Fauzan menilai peran para kader sangat besar terhadap progress penurunan angka kasus stunting di Lombok Barat

LOBAR.lombokjournal.com  –  UPTD BLUD Puskesmas Labuapi, Lombok Barat mengajak para Kepala Desa di wilayah kerjanya berkomitmen mendukung dan mensukseskan seluruh program kesehatan di daerah.

Khususnya memberikan dukungan bagi para kader untuk lebih optimal memberikan pelayanan masyarakat.

Deklarasi dilakukan dalam kegiatan Temu Kader Kesehatan se-Kecamatan Labuapi di Bangsal Pantai Kuranji, Rabu (31/10) pagi.

Temu kader kesehatan ini diikuti oleh Saka Bhakti Husada, 255 kader posyandu kader kesehatan se-wilayah kerja Puskesmas Parampuan yang berasal dari 6 desa yakni Desa Bajur, Desa Terong Tawah, Desa Karang Bongkot, Desa Kuranji, Desa Perempuan dan Desa Kuranji Dalang, serta undangan lainnya.

Temu kader ini juga digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus mengoptimalkan fungsi sebagai kader kesehatan.

“Terima kasih atas dukungan bapak bupati, Ketua TP-PKK Lombok Barat, Kepala Dinas Kesehatan, bapak-bapak kepala desa dan para tokoh masyarakat. Semoga dukungan bapak semua menjadi energi bagi teman-teman kader untuk lebih semangat dalam pengabdian dan pelayanan,” ungkap Zulhana, Kepala Puskesmas Parampuan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memberikan apresiasi tinggi kepada para kader posyandu. Fauzan menilai peran para kader sangat besar terhadap progress penurunan angka kasus stunting di Lombok Barat.

“Kinerja para kader begitu luar biasa sehingga dapat menurunkan angka stunting sampai dengan 42 persen. Jika Kepala Dinas Kesehatan sendiri dengan jajarannya bekerja tanpa dibantu oleh kader posyandu saya rasa tidak akan berhasil menurunkan angka stunting,” akunya.

Menurutnya, paling layak mendapatkan penghargaan adalah para kader posyandu, karena mereka dengan ikhlas mengerjakannya walaupun ada keluhan-keluhan itu masih sifatnya manusiawi.

Fauzan menekankan pentingnya kesadaran untuk memulai pola dan gaya hidup sehat untuk mengatasi tantangan di bidang kesehatan.

Di akhir sambutan, Fauzan  mengajak seluruh peserta untuk mensukseskan tiga program nasional di bidang kesehatan khususnya di Lombok Barat, yakni masalah stunting, TB dan kualitas imunisasi.

Harry

Tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini

MATARAM.lombokjournal.com — Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 naik 10,28 persen dari UMP tahun sebelumnya.

UMP NTB tahun 2018 sebesar Rp 187.610,00, dan penetapan UMP 2019 menjadi Rp 2.012.610,00 per bulan.

Keputusan  Gubernur NTB terkait  UMP ini diumumkan langsung dalam konferensi pers yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Wildan, Rabu (31/10) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penetapan UMP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

Mengingat UMP NTB yang berlaku tahun 2018 baru mencapai 97,75 persen dari KHL (Kebutuhan hidup Layak), berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561-852 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

Maka unsur pemerintah memandang perlu mengusulkan penyesuaian UMP tahun 2019 dengan adjustment Upah Minimun sebesar 2,25 persen.

Wildan menyatakan, tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini.

“Angka ini sudah ditetapkan oleh pusat tentang inflasi sebesar itu, PDB sebesar itu dan adjustment sebesar itu jadi kita hanya memasukkannya ke dalam rumus karena jika tidak maka kita akan tetap ditolak oleh pusatm,” ujarnya

Wildan mengungkapkan, Peraturan Menteri KEP. 231/MEN/2003 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai f tentang Tata Cara Pelaksanaan Upah Minimum dikhususkan bagi APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang mengalami kesulitan dengan kenaikan UMP ini. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan:

“Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum”.

“Bagi pengusaha yang tidak mampu dapat mengajukan penundaan pemberlakuan ini (penangguhan) di perusahaannya kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Wildan.

AYA

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan-pelatihan itu katanya, berita yang validitas tidak teruji dan jauh dari unsur kebenaran tidak lagi menyebar di media sosial

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyebut media sosial harus sehat dari berita-berita hoax.

Berita hoax yang beredar di media sosial akhir- akhir ini sering meresahkan. Bahkan, menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa.

Menurut Gubernur, masyarakat saat ini sering disuguhkan dengan isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, saling fitnah serta memprovokasi.

“Semoga berita-berita yang beredar di media sosial ini dapat menyehatkan pikiran kita semua,” ungkap Gubernur, saat Membuka Pelatihan  Jurnalisme Warga di Hotel Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (31/10).

Untuk menghindari meluasnya berita hoax itu kata Gubernur, masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan pendidikan yang utuh mana yang disebut hoax dan mana yang bukan hoax.

Termasuk memilih materi berita yang baik untuk disebarkan atau tidak.

“Caranya dengan mengikutkan mereka pada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini,” jelas Gubernur Alumnus Harvard University itu.

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan-pelatihan itu katanya, berita yang validitas tidak teruji dan jauh dari unsur kebenaran tidak lagi menyebar di media sosial.

“Saat ini kita tidak bisa mengontrol berita di media sosial. Tapi, ini akan semakin membaik. Hanya saja perlu proses,” kata Gubernur pada acara yang diinisiasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB itu.

Ketua Panitia, Lalu Okto Muhar Sabdi menjelaskan, kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenal jenis-jenis berita.

Termasuk mengenal dan mengidentifikasi berita hoax. Selain itu, kegiatan tersebut dihajatkan untuk mengenal program dan aplikasi media masa kini, mengetahui cara pengambilan gambar media dan praktek pembuatan karya media.

Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah mahasiswa, pemuda, jurnalis, kelompok sadar wisata dan NGO dan para Media Cetak  dan elektronik .

AYA

Gubernur Zul juga minta agar sosialisasi pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai syarat utama mendapatkan dana bantuan lebih digencarkan

LOBAR.lombokjournal.com  — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta masyarakat bersabar untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 50 juta bagi rumah rusak berat akibat gempa.

“Sekarang sudah ada 7 ribu (warga) yang cair, sudah cukup besar,” ujar Zul di Senggigi, Lombok Barat, NTB, Rabu (31/10).

Zul juga mendengar laporan aksi demo warga Lombok Utara kepada Bupati Lombok Utara terkait belum cairnya dana bantuan pada Selasa (30/10).

Ia mengaku terus berkomunikasi dengan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar dan melihat langsung kondisi di lapangan.

“Proses di Lombok Utara memang agak lambat, tapi bukan berarti tidak jalan. Berjalan cukup bagus,” kata Zul.

Selain Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga sempat mengalami kendala karena kesulitan mencari pengusaha yang mau mengerjakan pembangunan rumah sesuai tenggat waktu.

“Tapi karena sekarang pilihan rumah banyak, bisa Risha, Riko (rumah konvensional), Rika (rumah kayu), mudah-mudahan lebih cepat,” jelasnya.

Zul menjelaskan, hari ini Pemprov NTB bersama Pemkab dan Pemkot terdampak gempa akan menggelar rapat koordinasi tentang proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta persiapan rencana kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke NTB pada 4 November.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Wapres, progres yang diharapkan pemerintah pusat bisa dituntaskan,” harapnya.

Zul juga meminta agar sosialisasi pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai syarat utama mendapatkan dana bantuan lebih digencarkan.

Hal ini guna meluruskan anggapan masyarakat yang merasa bisa langsung mendapatkan dana bantuan tanpa melalui pokmas.

“Masih ada tempat-tempat yang belum sosialiasi, dengan anggapan dana yang sudah masuk ke rekening, uang bisa dicairkan untuk sendiri,” katanya.

Pelaksana tugas (plt) Kabag Humas Setda Kabupaten Lombok Utara, Mujadid Muhas mengatakan rumah warga terdampak gempa di Lombok Utara yang telah terverifikasi telah mencapai 57.314 kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 45.749 rumah rusak berat, 3.160 rusak sedang, dan 8.405 rusak ringan.

“Adapun pokmas yang telah terbentuk mencapai 101 kelompok. Sedangkan buku rekening warga terdampak gempa bumi, telah tercetak sejumlah 41.385, dari jumlah tersebut yang baru terisi sejumlah 13.388 dan telah dibagikan sejumlah 2.944 buku rekening,” jelasnya.

AYA

Pemprov NTB juga akan mencari cara dengan mengajak berbagai pihak mengadakan acara di Senggigi

LOMBOK BARAT.lombokjournal.som — Pemulihan sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, pemulihan sektor pariwisata di NTB sudah cukup baik. Namun, masih banyak yang perlu dibenahi, terutama destinasi kawasan Pantai Senggigi di Lombok Barat.

“Pemulihan pariwisata sudah cukup baik, kecuali di Senggigi, Senggigi perlu cara yang khusus sehingga wisatawan kembali ke sini,” ujarnya usalai membuka Acara IJTI  di Montana Hotel Senggigi ,Rabu (31/10)

Zul menyampaikan, pemulihan sektor pariwisata bisa dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi hunian kamar pascagempa.

Dia melihat, sejumlah destinasi wisata di Lombok, mulai dari Gili Trawangan, KEK Mandalika, dan Kota Mataram mulai kembali ramai dikunjungi wisatawan.

“Tingkat hunian kamar hotel-hotel di Mataram sudah baik, tapi memang belum ke Senggigi,” katanya.

Zul mendorong para pelaku industri perhotelan di Senggigi proaktif dalam mendatangkan wisatawan dengan menggelar promosi yang menarik.

Pemprov NTB juga akan mencari cara dengan mengajak berbagai pihak mengadakan acara di Senggigi.

“Kita akan mendorong banyak event ke sini. Seiring berjalan waktu kalau ada kegiatan, Senggigi akan kembali pulih,” kata Zul.

AYA

Kondisi bangunan hotel dijamin aman setelah melalui assesment yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umun dan pihak Australia yang menyatakan, sudah aman untuk dioperasikan kembali pasca Gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Silaturahmi Managemen Golden Palace Hotel Lombok (GPHL )bersama para jajaran Pemerintah Provinsi NTB, berlangsung hari Selasa ( 30/10 ) malam.

Dalam silaturahmi yang dihadiri sejumlah Kepala Dinas,  Kepala Badan, Satuan serta Kepala Bidang tersebut, pihak managemen memaparkan terkait dengan kondisi terkini pasca bencana alam gempa bumi.

General Manager (GM) Golden Palace Hotel, Ernanda Agung Dewobroto,menjelaskan, pertemuan silaturahmi tersebut bertujuan untuk lebih mendekat diri kepada pihak jajaran Pemerintah Provinsi NTB. Juga menjadi kesempatan menjelaskan kondisi Golden Palace hotel yang aman dan siap

“Pertemuan ini untuk menyampai pesan terkait dengan kondisi yang selama ini info beredar itu hoaks dan tidak benar, Golden Palace aman kita sudah siap terimah tamu,” ucapnya Ernanda.

Menurutnya, kondisi bangunan hotel dijamin aman setelah melalui assesment yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umun dan pihak Australia yang menyatakan, sudah aman untuk dioperasikan kembali pasca Gempa

“Asesmen itu sendiri dijalani sebanyak dua kali,” ungkapnya.

Ernanda juga memaparkan ucapan terima kasih dari pihak pemerintah Australia yang disampaikan lewat Wakil Duta Besar  Australia,  atas  keberhasilan  melakukan evakuasi terhadap delegasi dan dokumen ketika  terjadi bencana gempa bumi  saat berlangsungnya acara yang digelar di hotel Golden Palace.

Ucapan terimah kasih juga disampaikan pihak Singapura terkait keberhasilan pihak hotel melakukan evakiasi delegasi dan dokumen tanpa ada timbul korban.

“Kami bukan hanya bertanggung jawab pada kenyamanan, tapi  kami juga bertanggungjawab pada keamanana bagi tamu di sini.” ujarnya

Hal senada disampaikan Direktur Utama dan juga Owner Golden Palace Hotel, Ir .Teddy Sanyoto, sangat bersyukur walaupun pulau Lombok sempat dilanda bencana gempa bumi  yang luar biasa, namun khususnya di Kota Mataram tidak banyak menimbulkan kerusakan berat

“Golden Palace Hotel dibangun dengan konstruksi yang sangat bagus,” terangnya dihadapan peserta silaturahim.

Menurutnya, konstruksi bangunan Golden Palace sudah dirancang dengan sangat baik, hingga saat ini kondisinya aman dan tidak ditemukan kerusakan yang sangat fatal dan berdasarkan hasil assesment dinyatakan aman.

“Tidak perlu diragukan lagi karena team assesmen bukan hanya dilakukan oleh pihak Dinas PU NTB namun juga dari Australia yang sudah terkenal sangat profesiona, ” jelasnya.

AYA (*)

Jika BKKBN memiliki jaringan yang bagus maka program kita akan terdistribusi dengan baik ke bawah

MATARAM.lombokjournal.com – BKKBN didorong terus memberikan penyadaran masyarakat, untuk mencintai kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M. Pd mengatakan itu saat menghadiri Pertemuan Penguatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Rapat Koordinasi Baksos KB Kesehatan Muslimat NW, di Aula BPSDM Provinsi NTB, Selasa (30/10).

“Kita ingin betul-betul serius dalam hal ini, salah satu PR kita juga adalah PUP, peran BKKBN sangat penting untuk bisa mendorong program ini berhasil di NTB,” ungkapnya.

Dalam melaksanakan program lanjutnya, perlu strategi, salah satunya adalah menggandeng simpul-simpul masyarakat agar dapat memberikan ‘multi player effect’.

BKKBN dirasa cukup cerdas menggandeng programnya bersama PKK, Muslimat NW dan organisasi lainnya. Sehingga jika memiliki jaringan yang bagus maka program kita akan terdistribusi dengan baik ke bawah.

“Saya selaku pimpinan Muslimat NW juga ingin hasil yang signifikan dari apa yang kita lakukan, dengan pembiayaan cukup tapi efeknya bagus ke depan, kerjasama yang dihasilkan juga harus saling menguntungkan,” tambah Hj. Rohmi.

Hal tersebut harus diyakinkan betul sehingga Muslimat NW menjadi rekan yang dipercaya BKKBN NTB.

Lebih lanjut, Hj. Rohmi menerangkan, program yang dibuat harus uptodate apalagi sekarang dengan adanya industri 4.0.

Jika hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka pekerjaan akan bisa diselesaikan oleh teknologi dan sIstem.

Wagub mengajak sekaligus berpesan, untuk manfaatkan kemajuan teknologi ini dalam melaksanakan program-program. Terutama BKKBN bisa menjalankan kampanye-kampanye programnya agar dapat tersosialisasi dengan cepat.

“Manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk kesuksesan masyarakat NTB, keberadaan Muslimat NW diharap bisa mendorong dan membantu permasalahan kependudukan di NTB khususnya dan Indonesia umumnya,” pungkasnya.

Kegiatan ini merupakan gagasan, BKKBN Provinsi NTB, dan Organisasi Muslimat NW. Tujuannya meningkatkan komitmen dan dukungan dari stake holder serta OPD terkait dalam rangka percepatan pencapaian KKBPK khususnya melalui organisasi Islam Muslimat NW.

Kegiatan tersebut dihajatkan meningkatkan komitmen dan dukungan stakeholder dalam rangka pencapaian program. Saat itu peserta dihadiri tak kurang 60 orang dari kabupaten se pulau Lombok.

AYA/Hms

Diharapkan penetapan program Dinas Sosial ke depan dapat memberikan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com – Akibat bencana gempa bumi, diperkirakan warga NTB yang belum sejahtera meningkat mencapai satu juta jiwa.

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptaraini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.sc  mengatakan itu saat  menjadi narasumber pada Lokakarya Pola Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Provinsi NTB, Selasa, (30/10).

Lokakarya tersebut merupakan kerjasama Dinas Sosial Provinsi NTB. di Green Asri, Sayang-sayang, Kota Mataram.

“Data sebelumnya sebanyak 732 ribu jiwa belum sejahtera di NTB, karena bencana kemarin diperkirakan mencapai satu juta jiwa itulah yang menjadi PR pemerintah saat ini,” ungkapnya.

Hj. Niken menilai, kegiatan lokakarya tersebut merupakan sebuah upaya penting mensinergikan program kerjasama untuk menangangi kesejahteraan sosial di Provinsi NTB.

Untuk itu ia berharap, penetapan program ke depan dapat memberikan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah akan  mendukung setiap program kesejahteraan sosial yang ada.

Niken mengaku gembira dan menaruh optimis dengan kegiatan tersebut. sebab jumlah peserta yang hadir melebihi ekspektasi. Sehingga akan menumbuhkan optimisme bagi lahirnya program-program yang menyejahterakan.

“Jumlah peserta yang hadir melebihi ekspektasi, dan saya yakin pertemuan ini menjanjikan hasil yang baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.sos , MH dalam laporannya mengatakan, tujuan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman tentang pola pengembangan program.

Selain itu, meningkatkan kerjasama program dengan pilar-pilar sosial dunia usaha, badan usaha, bahkan forum CSR sektor pemerintah daerah tentang memberikan pelayanan berbasis kewirausahaan.

“Peran organisasi perempuan, organisasi sosial, merupakan bidang garapan kami dalam rangka membantu gubernur menuntaskan permasalahan sosial. Terutama dalam permasalahan ketahanan keluarga, kami bersedia mendampingi PKK untuk menuntaskan permasalahan tersebut,” ujar Ahsanul Khalik, S.sos , MH.

Turut hadir Ketua harian Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) NTB, pengurus LKKS provinsi dan kabupaten kota se pulau Lombok, Forum panti sosial Provinsi sepulau Lombok, Forum pekerja sosial masyarakat, Balai sosial milik provinsi se pulau Lombok, Dunia Usaha (Bank NTB, Patuh beramal, Forum CSR, Basnas Provinsi NTB) dan instansi terkait sosial di NTB.

AYA/Hms

Apa pun pilihan dalam pemilu  namun harus tetap menjaga dan merawat perdamaian, kesatuan dan persatuan

MATARAM.lombokjournal.com – Dialog Kebangsaan dengan tema Generasi Milenial dan Pemilu 2019 berlangsung di Universitas 45 Mataram,Senin (30/10) sore.

Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK)  Wilayah NTB bekerja sama dengan Universitas 45 Mataram menggelar kegiatan tersebut, dilakukan  untuk memberikan narasi positif terhadap generasi milenial menghadapi pemilu 2019.

Seperti diketahui, generasi mileneal merupakan generasi penerus bangsa,maka generasi milenial harus inovasi,kreatif  dan solutif dan bijak dalam menggunakan teknologi terutama sosial media.

Dalam menyongsong pemilu 2019  generasi milenial harus mengenal jati diri bangsa, karena bangsa ini lahir dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan dIdorong oleh keinginan luhur.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri  mengingatkan kepada sEmua pihak termasuk generasi mileneal, tujuan  bangsa  untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah bangsa, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

“Karena itu harus kita pegang tujuan bangsa ini agar kita tidak terombang ambing oleh pihak lain,” ucapnya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara yang digelar di Universitas 45 Mataram,Senin.

Generasi milenial yang identik dengan media sosial harus dibekali dengan  jati diri bangsa, orientasi bangsa  serta tujuan berbangsa, agar jangan muda terombang ambing.

Jendral bintang dua tersebut juga mengajak generasi milineal untuk ikut sukseskan pemilu  2019, dengan mengenal jati diri dan jati diri bangsa dan sejarah bangsa .

Menjadikan pesta demokrasi yang cerdas dan jadilah pemilih yang bertanggungjawab, dengan tidak golput. Dan menghapus stigma generasi muda abai dan melupakan masa lalu, tentunya generasi mileneal harus kereatif,inovatif serta solutif.

Dewan Penasehat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB, Karman mengatakan, sesuai dengan tema yang diangkat dalam dialog kebangsaan ,” Generasi Milenial dan Pemilu 2019,”yaitu bagaimana membangun narasi untuk persatuan dan kesatuan.

“Ini sudah masuk dalam tahapan pemilu kita sama sama tahu, situasi  pembelahan itu ada   terutama disosmed. Maka kita  ingin membangun narasi narasi yang sejuk yang dihadirkan lewat Perkumpulan Generasi Kebangsaan,” ucap Karman yang juga Ketua Religi NTB.

Bahkan, mantan Ketua Umum GPII tersebut mengingatkan pada peserta dialog yang berasal dari kalangan generasi milenial, apapun pilihan dalam pemilu  namun harus tetap menjaga dan merawat perdamaian, kesatuan dan persatuan.

Dengan menolak hoaks dan provokasi serta bijak dalam menggunakan sosmed agar bagaimana pemilu tetap berjalan aman damai tentram.

“Karena itu untuk damainya pemilu adalah merupakan atas partisifasi  kita semua dan bukan hanya oleh pihak keamanan saja,” pungkasnya.

Dalam dialog tersebut juga menghadirkan narasumber ,Khuwailid, Ketua Bawaslu NTB, Hamdan Kasyim, Ketua KNPI NTB, Chrisman Damanik, Mantan Ketua Presidium GMNI dan DR Fathurrozi.

AYA

Baik tim sukses maupun para caleg sendiri sebenarnya semua sudah tahu

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Bahan kampanye atau Alat Peraga Kampanye (APK) calon legislatif (caleg) dan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang tidak sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di wilayah Lombok Timur (Lotim), mulai ditertibkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam).

Seperti bahan kampanye atau APK yang dipasang di pohon dan juga tidak sesuai aturan yang ada, baik ukuran, format, maupun desain dari KPU.

Panwascam Wanasaba misalnya, tampak sibuk menertibkan dan menurunkan bahan kampanye atau APK para caleg dan calon DPD RI tersebut, yang bertebaran di jalan nasional, Senin (29/10) siang.

Ketua Panwascam Wanasaba, Hamidi, S.Pd., mengatakan tidak boleh ada pemasangan alat peraga kampanye baik di jalan nasional maupun di jalan-jalan lainnya yang tidak sesuai aturan KPU.

“Penurunan APK-nya mulai dari Wanasaba Daya, yang wilayah Kecamatan Wanasaba. Untuk dijalan nasional ini pak, alat peraga kampanye tidak boleh,” ucapnya, kepada lombokjournal.com, Senin siang.

“Karena partai politik yang mengusulkan calon, beberapa calon yang diusulkan itu harus dia membuat baliho yang berbentuk ukuran dari KPU,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Hamidi menyebutkan, KPU akan menerbitkan APK baru yang sesuai ukuran, format dan desain sudah ada.

“Sampai tangal 1 November penertiban ini, karena akan diterbitkan APK baru,” bebernya.

Terkiat aturan APK, Hamidi kembali menegaskan, baik tim sukses maupun para caleg sendiri sebenarnya semua sudah tahu.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Amir Mahmud mengatakan, Bawaslu  sudah memberikan sosialisasi kepada partai politik maupun para caleg terkait tara cara dan aturan kampanye.

“Mulai dari sosialisasi aturan kampanye sampai silaturahim dengan seluruh peserta pemilu dan calegnya dalam rangka sharing informasi terkait tata cara kampanye dan beserta sanksi pelanggaran,” uajrnya.

Razak