NTB termasuk daerah dengan sumbangan tertinggi kematian bayi akibat pneumonia

MATARAM.lombokjournalcom — Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO) dan Clinton Health Access Initiative (CHAI) memilih Lombok sebagai pilot project progam ujicoba imunisasi Pneumococcal Vaccine (PVC) untuk pencegahan penyakit pneumonia.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jane Soepardi mengatakan, dua kabupaten di Lombok, yakni Lombok Barat dan Lombok Timur menjadi proyek percontohan dalam program tersebut, yang dimulai bulan Oktober.

Jane menyebutkan, tren kematian bayi akibat penyakit pernafasan pneumonia terus mengalami peningkatan.

“Termasuk di Indonesia yang masuk dalam 10 negara terbesar dalam angka kematian bayi yang disebabkan pneumonia yang mencapai 15 persen pertahun,” ujar Jane saat memaparkan program imunisasi PCV di Kantor Gubernur NTB, Jalan Langko, Mataram, NTB, Senin (2/10).

Jane mengungkapkan alasan di balik pemilihan NTB sebagai proyek percontohan. Pasalnya, NTB termasuk daerah dengan sumbangan tertinggi kematian bayi akibat pneumonia di Indonesia. Ke depannya, program ini juga akan dilakukan di sejumlah kabupaten/kota lain di Tanah Air.

Sokongan dana untuk program yang akan berjalan selama tiga tahun di NTB berasal dari ABPN sebesar Rp 34,5 Miliar untuk vaksin PCV, Rp 1 Miliar untuk operasional, dan dukungan dana sebesar Rp 14,5 Miliar dari CHAI, sebuah NGO nirlaba berbasis di New York, AS. Jane menjelaskan, vaksin ini sudah diuji BPOM dan juga mendapat sertifikat halal dari Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), dan sudah pula mendapat rekomendasi MUI.

“Program ini menyasar sekitar 25.894 bayi usia 2 hingga 15 bulan di Lombok Barat, sedangkan 14.792 bayi terdapat di Lombok Timur,  sehingga jumlah total sasaran sekitar 40 ribu bayi,” ucap Jane.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi menyampaikan pemberian vaksin PCV secara gratis ini akan dilakukan di pusat pelayanan kesehatan, seperti Posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit akan dilayani di Lombok Barat dan Lombok Timur.

“Untuk masyarakat yang memiliki bayi bisa langsung saja datang ke pusat pelayanan terdekat untuk mendapatkan vaksin ini,” kata Nurhandini.

Nurhandini menambahkan, penyakit pneumonia memang masih menjadi penyebab terbesar angka kematian bayi dan balita di NTB, setelah diare. Pemilihan NTB sebagai proyek percontohan tak semata karena jumlah kasus yang cukup tinggi sekitar 15 persen kematian bayi dan balita karena pneumonia, atau sama dengan angka nasional.

“NTB juga dipilih karena Dinas Kesehatan NTB sudah sering melakukan penelitian terkait penyakit pnemonia ini sehingga punya data yang lebih lengkap dibanding daerah lain,”

Beberapa penelitian yang dilakukan dua tahun terakhir, Nurhandini menyebutkan, sekitar 50 persen anak bayi dan balita sehat di NTB ternyata memiliki kandungan bakteri pneumokokal pencetus pneumonia. Nurhandini menilai, sistem imunisasi yang didapat saat bayi belum sepenuhnya memproteksi dari pneumokokal.

AYA

Kata TGB, pesantren mengajarkan kompeten, pendidikan di pondok pesantren ada tahapan-tahapannya, ada adab-adabnya, bahkan kitab-kitabnya disusun para ulama berdasarkan kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com –  Dalam kunjungan ke Pekalongan ke Jawa Tengah, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) kembali menuai pujian.

“TGB sosok  yang menginspirasi bagi santri-santri muda, khususnya bagaimana melahirkan pemimpin masa depan bangsa yang jujur, amanah, dan berintegritas untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Pimpinan Ponpes Al-Fusha, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, KH Muhammad Dzilkon Dzilkon, Senin (2/10).

Dalam kunjungan ke Jawa Tengah, TGB berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fusha, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Ahad (1/10) kemarin. Pimpinan Ponpes, KH Muhammad Dzilkon menyebut TGB merupakan sosok ulama dan umaro’ yang lahir dari dunia Ponpes.

Di hadapan sekitar 300 santri, TGB mengapresiasi metode pembelajaran Ponpes Al-Fusha yang memadukan unsur ilmu agama dengan ilmu umum. TGB juga menilai, konsep pengajaran dengan penggunaan tiga bahasa, yakni bahasa Arab, Jepang, dan Inggris di ponpes ini menjadi suatu inovasi yang positif.

“Dengan bekal ilmu dan bahasa yang lengkap, maka cita-cita jangka panjang lulusan untuk bisa berbicara di tingkat nasional dan internasional akan dapat diwujudkan,” kata TGB.

TGB menambahkan, ponpes menjadi salah satu wadah tempat persemaian yang baik bagi generasi muda di Tanah Air. TGB menilai perhatian pemerintah terhadap dini ponpes terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak semata untuk kebaikan ponpes, melainkan juga bangsa Indonesia.

“Pesantren memang mengajarkan kita untuk kompeten. Pendidikan di pondok pesantren itu ada tahapan-tahapannya, ada adab-adabnya, bahkan kitab-kitabnya disusun oleh para ulama berdasarkan kebutuhan,” ucap TGB.

TGB mengajak para santri untuk senantiasa mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri agar menjadi pemimpin yang hebat, serta merasa bangga menjadi santri dan selalu optimistis dalam menatap massa depan yang lebih baik.

“Sebab ilmu yang didapatkan di ponpes sudah menjawab seluruh tantangan masa depan yang lebih kompleks dan ilmu tersebut merupakan bagian yang menjadi kebanggan bagi para santri,” kata TGB menambahkan.

AYA/Hms

Masih banyak yang menyangkal dan meragukan eksistensi komunitas masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara dalam menjalankan nilai-nilai Islam

MATARAM.lombokjournal.com – Bedah buku ‘Masyarakat Adat Bayan Dalam Bingkai Islam Nusantara’ yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Sabtu (30/09), menjadi dialog menarik antara akdemisi, tokoh-tokoh adat dan mahasiswa.

Dua pembicara masing-masing tokoh muda Adat Bayan, Raden Sawinggih, dan Wakil Rektor I UIN, DR Masnun Tahrir,  menjelaskan tentang kesalahpahaman dalam menilai Adat Bayan.  Sawinggih misalnya, menyinggung soal ‘Wetu Telu’ yang pemaknaannya terlanjur tergiring menjadi waktu pelaksanaan sholat dalam Islam, yang jelas bertentangan  dengan sholat lima waktu.

“Wetu Telu sering diidentikkan dengan pelaksanaan sholat orang Bayan yang hanya tiga waktu,” kata Sawinggih.

Kesalapahaman itu membuat generasi muda Bayan enggan menjalankan adat.  Sebab kesalahpahaman itu menimbulkan stigma, orang Bayan hanya menjalankan sholat tiga waktu. “Karena itu, adat wetu telu dianggap sebagai Islam sesat,” kata Sawinggih.

Menurut Koordinator Badan pekerja SOMASI NTB, Ahyar Supriyadi, pelabelan komunitas yang berbeda dalam menjalankan praktik ritual keagamaan, berawal dari tafsir yang salah. “Wetu Telu dimaknai sebagai Tiga Waktu. Tafsir itu tidak seirama dengan pemaknaan dari komunitas adat Bayan sendiri,” katanya saat menyampaikan sambutan sebelum diskusi.

Salah seorang tokoh adat Bayan, Itrawadi, yang hadir dalam bedah buku itu menjelaskan makna ‘wetu telu’.  Menurutnya, makna Wetu Telu itu merupakan pembagian wewenang atau urusan dalam sistem kemasyarakatan. Khususnnya dalam urusan agama, pemerintahan dan adat.

Ditegaskan Sawinggih, Wetu Telu itu berarti Datu Telu, yakni Datu Agama, Datu Pemerintah dan Datu Adat.

Islam Nusantara

Buku berjudul ‘Dari Bayan Untuk Indonesia Inklusif’, 216 hal, diterbitkan SOMASI NTB, September 2016,  ditulis oleh enam penulis secara keseluruhan merupakan ‘pembelaan’ terhadap eksistensi komunitas adat.  Secara khusus di Bayan, selama ini masih ada kalangan meragukan eksistensi mereka  dalammenjalankan nilai-nilai Islam.

Salah seorang penulis buku itu, Yusuf Tantowi mengatakan, praktik ritual adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebab penyebaran Islam di Lombok tak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat adat.

Munculnya istilah Islam Nusantara hakekatnya memberi ruang bagi komunitas adat menyampaikan nilai dan praktik ritual keagamaan. “Istilah Islam Nusantara bukanlah istilah baru. Gus Dur pernah bicara tentang pribumisasi Islam,” kata Yusuf Tantowi yang bertindak jadi moderator dalam bedah buku tersebut.

DR Masnun Tahrir secara tegas mengungkapkan, nilai-nilai seperti dipraktikkan dalam ritual adat bisa dijadikan hukum. Sebab syariat/fiq Islam bisa didiskusikan dengan hukum yang berlaku dalam komunitas adat atau masyarakat lokal.

“Tidak ada alasan memarjinalkan adat. Sebab komunitas masyarakat adat bukanlah second class,” kata Masnun Tahrir.

KS