Komitmen dan semangat cakupan semesta jaminan kesehatan seperti Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat meluas  ke kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat.

MATARAM.lombokjournal.com – Program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat) saat ini merupakan program jaminan kesehatan terbesar di dunia,  mengingat jumlah kepesertaannya hingga kini telah mencapai 182 juta jiwa.

Dan jumlah kesepertaan tersebut akan terus bertambah seiring waktu, hingga tercapainya cakupan semesta.  Hal ini sesuai kebijakan nasional dalam RPJM Nasional serta peta jalan JKN-KIS yang sasaran kuantitatifnya 95 persen penduduk telah menjadi peserta selambatnya tanggal 1 januari 2019.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali mengatakan, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran serta atau support dari Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Pemkab/Pemkot di seluruh NTB.

“Pemda berperan besar untuk memperluas kepesertaan program JKN-KIS,” katanya kepada Lombok Journal di ruang kerjanya, Rabu (01/11).

Menurut Ali, besarnya jumlah kepesertaan dalam program JKN-KIS sangat positif bagi negara berkembang, terkait jaminan kesehatan yang diberikan negara pada warganya. Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram, jumlah kepesertaan program jaminan kesehatan itu juga terus meningkat.

Hingga blan September lalu, di Kabupaten Lombok Utara mencapai 90 persen, Kota Mataram 80 persen, dan Kabupaten Lombok Barat yang jumlah penduduknya besar mencapai 60 persen.

Pemkab KLU merupakan yang pertama kali di NTB yang berkomitmen untuk menuntaskan pencapaian target UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan semesta jaminan kesehatan pada bulan Desember 2017.

Tentu ini karena faktor penduduknya  yang relatif sedikit, jelas Ali, pemda pun bisa menaikkan kuota jumlah peserta bantuan iuran (PBI).  Sehingga fakir miskin atau warga yang tidak punya mata pencaharian atau meski sudah bekerja tapi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, iuran kepesertaannya dibayarkan pemerintah setempat.

“Kalau pemda berperan aktif, bisa meluaskan kepesertaan dengan menambah kuota,” kata Ali.

Ali berharap, komitmen dan semangat cakupan semesta jaminan kesehatan seperti Kabupaten Lombok Utara dapat melluas  ke kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Dompu yang pendudukan juga sedikit,   juga berpeluang mempercepat pencapaian target tersebut.

“Semoga semangat Pemkab Lombok Utara  ini bisa menular ke kabupaten/kota lainnya. Menuju cakupan semesta  sehingga seluruh penduduk mempunyai jaminan kesehatan,” katanya.

BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah maupun badan usaha swasta, penting untuk bersinergi untuk mencapai cakupan semesta yang ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2019.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram saat ini terus melakukan koordinasi dengan Pemda dan mendorongnya agar dapat menambah kuota PBI. “Ini tanggung jawab bersama,” kata Ali.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu menghimbau badan usaha swasta segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta. Sebab badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya bisa kena sanksi  pelayanan publik sesuai PP 86/2013.

“Masyarakat jangan baru mendaftar setelah sakit,” kata Ali.

Dan ditambahkannya, seluruh penduduk Indonesia wajib jadi peserta program JKN-KIS.

Ka-eS

BACA JUGA :

• BPJS Kesehatan-Pemkab KLU Bersinergi Capai Target Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan

Pemerintah kabupaten Lombok Uara (KLU) berkomitmen memastikan perlindungan hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warga Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, mengaku optimis pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan di wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram, akan tercapai awal Januari 2019.

Ungkapan optimis itu disampaikannya dalam percakapan dengan Lombok Journal di ruang kerjanya, Rabu (01/11).  “Pemerintah Daerah berkomitmen menambah kuota PBI (peserta bantuan iuran, red),” katanya.

Saat peringatan Sumpah Pemuda yang berlangsung di Tanjung, Senin (30/11) lalu, Bupati Lombok Utara, DR Najmul Ahyar bersama Kepala  BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali,  melakukan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama tentang komitmen pencapaian target UHC di KLU.

Penandatanganan MoU tersebut merupakan penegasan komitmen Pemerintah KLU dalam memberikan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warganya.

Pemerintah KLU berkomitmen, terhitung 1 Desember 2017, seluruh penduduk KLU akan terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Muhammad Ali menjelaskan, dari data masterfile BPJS Kesehatan, per 29 September 2019 jumlah peserta JKN-KIS Lombok Utara sebanyak 209.143 jiwa. Dari total 233.691 jiwa penduduk KLU, berarti terdapat sisa 24.548 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Cakupan semesta jaminan kesehatan, makin dirasakan manfaatnya oleh peserta, bila disertai peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat,” kata Ali.

Dukungan dan peran serta Pemda memang sangat menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS.  Setidaknya,  Pemda mempunyai 3 peran penting yaitu memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.

“Misalnya untuk memperluas cakupan kepesertaan, Pemda dapat melakukannya dengan menambah kuota PBI,” jelas Ali.

Selain menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah KLU, Muhammad Ali juga telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lombok Barat, Faozan Khalid.

Namun berbeda dengan KLU yang penduduknya sekitar 233 ribu, Kabupaten LombokBarat yang penduduknya jauh lebih besar masih terkendala keterbatasan anggaran untuk segera mencapai maksimal 95 persen penduduk menjadi peserta JKN-KIS sesuai target UHC.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen mengikuti kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019, serta peta jalan JKN-KIS yang dicanangkan.

Ka-eS

BACA JUGA : Pemda Berperan Besar Optimalkan Program JKN-KIS

Perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan, dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com — UMP (Upah Minimum Provinsi) NTB tahun 2018 telah ditetapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat H.M Zainul Majdi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB  H. Wildan mengungkapkan itu di Mataram, Kamis (02/11). UMP NTB tahun 2018 mendatang  sebesar Rp. 1.825.000 atau naik 11,87 persen dari tahun sebelumnya Rp.1.631.190,-.

Wildan menjelaskan, usulan unsur Apindo 8,71 persen unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebesar 13,96 persen  unsur pemerintah 11,71 persen. Dari usulan pengusaha dan ppekerja itu, akhirnya ditetapkan jalan tengahnya.

“Dari usulan ketiga unsur tersebut, Gubernur membulatkannya menjadi 11,87 persen,” terangnya.

Wildan mengatakan, Gubernur NTB menegaskan kenaikan UMP sebesar 11,87 persen resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018.

Diharapkannya, dengan penetapan itu tidak ada lagi perusahaan/pengusaha yang membayar upah di bawah standar upah minimum yang diberlakukan. Kalaupun tidak mampu hendaknya menggunakan prosedur penangguhan yang telah ditentukan.

“Jika ternyata perusahaan membayar upah lebih rendah dari ketentuan di atas maka dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan dikenakan sanksi yang telah ditentukan,” ctusnya

Dengan telah ditetapkannya kenaikan UMP tersebut, maka pemerintah Provinsi NTB menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB agar segera merumuskan usulan kenaikan UMK 2018 mendatang kepada Gubernur, dengan mengacu menggunakan formula pasa 46 dan pasal 47 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Untuk UMK kabupaten/kota tetap ditentukan oleh provinsi dengan rekomendasi usulan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut, paling lambat 21 November ini usulan tersebut harus sudah masuk.

“Untuk UMK Akan tetap ditentukan oleh Provinsi, tentunya dengan melibatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang diusahakan sampai 21 November ini semua usulan sudah masuk,” pungkasnya

AYA

Lebih 500 orang peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB mengikuti kegiatan MTQ ke 27

MATARAM.lombokjournal.com — Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-27 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi ditutup Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH, MSi, di halaman Kantor Bupati  Bima, Desa Penapali Kecamatan Woha, Rabu (01/11).

Kegiatan selama kurang lebih seminggu tersebut berlangsung sukses, dan mendapat banyak apresiasi.

Kabupaten Lombok Barat keluar sebagai Juara Umum pada MTQ-27 ini. Lombok Barat berhasil mengoleksi 70 medali dari seluruh cabang lomba yang ada.

Disusul Kabupaten Lombok Tengah sebagai Juara Dua dengan meraih 64 medali dan Kota Bima berada di uratan tiga dengan menggondol 63 medali.

Penetapan juara tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Hakam tentang juara lomba yang dibacakan Ketua Dewan Hakam, Drs. H. Ramli Ahmad, M. Ap. dan Sekretaris DR. H.M. Zaidi Abdad.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.,M.Si. memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Bima tersebut. Kesuksesan ini menurut Wagub merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah,  panitia penyelenggara dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima yang telah berupaya sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan, salah satu indikator kesuksesan MTQ 27 ini adalah terpilihnya qori’ qori’ah, hafizd hafizdah, mufasir dan mufasiroh terbaik yang akan menjadi duta pada MTQ TK. Nasional tahun 2018 mendatang, yang rencananya berlangsung di Propinsi Sumatra Utara.

Wagub berpesan kepada seluruh pemenang lomba untuk senantiasa belajar dan meningkatkan kemampuan.

“Jadilah duta daerah yang mampu berprestasi pada even yang lebih yang lebih tinggi demi harumnya nama baik daerah tercinta Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wagub di hadapan ribuan masyarakat yang hadir.

Dikatakan Wagub, suatu kebanggaan bila duta-duta tersebut mampu mencapai perestasi gemilang di ajang MTQ Tingkat Nasional mendatang.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan rasa bangga dan haru setelah Pemerintah Provinsi memberikan kepercayaan daerahnya menjadi tuan rumah MTQ ke-27 tingkat Provinsi NTB tahun 2017.

“Kami seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi NTB ke-27 kepada kami,” ungkapnya.

MTQ kali ini merupakan yang pertama dihelat di Kecamatan Woha, setelah daerah ini dimekarkan dengan Kota Bima. Ini dianggap sejarah baru bagi masyarakat setempat.

Bupati Bima melaporkan, lebih 500 orang peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB yang mengikuti kegiatan tersebut. Selama berlangsung MTQ ini ribuan masyarakat dari berbagai pelosok desa menyaksikan lomba tersebut.

“Dukungan masyarakat kami sangat luar biasa,” Imbuhnya.

Wagub memberikan hadiah kepada para pemenang lomaba. Tidak lupa Wagub secara khusus memberikan bonus uang saku sejumlah 10 juta kepada peserta favorit hafizdah termuda, 7 tahun dengan jumlah hafalan 20 juz, atas nama Halwa Dhiyaun Najihan dari Kabupaten Dompu.

Hadir pula dalam penutupan tersebut, anggota DPRI DAPIL NTB, Wakil Bupati Bima, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda Kab. Bima, Kepala SKPD Lingkup Prop. NTB, FKPD NTB , FKPD Kaupaten Bima, para alim ulama dan sejumlah pejabat teras lingkup Pemerintah Kabupaten Bima

AYA/Hms

Kecantikan wanita merupakan perpaduan serasi antara keanggunan fisik dan kecantikan ahlak atau kepribadiannya

MATARAM.lombokjournal.com — Tampil cantik dan menarik tentu menjadi dambaan kaum hawa. Tapi tampil cantik dari dalam dilengkapi dengan kepribadian atau ahlak yang baik, akan bertahan lama.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB mengungkapkan itu, saat tampil menjadi keynote speaker pada acara seminar Kepribadian dengan tajuk “tampil cantik, kepribadian menarik” di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (02/11).

Seminar  yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB itu, menghadirkan pula dua orang narasumber kecantikan dan kepribadian, yaitu Prof. Hj. Rodliyah Muthalib, SH. MH, dan Nyonya Yohana Iwan Asbari.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.

Hj. Erica yang hadir bersama Wakil Ketua I TP.PKK- NTB, Hj. Syamsiah M. Amin memaparkan, kecantikan tidak hanya menyangkut  keanggunan wajah dan keindahan fisik semata. Letak kecantikan seorang wanita, justru merupakan hasil dari perpaduan yang serasi antara keanggunan fisik dan kecantikan ahlak atau kepribadiannya (inner beauty).

“Bicara soal kecantikan fisik, kita semua tahu kalau itu semua bersifat sementara dan mudah sekali rusak. Misalnya make up bisa luntur bila kita membasuh wajah. Akan tetapi cantik dari dalam dilengkapi dengan kepribadian yang menarik adalah cantik yang bertahan lama,” tegas Hj. Erica.

Bila merujuk pada Alquran dan hadist banyak sekali contohnya. Seperti salah satu hadist yang menegaskan, “Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian,” tutur Bunda PAUD NTB.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB Hj. Rimbun Rosiady menyampaikan, seminar kepribadian ini adalah salah satu ajang mempelajari bagaimana perilaku seorang wanita yang baik.

“Perilaku kita sebagai seorang perempuan apalagi bila kita sebagai istri pejabat Pemerintah provinsi tentu menjadi perhatian dan sorotan, mulai dari sikap, cara berbicara dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang disekitar kita,” ujarnya.

Hj. Rimbun juga berpesan kepada seluruh anggotanya agar bisa menjadi perempuan yang sukses.  Baik sukses sebagai seorang istri, sukses sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anak, dan sukses berperilaku baik sesuai dengan norma-norma di masyarakat.

AYA/Hms

Sebaran suara Suhaili dari jamaah Yatofa merata di tiap kabupaten, sedang figur Amin yang dikenal pemersatu berbagai etnik merupakan magnet bagi dukungan warga Pulau Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com – Daya jual ketokohan serta popularitas pasangan Suhaili FT –  Muhammad Amin dinilai memperbesar kans tokoh tersebut untuk menang dalam  Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Prediksi itu disampaikan pegiat sosial dan politik Syamsul Hadi, yang menilai kedua tokoh tersebut sukses memimpin daerah.

Syamsul Hadi

Menurut Syamsul hadi, figur Suhaili sukses memimpin daerah yang berjuluk Tatas Tuhu Trasna selama dua periode. “Itu menunjukan kapasitasnya sebagai pemimpin jempolan, selain itu basis massa kuat dari Yatofa juga menjadi modal kuat Suhaili,” kata Syamsul di Mataram, Rabu (01/11).

Syamsul mengatakan, jika melihat peta politik sebaran suara Suhaili merata di tiap kabupaten/kota di NTB. Khusus untuk jamaah Yatofa, tidak hanya terpusat di Lombok Tengah, namun secara kuantitas tersebar di Lombok Timur.

Massa Yatofa yang berdomisili di Lotim di yakini Syamsul akan memberikan suara penuh ke Suhaili.

“Jadi penyebaran jamaah Yatofa ini tidak hanya di Loteng, di Lotim sendiri jamaah Yatofa sangat banyak. Ini bukti, geopolitik Suhaili memperlihatkan kekuatan massa Suhaili.” bebernya.

Sementara untuk ketokohan Muhammad Amin sendiri, Syamsul mengatakan tidak ada yang perlu di ragukan dari sosok yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB ini.

Selain merupakan politisi senior, Sosok Amin merupakan figur yang mampu mempersatukan berbagai suku. Tokoh yang santun dan kalem ini sebut Syamsul merupakan magnet bagi warga Pulau Sumbawa untuk memberikan dukungan.

Perjalanan panjang di dunia politik dan menjabat sejumlah posisi strategis menunjukan ketokohan Amin patut di perhitungkan dalam pertarungan.

Amin bisa dibilang salah satu tokoh sentral di Tana Samawa, sejumlah posisi penting pernah di duduki, mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sampai menjabat Wakil Gubernur.

“Faktta itu mengindikasikan daya jual Amin sangat mumpuni,” tegasnya.

Syamsul pun meyakini pertarungan pada Pilgub NTB 2018 nanti akan memberikan kemenangan kepada paket Suhaili-Amin.

AYA

Dua Terduga Teroris Yang Tewas Diulangkan Ke Bima

Lima terduga teroris lainnya di diamankan di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima

MATARAM.lombokjournal.com — Dua terduga teroris yang tewas usai baku tembak telah dipulangkan ke Bima pasca menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara pada Rabu (1/11).

Muhamad Amirullah alias Once Dance (37) dan Rahmad Fadlizil Jalil Alias Yaman (27) asal Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Bima, tewas usai baku tembak dengan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 yang dibantu Polda NTB dan Polres Kota Bima, pada Senin (30/10)

Kedua terduga teroris merupakan jaringan Kelompok Imam Munandar.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kombes Pol Tajuddin menjelaskan, selain yang tewas, Densus Antiteror 88 bersama Polda NTB masih melakukan pengejaran dua terduga teroris lainnya yang disinyalir masih berada di pegunungan Oi Sarume, Dusun Mawu Dalam, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

“Itu masih didalami, semua tim baik dari Densus dan juga anggota kita di lapangan masih melakukan pengejaran,” ujar Tajuddin di RS Bhayangkara, Mataram, NTB, Rabu (1/11).

Penangkapan terduga teroris juga kembali terjadi pada Rabu (1/11). Ada lima terduga teroris di diamankan di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Tajudin menyebutkan, lima terduga teroris yang diamankan masih berkaitan dengan jaringan Kelompok Imam Munandar.

“Informasi laporan dari Kapolres Bima Kota tadi ada lima (terduga teroris), masih didalami,” lanjut Tajuddin.

Dalam penangkapan, kelima terduga teroris tidak melakukan perlawanan, meski kedapatan memiliki senjata.

“Kapolres (Bima Kota) lapor sama saya, ada lima. Hasil pemeriksaan nanti kalau cukup bukti jadi tersangka,” ungkap Tajuddin.

Tajudin menegaskan, aparat kepolisian tidak sembarangan menangkap terduga teroris, kecuali ada bukti yang kuat. Saat ini kelima terduga teroris masih dalam proses pendalaman, dan tidak menutup kemungkinan dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Polisi melakukan tindakan hukum tentu mempunyai bukti yang kuat, tidak mungkin melakukan hal yang sifatnya represif, upaya-upaya paksa kalau tidak cukup bukti untuk itu,” kata Tajuddin menambahkan.

AYA