Koperasi masjid tersebut menjadi penggambaran cara masyarakat memakmurkan masjid

MATARAM.lombokjournal.com — Koperasi syariah di NTB terus berkembang.  Di tahun 2018, target koperasi syariah di NTB tersisa tinggal 191 koperasi.

Kehadiran koperasi masjid yang dikelola Dewan Mesjid Indonesia (DMI) NTB memiliki pengaruh pada target tersebut. Saat ini DMI menyumbang 100 koperasi syariah untuk NTB.

“Kita punya target 500 koperasi syariah dan DMI punya target 100 koperasi masjid. Kekurangan target kita sekarang menjadi 191 koperasi syariah,” jelas Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Mohamad Imran, Selasa (03/04).

Koperasi syariah berbasis masjid berbeda dengan koperasi syariah lainnya. Koperasi masjid memiliki basis anggota hanya jamaah yang intens datang ke masjid tersebut.

Ini memiliki potensi yang cukup besar, mengingat jamaah di masjid cukup besar. Sementara koperasi syariah anggotanya bisa berasal dari mana saja.

“Sistemnya nanti bisa saja berbentuk KSU agar mereka bisa melakukan simpan pinjam,” sambungnya.

Imran mengaku sangat mengapresiasi langkah terbentuknya koperasi masjid tersebut. Sebab ini menjadi penggambaran cara masyarakat memakmurkan masjid.

Selain itu, masjid juga memakmurkan jamaahnya sendiri. Hal seperti ini sudah diterapkan di beberapa daerah lain di luar NTB. Koperasi masjid tersebut justru sukses memberikan bantuan kepada anggota dan masyarakatnya.

“Misalnya biaya berobat, biaya sekolah, dan lainnya,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, koperasi masjid memiliki peluang perkembangan yang cukup besar. Hal ini melihat banyaknya masjid di NTB, khususnya Lombok. Jumlah masjid di NTB mencapai 4.000 lebih. Sebab itu, perlahan tapi pasti pihaknya mendorong perkembangan koperasi masjid.

“Kita harus rubah mindset masyarakat dulu,” katanya.

Mindset sebagian masyarakat terkait koperasi masjid masih terbilang tabu. Terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan.

Banyak dari mereka mengaggap masjid hanya untuk beribadah dan bukan tempat berbicara ekonomi. Ini yang masih menjadi kendala perkembangan koperasi masjid di NTB.

“Beda kalau dengan di kota yang pengetahuannya sudah lebih maju,”  pungkasnya.

Imran mengatakan, masyarakat perlu lebih intens diberikan sosialisasi. Sebab itu DMI NTB sering turun ke masjid untuk melakukan sosialisasi langsung. Ia juga menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan Kopsah perwakilan pusat untuk mencapai target 500 koperasi syariah tersebut.

AYA

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik, RSUD Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan peningkatan kepuasan sebesar 1,74 persen (dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017)

MATARAM.lombokjhournal.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dari tahun ke  tahun terus meningkatkan ketersediaan sumber daya dan pemgembangan kuantitas maupun kualitas layanan.

Terkait peningkatan pelayanan itu dapat dilihat dari indeks kepuasab pelanggan terhadap layanann berdasarkan penilian yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan tools dan Menpan RB dan Menteri Kesehatan.

Menurut Direktur RSUD Provinsi NTB,dr HL Hamzi Fikri, berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik RSUD Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan peningkatan kepuasan sebesar 1,74% (dari Tahun 2008 sd Tahun 2017).

Layanan yang dilakukan RSUD Provinsi NTB memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai standar, dan mengutamakan keselamatan pasien  (patient safety )  dengan ikhtiar terus meningkatkan sumber daya RS.

Kepuasan pelanggan yang diikuti dengan peningkatan pendapatan fungsional rumah sakit, berdampak dengan prestasi-penghargaan yang diterimah oleh RSUD Provinsi NTB.

“Alhamdulilah, RSUD Provinsi NTB terakreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 10 April 2017 kemarin,” jelas Hamzi Fikri didampingi Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismunandar Eka Saputra, Selasa (3/4) pagi

Selain itu, penghargaan dari Kementerian PAN-RB pada bulan Desember 2017 yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta memperoleh predikat juara 1 penilaian pelayanan publik berprestasi lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dikatakannya, untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dari tahun 2008 sampai 2017 dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dengan mengirim sebanyak 62 orang doktet tugas belajar menjadi dokter spesialis, maupun sub spesialis lalu 253 orang tenaga medis tugas belajar sesuai profesi kejenjang lebih tinggi.

AYA

Kualitas UNBK dari waktu ke waktu terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas,  mMulai daya listrik dan IT, sehingga kendala-kendala sekecil apa pun dapat diminimalisir

MATARAM.lombokjournal.com — -Guna memastikan lancarnya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Sekertaris Daerah (Sekda)  NTB. Rosiadi Sayuti bersama jajaran Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, melakukan pemantauan langsung hari kedua jalannya UNBK tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK 4 Mataram.

“Kalau kita lihat sejak kemarin ujiannya berjalan kondusif, lancar, dan baik, tidak ada keluahan,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke SMK 4 Mataram, Selasa (3/4).

Ia menuturkan, dari hasil pemantauan yang dilakukan sejak hari pertama UNBK di sejumlah SMK se-NTB, secara umum berjalan dengan baik dan lancar.  Walaupun ada kendala yang terjadi di salah satu SMK karena persoalan teknis. Mamun hal tersebut sudah dapat diatasi dan akan dilakukan ujian susulan.

“Secara umum UNBK untuk tingkat SMK di NTB berjalan dengan tertib dan lancar, walaupun ada satu SMK yang mengalami kendala teknis, namun sudah dapat diatasi dan akan dilakukan ujian susulan,” ungkapnya.

Rosiadi mengungkapkan, awalnya yang ia takutkan adalah masalah jaringan internet. Karena jaringan sering sekali tidak begitu baik. Namun dia bersyukur karena dari beberapa sekolah ini, belum ada keluhan dan belum ada laporan masalah server atau jaringannya.

Bukan hanya masalah jaringan tapi juga khawatirkan masalah listrik yang bisa saja padam secara tiba-tiba dan jaringan error.

“Tapi Alhamdulillah sudah semua dipersiapkan dengan baik,” ucap Rosiadi.

Ia menghimbau. Ke depan kualitas UNBK di semua jenjang pendidikan dapat terus ditingkatkan, mulai dari koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti ketersediaan daya listrik yang aman agar tidak terjadi pemadaman pada saat proses ujian, dan sisitem Information technology (IT) yang betul-betul matang.

Dengan demikian ia berharap kendala-kendala teknis yang terjadi sekecil apapun di lapangan dapat diminimalisir.

“Ke depan, kualitas UNBK dari waktu ke waktu terus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas.  Mulai dari daya listrik dan IT, sehingga kendala-kendala sekecil apa pun yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir,” serunya.

Ia berharap, dengan ujian nasional berbasis komputer ini, segala proses yang dilakukan benar-benar berjalan dengan penuh kejujuran. Sehingga proses ini akan melahirkan calon generasi-generasi emas NTB yang kredibel dan berintegritas di masa-masa yang akan datang.

Sementara itu Kepala sekolah SMKN 4 Mataram, Bakriyanto mengatakan dari awal pihaknya melakukan koordinaai dengam PLN jangan sampai servernya bermaslaah.

“Dan Alhamdulillah  di setiap sekolah ada tehnisi apabila ada yang urgent sudah ada yang antisipasi,” ujarnya.

Ia mengaku kecurangan dan integritaas sangat-sangat bisa di minimalisir oleh pihak sekolah maupun Dikbud.

Tidak mungkin para siswa-siswi akan bekerja sama kecuali kalau gurunya membiarkan. Selama gurunya sesuai dengan aturan tidak membantu siswanya bekerjasama ia meyakini hasil ujian Siswa-siswi ini akan murni.

“Karena tokennya ini dirilis 10 menit sebelum mulai baru kita  bisa mengetahui soalnya. Jadi Guru pun tidak mungkin tahu soalnya. sehingga dengan sistem ini apa yang menjadi kekahwatiaran ini bisa di minimalisir,” imbuhya

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Muhammad Suruji menyebutkan Total peserta  sebanyak 19,539 siswa dari 275 SMK Negeri dan Swasta di NTB yang ikut sebagai peserta UNBK.

“Alhamdulillah 100 persen ikut UNBK semua, meski ada puluhan SMK yang gabung dulu,” ujarnya.

Sedangkan untuk 60 SMK swasta harus  menumpang  melaksanakan UNBK di SMK negeri terdekat. Lantaran tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti Komputer dan Jaringan internet.

AYA

Ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA)  membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan

MATARAM-lombokjournal.com — Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan melakukan pencegatan ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA) melalui pelabuhan Bima.

Hal ini menjadi langkah tegas pemerintah, untuk mempertahankan komoditas asli NTB, agar tidak diklaim daerah lain. Sebab pengiriman keluar NTB tanpa SKA dinilai sangat merugikan NTB.

“Kita sangat dirugikan,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani, di Mataram, Selasa  (03/04).

Ia menuturkan, ekspor jagung tanpa SKA memang tidak merugikan secara material. Sebab harga jual jagung telah ditentukan.

Namun hal tersebut tetap saja merugikan NTB. Ekspor tanpa SKA membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan.

“Kita teriak-teriak ekspor, ternyata sampai tujuan tidak ada nama NTB,” tegasnya.

Sebab itu ia meminta pihak bea cukai maupun Dinas Perhubungan untuk memberhentikan ekspor sebelum pengiriman. Eksportir jagung harus memiliki SKA terlebih dahulu agar bisa melakukan ekspor.

Mengurus SKA menurut Selly tidaklah sulit. Syaratnya hanya berupa PEB (pemeberitahuan ekspor barang) dari bea cukai, invoice dan packing list.

“Jadi tidak sulit untuk membuat SKA itu. Tapi mereka tidak mau menggunakan SKA itu,” sambungnya.

Seperti jangung 11.500 ton yang akan diekspor NTB ke Filipina. Para eksportir mengatakan akan datang mengurus SKA pada Senin (kemarin, red). Selly mengaku telah berkoordinasi dengan pihak bea cukai untuk meloloskannya ketika SKA sudah ada.

Sama halnya dengan pengusaha di Surabaya. Pihaknya sudah bersurat dan menghubungi via telpon agar pengiriman harus menggunakan SKA NTB.

“Karena Permendagnya sudah jelas, tidak boleh dari daerah lain tapi harus daerah asal,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pengiriman selanjutnya pun harus menggunakan SKA. Pihaknya pun siap memberikan layanan tersebut, bahkan mempermudahnya. Selain itu mereka sudah memiliki PEB dari bea cukai sehingga hal tersebut tidak sulit.

Selly mengungkapkan, alasan pengusaha Surabaya tidak membuat SKA dikarenakan mereka langsung ke Bima dan tidak ke Mataram.

Mereka kerepotan jika harus kembali lagi ke Mataram untuk mengurus hal tersebut. Sebab itu, Selly mengatakan akan mengirim staf untuk menindaklanjutinya.

“Sebab NTB dirugikan dengan posisi seperti ini, di negara tujuannya bukan dari NTB nantinya,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pemberlakuan SKA juga untuk membuat neraca perdagangan NTB semakin bagus. Sebab bagusnya neraca perdagangan jika barang tersebut berasal dari asalnya. Sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan bea cukai dan Dinas Perhubungan.

“Nanti di pelabuhan barang tidak bisa lolos kalau tidak punya SKA,” pugkasnya,

AYA

Ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA)  membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan

MATARAM-lombokjournal.com — Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan melakukan pencegatan ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA) melalui pelabuhan Bima.

Hal ini menjadi langkah tegas pemerintah, untuk mempertahankan komoditas asli NTB, agar tidak diklaim daerah lain. Sebab pengiriman keluar NTB tanpa SKA dinilai sangat merugikan NTB.

“Kita sangat dirugikan,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani, di Mataram, Selasa  (03/04).

Ia menuturkan, ekspor jagung tanpa SKA memang tidak merugikan secara material. Sebab harga jual jagung telah ditentukan.

Namun hal tersebut tetap saja merugikan NTB. Ekspor tanpa SKA membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan.

“Kita teriak-teriak ekspor, ternyata sampai tujuan tidak ada nama NTB,” tegasnya.

Sebab itu ia meminta pihak bea cukai maupun Dinas Perhubungan untuk memberhentikan ekspor sebelum pengiriman. Eksportir jagung harus memiliki SKA terlebih dahulu agar bisa melakukan ekspor.

Mengurus SKA menurut Selly tidaklah sulit. Syaratnya hanya berupa PEB (pemeberitahuan ekspor barang) dari bea cukai, invoice dan packing list.

“Jadi tidak sulit untuk membuat SKA itu. Tapi mereka tidak mau menggunakan SKA itu,” sambungnya.

Seperti jangung 11.500 ton yang akan diekspor NTB ke Filipina. Para eksportir mengatakan akan datang mengurus SKA pada Senin (kemarin, red). Selly mengaku telah berkoordinasi dengan pihak bea cukai untuk meloloskannya ketika SKA sudah ada.

Sama halnya dengan pengusaha di Surabaya. Pihaknya sudah bersurat dan menghubungi via telpon agar pengiriman harus menggunakan SKA NTB.

“Karena Permendagnya sudah jelas, tidak boleh dari daerah lain tapi harus daerah asal,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pengiriman selanjutnya pun harus menggunakan SKA. Pihaknya pun siap memberikan layanan tersebut, bahkan mempermudahnya. Selain itu mereka sudah memiliki PEB dari bea cukai sehingga hal tersebut tidak sulit.

Selly mengungkapkan, alasan pengusaha Surabaya tidak membuat SKA dikarenakan mereka langsung ke Bima dan tidak ke Mataram.

Mereka kerepotan jika harus kembali lagi ke Mataram untuk mengurus hal tersebut. Sebab itu, Selly mengatakan akan mengirim staf untuk menindaklanjutinya.

“Sebab NTB dirugikan dengan posisi seperti ini, di negara tujuannya bukan dari NTB nantinya,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pemberlakuan SKA juga untuk membuat neraca perdagangan NTB semakin bagus. Sebab bagusnya neraca perdagangan jika barang tersebut berasal dari asalnya. Sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan bea cukai dan Dinas Perhubungan.

“Nanti di pelabuhan barang tidak bisa lolos kalau tidak punya SKA,” pugkasnya,

AYA

Sejak penyelenggaraan RTM tahun 2015, memberi kontribusi penting bagi tingkat kunjungan wisatawan ke Lombok-Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com — Rinjani Travel Mart (RTM) III, akan menjadi ajang bisnis penting di kalangan industrI pariwisata Nusa Tenggara Barat.

RTM  memberi kontribusi besar untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi masyarakat NTB. Peran pentingnya adalah kontribusinya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lombok dan Sumbawa.

NTB diharapkan mampu mencapai target kunjungan wisatawan hingga tahun 2019, mencapai  4 juta kunjungan wisatawan.

Untuk mendukung pencapaian target itu, DPD ASITA NTB, optimis, momen RTM III ini mampu memberi kontribusi maksimal, mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Lombok dan Sumbawa.

RTM tahun ketiga yang digelar ASITA NTB dilakukan untuk mengulang suksesnya RTM sebelumnya yang di adakan dari tahun 2015 silam. Pasar bisnis pariwisata bertajuk Rinjani Travel Mart III menghasilkan sejumlah transaksi wisata bernilai miliaran rupiah.

Sejak penyelenggaraan RTM dari 2015, memberi kontribusi penting bagi tingkat kunjungan wisatawan ke Lombok-Sumbawa.

Target kunjungan wisatawan NTB tahun 2016 melampaui target 2 juta kunjungan. Memasuki tahun kunjungan  2018 sampai awal 2019 mendatang, target kunjungan wisatawan ke NTB diharapkan mampu tembus angka 4 juta kunjungan.

Pemerintah NTB optimis mencapai target ini jika didukung kalangan industri pariwisata. Promosi dan program kerja kalangan asosiasi pariwisata NTB, bisa menjadi tolak ukur capaian target kunjungan wisatawan ke Lombok Sumbawa hingga tahun 2019 mendatang.

“Bagi ASITA, RTM ini menjadi penting karena disinilah tempat bertemunya sellers dan buyer (agen wisata luar Lombok-Sumbawa). Di arena ini akan terjadi transasksi langsung maupun tidak langsung antara kedua belah pihak. Tujuan kunjungannya jelas ke Lombok dan Sumbawa,” papar Ketua DPD ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka. Senin (02/04

Tahun lalu, lanjut Dewantoro, RTM II sukses mengantarkan anggota ASITA menyambut wisatawan melalui sejumlah transaksi. Transaksi di RTM I berhasil melampaui target yang kami tetapkan.

“Tahun ini kami harapkan bisa mengulang sukses RTM sebelumnya. Kami harapkan transaksi bisa melebihi target yang sudah kami tetapkan. Kami optimis bisa terlampaui, karena jumlah buyers yang kami undang tahun ini jumlahnya lebih banyak. Hal ini harus ditingkatkan terus seiring dengan meningkatnya target kunjungan wisatawan ke daerah. Inilah bentuk dukungan asosiasi kepada pemerintah,” jelas Dewantoro panjang lebar.

Program Tahunan DPD ASITA NTB in (RTM III) mengundang lebih dari 200 buyers dari dalam dan luar negeri. Lebih dari 60 sellers akan disiapkan untuk memperlancar agenda table top-nya.

Pertemuan sellers dan buyers nantinya akan menghasilkan transaksi wisata dari program dan paket wisata yang sudah disiapkan oleh para sellers. Belajar dari pelaksanaan RTM sebelumnya, RTM tahun ini diharapkan bisa mendatangkan buyers dan transaksi yang lebih besar.

Jumlah transaksi yang terkumpul dapat memberikan gambaran, seberapa besar wisatawan yang bisa didatangkan ke Lombok-Sumbawa. Termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan berdasarkan hitungan standar.

Agenda-agenda seperti RTM ini, menjadi penting mengingat kontribusi yang diberikan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan ke depan. Kalangan agen wisata yang datang dari luar tentu akan melakukan evaluasi. Sejauh mana pelaku dan industri pariwisata NTB mampu meningkatkan kualitas dan fasilitas pendukung destinasi wisata.

Salah sataunya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan layanan (service) kepada wisatawan.

“Tentu, kami tidak berharap, wisatawan yang datang ke Lombok-Sumbawa ini hanya sekali. Kepuasan wisatawan itu dapat kita lihat dari jumlah kunjungan mereka ke NTB.

AYA (*)

Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,57 persen

MATARAM..lombokjournal.com — Bulan Maret 2018, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami deflasi sebesar 0,24 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 131,05 pada bulan Februari 2018 menjadi 130,73 pada bulan Maret 2018.

Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,20 persen.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) NTB merilis. deflasi Kota Mataram dan Kota Bima.

“Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat,  Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,57 persen,” ujar Kepala Statistik NTB Endang Triwahyuningsih , Senin (2/4.) di kantor BPS NTB.

Endang mrnuturkan, deflasi Nusa Tenggara Barat bulan Maret 2018 sebesar 0,24 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan deflasi pada Kelompok Bahan Makanan dan Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan masing-masing sebesar 1,62 persen dan 0,06 persen.

Sementara itu, inflasi terjadi pada Kelompok Kesehatan sebesar 0,92 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,33 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,26 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,12 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Maret 2018 sebesar 0,65 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Maret 2017 sebesar 1,06 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Maret 2018 sebesar 3,30 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Maret 2017 sebesar 4,33 persen,” pungkas Endang.

AYA

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Pebruari 2018 tercatat 2,11 hari

MATARAM.lombokjournal.com — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Pebruari 2018, mengalami kenaikan dibandingkan bulan Januari 2018.

TPK bulan Januari 2018 sebesar 37,91 persen,  naik  2,69 poin pada bulan Pebruari 2018 dengan TPK  40,60 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis, jika dibandingkan dengan TPK bulan Pebruari  2017 sebesar 41,70 persen, berarti mengalami penurunan sebesar 1,10 poin.

Kepala BPS NTB Endang Triwahyuningsih, Senin (02/04) menuturkan, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Pebruari 2018 tercatat 2,11 hari.

Ada kenaikan 0,18 hari dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2018 sebesar 1,93 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan Pebruari  2017 yang hanya 1,79 berarti terjadi kenaikan 0,15 hari,” jelas Endang.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Pebruari 2018 tercatat 63.447 orang yang terdiri dari 47.230 orang tamu dalam negeri (74,44 persen) dan 16.217 orang tamu luar negeri (25,56 persen)” tegasnya

Non Bintang

TPK Hotel Non Bintang bulan Pebruari 2018 sebesar 25,64 persen, mengalami penurunan 2,77 poin dibanding bulan Januari 2018 dengan TPK sebesar 22,87 persen. Sedangkan Jika dibandingkan dengan bulan Pebruari 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,38 poin dari 20,26 persen.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Pebruari 2018 sebesar 1,91  hari, mengalami kenaikan sebesar 0,29 hari dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2018.

”Dibandingkan dengan bulan Pebruari 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,30 ” Endang menambahkan

AYA

Sejauh ini tidak ada satu pun regulasi yang membolehkan pengangkatan K2 melalui jalur khusus

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi III DPRD Lombok Utara, mempersilahkan para tenaga honorer  K2 untuk mencari rujukan regulasi terkait pengangkatan CPNS K2 melalui jalur khusus.

“Silahkan cari rujukan regulasinya ke daerah lain. Kalau memang ada, pemda bisa menjadikannya sebagai acuan untuk mengusulkan nama-nama K2 ke pusat,” ungkap Ardianto, saat memimpin sidang dengar pendapat K2 bersama Komisi III, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (02/04).

Bahkan, kata Ardianto, pihaknya dan pemda siap pergi melakukan kaji banding ke daerah yang direkomendasikan tenaga K2 jika memang ada.

“Sejauh ini tidak ada satupun regulasi yang membolehkan pengangkatan K2 melalui jalur khusus. Hanya saja tahun 2017 lalu rancangan undang-undang terkait tenaga honorer sudah masuk Prolegnas, namun belum dibahas,” cetusnya.

Ketua Forum Honorer K2 KLU, Maridi, dalam kesempatan itu berharap Pemda bisa mengusulkan pengangkatan melalui jalur khusus, disamping kesejahtraan bagi para honorer K2.

“Kita harapkan bisa diangkat melalui jalur khusus. Honornya juga kalau bisa diberikan lebih layak,” harapnya.

Menanggapi itu, Plt Kepala Dinas Dikbudpora KLU, H. Fauzan Fuad, berjanji akan mengupayakan tuntutan para honorer K2 terutama terkait kesejahtraan mereka.

“Kita upayakan agar honor bulanan para tenaga K2 bisa naik menjadi Rp. 300 ribu per bulan,” bebernya.

Saat ini, tenaga K2 menerima uang honorer sebesar Rp. 190 ribu per bulan yang bersumber dari Bos Daerah.

DNU

Pemprov NTB sudah menyiapkan lahan 1 hektar, sedangkan untuk nilai investasi melalui Dinas Perikanan dan Kelautan menyiapkan 10 Milyar

MATARAM.lombokjournal.com — Setelah pengolahan rumput laut menjadi berbagai macam makanan, kini gilran Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB melalui Dinas Perikanan dan Kelautan NTB akan mengolah Rumput laut menjadi bahan kecantikan atau kosmetik.

Kepala Dinas Perikanan dan kelautan NTB, Lalu Hamdi mengatakan, tindak lanjut dari pada pengolahan rumput laut menjadi produk kosmetik akan dimulai dengan melibatkan pihak ketiga.

“Yang sudah berjalan olahan rumput laut untuk produk bahan makanan itu sudah jalan. Dan sekarang kita akan kembangkan lagi untuk produk rumput laut menjadi kosmetik. Sekarang kita mulai,” ujarnya Senin (02/04)

Ia menuturkan, pengolahan akan dimulai dari merapikan dulu lingkungan dari pada lahan lokasi lahan, mencoba cek segala fasilitasnya. Selanjutnya akan nanti akan dipasang mesin pengolahnnya dan ditargetkan akan dipasang bulan April ini.

“Untuk mesin, Insya Alah dalam bulan ini akan dipasang, Dan itu nanti urusan pihak ketiga. Ini kita tidak melakukan sendiri ya,” tuturnya

Hamdi menyebutkan, untuk luas lahan pemprov NTB sudah menyipakan 1 hektar, sedangkan untuk nilai investasi yang pemprov NTB melalui dinas perikanan dan kelautan menyiapkan 10 Milyar.

“Kira-Kira investasinya 10 Miliyar,”Tegasnya.

Hamdi mengaku, potensi rumput laut dijadikan kosmetik di NTB Sangat besar, NTB punya produksi  Rumput laut basah tahun 2017 mencapai 1.036 .000 ribu ton. Namun ini bukan hanya untuk kosmetik saja.

“Jadi sudah ada beberapa kegiatan. beberapa  produk olahan yang sudah kita kembangkan seperti dodol rumput laut, rengginang, es rumput laut, dan sebagainya itu sudah jalan,”aku Hamdi

Yang jelas, pengolahan Rumput Laut tidak  bentuk bahan mentah, ini untuk meningkatkan nilai tambah produk yang sekarang  kebanyakan produk-produk asal NTB itu tidak diolah lebih lankut.

“Kita tingkatkan nilai tambahnya memproduksi bahan turunan produk bturynan daripada bahan dasar rumput laut,” jelasnya

Disinggung terkait nantinya kosmetik tersebut akan di jual kemana?   Hamdi menyebut tentu nanti Dinas Perikanan dan Kelautan akan mufakat terlebih dahulu untuk pasar lokal.

“Kita coba kerjasama dengan hotel, diperluas ke daerah-daerah lain,” jawabnya.

Untuk izin, Hamdi mengklaim sepenuhnya diatur oleh pihak ketiga, dan dinas kelautan dan perikanan hanya memfasilitasi untuk pembudidaya kemudian mendekatkan dengan lokasi wisata.

“Tidak hanya dengan prodak rumput lautnya kalau semuanya nanti banyak ya akan dikelola oleh pihak ketiganya,” pungkasnya.

AYA