Industrialisasi itu sebuah keharusan. Industri sebagai engine of economic growth tak harus identik dengan pabrik-pabrik besar

lombokjournal.com —

DOMPU ;  Calon Gubernur nomor urut 3, Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi lebih dari 30 titik di Kecamatan Manggelewa dan Woja Dompu, pada Selasa-Rabu (24-25/04).

Selama dua hari di kabupaten yang menjadikan komoditas jagung sebagai lokomotif perekonomiannya ini, Doktor Zul bertemu ribuan masyarakat Dompu.

Ia menyerap aspirasi para petani, peternak, dan nelayan. Ia berjanji jika terpilih menjadi gubernur, ia akan ikhtiarkan membangun industri olahan dan sekolah khusus tentang jagung di Dompu.

Menurutnya, pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin ditekan dengan industri pengolahan. Tugas pemerintah menyediakan SDM nya sehingga ketika industri mau datang ke daerah, kita sudah siap.

“Tidak mungkin petani kita sejahtera kalau tidak ada industri pengolahan. Petani, bukan hanya sekedar pupuk dan bibit, tapi industri turunannya harus ada di tempat kita”. Ungkapnya.

Doktor ahli ekonomi industri ini menjelaskan, Industrialisasi itu sebuah keharusan. Industri sebagai engine of economic growth tak harus identik dengan pabrik-pabrik besar.

Tapi ia adalah proses besar untuk menambah nilai. Untuk meningkatkan nilai tambah perlu sentuhan teknologi dan science. Dengan teknologi sederhana, banyak masalah di NTB bisa diselesaikan termasuk di Dompu.

“Jangan membayangkan teknologi itu luar angkasa. Jangan bayangkan teknologi itu yang canggih-canggih. Bunga mawar pada umumnya selalu berwarna merah, dengan sentuhan teknologi bisa berwarna warni. Kenapa bioteknologi itu luar biasa, karena semua bisa direkayasa,” jelasnya.

Dengan teknologi sederhana, ikan bisa busuknya lama, sayur bisa busuknya lama, bahkan bisa tahan berbulan-bulan, itu akan menguntungkan petani dan nelayan.

Jagung ada yang bulirnya besar tapi ada yang tidak enak. Begitu juga sebaliknya. Sentuhan teknologi akan membuat jagung yang kita tanam bisa diproduksi dalam jumlah banyak dengan kualitas terbaik.

Baginya jagung tak berarti banyak jika tidak ada industri pengolahannya. Dia mengakui, membangun industri pengolahan jagung di Dompu tidaklah mudah.

Jalannya panjang dan berliku. Namun Ia meyakini, tidak ada yang tidak mungkin, selama ada kemauan. Jalan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama.

Untuk mendukung industri pengolahan jagung, Doktor Zul mendorong agar Dompu mepunyai sekolah khusus tentang jagung. Dia bercita-cita dapat mendatangkan ahli jagung yang ada di Indonesia ke Dompu sehingga siapapun yang mau belajar tentang jagung, belajarnya di Dompu.

“Sekolah khusus tentang jagung harus pusatnya di Dompu. Kita harus punya prodi tentang jagung, kita undang yang ahli jagung ke sini. Semua orang Indonesia yang mau belajar jagung akan datang ke Dompu,” Ungkapnya.

Terkait pencalonannya sebagai Calon Gubernur NTB 2018, Ia berpesan kepada masyarakat mengapa perlu memilih calon gubernur yang dekat dengan masyarakat. Minimal yang pernah datang menyapa dan bertemu dengan mereka, agar masalah-masalah yang dihadapi masyarakat akan mudah diselesaikan.

“Mengapa kita perlu memilih gubernur yang kita kenal, mudah-mudahan kalau kita jadi gubernur perhatian terhadap petani kita, perhatian terhadap masyarakat kita menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Me (*)

Komisioner KPID NTB diharapkan benar-benar memanfaatkan masa tugas selama tiga tahun ini, untuk memberikan pengabdian terbaik kepada daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik tujuh orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB masa bhakti 2018-2021, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/04).

Komisioner KPID NTB yang baru diharapkan menjadi jembatan terbaik bagi aspirasi masyarakat, bagaimana ruang publik penyiaran dapat menghadirkan konten-konten penyiaran yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi NTB.

Gubernur menyampaikan, pelantikan Komisioner KPID saat ini adalah pengingat, komisioner KPID NTB memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola ruang udara kita di Indonesia.

Menurutnya, Frekuensi udara kita saat ini harus dapat dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menjerumuskan bangsa.

Frekuensi udara memiliki peran sangat strategis, baik dalam menebarkan kebaikan dan memerangi merebaknya berita-beria Hoax yang berada di ruang publik, seperti di media-media sosial yang ditebarkan melalui frekuensi udara.

“Ruang udara kita harus dikelola dengan baik, kalau tidak, akan dapat menjerumuskan bangsa”, ujarnya.

Gubernur berharap kepada komisioner KPID NTB yang baru, agar dapat meneruskan dan mencontoh kebaikan-kebaikan dari komisioner sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat NTB menaruh harapan besar, dengan keberadaan KPID NTB akan mampu mengisi frekuensi penyiaran di NTB dengan berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

Lanjut Gubernur, komisioner KPID NTB diharapkan benar-benar memanfaatkan masa tugas selama tiga tahun ini, untuk memberikan pengabdian terbaik kepada daerah.

KPID harus mampu mengarahkan stasiun-stasiun TV yang ada di NTB agar mentaati aturan penyiaran sesuai undang-undang yang ada. Termasuk dalam pemanfaatan 10 persen dari 20 persen konten dapat dipakai untuk iklan layanan masyarakat di NTB.

“Saya yakin Komisioner KPID NTB yang baru, dengan usia muda dan energik, akan mampu melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandri Darwis dalam sambutannya beharap kepada anggota komisioner KPID NTB masa bhakti 2018-2021, agar dapat mempergunakan waktu selama tiga tahun untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan daerah.

Keberadaan komisioner yang baru KPID NTB ini, dalam masa tugasnya harus benar-benar dapat memastikan, potensi-potensi Provinsi NTB untuk dapat ditampilkan di Media-media Televisi tingkat nasional.

“Komisioner yang baru ini, harus dapat memastikan potensi NTB untuk tampil media-media tingkat nasional,” pintanya.

Untuk itu, ia juga meminta kepada stasiun TV lokal di NTB untuk dapat menjalankan penyiaran sesuai dengan regulasi yang ada.

Salah satunya adalah kewajiban stasiun TV lokal untuk melakukan penayangan kontens lokal selama minimal 2,5 jam dari total konten nasional. Yuliandi juga mengatakan bahwa selama ini aturan tersebut belum sepenuhnya dijalani oleh stasiun-stasiun TV lokal yang ada di daerah.

“Kalaupun merekan menayangkan konten lokal tapi pada jam-jam malam yang merupakan waktu yang kurang efektif,” ujarnya.

Saat ini KPI telah memiliki alat yang dapat memantau penyiaran konten-konten oleh kurang lebih 950 TV lokal berjaringan di Indonesia.

“Jadi kita pantau jam dan penayangan konten-konten lokal yang dilakukan oleh stasiun TV lokal yang ada di Indonesia,” terangnya.

Hadir dalam acara pelatikan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandri Darwis berserta Sekretaris KPI, seluruh pejabat OPD lingkup Provinsi NTB, Forkompinda Provinsi NTB dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di NTB.

Ketujuh Komisioner Baru KPID NTB tersebut antara lain, Fatul Rahman, Fatul Rizal, Andayani, Arwan Syahroni, Syahdan, Yusron Saudi dan Husna Fatayati.

AYA/HMS

–

Rohmi menaikkan kemampuan keilmuan para pendidik, harusnya tetap dilakukan secara berkala dengan mempermudah aturan tugas belajar keluar daerah untuk menimba ilmu

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT :  Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, maka yang penting adalah merevitalisasi  pendidik atau tenaga didik dari sisi SDM agar memiliki pengetahuan yang mumpuni secara  berkelanjutan.

Hal ini penting agar para peserta didik juga memiliki ilmu  yang luas dan terampil mengikuti perkembangan kemajuan IPTEK .

Untuk itu dalam kerangka menambah wawasan keilmuan, maka instansi terkait, utamanya Dinas Pendidikan perlu  bekerja secara efektif memperhatikan kebutuhan dasar pendidikan dimulai dari tingkat paling rendah.

Demikian dikatakan  Cawagub NTB No 3, Dr Hj Sitti Rohmi saat bertemu dengan  konstituen dibeberapa titik kawasan Lombok Barat , Selasa (24/04)

Menurut Dr.Hj  Sitti Rohmi menaikkan kemampuan keilmuan para pendidik, harusnya tetap dilakukan secara berkala dengan mempermudah aturan tugas belajar keluar daerah untuk menimba ilmu.

“Jika Zul Rohmi menang, maka prioritas utama disektor pendidikan adalah mendorong pendidik/tenaga didik untuk sekolah di Universitas ternama atau keluar negeri lewat fasilitas beasiswa  dari Pemprov NTB,” tegas Sitti Rohmi .

Sitti Rohmi mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan lulusan sarjana agar produktif dan  optimal sesuai kebutuhan pasar, Zul Rohmi mencanangkan program sarjana membangun dengan berbasis pada wilayah asal.

“Ini penting untuk mengurangi tingkat pengangguran sekaligus menjadi motivator agar sarjana lainbisa memajukan wilayahnya,” imbuhnya.

Maksimalkan Fungsi Bidan dan Perawat Desa

Selanjutnya untuk program  kesehatan warga NTB, Zul Rohmi concern pada upaya menekan angka kematian Ibu dan Anak.

“Zul Rohmi akan memastikan berjalannya pelayanan kesehatan secara baik dan berjenjang,” tambah Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menambahkan, untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat desa dan daerah pelosok tetap terjaga, Zul Rohmi nantinya akan memaksimalkan fungsi bidan dan perawat Desa dengan cara memberikan tunjangan insentif yang layak.

“Ini penting agar pelayanan kesehatan di desa sama kualitasnya dengan warga kota,” ungkapnya.

Sementara itu blusukan day by day yang dilakukan oleh Zul-Rohmi berdasarkan bocoran informasi lembaga survey berkorelasi secara signifikan  terhadap naiknya elektabilitas Paslon No.3 ini. Apalagi hingga saat ini sudah ribuan titik yang sudah dikunjungi oleh Zul Rohmi.

“Menariknya lagi Zul Rohmi terbuka dan transparan melakukan publikasi bersama konstituen itu,” ujar Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadlullah,SE.

Me (*)

Jumlah penduduk yang masuk prevalensi terpapar penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram sebanyak 5.754 penyalahguna atau pecandu

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala BNN Kota Mataram, Drs. Nur Rachmat mengatakan, tingkat prevalensi keterpaparan penyalahgunaan narkoba di NTB, termasuk di Kota Mataram, berdasarkan data yang dimiliki BNN dan Universitas Indonesia sebesar 1,8 persen dari jumlah penduduk yang rentan.

Hal itu dikatakan Nur Rachmat saat mengisi kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba yang digelar Samalas Institute, Selasa (24/4) di aula PSSB MAN 2 Mataram.

Kegiatan yang diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa itu juga dirangkai dengan aksi pembagian stiker dan poster ke pengendara jalan.

Lebih jauh dikatakan Nur Rachmat, total jumlah penduduk Kota Mataram sekitar 450 ribu jiwa. Sementara penduduk yang berada di usia rentan antara 10-59 tahun dengan jumlah 319 ribu jiwa.

Artinya jumlah penduduk yang masuk prevalensi terpapar penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram sebanyak 5.754 penyalahguna atau pecandu.

Sementara tingkat prevalensi di Kota Mataram sebanyak 56,5 persen dari jumlah yang terpapar narkoba itu adalah masuk dalam kategori coba pakai.

Rata-rata usia muda antara 11-29 tahun. Karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk memberantas kasus penyalahguna narkoba yaitu mengurangi suplai dengan memotong jalur suplai barang haram tersebut.

Melihat data di atas, pihaknya merasa sedih lantaran banyak penyalahguna narkoba berasal dari pelajar dan mahasiswa. Hal itu berarti ancaman nyata bagi perkembangan bangsa di masa mendatang.

“Saya sangat konsen pada pelajar dan mahasiswa karena kalian adalah generasi penerus bangsa jangan sampai menyalahgunakan narkoba,” ungkapnya

Harusnya sebagai pelajar dan pemuda adalah sebagai tulang punggung bangsa. Sehingga dengan demikian, apapun bentuknya, apapun rayuannya narkoba harus tolak dalam kehiduoan para remaja dan pelajar.

“Jadilah pemuda tangguh dan bermental baja,” imbuhnya.

Sementara itu, Akademisi Unram Ahmad Zuhairi, SH., MH., menyebut para pemuda dan mahasiswa sebagai tulang punggung bangsa harus mulai berpikir serius, merekalah yang akan menjadi generasi penerus nantinya.

Di satu sisi, mereka kini adalah pelaku sejarah. Dimana dalam setiap perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada peran pemuda di dalamnya.

Mereka harus sadar, mereka memiliki peran besar dalam setiap proses perubahan. Sehingga dengan demikian, narkoba harus dijauhi dari hidup mereka sebagai bagian pengemban moral sejarah bangsa.

Direktur Samalas Institute, Darsono Yusin Sali, menilai perlu ada upaya bersama semua pihak memberantas narkoba. Mengingat narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan ekstra.

Terlebih kini narkoba sudah beredar hingga ke dusun-dusun. Tentu ini ancaman super serius bagi keberlangsungan generasi di masa depan.

“Apalagi bonus demografi dengan potensi kaum muda mencapai lebih dari 60 persen, harus dirawat agar jangan sampai terpapar narkoba”.

AYA (*)

Semua hotel berbintang di Kota Mataram sangat taat akan hukum, ulah segelintir oknum justru menurunkan okupansi hotel di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Asosiasi Hotel Mataram (AHM) menyesalkan adanya pemberitaan terkait hotel berbintang yang menyediakan partner song (PS). Hal ini dinilai mempengaruhi promosi pariwisata yang dilakukan AHM.

“Kami sangat menyayangkan hal ini,” ujar Ketua AHM Ernanda Dewobroto di Mataram

Ia menuturkan, AHM mempersilahkan penindakan terhadap oknum hotel berbintang yang melanggar Perda. Namun hal tersebut dinilainya tidak perlu diblow up di media. Pihaknya tidak ingin seluruh hotel berbintang tercoreng akibat ulah satu atau dua oknum.

“Sekarang kita lagi gencar memajukan bisnis perhotelan di Kota Mataram,” terangnya.

Ia melanjutkan, hal tersebut akan sangat berdampak pada hotel berbintang lainnya yang bersih. Bersih diartikan Ernanda yakni hotel berbintang yang bisnis utamanya Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE).

“Jka ada oknum silahkan ditindak dan jika ada dugaan maka buktikan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, semua hotel berbintang di Kota Mataram sangat taat akan hukum. Ia tidak ingin ulah segelintir oknum justru menurunkan okupansi hotel di Kota Mataram.

“Jangan karena satu orang semua kena getahnya,” kata Ernanda.

Terkait Perda, ia menyerahkan pada instansi terkait. Sebab menurutnya ada banyak instansi berkompeten seperti DPRD dan Pemkot Mataram. Pihaknya akan mengikuti semua aturan yang dibuat instansi tersebut.

“Jika ada yang nakal jewer saja,” katanya.

Sementara terkait informasi oknum hotel berbintang yang nakal, ia tidak ingin asal berkomentar. Ia khawatir jika salah memberikan informasi. Namun ia menolak dikatakan dalam posisi tidak tahu.

Hal ini dikarenakan itu menjadi wewenang dari pihak kepolisian dan Satpol PP.

“Organisasi tujuannya untuk memajukan perhotelan di Kota Mataram,” pungkasnya sambil mwenambahkan, pihaknya sudah mengadakan mainly meeting terkait permasalahan tersebut.

AYA

Zul mendirikan UTS. mengundang dosen-dosen muda terbaik. Dosen-dosen muda ini diibaratkan elang yang akan mengerami telur bukan hanya telur elang, tapi beraneka ragam telur. Harapannya, telur-telur yang dierami, kelak bisa menetas, tumbuh, besar, dan bisa terbang ke angkasa

lombokjournal.com —

SUMBAWA BESAR ;  Dr. H. Zulkieflimansyah, pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), bertemu calon mahasiswa baru UTS yang akan mengikuti tes masuk jalur beasiswa Tau Samawa, Minggu (22/04).

Di hadapan 528 calon Mahasiswa Baru (MaBa), Doktor Zul menjelaskan visi UTS. Kampus yang dijuluki ‘Kampus Elang’ ini memiliki visi “Menjadi Rumah Pembelajaran yang Nyaman dan Menyenangkan untuk Tumbuh Utuh Sebagai Manusia dan Bermanfaat bagi Semesta Alam”.

Mengapa UTS disebut ‘Kampus Elang’?

Kampus Elang filosofinya terinspirasi dari cerita seorang petani yang menemukan telur elang. Telur tersebut dierami ayam milik petani.

Kemudian menetas, seiring berjalan waktu anak elang pun tumbuh besar seperti elang-elang pada umumnya, namun ada yang aneh. Elang tersebut tidak bisa terbang.

Dia tidak pernah mengepakkan sayapnya. Dia mati dalam keadaan tidak bisa terbang.

Sendainya elang tersebut berusaha mengepakkan sayapnya, jangankan dua atau tiga pulau, lautan, samudra akan mampu ia taklukkan. Bahka dapat melayang terbang tinggi ke angkasa.

Sayangnya, telur elang yang dierami ayam, besar bersama ayam dan hidup di lingkungan ayam ini tidak pernah satu kali pun mengepakkan sayapnya. Ia pun mati meninggalkan nama seekor elang yang tidak bisa terbang.

Doktor Zul terinspirasi dari cerita tersebut, mengapa UTS dinamakan Kampus Elang.

Menurutnya, di Sumbawa perlu ada satu tempat khusus mengerami telur elang. “Jangan sampai telur-telur elang dierami ayam, hidup dan besar di lingkungan ayam,” katanya.

Karenanya, Zul mendirikan UTS. Ia mengundang dosen-dosen muda terbaik. Dosen-dosen muda ini diibaratkan elang yang akan mengerami telur bukan hanya telur elang, tapi beraneka ragam telur. Harapannya, telur-telur yang dierami, kelak bisa menetas, tumbuh, besar, dan bisa terbang ke angkasa.

Doktor yang pernah menjadi Peneliti Terbaik Indonesia Bidang Ekonomi dan Manajemen ini menjelaskan misi UTS merekrut dosen-dosen muda terbaik dan berbakat. Karena tugas Dosen bukan hanya sekedar mengajar, tetapi tugas dosen memberikan inspirasi, mendustribusukan harapan, sehingga yang dieram tumbuh berkembang, bisa mengepakkan sayapnya dan mampu terbang.

“Kenapa itu penting, karena UTS punya cita-cita mulia. Bisa melahirkan para pemenang. Kalau jebolan UTS bukan pemenang, kalau tidak berani meretas jalan baru, mustahil akan bisa bertahan dalam segala ujian kehidupan,” katanya.

Visi UTS sebagai Learning Comunity, sebagai rumah pembelajaran. Pembelajaran adalah inti kehidupan. Orang kalau tidak belajar sebebarnya sudah mati.

“Setiap hari, kita saksikan kehidupan di sekeliling kita, pohon yang tadinya kecil tumbuh besar, terus berubah menjadi tempat yang nyaman disinggahi oleh siapa pun. Itu merupakan proses pembelajaran. Bagaimana dengan kita, sudah berubah atau belum. Apa yang sudah kita berikan buat kehidupan,” bebernya.

Rumah pembelajaran itu maknanya dalam. UTS adalah rumah yang nyaman dan menyenangan bagi siapapun.

UTS baru dikatakan nyaman kalau dosen, para staf, mahasiswa dan siapun yang ada di lingkungan ini merasa betah dan enggan pulang. Di UTS menghadirkan kebahagiaan bagi siapa pun.

“Karena kita bertemu orang yang selalu tersenyum, kita bertemu orang yang ramah, kita bertemu orang yang bersahabat. Di UTS kita bertemu teman-teman dari seluruh Indonesia, di UTS kita berjejaring, di UTS kita belajar dan tumbuh bersama dalam kebahagiaan,” kata Zul.

Kemudian Doktor Zul menegaskan, siapa pun yang berada dan belajar di lingkungan UTS, harus tumbuh utuh sebagai manusia. Di UTS, siapa saja, para Dosen, Staf, Mahasiswa, harus tumbuh.

Tapi jangan hanya tumbuh fisiknya, kematangan spiritualnya harus tumbuh, intelektualnya juga harus tumbuh. Fisiknya prima, staminanya ok, intelektualnya juga hebat.

“Tiga hal ini yang harus tumbuh, Fisik ok, Intelektual ok, dan spiritual juga ok,” tegasnya.

Terakhir, selain tumbuh utuh sebagai manusia juga bermanfaat bagi semesta alam. Jadi, UTS ini menjadi rumah pembelajaran yang menyenangkan bagi siapa saja sehingga mampu melahirkan mahasiswa yang dapat menghadirkan bermanfaat bagi semesta alam, bukan hanya buat sesama manusia tapi juga buat makhluk hidup yang ada di sekeliling manusia.

Untuk diketahui tes jalur beasiswa Tau Samawa dilaksanakan selama 3 Hari, yakni minggu hingga selasa (22-24 April 2018). Beasiswa Tau Samawa adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa-siswi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ingin mengembangkan diri dan memiliki tekad membangun dan berkontribusi bagi daerah Sumbawa, khususnya dan Indonesia umumnya.

Tahun ini, beasiswa Tau Samawa diikuti oleh 528 calon mahasiswa baru UTS. Yang akan diterima hanya 300 mahasiswa. Jadi ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya menerima 200 mahasiswa khusus beasiswa tau samawa. Disamping itu, UTS juga menerima mahasiswa baru jalur Beasiswa Nusantara, yang membuka peluang bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk bisa kuliah di UTS.

Me (*)

Harga beras medium di ke dua pasar tersebut masih dibawah HET

MATARAM.lombokjornal.com —  Guna Memastikan harga stabil menjelang bulan puasa, Dinas Perdagangan (Disdag) NTB turun melakukan pemantauan ke dua pasar rakyat di Kota Mataram, senin  (23/04).

Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mataram, Disdag NTB tidak menemukan kenaikan harga beberapa komoditas diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Harga komoditas di ke dua pasar masih stabil,” ujar Kepala Disdag NTB Hj Putu Selly Andayani usai pemantauan.

Ia menuturkan, untuk harga beras medium di ke dua pasar tersebut masih dibawah HET.

Hal ini dikarenakan saat ini sudah musim panen masyarakat dan Bulog. Selly mengaku memberikan atensi cukup besar pada komoditas beras. Karenakan beras bisa menjadi penyebab utama inflasi di NTB jika tidak dikontrol.

“Intinya di ke dua pasar ini harganya masih di bawah HET,” sambungnya.

Ia melanjutkan, pada Pasar Cakra ada intervensi Bulog kepada pedagang. Hal ini terlihat dari harga beras yang dijual Bulog sebesar Rp 8.500 per kilogram pada pedagang.

Pedagang menjualnya kembali ke konsumen seharga Rp 9.000 per kilogramnya. Sedangkan di Pasar Pagesangan tidak ada intervensi Bulog.

“Memang ada beras Bulog tapi disini juga banyak dijual beras premium,” ungkapnya.

Ia mengatakan, patahan beras medium maksimal 25 persen dan premium maksimal 15 persen. Di Pasar Pagesangan, Disdag melihat patahannya masuk dalam kategori beras premium. Sebab beras tersebut dijual seharga Rp 10 ribu. Namun ini masih dibawah HET beras premium yang sebesar Rp 12.500 per kilogramnya.

“Kami berterimakasih pada kepala pasar yang terus mengendalikan harga di pasar,” katanya.

Sementara untuk Bahan Pokok (Bapok), ada perbedaan harga antara ke dua pasar. Terutama pada harga daging sapi. Harga daging sapi di Pasar Cakra sebesar Rp 130.000 per kilogram.

Ini lebih mahal dibandingkan harga di Pasar Pagesangan yang hanya sekitar Rp 120.000 per kilogram. Menurutnya,harga di ke dua pasar tidak bisa dibandingkan, sebab Pasar Cakra diakui Selly merupakan pasar high class.

“Pasar Cakra itu jadi pantauan BPS NTB,” akunya.

Harga di Pasar Cakra cenderung mahal dikarenakan berasal dari tangan kedua. Sementara di pasar Pagesangan berasal dari tangan pertama sehingga lebih murah. Hal ini juga yang menyebabkan Pasar Pagesangan tidak memerlukan intervensi pemerintah.

Selly menambahkan terkait beras, sudah ada telekonfrensi dengan Bulog beberapa waktu lalu. Dalam telekonfrensi tersebut menyatakan NTB nomor satu dalam menjual beras dibawah HET. Sebab itu ia berharap harga akan terus stabil hingga Idul Adha mendatang.

“Ini peran kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan satgas pangan untuk rutin turun ke masyarakat,” pungkasnya.

AYA

Peraturan Daerah (Perda) terbaru yang diundangkan adalah Perda Mediasi, yang merupakan yang pertama kali ada di indonesia

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam kurun waktu  10 tahun, dengan rentang waktu tahun 2008 hingga 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tengga Barat (NTB) telah melahirkan sebanyak 124 Peraturan Daerah (Perda) yang telah diundangkan.

Di antara 124 perda tersebut yang terbaru adalah peraturan daerah terkait dengan penyelesaian perdata dan pidana yang dapat menimbulkam konflik sosial di tengah masyarakat

Karo Pemerintahan Setda NTB, Ruslan Abdul Gani mengatakan, peraturan daerah (perda) yang terbaru diundangkan adalah perda mediasi.

“Terkait yang baru adalah perda mediasi dan pertama kali di indonesia,” ucapnya, Senin (23/04) siang didampingi Kabag Humas Setda NTB, Lalu Ismu Nandar.

Menurutmya,  dengan perda mediasi tersebut diharapkan mengatasi baik persoalan perdata, pidana dan konflik sosial.  Dengan lahirnya perda ini tidak berarti over alih tugas polisi, karena  yang diatur pidana ringan dan perdata yang ringan.

Untuk dalam pelaksanaannya nanti, penanganan tim mediasi akan koordinasi dengan kepolisian dan membuat MoU.

Mediator yang diatur dalam perda mediasi adalah berada di tengah tengah, dan yang memutuskan siapa mediatornya adalah para pihak. Dan perlu diingat, dalam mediasi tersebut atas kemauan dari para pihak.

Disebutkan,  perda mediasi ini dalam waktu dekat akan segera duundangkan hingga memiliki nomor.

“Dua tiga hari ke depan perda ini sudah mengantongi nomor dan diundangkan,” ucapnya.

Sementara itu jumlah Peraturan Gubernur NTB yang telah diproduksi dalam kurun 2018-2018 sebanyak 8524 buah.

AYA

Pembayaran sudah dilakukan pihak BPJS tanggal 11 tapi pemberitaan di media terbit tanggal 13

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com –  BPJS Kesehatan menyambangi RSUD Tripat Gerung guna melakukan klarifikasi pemberitaan media terkait pernyataan Direktur RSUD Tripat Gerung, Drg. Arbain Ishak, Senin (23/04).

Pernyataan Drg Arbain yang diberitakan menyoroti soal lambannya realisasi pencairan klaim dari BPJS Kesehatan Cabang mataram.

Kedatangan BPJS Kesehatan juga disertai sejumlah insan pers sekaligus agar  klarifikasi tersebut agar dipublikasikan kembali perihal fakta sebenarnya.

Dalam klarifikasi itu Drg.Arbain Ishak mengakui pernyataannya di beberapa media beberapa hari lalu, bahwa setiap kali pengajuan klaim BPJS Kesehatan kerap  terlambatb menyelesaikan klaim tersebut.

Padahal RSUD Tripat Gerunng pasiennya sekitar 90 persen merupakan pasien yang merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu jelas Arbain, pernyataan di media saat itu menyebutkan terjadi molornya pencairan antara bulan Oktober lalu. Hanya saja, pemberitaan di media bila hari terbit tanggal 13 sementara sisa pencairan itu dibayar tanggal 11.

“Artinya pembayaran sudah dilakukan oleh pihak BPJS tanggal 11 tapi pemberitaan di media terbit tanggal 13, itu saja sih kami luruskan sekarang biar jelas,” terangnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Lombok Barat, I Wayan Sumarjana  menegaskan, kedatangannya pun sebagai bentuk klarifikasi untuk mempertegas kebenaran yang ada.

Merujuk pada pemberitaan yang terekspose hari lalu, ada yang tidak sesuai, karena pembayaran jasa klaim BPJS Kesehatan itu sekitar tanggal 11. Dan baru muncul di media koran setelah BPJS membayar sekitar tanggal 13.

“Itu yang ingin kita pertegas dan klarifikasi,” ujarnya.

Jika melihat dari sisi pemberitaan itu, sepertinya BPJS menunggak selama beberapa bulan. Sebenarnya dari pihak menejemen tuntutannya, bahwa dari penyampaian pak Direktur yaitu jasanya belum didapatkan haknya sekitar bulan Oktober itu mengalami tunggakan.

Menurutnya dari pernyataan Direktur yang mengutarakan dari Bulan Oktober itu, jasa pembayaran klaim BPJS Kesehatan itu belum terselesaikan dan masih menunggak. Padahal kata dia kalau dalam limit lima hari itu bukan dari klaim bulan Januari, itu seharusnya bulan Oktober.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram  R.Kristandono Dwicahyo menjelaskan, mekanisme pembayaran jasa klaim BPJS itu terhitung 15 hari kerja dengan  kertas, serah terima lengkap dan yang sudah ditandatangani.

Jadi paling lama 15 hari kerja itu, sudah harus dibayar. Tetapi ada berapa klaim yang sudah diverfikasi ternyata tidak sesuai, dan dikembalikan kemudian diserahkan kembali untuk diperbaiki. Baru pihak rumah sakit mengajukan kembali ke BPJS Kesehatan.

“Kami buatkan kembali berita acara bahwa pengajuan itu dihitung kembali selama 15 hari kerja,” ungkapnya.

Ditanya dari tahun ke tahun apakah pembayaran jasa klaim BPJS mengalami keterlambatan?

Dihjelaskan, untuk pengajuan klaim, tidak bisa kalau tanggal 31 Januari langsung diajukan tanggal itu juga. Karena ada proses entrian di aplikasi.

“Sehingga diajukan ke kami, pun bukan di Januari,” jawabnya.

Lebih labjut dijelaskan, terkait pemberitaan kemarin, secara umum kelihatan bahwa BPJS itu masih menunggak dari klaim bulan Oktober. Padahal Klim bulan Oktober sudah dilakukan pembayaran, walaupun sebenarnya masih terdapat keterlambatan.

“Namun soal itu kita komitmen berlakukan denda sebesar satu persen,” jelasnya sambil menambahkan pihaknya tapi hanya meluruskan saja,” jelasnya.

AYA

Pembayaran sudah dilakukan pihak BPJS tanggal 11 tapi pemberitaan di media terbit tanggal 13

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com –  BPJS Kesehatan menyambangi RSUD Tripat Gerung guna melakukan klarifikasi pemberitaan media terkait pernyataan Direktur RSUD Tripat Gerung, Drg. Arbain Ishak, Senin (23/04).

Pernyataan Drg Arbain yang diberitakan menyoroti soal lambannya realisasi pencairan klaim dari BPJS Kesehatan Cabang mataram.

Kedatangan BPJS Kesehatan juga disertai sejumlah insan pers sekaligus agar  klarifikasi tersebut agar dipublikasikan kembali perihal fakta sebenarnya.

Dalam klarifikasi itu Drg.Arbain Ishak mengakui pernyataannya di beberapa media beberapa hari lalu, bahwa setiap kali pengajuan klaim BPJS Kesehatan kerap  terlambatb menyelesaikan klaim tersebut.

Padahal RSUD Tripat Gerunng pasiennya sekitar 90 persen merupakan pasien yang merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu jelas Arbain, pernyataan di media saat itu menyebutkan terjadi molornya pencairan antara bulan Oktober lalu. Hanya saja, pemberitaan di media bila hari terbit tanggal 13 sementara sisa pencairan itu dibayar tanggal 11.

“Artinya pembayaran sudah dilakukan oleh pihak BPJS tanggal 11 tapi pemberitaan di media terbit tanggal 13, itu saja sih kami luruskan sekarang biar jelas,” terangnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Lombok Barat, I Wayan Sumarjana  menegaskan, kedatangannya pun sebagai bentuk klarifikasi untuk mempertegas kebenaran yang ada.

Merujuk pada pemberitaan yang terekspose hari lalu, ada yang tidak sesuai, karena pembayaran jasa klaim BPJS Kesehatan itu sekitar tanggal 11. Dan baru muncul di media koran setelah BPJS membayar sekitar tanggal 13.

“Itu yang ingin kita pertegas dan klarifikasi,” ujarnya.

Jika melihat dari sisi pemberitaan itu, sepertinya BPJS menunggak selama beberapa bulan. Sebenarnya dari pihak menejemen tuntutannya, bahwa dari penyampaian pak Direktur yaitu jasanya belum didapatkan haknya sekitar bulan Oktober itu mengalami tunggakan.

Menurutnya dari pernyataan Direktur yang mengutarakan dari Bulan Oktober itu, jasa pembayaran klaim BPJS Kesehatan itu belum terselesaikan dan masih menunggak. Padahal kata dia kalau dalam limit lima hari itu bukan dari klaim bulan Januari, itu seharusnya bulan Oktober.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram  R.Kristandono Dwicahyo menjelaskan, mekanisme pembayaran jasa klaim BPJS itu terhitung 15 hari kerja dengan  kertas, serah terima lengkap dan yang sudah ditandatangani.

Jadi paling lama 15 hari kerja itu, sudah harus dibayar. Tetapi ada berapa klaim yang sudah diverfikasi ternyata tidak sesuai, dan dikembalikan kemudian diserahkan kembali untuk diperbaiki. Baru pihak rumah sakit mengajukan kembali ke BPJS Kesehatan.

“Kami buatkan kembali berita acara bahwa pengajuan itu dihitung kembali selama 15 hari kerja,” ungkapnya.

Ditanya dari tahun ke tahun apakah pembayaran jasa klaim BPJS mengalami keterlambatan?

Dihjelaskan, untuk pengajuan klaim, tidak bisa kalau tanggal 31 Januari langsung diajukan tanggal itu juga. Karena ada proses entrian di aplikasi.

“Sehingga diajukan ke kami, pun bukan di Januari,” jawabnya.

Lebih labjut dijelaskan, terkait pemberitaan kemarin, secara umum kelihatan bahwa BPJS itu masih menunggak dari klaim bulan Oktober. Padahal Klim bulan Oktober sudah dilakukan pembayaran, walaupun sebenarnya masih terdapat keterlambatan.

“Namun soal itu kita komitmen berlakukan denda sebesar satu persen,” jelasnya sambil menambahkan pihaknya tapi hanya meluruskan saja,” jelasnya.

AYA