Penerbangan menuju Bali, saat ini masih dibatalkan karena penutupan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com -– Lombok International Airport kembali beroperasi normal sejak Selasa (28/11) pukul 06.00 WITA. Sebelumnya bandara di Lombok itu sempat ditutup sementara pada Senin (27/11) pada pukul 19.50 WITA, karena debu vulkanik dari erupsi Gunung Agung di Bali.

Dalam siaran pers yang diterima Lombok Journal, pihak Lombok International Airport menyiapkan Posko Layanan Terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk para penumpang mendapatkan informasi terkait penerbangan serta operasional bandara.

Lombok International Airport terus melakukan rapat kordinasi setiap 6 (enam) jam sekali, bersama stakeholders (Airlines, BMKG, AIRNAV, CIQ, Ground Handling dan Perwakilan Otban Wil.IV).

Untuk penerbangan domestik menuju Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujungpandang, Sumbawa, Bima dan Yogyakarta, baik dari maupun menuju Lombok International Airport mulai kembali normal.

Sedangkan untuk penerbangan menuju Bali, saat ini masih dibatalkan karena penutupan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ditutup pada Senin (27/11) sejak pukul 07.15 WITA hingga hari ini, Selasa (28/11), akibat dampak dari debu vulkanik Gunung Agung.

“Jumlah penerbangan yang dibatakan pada tanggal 29 November 2017sebanyak 12 Flight menuju dan dari bali. Sedangkan  jumlah penerbangan yang dibatalkan sampai pada pukul 10.00 WITA sebanyak 17 Flight,,” Ujar I Gusti Ngurah Ardita General Manager Lombok International Airport.

AYA

Pendampingan dari WWF berdampak signifikan dan mendorong pewningkatan ekonomii petani

LOMBOK UTARA.lombokjurnal.com — Wakil Bupati KLU, Sarifudin. SH. MH. ikut bersama-sama warga Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Girang Genem Gelek Dusun Blencong desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan memanen madu trigona, Selasa (28/11).

Panen perdana madu trigona oleh KUBe binaan Koperasi Maju Bersama itu diselenggarakan bersamaan dengan peresmian Rumah Produksi Madu bantuan MCA Indonesia dan Konsosrsium WWF Indonesia.

“Ini positif. Kita sangat terbantu dengan program pendampingan serta bantuan dari MCA dan WWF, mengingat KLU sangat potensial untuk pengembangan budidaya lebah dan kemiri,” kata Sarifudin.

Dikatakan Syarifudin, pendampingan yang diberikan WWF berdampak signifikan terhadap kualitas produski sekaligus mendorong peningkatan ekononi para petani, khususnya petani lebah.

Ketua Koperasi Maju Bersama Desa Santong. Kecamatan Kayangan. H. Artim, selaku pemegang izin pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 750 hektar itu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program pendampingan dari WWF dan MCA.

Karena dengan adanya pendampingan itu, menurut H.Artim, kelompok petani madu kini jauh lebih baik.

“Banyak pengetahuan yang kami dapat. Kerjasama atau pendampingan ini sangat membantu para petani. Jika dulu kayu kemiri kami jual gelondongan, sekarang sudah bisa diolah menjadi minyak kemiri. Akses pasar juga lebih terbuka karena sekarang kami sudah punya label produk,” paparnya.

Sementara Direktur WWF Indonesia, M. Ridha Hakim, yang hadir dalam kesempatan itu berharap program pendampingan oleh WWF terintegrasi ke dalam RPJMDes.

“Dalam proses pemberdayaan masyarakat, kita tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas produksi, tapi juga menyiapkan pasar,” tandasnya.

Sejauh ini pihaknya sudah membangun 3 unit rumah produksi. Diantaranya rumah produksi pengolahan kemiri desa salut, rumah produksi dusun blencong desa Mumbulsari (KLU).dan rumah produksi pengolahan HHBK di Desa Lantan (Loteng).

DNU

 Posko dibuka untuk mengantisipasi pendataan pengungsi dari Bali

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  melalui Badan Penanggulangan bencana Daerah ( BPBD ) membuka posko untuk mendata kedatangan Pengungsi Gunung Agung Bali.

Posko yang didirikan di Pelabuhan lembar ini dibuka mulai dari hari Senin (27/11) .

Posko Pendataan Pengungsi  warga Bali ini  ini merupakan posko gabungan dari BPBD, Dinas Sosial NTB, dan ASDP. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Muhammad Rum, di Mataram.

Ia menjelaskan langkah BPBD membuat posko merupakan bentuk antisipasi dari Peprov NTB untuk mendata para pengungsi yang masuk ke Lombok.

Rum menyampaikan, laporan dari ASDP menyebutkan, tercatat sebanyak dua ribu pengungsi sudah tiba di Pelabuhan Lembar, mulai dari Sabtu (25/11) hingga Senin (27/11).

Sedangkan, laporan posko yang diambil pada Senin (27/11) pukul 22.41 Wita mencatat terdapat empat kepala keluarga yang tiba di Lembar dan pengungsi tersebut sudah di bawa langsung oleh keluarganya yang di Lombok.

“Semua pengungsi yang tiba di Lembar dijemput dan dibawa keluarga mereka di Lombok,”

Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya terjadi Luapan pengungsi ke Lombok, pihaknya dengan Dinsos, TNI, Polri akan membuat skenario dengan menmpatkan para pengungsi di GOR Turida, Asrama Haji, dan Gelanggang Pemuda.

” Apa pun itu semua kami akan mempersiapkannya,” pungkas Rum.

AYA

BACA JUGA : Gunung Agung Meletus, Lombok Maraton Diundur 28 Januari 2018

Dengan diikuti 18 negara, panitia mentargetkan 5000 peserta yang akan meramaikan Lombok Marathon kedua ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Panitia Lombok Marathon 2017, akhirnya mengambil keputusan final, yakni menunda pelaksanaan event sport tourism tersebut, yang sediannya akan digelar 3 Desember 2017 terpaksa diundur pada 28 Januari 2018.

Penundaan event itu diungkapkan Ketua Umum KONI NTB, H Andy Hadianto, kepada wartawan media cetak dan elektronik di Mataram, Selasa (28/11). karena erupsi Gunung Agung Bali yang merembes pada ditutupnya beberapa bandara di Indonesia.

Termasuk Bandara Internasional Lombok, dan kondisi itu menghambat kedatangan para peserta.

Disebutkan Andy, hingga saat ini sudah terdaftar 18 negara yang yang siap mengirim para pelari marathonnya. Diantaranya Malaysia, Kenya, Thailand, Amerika Serikat, Portugal, Prancis, Jerman, Swedia, Timur Leste, United Kingdom, Jepang, Philipina, Brazil, Australia, Italia, Hongkong, Singapura dan Indonesia.

“Ada 18 negara yang sudah memastikan diri mengirim pelarinya, termasuk pelari dari dalam negeri. Beberapa negara lainnya akan menyusul mendaftar. Panitia sendiri mentargetkan 5000 peserta meramaikan Lombok Marathon kedua ini,” jelas Andy yang didampingi Ketua Panitia Lombok Marathon 2017, Wibowo Budi Santoso dan Ketua PASI NTB, H Suhaimi, Bendahara, Turmuzi dan Humas Dr Kadri.

Sebagai perbandingan, tahun 2016 lalu, Lombok Marathon diikuti oleh 2.800 pelari. Mereka datang dari 20 negara.

“Tahun lalu, Lombok Marathon menyediakan hadiah sampai Rp 500 juta. Hadiah-hadiah itu diperebutkan dari nomor-nomor seperti full marathon, half marathon, ekiden (tim empat pelari secara estafet) dan nomor-nomor hiburan 10 dan 5 kilometer,” terang andy

Lombok Marathon dihajatkan sebagai kegiatan tahunan yang diinisiasi dunia lari, dimana lomba yang lintasan larinya dipastikan rute-rute yang menyajikan pemandangan menarik bagi para peserta.

Lombok Marathon sudah disertifikasi oleh IAAF (International Association of Athletics Federations) dan AIMS (Association of International Marathons and Road Races).

AYA

BACA JUGA : Posko Mendata kedatangan Pengungsi Gunung Agung, Dibuka di Lembar

Pilihan bagi pengusaha, bongkar sendiri atau kalau tidak bisa karena alasan teknis, akan didatangkan alat berat

LOMBOKUTARA.lombokjurnal.com — Setelah sukses menertibkan kawasan sempadan pantai Gili Terawangan beberapa tahun lalu, kini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan kembali menertibkan kesemrawutan di dua gili lainnya, yakni Gili Air dan Meno.

“Minggu ini kita mulai sosialisasi. Kita akan undang semua pengusaha termasuk pemerintah desa dan tokoh masyarakat, sebelum dilakukannya penertiban sekitar awal tahun depan,” ungkap Kepala BBgian Pembangunan KLU. Lalu Majemuk kepada wartawan, Senin  (27/11).

Dikatakan Majemuk, seperti pada penertiban Terawangan, sosialisasi di gili Air dan Meno juga dilakuka bertahap sebanyak tiga kali, sampai dengan keluarnya surat pernyataan pembongkaran.

“Penataannya ke depan akan mengacu pada master plan yang ada. Sekarang masih di susun di Dinas PUPR. Pengusaha kita berikan pilihan, bagi yang ingin bongkar sendiri silahkan. Tapi kalau tidak bisa karna alasan teknis, maka kami bantu dengan mendatangkan alat berat,” paparnya.

Terhadap kebutuhan anggaran operasional penertiban, Majemmuk mengatakan pihaknya berencana akan mengajukan proposal ke pusat.

“Untuk pennertiban di Gili Air dan Meno kita tidak pakai anggaran daerah, melainkan anggaran pusat. Kita sedang ajukan proposalnya dengan besaran Rp. 600 juta,” tutupnya.

DNU

Media tidak diminta berhenti mengkritik, tapi diharapkan bisa menyajikan berita yang berimbang dan mengedukasi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com – Untuk pertama kalinya, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), DR H Najmul Akhyar dan Wakil Bupati, Syarifuddin, SH MH, bertatap muka dengan pimpinan media/pemimpin redaksi di Mataram, Senin (27/11).

Media peliput berita di KLU yang diundang dalam “Forum Silaturrahmi antara Pimpinan daerah dan Pimpinan Media” itu, dari media cetak;  Lombok Post, Suara NTB, Radar Lombok, Radar Mandalika,Pos Bali, Pos Kota dan Seputar NTB. Dari media elektronik; TVRI, RRI dan radio swasta Sajaddah FM.  Dari media online; kicknews.com, lombokjournal.com, seputarlombok.com dan suara lombok.com.  

Pertemuan yang berlangsung di rumah makan Taliwang Murad di Pajang, Mataram itu, semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 wita, namun baru dimulai sekitar 15.00 wit lebih.

“Karena bupati harus mengikuti sidang bersama Dewan KLU. Kadang-kadang waktunya sidang sulit diprediksi,” kata Deddy Mujadid, Plt Kabag Humas, yang memulai acara sebelum bupati datang.

Semula akan berlangsung acara perkenalan, namun tak lama kemudian Bupati Najmul tiba di tempat pertemuan, kemudian disusul Wabup Syarifuddin.

Beberapa pimpinan redaksi semula secara berkelakar menduga pertemuan itu ada sesuatu “yang akan meledak”.  Mengingat setelah 2 tahun pemerintahan pasangan Najmul-Syarif, baru kali ini ada inisiatif pertemuan tersebut.

Setelah Bupati Najmul mulai bicara, barulah jelas tujuan pertemuan itu. Najmul langsung membicarakan tentang berita-berita yang ditulis wartawan yang meliput di Lombok Utara cenderung tak berimbang. Bahkan, sebagian berita yang muncul di media cenderung menyudutkan Pemkab Lombok Utara.

“Apakah memang seperti itu media memotret KLU?  Ada yang terlupakan, dan wartawan jarang mau konfirmasi apa yang mau diberitakan,” kata Najmul.

Menurutnya, seperti tak ada yang perlu diapresiasi hal-hal positif yang dilakukan oleh Pemkab KLU.  Karena itu, dibutuhkan saling komunikasi antara pimpinan daerah dan pimpinan media. “Mungkin ada yang tersumbat,” katanya.

Menanggapi itu, pimpinan Suara NTB, Agus Talino menganggap pertemuan pimpinan daerah dan pimpinan media sangat penting dilakukan. Hanya dengan komunikasi untuk menjalin saling pengertian, sehingga media dapat membantu pemerintah untuk membangun persepsi dan public trust yang baik.

Kongso Sukoco, pimpinan redaksi media online Lombok Journal, membenarkan bahwa dalam pemberitaan seorang wartawan sedang membangun persepsi. Karena itu, seharusnya pihak kehumasan di pemerintahan bekerja cekatan.  Salah satunya dengan menyampaikan rilis yang bisa mewakili “sudut pandang” pemerintahan tentang suatu berita.

“Dalam menulis berita, kadang tak bisa dihindari wartawan punya interest sendiri tentang suatu berita,” kata Kongso.

Sedang Rudi Hidayat, pimpinan redaksi Lombok Pos TV, juga menganggap penting pertemuan pimpinan daerah dan pimpinan media yang dilakukan secara berkala. “Perlu komunikasi dimana wartawan atau redaksi diberi kesempatan menyampaikan pikiran kritisnnya, namun tidak usah keluar,” sarannya.

Pertemuan yang berlangsung hingga sore itu memberi kesempatan redaksi untuk memberi masukan. Baik Bupati Najmul Akhyar maupun Wakil Bupati Syarifuddin, terkesan membuka diri untuk menerima masukan dari para pimpinan media/redaksi.

Berbeda dengan saat mulai pertemuan, setelah berlangsungnya dialog Bupati Najmul tampak lebih bisa menjalin pengertian dengan kalangan media. Bahkan ia mengaku akan menindaklanjuti masukan-masukan  yang disampaikan dalam dialog tersebut.

“Saya hanya minta agar berita-berita yang ditulis itu berimbang. Selain itu, saya berharap berita-berita itu bisa mengedukasi masyarakat Lombok Utara secara utuh,” kata Najmul.

Ka-eS

Himbauan agar masyarakat tidak keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak, masih bersifat himbauan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan jika terjadi hujan abu

MATARAM.lombokjournal.com —  Hujan yang mengguyur Daerah NTB,  khususnya yang ada di pulau Lombok yang merupakan Pulau terdekat dari Bali hari ini, menyelamatkan masyarakat dari abu Vulkanik erupsi Gunung Agung .

Hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi di Pulau Lombok menjadi penolong karena tidak membuat Abu Gunung Agung tersebar di Lombok.

“Alhamdulillah hujan juga menjadi penolong wilayah kita dari Abu, kalaupun ada. Namun, masih katagori tipis dan tidak signifikan, ” ungkap Kepala BPBD Provinsi NTB, H Muhammad Rum, Senin (27/11)

Rum mengatakan, ada informasi beredar adanya abu vulkanik berjatuhan di wilayah Rembiga Mataram, di seputar parkiran taxi. Ternyata berita itu tidak benar. Karena, sepanjang hari ini abu belum jatuh ke wilayah NTB. Dasar penjelasannya, arah angin ke Barat oleh pihak terkait khususnya BMKG, tapi belum berani dipastikan.

Disinggung soal imbauan, agar masyarakat tidak keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak? Rum menegaskan, itu masih bersifat himbauan agar tidak keluar rumah.

“Ini bentuk kesiapsiagaan dan pencegahan jika terjadi hujan abu, siapa yang menjamin arah angin tetap ke satu arah,” kata dia.

Dia juga memaparkan, peringatan Dini Cuaca Kabupaten Bima dan Dompu tanggal 27 November 2017, pada pukul 15:10 wita, diprediksikan berpotensi terjadi Hujan Lebat yang dapat disertai kilat/petir dan Angin Kencang pada pukul 15:20 wita di Huu, Pajo, Parado, Woha, Monta, Belo,  Palibelo, Langgudu, Madapangga, Lambitu, dan dapat meluas ke wilayah Wawo, Sape, Lambu, Kota Bima, Bolo, Soromandi, Ambalawi, Wera, dan sekitarnya.

“Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 18:20 wita. Ini sesuai rilis yang disampaikan oleh Prakirawan-BMKG Bima, ” tuturnya.

AYA

Total warga yang terakomodir sebagai peserta JKN-KIS hingga hari ini sebanyak 227.760 orang dari 233.691 penduduk KLU

LOMBOK UTARA.lombokjurnal.com — Warga Lombok Utara kini mendapat kemudahan di bidang kesehatan. Masyarakat yang dulunya hanya terdaftar sebagai penerima bansos kesehatan kini sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat(JKN-KIS)

“Lombok Utara kini menjadi salah satu Kabupaten Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah peserta JKN-KIS di atas 95 persen, yakni mencapai 97, 46 persen. Ini artinya sudah melebihi target,” ungkap Kepala BPJS Cabang Mataram, Muhamad Ali. dalam acara penandatanganan kerjasama dengan Pemkab KLU, di Aula Bupati, Senin (27/11)

Ali memaparkan, sebelumnya berdasarkan rilis data Dukcapil per semester pertama 2017, dari 233.691 penduduk KLU, terdapat sebanyak 201.041 orang yang tergabung di JKN-KIS.

“Kami sudah berhasil memvalidasi data penduduk untuk peserta UHC sebagai calon penambah sebanyak 26.295 orang. Jadi total keseluruhan yang terakomodir sebagai peserta JKN-KIS hingga hari ini sebanyak 227.760 orang,” katanya lagi.

Lebih jauh dikatakan Ali, 227.760 orang peserta JKN itu tidak semuanya ditanggung daerah dan pusat. Artinya dalam JKN ada yang disebut penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran.

“Yang termasuk kategori penerima bantuan iuran itu adalah masyarakat kurang mampu dan fakir miskin, sementara mereka yang bukan penerima bantuan iuran itu contohnya seperti PNS, swasta dan wiraswasta, yang dibayarkan oleh perusahaannya,” tutupnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan KLU Khaerul Anwar, mengatakan sebelumnya jumlah peserta JKN -KIS di KLU hanya 89,5 persen. Tapi sekarang sudah naik dan melebihi target menjadi 97,46 persen.

“Dengan UHC ini, masyarakat kurang mampu yang dulu ter-cover di Bansos kesehatan kini sudah terakomodir di BPJS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950 juta. Sementara sisanya sebesar 2,5 persen atau 5.391 orang adalah masyarakat yang tergolong mampu,” paparnya.

Sekda KLU H.Suardi, menegaskan masyarakat yang terdaftar di JKN-KIS adalah benar-benar masyarakat kurang mampu dan bersedia mendapat pelayanan kelas III.

“Bagi masyarakat yang mampu ya bayar sendiri lah. Jangan dibebankan ke daerah atau APBD lagi,” katanya singkat.

Lombok Utara menjadi Kabupaten kedua di NTB setelah Sumbawa Barat sebagai daerah dengan jumlah peserta JKN-KIS melebihi target di atas 95 persen.

DNU

Beredar isu, BPJS Kesehatan tak lagi tanggung semua biaya 8 Penyakit katastropik

lombokjournal.com

JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris membatah berita yang beredar bahwa BPJS Kesehatan menghapus tanggungan terhadap 8 penyakit adalah hoaks.

Penegasan itu disampaikannya dalam wawancara Metro Pagi Prime Time di Jakarta, Senin (27/11) pukul 07.53 wita.

“BPJS kesehatan hingga saat ini masih menanggung 100 persen pembiayaan peserta, sehingga diharapkan masyarakat tidak gaduh terhadap pemberitaan ini,” kata Fachmi.

Beredarnya hoaks ini bisa jadi terkait pemahaman yang salah tentang pemaparan yang pernah disampaikan pihak BPJS Kesehatan saat diundang rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPRKamis (23/11) lalu.

BPJS Kesehatan diminta paparan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS.Salah satu agendanya adalah pembiayaan katastropik

Dalam RDP itu, setidaknya pihaknya mendapatkan tiga hal dari anggota dewan. Pertama jumlah biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk delapan penyakit tersebut.

“Ternyata biayanya mencapai 20 persen dari total pembiayaan rumah sakit. Rata-rata hampir Rp20 triliun,” ujar dia.

Kelihatannya berita yang terjadi itu agak terpelintir sedikit. Dikesankan bahwa BPJS Kesehatan menghentikan pembiayaan penyakit katastropik.

“Ingin saya tegaskan itu berita hoaks,” kata Fahmi

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat pun juga angkat bicara dengan beredarnya informasi bahwa BPJS Kesehatan tak lagi menanggung semua biaya 8 penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia.

Dalam paparan di RDP tersebut disampaikan gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing. “Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan ya,” kata Nopi Hidayat.

Menurut Nopi, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

“Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres,” jelas Nopi.

Nopi menegaskan,  sampai saat ini BPJS Kesehatan tetap menjamin ke-8 penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

“Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Nopi juga mengatakan, pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

“Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS,” ungkapnya.

Ka-eS

(Sumber:  Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat)

Mulai SKPD hingga organisasi profesi hingga ormas di Lombok utara berempati pada bencana di Lotim

LOMBOKUTARA.lombokjurnal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis untuk para korban banjir bandang di Kecamatan Keruak Lombok Timur, Minggu (26/11).

Bantuan kemanusian itu berasal dari donasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), PKK, GOW, Pramuka dan Muslimat NW.

Kegiatan ini sebagai bentuk empati kepada saudara-saudara kita yang terkena banjir. Ini adalah solidaritas kemanusiaan,” ungkap Bupati yang didampingi Setda KLU, Kepala BPPD, dan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan.

Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPPD) KLU, Iwan Maret Asmara, mengkomfirmasi giat dilaksanakan di posko penanganan banjir bandang Kecamatan Keruak Lombok Timur.

“Bantuannya disalurkan melalui posko kecamatan Keruak,” tukasnya.

Dnu