adiguna Alun-Alun Tastura, Praya, Kamis (27/12).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah Nomor : 478 Tahun 2018, tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kades Terpilih hasil Pilkades Serentak 2018.

Dalam sambutannya, Suhaili mengapresisai pelaksaan Pilkades serentak di 96 Desa dari 20 Kecamatan karena berlangsung dengan lancar.

“Walaupun awalnya ada riak – riak kecil, namun secara umum proses pelaksanaan Pilkades serentak berjalan dengan aman, lancar dan sukses,” ucapnya, usai melantik dan mengambil sumpah jabatan.

Dikatakannya, jabatan Kepala Desa merupakan amanah dari Allah SWT ang harus diemban dengan penuh tanggungjawab.

Selanjutnya Suhaili berpesan, bahwa Kades itu sebagai pelayan masyarakat sehingga tidak boleh sombong dan berlebihan di tengah-tengah mayarakat.

”Dengan keberhasilan anda (Kades) jangan huporia atau lupa diri. Jabatan yang diberikan adalah bagian dari ujian dari Allah. Jangan huporia dan sombongb, karena sikap sombong paling dibenci Allah,” ingatnya.

Bagi yang tidak berhasil alias yang kalah dalam pilkades serentak kemarin, Suhaili mengatakan apapun hasilnya maka itulah yang terbaik dari Allah SWT.

“Kades terpilih juga jangan menjadi raja-raja kecil di desa. Tanpa bantuan kadus tidak bisa apa – apa. Jangan menganggap remeh marbot masjid dan RT,” ujarnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT dan Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah.

Selain itu, hadir juga jajaran Forkompinda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan Camat serta Lurah se Lombok Tengah.

Pantauan dilapangan, setelah acara selesai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng beserta masyarakat yang hadir begibung bersama (makan bersama) di lokasi acara.

Razak

BMKG) telah mengeluarkan peringatan tinggi gelombang di seluruh perairan di wilayah indonesia termasuk di pulau LLombok  untuk itulah masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas di pantai untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG )  Mataram mencatat telah terjadi sebanyak 261 gempa susulan sepanjang bulan desember 2018.

Kepala BMKG Mataram Agus Riyanto, jumat( 28/12), menyebutkan bahwa gempa yang terjadi itu merupakan gempa yang bersumber dari aktifitas sesar naik busur belakang flores akibat gempa utama yang terjadi pada bulan juli dan agustus lalu

“Stasiun geofisika Mataram terus memonitor kejadian kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah ntb bahkan sepanjang tahun 2018 ini bmkg mencatat telah terjadi 3.639 gempa susulan,” terang Agus

Sementara itu pada bulan desember 2018 ini  tercatat 261 gempa terjadi di NTB,  Agus menyebut sampai Desember ini   pulau lombok masih terus mengalami goncangan akibat gempa yang bersumber dari aktifitas sesar naik busur belakang flores akibat dari aktivitas gempa utama yang terjadi pada bulan juli dan agustus lalu

Agus Memaparkan frekuensi maupun kekuatan yang ditimbulkan semakin kecil menuju pada suatu titik keseimbangan dan dari hasil analisis BMKG menyimpulkan ,  gempa yang menjadi bagian rentetan atau rangkaian dari gempa bumi beberapa waktu yang lalu akan berakhir pada bulan januari 2019  mendatang.

Selain itu pihaknya (BMKG)juga telah mengeluarkan peringatan tinggi gelombang di seluruh perairan di wilayah indonesia termasuk di pulau LLombok  untuk itulah masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas di pantai untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.

“BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya tentang bencana alam yang terjadi di wilayah NTB,” pungkasnya

AYA

Apalagi dengan menempati bangunan baru di eks RSUP Mataram ini, menurutnya, visi itu akan bisa tercapai sampai dengan tahun 2020 mendatang

MATARAM.lombokjournal.om —  Gubernur Zulkieflimansyah, Jum’at 28 Desember 2018, meresmikan Rumah Sakit Mata (RSM) Provinsi NTB yang berada di  eks bangunan RSUP NTB.

Keberadaan RSM yang khusus dihajatkan untuk merawat dan melayani pasien dengan penyakit mata ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2017 tertanggal 15 Desember.

Menurut Direktur RSM NTB dr Nurhandini Ekadewi, Rumah Sakit Mata ini, 18 tahun sebelumnya adalah merupakan sebuah Balai Kesehatan Mata Masyarakat NTB atas prakarsa para penggiat kesehatan mata di NTB atas dorongan dari Kementerian Kesehatan RI.

“Balai Kesehatan Masyarakat NTB telah memberikan pelayanan kesehatan mata masyarakat NTB selama hampir 17 tahun. Dan dengan lahirnya Permendagri Nomor 12 tahun 2017, maka saat itulah Balai Kesehatan Mata ini dirubah menjadi RSM NTB dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2017 tertanggal 15 Desember. RSM NTB adalah satu-satunya Rumah Sakit yang khusus melayani kesehatan mata masyarakat NTB,” jelas Dirut RSM NTB.

Visi RSM NTB, kata Dirut, mengupayakan RSM menjadi RSM terbaik di kawasan Indonesia Timur. Apalagi dengan menempati bangunan baru di eks RSUP Mataram ini, menurutnya, visi itu akan bisa tercapai sampai dengan tahun 2020 mendatang.

aya

Kemenpar memiliki sejumlah sasaran rute-rute penerbangan baru. Lombok dipandang pasar potensial sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia

 MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah pusat sedang menggencarkan destinasi wisata baru selain Bali. Dan, Lombok merupakan salah satu destinasi baru selain Bali yang diberikan perhatian besar dari pemerintah.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan itu  usai bertemu Menteri Pariwisata Arief Yahya beberapa waktu lalu.

“Sekarang pemerintah ingin menggenjot kuantitas pariwisata, bukan hanya kualitas, mereka akan cari destinasi selain Bali dan Lombik termasuk salah satu destinasi yang diunggulkan,” ujarnya pada Kamis (27/12).

Zul menilai, wajar jika pemerintah memberikan begitu besar perhatian untuk kemajuan sektor pariwisata Lombok. Salah satu perhatian pemerintah pusat ialah mendukung penerbangan langsung dari Perth, Australia ke Lombok dengan dana senilai Rp 15 miliar.

“Awal Maret mulai ada penerbangan dari Perth ke Lombok secara langsung, kalau tidak salah pemerintah back up sekira Rp 15 miliar,” tegasnya

Sebelumnya, Zulkieflimansyah mengatakan, penerbangan langsung Air Asia dari Perth, Australia ke Lombok direncanakan akan mulai beroperasi pada Februari mendatang. Pesawat dengan kapasitas 180 penumpang akan menjadi tambahan rute penerbangan langsung Internasional ke Lombok, menyusul rute Lombok-Malaysia, dan Lombok-Singapura.

“Meski masih Februari, tapi sosialisasi dan promosi dimulai dari sekarang,” ujar

Zul, sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata. Pasalnya, Kemenpar memberi subsidi kepada maskapai tersebut dengan block seat setengah kapasitas selama enam bulan. Kata Zul, hal ini lumrah dalam menggaet pasar baru.

“Namanya bisnis (maskapai) harus ada untungnya juga, cukup besar nilainya tapi kita beruntung karena itu akan ditanggung Kemenpar bukan Pemda,” lanjutnya

Zul menyampaikan, Kemenpar memiliki sejumlah sasaran rute-rute penerbangan baru. Lombok dipandang pasar potensial sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

Zul juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal dan para pelaku industri wisata di NTB yang telah berjuang membujuk Kemenpar memberikan subsidi untuk membuka rute penerbangan baru.

“Mudah-mudahan adanya penerbangan langsung internasional yang baru semakin berdampak positif bagi sektor pariwisata NTB,” Pungkasnya.

AYA

Kepala Seksi Industri dan Pangan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Liswati berharap kegiatan tersebut dapat mendorong kesadaran para pelaku UKM untuk bergegas mendaftarkan diri dan seluruh karyawannya menjadi bagian dari Program JKN-KIS

Lombokjournal.com —

MATARAM  ; BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengadakan sosialisasi kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) se-Kota Mataram, Jumat (21/12).

Sosialisasi tersebut, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Mataram Lalu Suryatna menjelaskan mengenai pentingnya setiap masyarakat Indonesia untuk menjadi peserta program JKN-KIS, salah satu alasannya adalah gotong royong dalam membiayai peserta yang sedang sakit dengan membayar iuran tepat waktu.

“Jaminan kesehatan merupakan hak dasar individu yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Jaminan kesehatan juga diharapkan dapatt menghindarkan jatuh miskin di saat sakit. Selain itu, jaminan kesehatan juga dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah,” ujarnya kepada puluhan pelaku UKM yang hadir saat itu.

Oleh karena itu, lanjut dia, setiap badan usaha wajib mendaftarkan diri beserta pekerjanya secara keseluruhan dengan data yang lengkap dan valid. Bila terdapat badan usaha yang tidak melaporkan data pekerjanya secara akurat, maka pihaknya bisa memberikan sanksi administratif melalui bidang pengawasan dan kepatuhan beserta Kejaksaan Negeri sebagai penegak hukum.

“Untuk itu kami mengadakan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha, agar segera mendaftarkan diri dan pekerjanya sebelum sakit. Sehingga tidak ada alasan bagi pekerja apabila jatuh sakit nanti menuntut pemberi kerja karena tidak ada jaminan kesehatan bagi mereka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Industri dan Pangan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Liswati berharap kegiatan tersebut dapat mendorong kesadaran para pelaku UKM untuk bergegas mendaftarkan diri dan seluruh karyawannya menjadi bagian dari Program JKN-KIS.

“Kami sangat bersemangat ketika BPJS Kesehatan mau meluangkan waktu untuk memberikan materi seputar JKN-KIS kepada pengusaha kecil dan menengah. Jujur pelaku UKM belum semua terdaftar, belum mengerti manfaatnya. Ada juga yang sudah terdaftar tapi belum tahu kalau manfaatnya begitu besar. Apalagi prinsip gotong-royongnya. Semoga ke depan awareness mereka untuk berkontribusi dalam keberlangsungan Program JKN-KIS, bisa semakin terpacu,” harap Luswati.

ay/ynJamkesnews

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Mataram Putu Agus Ary Artha melakukan pemanggilan terhadap 76 badan usaha untuk dimintai penjelasan mengenai kepesertaan JKN-KIS bagi seluruh karyawan dan anggota keluarganya

lombokjournal.com —

MATARAM ; BPJS Kesehatan Cabang Mataram bersama Kejaksaan Negeri Mataram menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bagi badan usaha yang tidak patuh dalam membayar iuran atau memenuhi kewajiban lainnya, Rabu (26/12).

Penerbitan SKK tersebut sebagai tindak lanjut dari kerja sama strategis terkait pelaksanaan kepatuhan badan usaha,

“SKK merupakan salah satu jalan dari pelimpahan kewenangan atas kuasa yang diberikan untuk pengurusan suatu kepentingan tertentu, dalam hal ini adalah mengenai kepatuhan badan usaha. Di wilayah Kantor Cabang Mataram telah diterbitkan SKK untuk wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. SKK ini terkait dengan kepatuhan badan usaha dalam pendaftaran dan penyampaian data secara lengkap dan benar serta dalam hal pembayaran iuran,” jelas Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Lalu Suryatna saat ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Mataram.

Ia menjelaskan, penerbitan SKK bagi badan usaha ini merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan kepatuhan badan usaha yang dilakukan oleh petugas pemeriksa.

Petugas Pemeriksa akan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan. Selanjutnya, badan usaha menindaklanjuti atas hasil pemeriksaan. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat berwenang melalui kuasa khusus dari pemohon untuk melakukan penegakan hukum.

“BPJS Kesehatan memiliki beberapa kerja sama strategis dengan para stakeholder baik dari pemerintah daerah, kejaksaan, penyedia layanan kesehatan baik pertama atau lanjutan, serta beberapa mitra kerja lainnya dan komunitas atau organisasi masyarakat. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila badan usaha tidak melaksanakan rekomendasi dari petugas pemeriksa maka ditindaklanjuti dengan penerbitan SKK,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Mataram Putu Agus Ary Artha melakukan pemanggilan terhadap 76 badan usaha untuk dimintai penjelasan mengenai kepesertaan JKN-KIS bagi seluruh karyawan dan anggota keluarganya.

“Semua badan usaha yang telah dipanggil ini harus segera mematuhi ketentuan yang ada serta mengikuti amanah undang-undang. BPJS Kesehatan memang tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan setiap proses bisnis yang telah ditetapkan, oleh karenanya jalinan hubungan kemitraan dengan para stakeholder harus terjaga sehingga dapat berjalan beriringan sesuai tujuannya masing-masing,” ujar Agus.

ay/yn/jAMKESNEWS

Dibukanya Desa Wisata Kerujuk ini adalah bisa memberdayakan masyarakt sekitar dengn cara bekerjasama dalm bidang Kuliner dan kerajinan yang dibuat langsung oleh warga masyarakat di Desa Kerujuk

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com  — Setelah hampir beberapa  bulan tidak beroperasi semenjak gempa Lombok lalu,Desa Wisata Kerujuk akhirnya dibuka kembali .

Hal ini dismpaikan oleh Bupati Lombok Utara Saat ditemui usai Relaunching Kerujuk Ecotourism pada Rabu (26/12).

“Kenapa dikatakan relounching y karena dulu desa wisata Kerujuk ini pernah kita lounching dan alhamdululilah sudah sutlle ya wisata kerujuk ini sudah jalan ,tapi karen kemudian.ada bencana kemudian sempat mengalami surut”Ujar Najmul.

Najmul berharap supaya proses recovery ekonomi  di Lombok Utara semenjak musibah grmpa bebrapa Waktu Lalu sudah bisa dibenahi setidaknya itu sudah bisa melalui sektor pariwisata.

“Makanya relounching wisata Eco krujuk ini adalah sebagai salah satu momentum untuk membngkitkan kembali  perekonomian masyarakat  Lombok utara melalui sektor pariwisata,” terangnya.

Najmul berharap pada 2019 nanti semua sudah bisa berjalan kembali seperti kemarin (Sebelum musibah gempa, Red),

Najmul mrnambahkan walaupun ini kita lakukan di desa wisata kerujuk, tapi pada hakekatnya kita Relounching untuk Ecowisata berbagai tempat di lombok Utara ini.

“Karena Lombok utara ini sangat kental sekali dengan desa wisata sehingga saya sampaikan tadi kalau mentri Pariwisata  menyampaikn satu prodak unggulan desa walaupun tidak banyak tetapi kita kembangkan secara masif,saya melihat bahwa mengembngkan Ecowisata atau desa wisata di lombok utara adalah merupakan salah satu hal yng peluangnya sangat luar biasa karen hmpir seluruh desa kita di lombok utra ini itu berpotensi menjadi desa wisata.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Pokdarwis Lombok Utara Lukmanul Hakimm,  yang menyatakan  dalam Relounching desa wisata Kerujuk ini adalah sebagai wujud membangun kembali semngat dan visi Masyarakat sebagai pengelola di didesa wisata kerujuk untuk membangkitkan semangat pasca terjadinya bencana ,dan juga sebagai usaha untuk NTB bangkit ,

Harapan kami dengan dibukanya desa wisata kerujuk ini adalah bisa menmerdayakan masayrakt sekitar dengn cara bekerjasama dalm bidang Kuliner dan kerajinan yang dibuat langsung oleh warga masyarakat di desa kerujuk.

“Nanti makanan dan kerajinan yang dibuat oleh masyarakat sekitari itu dijual di Ecowisata desa kerujuk,yang secara tidak langsung akan memberikan semangat ,serta secara yidk langsung akan berdmpak kepada Ekonomi maayarakat sekitar,” pungkas Lukman.

AYA

Incumben jika tidak merubah pendekatan politiknya dan tetap konvensional akan dijauhi konstituennya, apalagi yang jarang turun dan merawat loyalisnya

lombokjournal.com —

Mataram   ;  Catatan Politik akhir tahun 2018 , Mi6 menilai kemenangan Zul Rohmi dalam pentas Pilgub NTB, menjadi Trigger dan Spirit di kalangan Caleg Pemula maupun muda untuk meraih sukses memenangi Pemilihan Legislatif , April 2019.

Zul Rohmi telah menjadi icon perubahan bagi Caleg Muda. Inspirasi inilah yang kemudian mendorong banyak Caleg Muda untuk meniru cara blusukan Zul Rohmi day by day menyapa warga.

Selain itu Mi6 memprediksi banyak caleg petahana akan tumbang dan dijauhi konstituen karena dianggap tidak memiliki visi dan semangat perubahan seiring dengan perubahan zaman. Dengan bertambahnya pemilih pemula Milineal , caleg muda yang bisa meraih simpati pemula akan mudah melenggang ke parlemen .

Demikian Catatan Politik Akhir Tahun 2018 versi Mi6 yang disampaikan ke media , Rabu ( 26/12) .

Mi6 menilai Pilleg 2019 merupakan era kebangkitan partisipasi politik pemilih Milenial dan kelas menengah yang sadar politik. Hal ini ditandai dengan intensnya keterlibatan orang orang muda dalam mengorganisir moment moment politik di wilayah nya.

“Politik tidak dipandang sebagai hal yang menakutkan tapi sudah menjadi bagian gaya hidup oleh kaum Milenial,” ungkap Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH sembari mengatakan kemenangan Zul Rohmi salah satu disokong oleh kepiawaian dalam mengintertain pemilih Milenial .

Selain itu Mi6 melihat caleg pemula/ muda diberbagai tempat di NTB sudah berani melawan arus mainstream yakni menjelajah wilayah yang diklaim basis incumben. Agresifitas Caleg Muda dalam melakukan penetrasi basis pemilih sedemikian masiv dan teratur dengan target tidak besar per TPS.

“kebanyakkan caleg muda minus logistik , menjauhi politik grosiran yg sulit diverifikasi dukungan riilnya , tetapi lebih mengedepankan manuver politik day by day dengan pendekatan TPS yang lebih presisi basis dukungan pemilihnya ,” ungkap Didu , panggilan akrab Direktur M16 .

Mi6 menambahkan Menyadari kelemahan dari sisi logistik , Caleg Muda mengambil pilihan taktik meniru gaya blusukan Zul Rohmi yang dimodifikasi menyesuaikan dengan sikon politik setempat.

“Semangat api perubahan yang diusung caleg muda lintas parpol rata-rata ter ilhami oleh sukses story  Zul Rohmi bahwa tak ada yang tidak mungkin dalam politik ,” lanjut Didu

Sementara itu aneka terobosan politik dalam meraih persepsi votter oleh caleg muda merupakan early warning bagi caleg incumben agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Caleg Incumben jika tidak merubah pendekatan politiknya dan tetap konvensional akan dijauhi konstituennya, apalagi yang jarang turun dan merawat loyalisnya.

“Pendek kata Pilleg 2019 mendatang akan banyak politisi  pemula/muda yang akan duduk di parlemen NTB  karena mampu menyakinkan rakyat dengan ide dan gagasan  perubahan yang Milenial,” pungkasnya .

Me

Dr. Zul berpeaan agar menggunakan media sosial dengan cara bertanggungjawab dan jangan  membagikan berita tanpa klarifikasi

SUMBAWA.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkieflimansyah, mendatangi warga yang sempat bertikai karena kesalahfahaman beberapa hari lalu di Lunyuk, Sumbawa, Selasa (25/12).

Di lapangan, Dr. Zul langsung berkumpul bersama tokoh agama, masyarakat serta pemuda setempat untuk meredam kesalahfahaman tersebut.

“Di Lunyuk, suasana aman tenang dan damai. Berbeda sekali dengan diskusi di medsos yang kadang jauh sekali dari realitasnya di lapangan,” katanya, melalui akun facebooknya, Bang Zul Zulkieflimansyah.

Dikatakannya memang betul ada segelintir yang melempar pura itu karena salah paham dan dapat informasi yang  salah juga.

“Pura nya tetap aman dan nggak apa-apa. Kalau ada rusak genteng dan pagar sedikit segera akan kami perbaiki,” ujar Dr. Zul.

Kesalafahaman in, lanjut Dr. Zul, sudah diselesaikan secara hukum. Ia mengapresiasi aparat keamanan yang bertindak cepat.

“Terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah bertindak sangat cepat. Begitu juga teman-teman TNI dan tokoh-tokoh masyarakat di sini,” ucapnya.

“Jadi mohon diskusi dan postingan yang membuat hangat segera kita hentikan karena masyarakat di sini aman tenang dan bersahabat,” ingatnya.

Dr. Zul berpeaan agar menggunakan media sosial dengan cara bertanggungjawab dan jangan  membagikan berita tanpa klarifikasi.

“Mari saling menjaga dan saling mencintai dengan tulus sebagai sesama keluarga dalam rumah indah bernama Indonesia ini,” ajaknya.

Razak