IJTI NTB berharap, media pemberitaan harus menjadi media yang profesional, akurat dan berimbang bagi informasi masyarakat

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, berharap agar hasil Rapat Kerja yang dilaksanakan IJTI, dapat menghasilkan keputusan yang baik dan memberikan manfaat bagi Negara khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Hal itu disam[paikan Najmul Akhyar saat membuka acara Rapat Kerja Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB periode 2017-2020 di Marina By Medana Hotel Lombok Utara pada Sabtu (23/12).

Rakerda tersebut membahas program kerja tahunan organisasi televisi di NTB, yang dihadiri seluruh Pengurus Daerah sesuai dengan SK IJTI Pusat hasil keputusan Musyawarah Daerah pada November 2017 lalu.

Najmul Akhyar mengapresiasi penyelenggaraan Raker yang dilaksanakan di Lombok Utara.  IJTI diminta membentuk Koordinator Wilayah di Kabupaten Lombok Utara, guna menunjang hubungan kerjasama serta kemitraan dengan Pemda dalam hal memberikan informasi bagi masyarakat.

“Saya berharap bahwa di Lombok Utara Pengurus Daerah membentuk IJTI wilayah Lombok Utara dan itu akan kami sambut baik, “ kata bupati.

Menurutnya,  tiap ikatan media yang dibangun pada masing – masing daerah tentunya akan sangat berkah, dengan demikian akan lebih banyak yang membantu berfikir membangun daerah.

Sejalan dengan harapan tersebut, ia menilai peran pers sejauh ini telah banyak memberikan kontribusi yang komprehensif mendukung pengembangan dan pembangunan daerah.

Keberadaan organisasi yang menghimpun insan media khususnya para jurnalis televisi, bagi Bupati akan menjadi wadah yang baik untuk membentuk insan pers yang professional dan semakin mendukung perannya sebagai kontrol sosial yang jauh dari pemberitaan opini.

“Tentu harapan kami adalah media yang mengawal aspek pemberitaan haruslah menjadi media yang profesional untuk memberikan media yang akurat dan berimbang bagi informasi masyarakat. Jangan membentuk opini sendiri yang akan menyebabkan kerugian bagi warga masyarakat,” lanjutnya.

Mewakili seluruh Pengurus Daerah, Ketua IJTI NTB Riadis Sulhi mengapresiasi perhatian Pemkab Lombok Utara yang diberikan untuk mensukseskan pelaksanaan Rapat Kerja.

Ia berharap kedepan melalui hubungan baik ini, akan terjalin kemitraan yang solid antara organisasi IJTI dengan Pemkab Lombok Utara.

“Organisasi IJTI kedepan harus mampu mencetak pribadi insan pers yang berkarakter dan berdedikasi tinggi dalam menyajikan berita yang akurat dan berdasarkan kode etik. IJTI NTB ke depan berharap kemitraan antara pemda dan insan pers dilingkup manapun akan terus bersinergi dan terjalin harmonis, kami akan terus berkontribusi memberikan informasi yang berimbang, berkualitas sesuai kaidah jurnalistik  yang baik,” harapnya.

Selain menggelar rapat kerja daerah yang membahas program kerja tahunan, rangkaian Rakerda IJTI juga mengunjungi sejumlah destinasi wisata di wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagai wujud sinergitas yang baik antara media dan pemerintah daerah setempat  yang rencananya akan terus dibina kedepan.

AYA

BACA JUGA :

• Najmul Akhyar; Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik

Media dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan kode etik

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memegang amanah rakyat tidak boleh anti terhadap segala bentuk keritikan yang disampaikan masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati KLU. H. Najmul Akhyar, dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke IIII Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) Cabang NTB, di Hotel Medana By Marina, Sabtu (23/12).

“Media punya peran penting dalam keberlangsungan birokrasi pemerintahan. Terutama dalam memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan,” katanya dalam acara yang dimulai pukul 18 : 00 Wita itu.

Meski begitu, Najmul juga mengingatkan, media dalam menjalankan tugas dan fugsinya harus memperhatikan kode etik dalam kerja jurnalistik itu sendiri.

“Silahkan sampaikan kritik dan masukan ke pemerintah. Itu baik untuk kita bersama-sama membangun daerah. Namun tentu berita yang sampai ke publik harus berimbang,” sambungnya.

Ketua IJTI NTB. Riadi Sulhi, dalam sambutannya berterimakasih kepada Pemerintah Daerah Lombok Utara. Karena telah menerima dan bersedia memfasilitasi  IJTI menggelar Rakerda di KLU.

“Terimakasih pak Bupati. Semoga dengan terselenggaranya Rakerda ini, dapat melahirkan rumusan-rumusan baru bagu kemajuan daerah, khususnya Lombok Utara,” katanya.

DNU

BACA JUGA :

• Buka Rakerda IJTI NTB, Bupati KLU berharap Pemda dan Media Bersinergi Positif

Masyarakat jangan ragu melaporkan, bila menemukan personil TNI AD yang melakukan kegiatan politik praktis

MATARAM.lombokjournal.com — Ancaman keras disampaikan Danrem 162/WB, Kolonel Inf Farid Makruf, kepada seluruh prajurit yang tidak netral pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018.

Usai mengikuti acara rapat kordinasi dengan KPU NTB Jum’at (22/12), Danrem mengatakan dirinya menginstruksikan seluruh prajurit Angkatan Darat (AD), bersikap netral dan tidak ikut berpolitik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

Danrem pun meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan, bila menemukan atau melihat personil TNI AD yang melakukan kegiatan politik praktis.

Kolonel Inf farid Makruf menegaskan, kepada personilnya akan diberikan sangsi tegas yang ikut melakukan praktis politik praktis. “Bahkan sangsi terberat seperti pemecatan akan di terapkan,” tegasnya.

Dijelaskan Danrem,  netralitas TNI sudah diatur dalam Undang-Undang. Panglima TNI sendiri memerintahkan, untuk memberikan sanksi sesuai aturan bahkan sanksi terbesar yakni pemecatan.

Untuk memantau prajurit Korem 162/WB telah membentuk Tim Pengawasan yang bertugas dari pra pilkada, saat pilkada hingga paska pilkada. Farid mengatakan tim tersebut merupakan tim khusus yang di terjunkan selama perhelatan pilkada ini dan tersebar disemua kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

“kita sudah membentuk tim pengawasan internal, tim ini bertugas memantau gerak gerik anggota, bila nanti di temukan anggota  yang tidak netral akan di tindak,” paparnya.

Farid menghimbau masyarakat bila menemukan aparat TNI AD tidak netral, untuk melaporkan langsung ke Babinsa, Koramil, Kodim atau ke nomer pribadi Danrem yakni 081218459777.

AYA

Fokus keamanan hanya pada potensi terjadinya perkelahian antar pemuda, pengawasan lalu lintas, tempat ibadah dan pusat keramaian

MATARAM.lombokjournal.com — Perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 dijamin akan berlangsung aman.  Selain Polda NTB, Korem 162/WB juga siap mengamankan Natal dan jalannya malam pergantian tahun.

Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf mengatakan, pihaknya akan menerjunkan anggota untuk mengamankan dua momen besar, yaitu  Natal dan malam Tahun Baru.

Jumlah personil yang di terjunkan saat Natal dan Tahun Baru nanti proporsional sesuai dengann kebutuhan. Prajurit yang di terjunkan akan bergabung dengan aparat Kepolisian dan Pol pp serta akan di sebar di berbagai titik.

Tentang lokasi rawan keributan Danrem menyatakan, dari hasil pantauan bersama tidak ada daerah khusus yang mendapat pengaman ketat.

Pengamanan sendiri di fokuskan pada potensi terjadinya keributan antar pemuda, pengawasan lalu lintas, tempat ibadah hingga pengamanan di pusat keramaian.  Tentang ancaman teroris hingga saat ini belum terdeteksi.

“Tidak ada pengamanan khusus, fokus keamanan hanya pada potensi terjadinya perkelahian antar pemuda, pusat keramaian, ancaman teroris belum ada,” paparnya.

Seperti pada perayaan Natal dan Tahun Baru lalu, Polda NTB bersama dengan Korem dan Pol PP menerjunkan personilnya mengamankan sejumlah objek vital serta pusat keramaian. Polda NTB sendiri telah melakukan apel khusus untuk operasi pengamanan perayaan natal dan tahun baru dengan sandi operasi Lilin Gatarin.

AYA

Masyarakat diminta waspada di saat berpergian atau keluar rumah, kemungkinan terjadinya pohon tumbang, banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, serta terjadinya gelombang tinggi

MATARAM.lombokjournal.com —  Sehubungan panjangnya siklus tahunan kali ini, musim hujan diprediksikan akan berlangsung hingga April 2018 mendatang.

Masyarakat pun dihimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya cuaca buruk. Khususnya mewaspadai kemungkinan buruk akibat hujan lebat yang disertai petir, tanah longsor, angin kencang, maupun gelombang pasang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Provinsi NTB, Muhammad Rum mulai surat edarannya, Kamis ( 21/12 ) di Mataram.

Rum menghimbau masyarakat agar selalu waspada di saat berpergian atau keluar rumah.  Waspada terhadap terjadinya pohon tumbang, banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, serta terjadinya gelombang tinggi bagi masyarakat yang beraktivitas di laut

Kalak BPBD NTB juga berharap agar masyarakat NTB dapat membudayakan kegiatan gotong royong baik membersihkan sungai, drainase, parit,  dan tidak membuang sampah sembarangan.

Dan yang tidak kalah penting, menurutnya, adalah aktif melakukan penghijauan, baik di pekarangan rumah maupun di perbukitan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

“Bagi para petani agar tidak merambah areal perbukitan dengan menanam jagung,” ungkapnya

Pihaknya juga menginformasikan nomor telpon BPBD yakni 0370 646972, bila terjadi bencana banjir, tanah longsor, atau angin kencang.

“Hubungi kami segera Dan kami berharap agar masyarakat bisa bahu membahu dan saling membantu apabila terjadi bencana,” pungkasnya

AYA

Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, menggelar Rapat Koordinasi Daftar Pemilih, dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pemilihan Gubernur NTB 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

Rakor itu dilakukan, karena masih ada pihak-pihak yang belum memahami data pemilih yang belum berusia 17 tahun, namun sudah menikah. Dalam aturan, warga negara yang sudah menikah memiliki hak memberikan suaranya.

“Itulah sebabnya, kami mengundang semua pemangku kepentingan seperti TNI, Polri, DPMPD-Dukcapil, Kanwil Kamenag, Kemenkumham untuk bersama-sama sukseskan pilkada 2018 dan pemilu 2019,” ungkap Ketua KPU NTB, L Aksar Anshori, di Mataram Jumat (22/12).

Aksar menjelaskan, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Kemudian, pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

“Kalau mengacu dengan aturan itu, jelas ada hak pilih. Oleh sebab itu, kami akan berkoordinasi dengan DPMPD-Dukcapil dan pemangku kepentingan lainnya, supaya memiliki syarat hak pilih,” katanya.

Di hadapan pemangku kepentingan, Aksar mengajak semua pihak sukseskan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Agenda KPU saat ini melakukan pemutahiran daftar pemilih, dimulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2018, secara berkelanjutan.

“Pemutahiran ini juga tidak hanya tanggung jawab KPU atau Kemendagri, tapi semua pihak,” ujarnya.

Aksar menambahkan, di NTB ini ada institusi TNI, Polri, lembaga vertikal seperti Kemenkumham dan Kanwil Kemenag. Maksudnya, ada keluarga besar TNI yang sudah pensiun, warga sipil berhak memilih.

Demikian halnya dengan Kemenkumham memiliki Lapas tersebar di NTB, dan Kemenag memiliki KUA.

“Itu nanti tugas kita semua, sangat berharap kerjasama yang baik demi sukseskan pemilu. Mudahan DPMPD-Dukcapil dan Kanwil Kemenag bisa fasilitasi dapat isbat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DPMPD-Dukcapil, DR Ashari akan fasilitasi supaya Pilkada NTB 2018 dan pemilu 2019 sukses. Dia mengaku, jumlah masyarakat NTB sebanyak 5 juta. Yang wajib 3,8 juta lebih, sudah melakukan rekaman e-KTP sebanyak 3,5 juta, sedangkan yang belum 380 ribu lebih.

“Berharap sih tuntas akhir Desember, tapi karena kondisi sehingga target itu tiada bisa terpenuhi. Namun, sudah koordinasi dengan Kabupaten/Kota, termasuk diperbaiki alat perekam, “paparnya.

Ia memastikan, perekeman e-KTP itu akan tuntas bulan Maret 2018 mendatang.” InsyaAllah 2018 sebelum pencoblosan perekeman itu tuntas,” tutupnya.

AYA

Tidak segan-segan menggunakan senjata untuk penegakan hukum dalam memerangi para kurir dan bandar

MATARAM.lombokjournal.com —  Kasus peredaran Narkoba di pulau seribu masjid tercatat sebanyak tujuh kasus. Enam di antaranya sudah P21, sementara barang bukti sebanyak 130,03 gram Sabu,  5,03 gram hasis dan 4,23 gram tembakau gorila,  selama tahun 2017.

Kepala BNNP NTB, Brigjenpol Drs. Imam Margono menyampaikan itu dalam rilisnya. “Pengungkapan kasus barang haram itu dilakukan tanpa pandang bulu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing,” kagtanya, Kamis (21/12)

Bahkan, pihaknya  tidak segan-segan menggunakan senjata untuk penegakan hukum dalam memerangi para kurir dan bandar barang haram itu.

“Saya berharap, pelaku diberikan sanksi berat. Bila perlu hukuman mati,” ungkapnya,

Imam mengaku, BNNP terus berupaya mengungkap kasus peredaran narkoba itu, bekerja sama dengan instansi terkait. Sehingga, selama 2017 terdapat kasus tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang.

Untuk pidana narkotika sebanyak tujuh kasus, enam diantaranya P21 dengan jumlah tersangka tujuh orang.

“Kalau yang TPPU belum ada kami ungkap,” kata dia.

Khusus pencegahan, BNNP terus sosialisasi akan bahaya narkoba kepada masyarakat dengan berbagai cara, antara lain mengumpulkan pelajar, mahasiswa, masyarakat dan menggunakan media.

Kemudian langkah pemberdayaan, melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan agar pecandu atau pengedar memiliki rasa percaya diri menggunakan keahlian sebagai mata pencarian dan hindarkan diri dari jeratan narkoba.

Mengenai rehabilitasi, sebanyak 1,6 persen direhabilitasi pengguna dari penduduk NTB. BNNP juga gandeng lembaga pemerintah lainnya memaksimalkan peranan rehabilitasi itu. Adapun data rehabilitasi pecandu sebanyak 569 dan korban penyalahgunaan narkoba.

Termasuk pasca rehabilitasi mantan pecandu sebanyak 74 orang, sebanyak 72 orang laki-laki dan dua orang perempuan.

“Yang jelas, jika ada ditemukan pengedar jumlah signifikan. Kami akan tembak mati, ” tegasnya.

AYA

Ditemukan pelanggaran oleh penyelenggara dan oknum kepala kewilayahan yang terlibat sebagai penghubung dengan tim sukses  paslon perseorangan

 LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Tim verifikasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Utara, menemukan adanya KTP ganda dalam ferivikasi faktual bakal Calon Gubernur NTB yang menempuh jalur indevenden beberapa waktu lalu.

“Tim kami menemukan KTP ganda saat melakukan verifikasi faktual di 4 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Bayan, Pemenang, Tanjung Dan kayangan,” kata Ketua Panwaslu KLU, Adi Purmanto, Kamis (21/12).

Dikatakan Adi, saat ini tercatat sebanyak 4.812 pendukung bakal calon perseorangan yang sudah terverifikasi di Lombok Utara. Bahkan Ada juga yang sudah meninggal tapi KTP yang bersangkutan masih dipakai.

“Ada juga kita temukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan oknum kepala kewilayahan yang terlibat sebagai penghubung dengan tim sukses paslon perseorangan. Itu akan kita berikan sanksi,” tutupnya.

DNU

Sebanyak 217 personil gabungan akan diturunkan dalam Operasi Lilin Gatarin 2017, sejak 23 Desember 2017 hingga 2 Januari 2018 untuk pengamanan Natal dan tahun baru 2018

MATARAM.lombokjournal.com — 13 gereja di Kota Mataram akan ditingkatkan pengamanannya selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2018.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan itu saat ditemui di Mapolres Mataram, Rabu (20/12).

Muhammad mengatakan, sebanyak 217 personil gabungan akan diturunkan dalam Operasi Lilin Gatarin 2017, sejak 23 Desember 2017 hingga 2 Januari 2018 untuk pengamanan Natal dan tahun baru 2018.

“Personil gabungan yang terdiri dari Brimob, TNI serta instansi terkait ini akan kita siagakan selama perayaan Natal dan tahun baru 2018,” ujarnya.

Kapolres menuturkan, khusus di wilayah hukum Polres Mataram pihaknya akan membangun empat posko pengamanan dan posko pelayan. Dimana posko-posko tersebut akan didirikan di Simpang Kebon Roek, di Karang Jangkong, di Bartais dan di Narmada.

“Nantinya posko-posko ini yang akan mengamankan masyarakat yang merayakan Natal dan tahun baru,” jelasnya.

Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar selama perayaan Natal dan tahun baru tetap menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Dia juga mengharapkan kepada para pengusaha agar tidak memaksa kariawannya untuk menggunakan atribut-atribut Natal.

“Kalau berbeda agama jangan dipaksa, kecuali dengan kemauannya sendiri. Hal ini kita tanggapi dengan serius dan akan kita atensi,” pungkasnya.

AYA

Selama 2 sampai 3 hari kedepan NTB akan dihantam angin kencang berkekuatan 45 Km/Jam

MATARAM.lombokjournal.com – Larangan Penyeberangan Malam Hari Ke Tiga Gili Trawangan, Meno dan Air di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada saat malam pergantian Tahun Baru akibat faktor cuaca dan keselamatan pelayaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran nomor : UM.003/03/12/. KUPP. PMG-17 tentang Larangan Penyeberangan Malam Hari Ke Tiga Gili Trawangan, Meno dan Air di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Terbitnya Surat edaran itu ini sampaikan Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Bayu Windia, Rabu (20 /12)  di Mataram. Pelarangan itu efektif berlaku sejak Minggu (31/12) pada pukul 18.00 Wita.

“Alasan penutupan ini karena pertimbangan cuaca,” ungkapnya

Penutupan aktivitas penyeberangan tersebut dilakukan dari dan menuju tiga Gili yang melalui Pelabuhan Bangsal, Teluk Nare, Teluk Kodek, Nipah, Mentigi, Kecinan dan Senggigi.

“Penutupan ini mulai berlaku Minggu (31/12) pada pukul 18.00 Wita,” terangnya.

Selain menutup aktivitas penyeberangan, dalam surat edarannya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga melarang operator pelayaran untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitas angkut yang telah diijinkan. Tidak hanya itu, operator pelayaran juga dilarang atau membawa barang berbahaya dan lainnya yang mudah terbakar dan meledak.

“Agar alat-alat keselamatan di atas kapal dilengkapi dalam kondisi baik dan siap pakai,” Pungkasnya

.Sementara itu , Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stamet BIL Praya merilis, selama 2 sampai 3 hari kedepan NTB akan dihantam angin kencang berkekuatan 45 Km/Jam.  Oleh sebab itu, di imbau supaya lebih waspada dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan penting.

Kepala BMKG Stamet BIL Praya, Ot Oral Sem Wilar menyampaikan, saat ini terpantau sedang terjadi peningkatan kecepatan angin di wilayah Lombok dan Sumbawa bagian barat. Hal itu dipengaruhi kondisi adanya gangguan cuaca di sekitar NTB, yaitu adanya palung tekanan rendah di selatan NTB.

“Ini akan membuat hujan ringan, sedang hingga lebat terpantau di sebagian wilayah sebagian wilayah Lombok Barat, dan Lombok Tengah bagian selatan, ” tuturnya.

Dia memaparkan dampak yang akan terjadi yakni pohon tumbang, sehingga sangat dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati selama beraktifitas di luar. Waspadai akibat adanya angin kencang. “Potensi ini masih harus diwaspadai hingga 2-3 hari kedepan,” kata dia.

Dia mengaku, laporan ini berdasarkan hasil pengamatan permukaan BMKG BIL Praya.

AYA