Sebagai tuan rumah,  NTB melakukan persiapan sebaik baiknya, termasuk memastikan sarana MCK  tersedia dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com —  Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama Nahdatul Ulama dan Konferensi Besar ( Konbes) PBNU yang akan dilaksanakan pada 23-25 November 2017 di Islamic Center Nusa Tenggara Barat (NTB), berbagai persiapan untuk mendukung dan mensukseskan agenda Akbar tersebut terus dikebut.

Munas dan Konbes NU itu yang nantinya dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Bapak Ir.H.Joko Widodo, maka telah dilakukan pemerintah daerah.

Guna memastikan seluruh persiapan rampung, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi   Selasa (22/11) siang, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi  acara untuk melihat secara langsung berbagai persiapan yang telah dilakukan panitia.

Didampingi Sekretaris Daerah, Ir.H.Rosiady Sayuti, M.Sc.P.hD dan pejabat terkait lainnya, Gubernur TGB memeriksa kesiapan panggung dan penataan venue utama, yang secara umum kesemuanya  sudah hampir rampung.

Kepada Panitia dan jajarannya dilingkungan Pemprov. NTB, Gubernur meminta agar terus bersinergi dan berkoordinasi untuk memastikan, keseluruhan fasilitas pendukung, baik venue venue yang akan digunakan maupun akses pengamanan, peliputan dan pelayanan kepada tamu-tamu yang akan hadir, benar-benar dapat disediakan dan terlayani dengan baik.

“Sebagai tuan rumah  yang baik,  kita berkewajiban melakukan persiapan dengan sebaik baiknya, termasuk memastikan sarana MCK  tersedia dengan baik,” tegasnya

Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini merupakan forum tinggi kedua setelah Muktamar dalam NU. Tidak kurang dari 1000 Ulama se- Indonesia akan hadir pada event nasional  itu, disamping sejumlah menteri  kabinet Indonesia kerja dan para tokoh masyarakat lainnya dijadwalkan juga akan hadir.

Ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah, tentu memberikan berkah bagi masyarakat.  Ini mendukung pertumbuhan pembangunan daerah di berbagai bidang dan sektor. Termasuk kemampuan merawat toleransi umat beragama di Pulau Seribu Masjid, meenjdi contoh baik  bagi kerukunan bangsa maupun dunia.

AYA

—

KLU hingga saat ini belum memiliki Perbup yang mengatur tentang alokasi dana operasional Desa Persiapan

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Belasan orang perwakilan dari 10 desa persiapan di Lombok Utara mendatangi kantor Bupati setempat. Selasa (21/11)

“Hingga saat ini dasa persiapan tidak mendapat alokasi dana operasional dari desa induk,” kata staf desa persiapan Samaguna. Fahrudin, dalam hearing yang berlangsung di aula Bupati itu.

Fahrudin menambahkan, dalam ketentuan Permendagri No.1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, menerangkan bahwa desa induk harus mengalokasikan sebesar 30 persen anggaran APBDes untuk desa yang dinaunginya atau desa persiapan.

“Hampir semua desa induk tidak mengalokasikan Anggaran operasional untuk desa yang dinaunginya. Padahal awal tahun ini Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan nomor Kode Register untuk semua desa persiapan,” katanya lagi.

Terhadap kondisi tersebut, Fahrudin menilai akan dapat berdampak pada pelayanan masyarakat yang tidak maksimal.

Sekda KLU. H. Suardi, mengakui jika KLU hingga saat ini belum memiliki Perbup yang mengatur tentang alokasi dana operasional tersebut. Meski begitu pihaknya berjanji tahun 2018 mendatang Perbup tersebut sudah ada.

“Kita berharap alokasi dana tersebut bisa dimasukkan dalam APBDes 2018 mendatang. Terkait aturannya tentu akan kita buatkan Perbup dulu,” paparnya.

DNU

Gubernur puji kebersamaan masyarakat NTB dengan bergotong royong membantu korban bencana banjir.

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr TGH. M. Zainul Majdi, berkeliling melihat langsung puing puing rumah warga yang luluhlantah akibat diterjang banjir di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (21/11).

Dalam kunjungannya, gubernur sempat mengunjungi kondisi warga di tempat pengungsian dan tenda tenda penampungan yang disediakan petugas di lapangan

Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu  bahkan sempat memimpin doa, memohon keselamatan dan perlindungan bagi warga korban banjir.

Usai melakukan peninjauan dan  motivasi kepada masyarakat ditempat penampungan, Gubernur langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk melakukan koordinasi dalam proses percepatan rehabilitasi pasca tanggap darurat terhadap korban banjir.

“Warga masyarakat kita harapkan tidak terlalu lama berada di tempat penampungan, apalagi di tenda seperti ini,” ujarnya.

TGB memerintahkan BPBD-NTB dan Kabupaten Lombok timur, setelah tanggap darurat selesai  untuk segera melakukan pendataan terhadap korban terdampak banjir.

Gubernur memerintahkan pemerintah kabupaten Lombok Timur membangun rumah-rumah yang hancur akibat banjir sehingga dapat kembali ditempati warga.

“Kita harapkan rumah-rumah warga yang betul-betul hancur untuk segera kita bangun dan kita masukkan dalam program pembangunan rumah layak huni untuk tahun 2018. Kalau bisa untuk percepatan kita upayakan, ini adalah kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten Lombok Timur,” harap TGB.

Dalam kunjungan itu TGB sempat berdialog di lokasi korban bajir dengan masyarakat korban banjir dan anak-anak sekolah. Ia berupaya memastikan kelancaran distribusi bantuan bahan makanan bagi korban banjir, dan ketersediaan sarana prasana belajar untuk anak sekolah yang terdampak banjir.

TGB menyerahkan bantuan sembako dan alat-alat tulis kepada anak-anak sekolah di Desa Sepit. Seain itu juga menyerahkan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia.

“Saya sangat berterimakasih kepada teman-teman TNI, Polri dan BPBD serta masyarakat yang telah bekerja keras dalam upaya melakukan proses pembersihan di lokasi terdampak banjir  dan pengamanan terhadap para korban banjir,” ujarnya.

Didampingi Kepala BPBD Provinsi NTB, H.Moh. Rum dan pejabat terkait lainnya serta Kepala BPBD Kabupaten Lombok Timur, saat berdialog dengan warga masyarakat di lokasi banjir, Gubernur memuji kebersamaan masyarakat NTB dengan bergotong royong dalam membantu korban bencana banjir.

“Saya sangat mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat, baik kepala desa yang datang langsung bersama masyarakatnya membawa bantuan. Ini adalah cermin nyata semangat kegotong royongan masyarakat”, pungkasnya.

AYA

 Melalui inovasi produk perbankan Tabungan Sehat, menjadi jawaban permasalahan tunggakan pembayaran iuran peserta, sehingga dapat melunasi tunggakan iuran dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.

Lombokjournal

JAKARTA  –

BPJS Kesehatan bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), dalam upaya meningkatkan kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS melalui berbagai inovasi dan terobosan produk perbankan.

Salah satu upaya yang dikembangkan adalah Program Tabungan Sehat, produk BNI yang mendukung Program JKN-KIS. Melalui Tabungan Sehat para peserta JKN-KIS khususnya yang memiliki tunggakan dapat lebih mudah menyelesaikan kewajibannya membayar iuran peserta.

“Langkah BNI selaras dengan strategi BPJS Kesehatan untuk keberlangsungan financial. Di antaranya peningkatan kolektabilitas iuran peserta, dan peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran,” jelas Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso di Jakarta (21/11).

Kemal menambahkan, saat ini terdapat peserta JKN-KIS yang menunggak pembayaran iuran dan sudah terlanjur memiliki tunggakan yang cukup besar.

BPJS Kesehatan senantiasa mengingatkan peserta yang menunggak untuk membayar iurannya, baik secara langsung maupun melalui Kader JKN. Alhasil cukup banyak peserta yang berniat melunasi tunggakannya. Namun, memang masih ada sebagian peserta yang tidak bisa melunasi sekaligus.

Melalui inovasi produk perbankan Tabungan Sehat, diharapkan dapat menjadi jawaban terkait permasalahan tunggakan pembayaran iuran tersebut. Sehingga peserta dapat melunasi tunggakan iuran dan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa menemui hambatan.

Mekanisme peserta yang ingin mengikuti program angsuran melalui tabungan sehat ini sangatlah mudah. Pertama peserta JKN-KIS datang ke Kantor Cabang BNI terdekat dengan membawa KTP, KK, Kartu JKN-KIS dan setoran awal Rp. 100.000,-.

Oleh petugas BNI, peserta akan mendapatkan gambaran jumlah setoran bulanan yang harus disetor, sesuai jumlah tunggakan dan jangka waktu yang diinginkan. Setelah menentukan jumlah setoran dan jangka waktu, peserta mengisi form autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Setoran selanjutnya peserta dapat melakukan melalui Agen BNI 46 terdekat di seluruh Indonesia maupun ke Kantor BNI terdekat. Saldo peserta tidak akan didebet sebelum memenuhi dari jumlah yang ditentukan.

Kemal meyakini, produk simpanan ini merupakan langkah awal untuk makin mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan perbankan. Ke depan, diharapkan akan ada layanan-layanan keuangan lainnya yang dapat disinergikan antara BPJS Kesehatan dengan BNI. Juga bank-bank lain dalam upaya mendukung Program JKN-KIS.

“Kami juga menghimbau kepada peserta untuk tetap rutin membayar iuran. Untuk menghindari lupa membayar iuran kami juga bekerjasama dengan beberapa bank untuk mekanisme autodebet,’ kata Kemal.

Ditambahkannya, sejak awal, salah satu trigger yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan mensyaratkan calon peserta kelas 1 dan 2 untuk memiliki rekening tabungan. Dengan memiliki rekening tabungan, masyarakat yang menjadi peserta program JKN-KIS lebih mudah membayar iuran melalui autodebet maupun layanan perbankan lainnya.

Visi BPJS Kesehatan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah terwujudnya jaminan kesehatan semesta (Universal health Coverage/UHC) bagi seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2019 mendatang.

Di tahun 2017, salah satu fokus utama BPJS Kesehatan adalah Keberlangsungan financial. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sustainibilitas program JKN-KIS. Caranya, dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection.

Di sisi lain, diperlukan peningkatan kolektibilitas iuran peserta, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran. Serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Karenanya, diperlukan strategi tertentu agar fokus utama ini dapat terwujud.

Ka-eS (*)

BACA JUGA :

•  Bank BJB Siap Dukung Program JKN-KIS Melalui Supply Chain Financing (SCF)
• BPJS Kesehatan Jalin kerjasama Dengan GO-JEK Indonesia, CT Corp, OVO dan OY Indonesia, Melalui Payment Point Online Banking (PPOB).

Zona Perkiraan Bahaya sifatnya dinamis, dapat berubah tiap waktu mengikuti perkembangan data pengamatan G. Agung paling aktual/terbaru.

lombokjournal.com –

Gunung Agung yang berada di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali meletus sejak Selasa (21/11) pukul 17.05 WITA.  Letusan terus berlangsung, dengan asap kelabu tebal dengan tekanan sedang hingga tinggi maksimum 700 meter di atas puncak. Abu letusan bertiup ke arah Timur – Tenggara.

PVMBG masih menganalisis aktivitas vulkanik. Status tetap Siaga (level 3). Dari aktivitas vulkanik belum menunjukkan adanya lonjakan kenaikan kegempaan. Tremor Non-Harmonik sebanyak 1, kali dengan amplitudo 2 mm dan durasi 36 detik. Gempa vulkanik dalam sebanyak 2 kali dengan amplitudo 5-6 mm dan durasi 8-26 detik.

Masyarakat dihimbau tetap tenang. Ikuti semua rekomendasi dari PVMBG. Masyarakat di sekitar G. Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apa pun di Zona Perkiraan Bahaya, yaitu di dalam area kawah G. Agung dan di seluruh area di dalam radius 6 km dari Kawah Puncak G. Agung, ditambah perluasan sektoral ke arah Utara-Timurlaut dan Tenggara-Selatan-Baratdaya sejauh 7,5 km.

Zona Perkiraan Bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan G. Agung yang paling aktual/terbaru.

Daerah yang terdampak antara lain Dusun Br. Belong, Pucang, dan Pengalusan (Desa Ban); Dusun Br. Badeg Kelodan, Badeg Tengah, Badegdukuh, Telunbuana, Pura, Lebih dan Sogra (Desa Sebudi); Dusun Br. Kesimpar, Kidulingkreteg, Putung, Temukus, Besakih dan Jugul (Desa Besakih); Dusun Br. Bukitpaon dan Tanaharon (Desa Buana Giri); Dusun Br. Yehkori, Untalan, Galih dan Pesagi (Desa Jungutan); dan sebagian wilayah Desa Dukuh.

Hingga saat ini jumlah pengungsi Gunung Agung sebanyak 29.245 jiwa di 278 titik pengungsian. BNPB terus melakukan koordinasi dengan PVMBG. BNPB bersama BPBD dan unsur terkait terus menyiapkan upaya penanganan terkait dengan meletusnya Gunung Agung.

Sutopo Purwo Nugroho/

Kepala Pusat Data Infornasi dan Humas BNPB

Di Jerowaru dan Keruak informasi bencana masih minim, pengenalan bencana di wilayah selatan Lombok belum intensif

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (18/11) cukup mengagetkan. Pasalnya, banjir ini menerjang wilayah-wilayah di bagian selatan Pulau Lombok, seperti Kecamatan Jerowaru, Keruak, dan Sakra Barat yang bukan menjadi ‘langganan’ banjir.

Tercatat 15 dusun dan 11 desa dari tiga kecamatan tersebut mengalami musibah banjir.

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, Lalu Masri Habibullah mengatakan, kondisi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan wilayah utara di Kabupaten Lombok Timur, seperti di Kecamatan Sambelia dan Sembalun yang kerap dilanda banjir setiap tahunnya.

Beragam faktor ditengarai menjadi penyebab banjir, yakni intensitas hujan yang cukup tinggi dengan lama hujan berkisar tujuh hingga delapan jam yang mengguyur tiga kecamatan ini pada Sabtu (18/11).

Selain itu, lanjut Masri, meluapnya Bendungan Pandandure juga ikut berperan mengakibatkan aliran air menerjang permukiman warga.

Mengingat tak biasanya dilanda banjir, Masri mengungkapkan respon masyarakat sekitar yang justru ikut menonton dan mendekati lokasi kejadian. Berbeda dengan wilayah utara di Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi akan penanganan bencana, bahkan ada juga tim siaga desa sebagai langkah antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Warga yang telah mendapatkan informasi penanganan bencana, lanjut Masri, langsung bergegas menjauhi lokasi bencana banjir, dan menuju lokasi yang lebih tinggi.

“Di Jerowaru dan Keruak informasi bencana masih minim karena tumben jadi pengenalan bencana belum intensif di sini,” ujar Masri di Kantor Camat Keruak, Lombok Timur, Ahad (19/11) malam.

Meski mengaku sempat kewalahan lantaran masyarakat justru mendekati lokasi banjir, Masri menilai hal ini menjadi masukan berharga bagi BPBD Lombok Timur untuk memberikan informasi tentang kebencanaan ke depan bagi masyarakat sekitar.

Kepala BPBD NTB, Muhammad Rum mengatakan, banjir sudah mulai berangsur surut pada Ahad (19/11). Namun, BPBD NTB maupun BPBD Lombok Timur tetap bersiaga penuh.

“Karena potensi terjadinya hujan masih tinggi,” kata Rum.

Selain itu, areal terdampak banjir juga tergolong cukup luas dan tersebar di beberapa titik. Hal ini diperparah dengan luapan air dan lumpur yang menggenangi akses jalan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari, mulai Sabtu (18/11) hingga Jumat (24/11). Rum menambahkan, posko tanggap darurat juga telah didirikan di Kantor BPBD Lombok Timur dan di Kantor Camat Keruak. Di posko ini, seluruh distribusi bantuan hingga dapur umum dipusatkan.

Rum merinci jumlah warga terdampak mencapai 2.280 jiwa dengan 578 kepala keluarga, 141 warga di antaranya sempat mengungsi, namun banyak yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Dua warga dilaporkan meninggal dunia, yakni Wasila Cantika (10) akibat reruntuhan rumah, dan Rozi Gozali (16) yang hanyut.

Dari sisi infrastruktur, banjir mengakibatkan rusaknya 20 jembatan desa, satu unit gardu listrik, lima tiang listrik tumbang, 10 rumah rusak berat, dan 598 rumah rusak ringan.

AYA

Uji kompetensi meningkatkan kapasitas dan integritas anggota, agar profesional menjalankan profesinya sebagai  jurnalis televisi

MATARAM.lombokjournal.com — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB sukses menggelar Uji Kompetensi Jurnalis perdananya di Hotel Lombok Raya. UKJ perdana yang berlangsung di Mataram selama dua hari, 19-20 November.

Ketua IJTI NTB Riadis Sulhi mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan jurnalis televisi nasional dan televisi lokal perwakilan Lombok dan Sumbawa.

Sembilan di antara pesertanya mengikuti jenjang keahlian muda dan satu dari tingkatan utama. Mereka telah diuji kemampuannya dalam jurnalistik dan dinyatakan lulus dengan memuaskan.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan integritas anggota agar profesional dalam menjalankan profesinya sebagai  jurnalis di media masing masing,” jelasnya.

Ia melanjutkan para peserta UKJ tersebut diuji langsung oleh dua penguji IJTI pusat yakni Rahmat Hidayat dan Jamalul Insan dengan harus melalui dua materi uji standar broadcasting profesional.

Tahap pertama dengan menguji wawasan teoritis terkait perumusan standar peliputan, kode etik, undang undang pers dan pedoman perilaku penyiaran (P3SPS). Berikutnya dengan ujian praktik lapangan editing dan hal teknis lainnya di lapangan.

Jamalul Insan salah seorang penguji dari pusat menyatakan, apreseasinya atas semangat para peserta jurnalis NTB dalam meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti UKJ.

“Kami mengapreseasi hal ini sebagai bentuk keseriusan seorang jurnalis menjadi insan media yang handal dan proesional di bidangnya,” ungkapnya di sela sela pelaksanaan UKJ.

Setelah sukses menggelar UKJ akhir tahun 2017 ini, Kegiatan serupa berikutnya rencananya akan kembali  digelar pada awal tahun depan secara bertahap.

Uji Kompetensi Wartawan atau Jurnalis bertujuan untuk mengukur standar kompetensi jurnalis meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya.

Selain itu, UKJ televisi  juga bisa menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja para jurnalis oleh perusahaan pers, menjaga harkat dan martabat jurnalis pada kedudukan strategis dalam industri pers.

“UKJ ini merupakan bagian dari IJTI dalam meningkatkan profesionalisme para jurnalis televisi,” ujarnya.

UKJ ini adalah uji kompetensi pertama yang berbasis jurnalistik televisi, berbeda dengan uji kompetensi bagi wartawan media cetak. Meski begitu, semua peserta terlihat sangat antusias mengikuti UJK tersebut.

AYA

PLN menerjunkan 50 petugas lebih dari berbagai Rayon di Pulau Lombok, ditambah Tim Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)  ke lokasi banjir

MATARAM.lombokjournal.com —  Satu hari pasca banjir bandang, Minggu (19/11), listrik di lokasi terdampak banjir telah pulih.  PLN (Persero) melakukan pemulihan pasokan listrik ke wilayah di Kabupaten Lombok Timur yang diterjang banjir bandang, Sabtu sore.

Kejadian tersebut menimbulkan kerusakan pada beberapa infrastruktur kelistrikan.

Kerusakan infrastruktur kelistrikan paling parah terjadi di Desa Sepit, Kecamatan Keruak. Derasnya arus banjir menyebabkan enam gardu distribusi terendam dan tiga Jaringan Tegangan Rendah (JTR) hanyut.

Selain itu, sebanyak 24 tiang JTR dan tujuh tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) yang mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan 425 pelanggan tidak bisa menikmati aliran listrik.

Pasca kejadian PLN langsung menerjunkan lebih dari 50 petugas dari berbagai Rayon yang ada di Pulau Lombok, ditambah Tim Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)  ke lokasi banjir. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengecekan dan perbaikan jaringan.

“Alhamdulillah, listrik mulai normal, tiang yang hanyut telah diganti, begitu juga dengan kabel JTR. Hanya ada beberapa Sambungan Rumah (SR) yang belum terpasang, ini karena rumahnya rusak parah atau hanyut, tentu belum bisa kita pasang kembali.” terang Manajer PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah.

Hingga Minggu malam (19/11), tiga tiang JTR yang hanyut telah didirikan kembali. Selain itu, sebanyak 24 tiang JTR dan tujuh tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) yang mengalami kerusakan telah diperbaiki. PLN juga telah mengganti kabel JTR sepanjang 250 meter dan menambah pengaman untuk enam tiang JTM.

Dirinya menambahkan, demi keamanan, PLN akan menyiagakan beberapa petugas di lokasi rawan banjir, sehingga ketika banjir terjadi listrik dapat langsung dipadamkan. Selain itu, PLN juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada PLN jika banjir mulai terjadi.

“Kami mohon maaf jika sewaktu-waktu listrik harus kami padamkan, ini terpaksa kami lakukan demi keamanan warga. Jadi bisa saja misalnya rumahnya tidak banjir, tapi kok padam, ini mungkin karena satu alur jaringan. Kami juga mohon bantuan untuk melaporkan kepada PLN, jika sewaktu-waktu banjir mulai terjadi.” tutup Chaidar Syaifullah.

Selain itu, untuk keamanan, PLN juga menghimbau untuk memastikan seluruh instalasi dalam rumah dalam keadaan aman (kering) sebelum menyalakan aliran listrik. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari sengatan arus listrik.

AYA

Kades terpilih tak punya izasah, surat keterangan pengganti keabsahannya masih diragukan

KLU.lombokjournal.com — Polemik Pilkades Sokong masih terus bergulir. Setelah Kades terpilih ditetapkan sebagai tersangka, kini Pemerintah Daerah Lombok Utara menunggu hasil kajian para pakar hukum terkait legal hukum kasus tersebut.

“Saat ini kita masih menunggu hasil kajian para pakar hukum Unram yang dilibatkan Pemda KLU dalam kasus ini,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, saat hearing bersama puluhan masa dari Desa Sokong di ruang sidang DPRD KLU, Senin (20/11)

Tokoh masyarakat Sokong, Fajar Marta, menyebut proses tahapan Pilkades Sokong cacat hukum. Pasalnya, kades terpilih diduga memberikan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Pengganti Izajah.

“Ini janggal. Kades terpilih jelas-jelas tidak memiliki izajah dan hanya menggunakan surat keterangan pengganti yang keabsahannya juga masih diragukan, tapi tetap diloloskan oleh panitia,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto. menegaskan pihaknya akan memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut. Tentu dengan mendegarkan pandangan hukum pihak pemerintah dalam hal ini pakar yang mereka libatkan.

“Kami siap fasilitasi penyelesaiannya. Kita tunggu saja hasil kajiannya seperti apa. Kan dalam 4 hari ke depan hasilnya sudah bisa diketahui publik,” tandasnya.

Dnu

PDAM banyak janji tapi tak ada yang terealisasi

KLU.lombokjournal.com —  Sejumlah warga di dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Lombok Utara menolak membayar tagihan PDAM. Pasalnya, suplai air ke daerah itu macet berbulan-bulan.

“Apanya yang mau dibayar, airnya tidak ada. Kami hanya bayar angin saja setiap bulannya,” cetus Kepala Desa Gili Indah, M Taufik, kepada awak media di Gili Air, Sabtu (18/11)

Sebenarnya, lanjut Taufik, persoalan tersebut sudah sering disampaikan ke pihak PDAM baik lisan ataupun tulisan. Namun tidak kunjung direspon.

“Pemerintah dalam hal ini PDAM banyak janji, namun tidak ada satu pun yang terealisasi,” sambungnnya.

Terhadap persoalan tersebut, Taufik menyarankan pemerintah daerah agar menyerahkan pengelolaan air bersih ke pihak ke tiga.

“Jika tidak mampu, serahkan saja ke pihak ke tiga. Atau bisa bisa juga PDAM bekerjasama dengan pihak ke tiga. Kan daerah tetap dapat untung,” tutupnya.

Selain puluhan unit usaha pariwisata (hotel, villa, homestay dan cottage) yang ada di Gili Air, termasuk sekitar 600 kk warga selama ini sebagian besar menggunakan PDAM untuk memenuhi kebutuhan suplai air bersih mereka.

DNU