PLN Berhasil menambah pasokan listrik di Lombok sebesar 50 Megawatt (MW) setelah Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur yang berlokasi di Sambelia, Lombok Timur berhasil masuk sistem kelistrikan Lombok.

Mataram.lombokjournal.com — Masuknya aliran listrik ditandai dengan penandatanganan operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) PLN bersama PT Lombok Energy Dinamics selaku pengembang.

Dengan masuknya 50 MW saat ini kelistrikan Lombok memiliki cadangan daya sebesar 71 MW.

Penandatanganan berita acara COD ini dilakukan langsung oleh General Manager PLN Wilayah NTB Mukhtar, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Djarot Hutabri, dan Direktur PT Lombok Energy Dynamics Bambang Irawan.

Dengan beroperasinya PLTU Lombok Timur meningkatkan daya mampu kelistrikan Lombok dari sebelumnya 243 MW menjadi 293 MW. Dengan beban puncak sebesar 222 MW, artinya sistem kelistrikan Lombok saat ini memiliki kelebihan daya sebesar 71 MW.

Meningkatnya cadangan daya ini tentu akan membuat listrik NTB semakin kuat dan PLN siap untuk mencukupi permintaan pelanggan baru. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio elektrifikasi di Lombok,” ucap GM PLN Wilayah NTB Mukhtar.

Pada tahun 2016, rasio elektrifikasi (RE) di NTB telah mencapai 77,68 persen dari target 75,90 persen. Untuk Tahun 2017, RE NTB ditargetkan mencapai 80,01 persen. Sementara hingga bulan Februari, RE NTB telah tercatat mencapai 78,64 persen.

“Kami optimis target tersebut tercapai. Kami berusaha terus meningkatkan RE agar pada tahun 2020 bisa diatas 95 persen, target ini lebih tinggi dari yang dicanangkan Pemerintah yakni 92,7 persen,” terang Mukhtar.

Selain itu PLN menegaskan dengan cadangan daya sebesar 71 MW membuat investor tidak perlu khawatir untuk membangun bisnisnya di Lombok.

“Silahkan bangun bisnisnya di Lombok, investor tidak perlu pusing masalah listrik. Kami siapkan, PLN jamin kelistrikannya,” tegas Mukhtar.

Ke depan, melalui program 35.000 MW yang diusung pemerintah, PLN akan terus menambah pembangkit baru. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Selain itu, penambahan pembangkit juga dilakukan agar tidak terjadi defisit daya di kemudian hari, mengingat pertumbuhan penggunaan listrik di NTB cukup tinggi.

Pertumbuhan kebutuhan daya dilihat dari beban puncak kelistrikan NTB yang terus mengalami peningkatan rata-rata 12 persen dalam 6 tahun terakhir. Dari total tiga sistem kelistrikan yang ada di NTB, beban puncak pada tahun 2010 hanya sebesar 162 MW, terus meningkat mencapai 309 MW pada tahun 2016.

Ke depan PLN akan membangun beberapa pembangkit baru, di antaranya PLTU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW, PLTMG Sumbawa sebesar 50 MW, PLTMG Bima sebesar 50 MW, PLTU Lombok 100 MW, dan PLTU Lombok 2 sebesar 100 MW.

Pertumbuhan kebutuhan listrik di NTB cukup tinggi. Penambahan pembangkit ini jelas sebuah kebutuhan. Ini adalah komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan listrik di NTB,” tutup Mukhtar.

GRA

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) menyelenggarakan pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), 10-12 April di Hotel Golden Palace, Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com — Pelatihan SKKNI melibatkan 75 orang peserta terdiri dari lulusan SMK, D1, D2, D3, yang berasal  dari Mataram dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dibuka Kabag Penelitian dan Pengembangan SDM Kemkominfo, Dr Ir Basuki Yusuf Iskandar, Senin (10/4), dan dihadiri anggota DPR RI dapil NTB, H Muhammad Syarifudin ST MM.

Kabag Penelitian dan Pengembangan SDM Kemkominfo, Dr Ir Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, pelatihan SKKNI di bidang komunikasi dan informasi ini dilakukan untuk meningkatkan skill para lulusan muda dan peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga bisa bersaing dengan negara lain.

Menurutnya, selain skill atau ketrampilan, pelatihan juga akan diisi dengan peningkatan sikap mental bekerja bagi para peserta.

“Ini difokuskan agar bagaimana kita mengejar ketertinggalan dari negara lain. Kalau secara potensi  anak-anak Indonesia itu hebat – hebat kerjanya bagus bagus, hanya saja masih kurang dalam masalah sikap,” katanya.

Sementara itu anggota DPR RI dapil NTB, H Muhammad Syarifudin ST MM mengatakan, pelatihan seperti itu sangat penting dalam rangka upaya mensetarakan kemampuan generasi muda Indonesia, khususnya yang ada di NTB supaya siap kerja.

“Siap kerja tidak hanya siap yang pas-pasan, tentu siap kerja yang mampu memberikan manfaat lebih buat dia, tentu buat kampung halaman dan Indonesia,” katanya.

Selaku anggota DPR RI yang kebetulan membawahi atau bersama dengan Kominfo yang mempunyai program ini, ia mengajak agar mensetarakan keinginan para lulusan muda ini, di bidang komunikasi dan informatika, supaya  mereka punya skill yang lebih dan ini tidak hanya di NTB, juga seluruh Indonesia.

AYA

Slogan wisata ramah, Lombok Sumbawa Friendly, bukan semata slogan yang mampu menarik minat wisatawan datang ke Nusa Tenggara Barat (NTB), tapi juga menunjukan komitmen Pemerintah NTB dalam hal memberikan kemudahan bagi iklim investasi di daerah itu.

BIMA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB,H Muhammad Amin mengatakan, keramahtamahan atau “friendly” menjadi kunci penting dalam menciptakan daya tarik wisata.

“Keramahtamahan itu menyangkut seluruh aspek, mulai dari sektor birokrasi dengan menciptakan layanan  yang baik dan mempermudah investasi,”kata Wagub Amin, saat menghadiri Festival Lawata, Minggu (9/4) di pantai Lawata, Bima, NTB.

Dengan slogan Lombok Sumbawa Friendly, Wagub Amin menambahkan, NTB juga berupaya mewujudkan keramahan destinasi, yakni seluruh obyek dan potensi wisata dikelola, ditata dengan indah, rapi, bersih,  menarik dan  mempesona.

Serta, yang lebih penting lagi keramah tamahan masyarakat untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, melestarikan destinasi, adat budaya, tradisi, agama dan nilai nilai peradaban lainnya sebagai aset wisata yang sangat berharga.

Seperti diketahui, saat ini “Lombok – Sumbawa Friendly” dijadikan branding pembangunan Pariwisata NTB.

Wagub Amin mengajak semua pihak, terutama para kepala daerah, Bupati dan Walikota di NTB untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan sektor Pariwisata.

“Sebab sektor ini  telah terbukti sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor non migas,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah terus berbenah untuk meningkatkan  pembangunan pariwisata. Termasuk  menyusun regulasi yang memudahkan para investor untuk mengembangkan investasinya di wilayah ini.

“Semua potensi dan peluang yang kita miliki terus dilakukan pembenahan-pembenahan dengan membangun berbagai infrastruktur, memperkuat destinasi, promosi baik di dalam maupun di luar negeri,” tegas Wagub Amin.

AYA

Festival Lawata dibuka Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, hari Minggu (9/4) di pantai Lawata, Bima, NTB.

BIMA.lombokjornal.com —  Festival Lawata yang sudah menjadi event budaya tahunan di Bima, merupakan  rangkaian kegiatan memperingati ulang tahun Kota Bima pada tanggal 10 April setiap tahun, sekaligus upaya mempromosikan potensi wisata di Kota Bima.

Wagub Amin menegaskan, pentingnya memperbanyak event seperti Festival Lawata ini sebagai media promosi.

“Dengan memperbanyak kegiatan seperti ini, apakah festival, pentas budaya dan lain sebagainya, akan menarik minat para tamu untuk datang, sehingga destinasi ini akan semakin dikenal,” kata Wagub.

Menurut Amin, periwisata  memiliki makna universal, yaitu mempercantik, memperindah, menyenangkan serta menyatukan, karena menembus sekat sekat suku, bangsa, ras, agama dan golongan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Festival Lawata tahun ini juga melibatkan masyarakat nelayan tradisional Bima dengan menampilkan lomba layar perahu  yang dihias berbagai ornamen warna warni, sehingga sangat menarik.

Festival itu diikuti oleh ratusan perahu nelayan, berlomba dayung  yang mencerminkan budaya dan semangat bahari yang dimiliki Suku Mbojo.

Walikota Bima, HM Qurais Abidin mengatakan,  selain digelar dalam semangat ulang tahun dan menghidupkan wisata bahari, Festival Lawata kali ini juga untuk membangkitkan optimisme masyarakat kota Bima pasca musibah banjir yang meluluhlantahkan pemukiman dan fasilitas umum di wilayah itu.

“Pemkot Bima kini berupaya membangun sarana dan prasarana yang terdampak banjir. Selain itu, membangun optimisme masyarakat juga tidak luput dari perhatian pemerintah kota,” tukasnya.

Untuk optimisme itu, Qurais mengingatkan delapan prinsip hidup orang bima atau yang dikenal ‘nggusu waru’. Delapan prinsip hidup itu diantaranya selalu sabar, berilmu, kaya hati, taat pada Tuhan serta mementingkan kepentingan orang banyak.

“Kami juga memiliki prinsip selalu merealisasikan apa yang diucapkan dan berperilaku baik,” jelasnya.

AYA

Jelang bulan Puasa dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017,  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan RI, menggelar rapat koordinasi mengantisipasi ketersediaan stok daging Sapi.

JAKARTA. lombokjournal.com — Rapat bersama para pelaku usaha terdiri dari feedloter, Bulog, para Importir Sapi dan daging Sapi, yang digelar di Kantor Ditjen PKH di Jakarta itu merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan pada tanggal 27 Maret 2017 di Kantor Kementerian Pertanian.

“Pertemuan ini sebagai persiapan awal membahas ketersediaan stock sapi dan daging sapi menjelang bulan puasa dan lebaran tahun 2017,” kata Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, dalam rilis pers yang diterima Lombok Journal, Sabtu (8/4).

Menurutnya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan berupaya memastikan persediaan daging nasional  cukup menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tersebut, yaitu pada bulan April, Mei dan Juni.

Ketut menambahkan, persiapan penyediaan pasokan daging sapi ini tentunya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai upaya menstabilkan pasokan, sehingga akan menjaga stabilisasi harga daging pada bulan-bulan tersebut.

“Dan kita harapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari Raya Lebaran dengan tenang,”ungkapnya.

GRA

Akibat intensitas hujan tinggi, Sabtu malam (9/4), banjir melanda Desa Beleka dan Desa Ganti di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat, banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat turun sejak pukul 14.00 Wita sampai malam hari.

“Hujan deras mengakibatkan sungai Tibu Nangke Desa Beleka meluap sehingga menggenangi beberapa dusun di Desa Beleka dan aliran sungai menuju Desa Ganti,” kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum.

Dikatakan, jumlah dusun yang terdampak genangan adalah 14 dusun di Desa Beleka dengan perkiraan 500 KK terdampak. Selain itu ada 14 rumah yang terisolir dengan tinggi genangan 50 s/d 100 cm, di dusun Dasan Paok.

“BPBD dan tim reaksi cepat sudah melakukan evakuasi bagi warga yg terisolir. Korban jiwa tidak ada,” katanya.

Sementara itu luapan sungai Tibu Nangke karena intensitas hujan tinggi juga menyebabkan banjir di Desa Ganti berdampak pada 300 KK, Desa Pengonak 100 KK, Desa Jeruk Puri 200 KK dan Desa Semoyang 50 KK.

Hingga kini BPBD NTB dan BPBD Lombok Tengah terus menyalurkan bantuan darurat untuk korban banjir di sejumlah lokasi terdampak.

AYA

Pengembangan sarana akomodasi berbasis masyarakat seperti homestay di kawasan desa-desa penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah, NTB, mendapat perhatian Kementerian Pariwisata RI

DENPASAR.lombokjournal.com — Sekretaris Menpar, Ukus Kuswara mengatakan,  pengembangan homestay dapat didorong dengan konsep desa wisata, dimana rumah penduduk di desa bisa dimanfaatkan sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan yang berkunjung.

“Kita sudah usulkan ini dan diharapkan semua stake holder terkait harus terlibat di dalam pengembangan homestay di daerah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok,” kata Ukus, Sabtu (8/4) di Kuta, Bali.

Menurut Ukus Kuswara, pengembangan homestay di sekitar KEK Mandalika membutuhkan intervensi baik pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Perumahan Rakyat.

Ukus menjelaskan, pola desa wisata dan juga pengembangan homestay di dalamnya, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di sektor pariwisata, serta memberikan manfaat ekonomi.

“Home stay ini juga merupakan salah satu solusi untuk memperbanyak kamar bagi wisatawan,” katanya.

Ia menambahkan, Kemenpar memiliki konsep bahwa manajemen homestay di desa wisata nantinya bisa dikelola dalam sebuah koperasi di desa wisata tersebut. Atau bisa juga dibentuk komunitas untuk mengakomodir seluruh homestay, baik itu terkait dengan upaya mendatangkan wisatawan dan juga pengelolaanya.

AYA

Nilai ekspor produk obat hewan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan menembus pasar ke sedikitnya 57 negara yang tersebar di empat benua.

MATARAM.lombokjournal.com —  Hal ini menunjukan produksi obat hewan Indonesia mampu bersaing secara internasional, sekaligus menjadi salah satu produk penyumbang devisa bagi negara.

Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) merilis, dalam dua tahun terakhir 2015-2016, ekspor obat hewan Indonesia mencapai Rp26,357 Triliun.

Dirjen PKH Drh. I Ketut Diarmita, MP mengatakan, pada 2015 ekspor obat hewan Indonesia mencapai Rp7,843 triliun, dan tahun 2016 meningkat mencapai Rp18,514 triliun.

“Artinya terjadi peningkatan nilai ekspor obat hewan sebesar Rp10,671 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 136 %, di tahun 2016 dibanding dengan tahun 2015,” kata Ketut Diarmita, melalui rilis Direktorat Jenderal PKH yang diterima Lombok Journal, Jumat (7/4) di Mataram.

Ketut menjelaskan, dari segi kuantitas, jumlah ekspor obat hewan Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat volume total ekspor obat hewan Indonesia sebesar 211.631 Ton, dan meningkat pada 2016 menjadi sebesar 459.902 Ton.

Obat hewan produksi Indonesia itu, papar Ketut, diekspor ke sejumlah 57 negara  antara lain, Belgia, Bulgaria, Croatia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Polandia, Serbia, Slovenia, Rumania, Yunani, Albania, Georgia, Yordania, Kroasia, Ukrania dan Rusia (di Benua Eropa), kemudian Amerika, Brazil, Guatemala dan Argentina (diBenua Amerika), Mesir, Montenegro, Maroko, Tunisia, Nigeria, Tanzania, Ethiophia, Bhutan, Uganda, Zimbabwe, Zambia dan Kenya (di Benua Afrika), dan Jepang, China, India, kamboja, libanon, Malaysia, Nyanmar, Nepal, Pakistan, Bangladest, Fhilipina, Thailand, Timor Leste dan Vietnam, Arab Saudi, Iran, Irak, Lybia, Taiwan, Yaman dan Yordania (di Benua Asia).

Menurutnya, keberhasilan menembus pasar dunia itu juga didukung dengan upaya pemenuhan syarat negara pengimpor terkait  jaminan mutu dan  keamanan obat hewan.

Saat ini tercatat sebanyak 90 perusahaan produksi obat hewan di Indonesia. 79 perusahaan diantaranya merupakan Perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan 11 perusahaan lainnya merupakan Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing).

Untuk terus memastikan kualitas obat hewan Indonesia, papar Ketut, Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH berperan penting dalam memberikan jaminan mutu obat hewan yang akan diekspor ke luar negeri.

“Untuk itu, Ditjen PKH selaku regulator terus berupaya untuk meningkatkan standar penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) kepada para produsen, sehingga kualitas mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan standar Good Manufacturing Practicess (GMP) Internasional, dan mampu berdaya saing dalam perdagangan internasional,” kata Ketut.

CPOHB merupakan salah satu rambu pengaman dan sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan kualitas secara dini sejak produksi.

Dengan menerapkan CPOHB akan diperoleh jaminan mutu obat hewan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing obat hewan produk dalam negeri.

Hasil yang telah dicapai dari penerapan CPOHB pada dua tahun terakhit (2015 – 2016) yaitu adanya perkembangan nilai ekspor di Kementerian Pertanian yang cukup signifikan, khususnya di Ditjen PKH yang berasal dari obat hewan.

Hal ini menunjukkan bahwa produk obat hewan Indonesia memiliki kemampuan daya saing yang tinggi sehingga produk tersebut dapat diterima atau diekspor ke luar negeri.

Selanjutnya dijelaskan oleh I ketut Diarmita, untuk menjamin mutu obat hewan yang beredar dalam masyarakat dan memudahkan dalam pengawasannya, maka obat hewan yang akan diproduksi dan diedarkan harus didaftar dan diuji mutunya.

“Semua obat hewan yang akan diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan nomor pendaftaran (Registration Number) yang salah satu komponen penting dalam pemberian jaminan mutu dan keamanan terhadap ekspor obat hewan” kata I ketut Diarmita.

GRA

Keberhasilan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Indonesia memberantas penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing), ditiru negara lain.

JAKARTA.lombokjournal.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, beberapa negara seperti Tiongkok dan Thailand saat ini tengah meniru kebijakan Indonesia untuk menyelesaikan masalah perikanan di negaranya. Antara lain dengan membentuk Satuan Tugas, seperti Satgas 115 (Satgas Pemberantasan Illegal Fishing).

Menurut Susi, selain memberantas pencurian ikan secara ilegal, kebijakan ini telah mengawali negara-negara lain untuk memulihkan  jumlah ikan di negaranya dan kelestarian laut negaranya.

Beberapa negara melakukan policy moratorium penangkapan ikan secara keras. Seperti Laos, Myanmar juga ikut buat Satgas. Kamboja juga sama. “Thailand, China (Tiongkok) dan Vietnam juga ikutan moratorium kapal ikan,” kata Menteri Susi dalam sharing session dengan wartawan di Komplek Widya Candra, Kamis (6/4).

Menteri Susi menuturkan, Tiongkok bahkan sudah sejak tahun lalu memberlakukan moratorium penangkapan ikan di perairannya. Hal itu membuat kapal-kapal ikan dari Negeri Tirai Bambu tersebut berlayar ke perairan jauh. Begitu pun dengan Thailand.

“Saya lihat China dan Thailand ketatkan penangkapan ikan luar biasa, China sudah moratorium. Terus apa kemudian boleh tangkap ikan di laut kita? Ya enggak boleh, kita tangkap. Enak saja mereka yang panen ikan kita,” ucapnya.

Meski menjadi percontohan beberapa negara, Menteri Susi menilai Indonesia harus terus melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

Profesi nelayan, yang merupakan stakeholder langsung kebijakannya, perlu diperhatikan. Oleh karenanya, KKP membuat program asuransi nelayan.

“Di laut, nelayan jarang tahu apa itu asuransi nelayan. Setiap saya ke daerah, pokoknya saya minta info pemda setempat, daerah mana saja yang nelayannya belum didaftarkan asuransi. Kalau ABK kapal gak masuk asuransi, karena dia anak buah kapal dari perusahaannya,” ujar Menteri Susi.

GRA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu perkembangan upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait 300 WNI yang dikabarkan disekap di Riyadh, Arab Saudi.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB, H Wildan menjelaskan, terkait kabar ratusan TKI yang disekap di Arab Saudi, bahwa kasus ini masih ditangani Kemlu melalui Ditjen PWNI (Perlinduangan WNI). Kami masih menunggu hasilnya,” katanya, Jumat (7/4) di Mataram.

Wildan mengatakan, pihak Ditjen PWNI saat ini masih melakukan upaya penyelesaian kasus ini. Informasi yang diserap Dinas Tenaga Kerja NTB menyebutkan, ratusan WNI yang dikabarkan disekap itu, tidak seluruhnya berasal dari NTB.

Diduga memang ini berangkat sebagai TKI non prosedural, karena peniriman TKI ke Arab Saudi dan Timur Tengah masih moratorium. “Tapi karena ini menyangkut warga NTB juga, maka kami tetap akan terus memantau,” katanya.

Sejauh ini, papar Wildan, pihaknya juga belum menerima adanya laporan dari pihak keluarga para korban penyekapan itu.

Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram, H Mucharom Ashadi menjelaskan, untuk kasus 300 WNI yang disekap di Arab Saudi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KBRI Riyadh.

“Kami sudah komunikasi dengan KBRI Riyadh. KBRI disana sudah menurunkan tim Satgas untuk mengecek kebenaran informasi itu dan melakukan penyelidikan.Jadi sekarang kami masih menunggu hasil dari tim itu,” kata Mucharom, Jumat (7/4) di Mataram

Menurutnya, BP3TKI Mataram sama sekali tidak memiliki data-data para WNI yang disekap, khususnya yang berasal dari NTB. Sebab, keberangkatan mereka sebagai TKI ke Arab Saudi diduga kuat melalui jalur illegal.

“Ini juga sudah sering kami sosialisasikan, dan kami imbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu para perekrut TKI illegal yang menjanjikan bisa memberangkatkan TKI ke Timur Tengah,” katanya.

Sebelumnya Kabar tentang 300 WNI disekap di Arab Saudi, sebelumnya disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI, Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, pekan lalu.

“Kami dapat laporan dua minggu lalu, itu ada sekitar 300 orang WNI yang hendak jadi TKI disekap di Arab Saudi. KBRI di sana sudah koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi untuk melakukan penyelidikan,” kata Direktur  Perlindungan WNI Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal,  Jumat sore (31/3) di Mataram, NTB.

300 WNI yang disekap itu sebagian besar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian lainnya dari sejumlah provinsi lain.

Berdasarkan laporan yang diterima Kemlu,  ratusan WNI itu direkrut menjadi TKI di Arab Saudi oleh sebuah perusahaan mega rekrutmen. Namun bukannya disalurkan, mereka justru disekap di penampungan TKI milik perusahaan mega rekrutment itu.

Laporan juga menyebutkan, selain disekap di tempat penampungan, ratusan WNI itu juga mendapat penyiksaan.

GRA