Rusaknya dermaga II pelabuhan Padangbai, Bali, mulai berdampak pada arus transportasi. Antrian ratusan kendaraan, truk, bus, dan station family, semakin panjang di kawasan pelabuhan penyeberangan Lembar, Lombok Barat, Kamis (16/3) siang.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Manajer Operasional PT ASDP Lembar, Muhammad Yasin menjelaskan, antrian kendaraan terjadi lantaran ada kerusakan hosting kolom dermaga II Pelabuhan Padangbai yang membuat arus lalu lintas kapal penyeberangan terganggu.

“Antrian kendaraan terjadi karena ada kerusakan di Padangbai sehingga pelayanan kapal di pelabuhan Padangbai hanya menggunakan satu dermaga dan berdampak pada jadwal kapal,” jelasnya, Kamis siang (16/3).

Menurut Yasin, informasi yang diterima pihak ASDP Lembar menyebutkan, upaya perbaikan dermaga II Padangbai masih dilakukan. Setidaknya perbaikan membutuhkan waktu 7-10- hari.

“Kami atasnama manajemen ASDP menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan bagi pengguna jasa,” katanya.

Antrian panjang di pelabuhan Lembar terjadi hingga ke ruas jalan utama akses menuju pelabuhan Lembar.

Humas PT ASDP Lembar, Dheny NP menjelaskan, pihak ASDP sudah berkordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kepolisian, Asuransi, perusahaan pelayaran atau GAPASDAP ,  KSOP, kesehatan pelabuhan dan OPP selaku regulator terkait masalah ini.

Menurutnya, antrian terjadi hingga keluar pelabuhan karena jumlah kendaraan yang antri saat ini sudah mencapai 200 unit, sementara daya tampung parkir di pelabuhan Lembar hanya sekitar 150 unit.

Untuk meminimalisir antrian lebih panjang, papar Dheny,  pihak ASDP Lembar akan menggunakan alternatif penggunaan KMP Legundi dengan rute Lombok – Surabaya.

“Upaya kita juga dengan mempercepat proses bongkar muat, dan menunda beberapa keberangkatan untuk menghindari pengapungan yang terlalu lama,” katanya.

Menurut dia, ASDP Lembar juga memprioritaskan keberangkatan kapal yg berukuran besar, dengan kordinasi OPP  selaku regulator pelabuhan.

“Tapi untuk saat ini antrian ini belum berdampak pada pengiriman stok logistik ke pulau lombok,  karena di Padangbai sendiri belum terjadi antrian yg panjang,  hal itu menandakan barang yang masuk ke pulau Lombok masih lancar,” katanya.

AYA

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Rabu (15/3) bertemu dengan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi di kantor Gubernur, untuk membahas kelanjutan proses  pembayaran dana kerohiman di KEK Mandalika.

MATARAM,lombokjournal.com — Kepada wartawan usai pertemuan, Kapolda Firli menjelaskan, sejauh ini ada dua poin yang sudah disepakati oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan warga masyarakat di kawasan Mandalika terkait dana kerohiman.

Poin pertama, menurut dia, adalah menguatkan Keputusan Gubernur terkait  penyelesaian lahan dan segera diimplementasikan lahan di KEK Mandalika itu sebagai kawasan pariwisata.

“Point kedua adalah membahas besaran uang kerohiman sebesar Rp4,5 juta per are sesuai keputusan pemerintah,” kata Firli.

Menurut Firli, uang kerohiman itu akan diberikan setelah semua persyaratan administrasi diselesaikan oleh warga yang menempati lahan di kawasan tersebut.

Dijelaskan, dari 109 hektare lahan yang diklaim warga, hingga saat ini masih ada beberapa titik yang belum disepakati.

“Namun sebagian besar sudah sepakat, dan kami berterimakasih kepada seluruh rakyat yang sudah kooperatif yang sudah mensukseskan program penerintah,”katanya.

Menurutnya, KEK Mandalika di NTB saat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan prioritas pariwisata nasional. Pembangunan kawasan itu tentunya akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah dan juga bagi masyarakat NTB secara umum.

AYA

Komitmen perbankan untuk mensupport pembiayaan UMKM di NTB akan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi NTB secara umum.

MATARAM.Lombokjournal.com – Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, saat mengghadiri penandatanganan komitmen pembiayaan perbankan dan jasa keuangan, untuk 3.540 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan sektor pertanian di wilayah provinsi NTB

Pada 2016 lalu, pertumbuhan ekonomi di NTB tercatat sebesar 5,82% atau lebih besar 0,80 % dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami peningkatan 5,02%.

“Pertumbuhan memang terjadi pada seluruh lapangan usaha, dengan sektor jasa keuangan menyumbang pertumbuhan tertinggi mencapai 12,32 %. Kita harap dengan komitmen untuk UMKM ini pertumbuhan ekonomi NTB bisa meningkat lagi, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian,” katanya.

Amin mengatakan, masalah pertumbuhan kredit untuk dua sektor itu memang masih rendah, karena ada beberapa faktor seperti risiko kredit macet dan sebagainya.

Namun menurut Amin, jika risiko itu bisa dimitigasi maka tidak lagi menjadi kendala.

“Saya kira kalau benar-benar komitmen, masalah risiko ini bisa diperhitungkan.Ya sama dengan bencana alam, tidak bisa kita hindari apa itu banjir tapi kalau dimitigasi dengan baik akan mengurangi risikonya,” katanya.

Menurut Amin, komitmen perbankan itu sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri kratif di sektor pariwisata NTB.

Berdasarkan data, pertumbuhan industri kreatif pariwisata di NTB mencapai 15  hingga 20 persen pertahun dalam tiga tahun terakhir.

Ini terjadi karena NTB sudah menempatkan diri sebagai destinasi wisata nasional dengan target mendatangkan 4 juta wisatawa tahun ini.

“Untuk produk kreatif lokal memang salah satu persoalan utamanya ialah akses permodalan di perbankan.Dengan komitmen ini kami harapkan  bisa menjadi solusi,” katanya.

GRA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, jajaran perbankan, asuransi dan Pemda Provinsi NTB, Rabu (15/3) meluncurkan penandatanganan komitmen pembiayaan perbankan dan jasa keuangan, untuk 3.540 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan sektor pertanian di wilayah provinsi NTB.

MATARAM.lombokjournal.com  — Pasca penandatanganan komitmen tersebut, para pelaku UMKM di sektor pariwisata bisa mengakses kredit perbankan untuk modal usaha dan pengembangan usaha dengan berbagai kemudahan mulai tahun ini di 16 Bank yang ikut menandatangani komitmen.

Kepala OJK Perwakilan NTB, Muhammad Yusri mengatakan, penandatanganan komitmen pembiayaan dan kredit perbankan untuk UMKM sektor pariwisata di NTB, itu dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM pariwisata dan sektor pertanian dalam akses pembiayaan modal usaha dan pengembangan usaha melalui kredit perbankan.

Selama ini sektor UMKM sulit mengakses pembiayaan perbankan, termasuk para pelaku UMKM pariwisata dan pertanian di NTB ini. “Penandatanganan komitmen ini kami harapkan bisa membantu mereka,” kata Yusri, saat peluncuran penandatangan komitmen, Rabu (15/3) di hotel Golden Tulip Mataram.

Yusri menjelaskan, sektor pariwisata dan pertanian menjadi dua sektor pembangunan prioritas di NTB. Namun faktanya, porsi penyaluran pembiayaan kredit perbankan untuk dua sektor tersebut masih sangat rendah.

Data OJK NTB menyebutkan, pada 2016 share pembiayaan perbankan di NTB untuk kredit produktif di sektor pariwisata hanya berkisar 2,94 persen dari total penyaluran kredit Rp29 Triliun. Sementara untuk sektor pertanian hanya berkisar 1,48 persen.

“Dari data yang kami miliki, perhatian perbankan kepada dua sektor ini masih sangat kurang. Selalu di bawah 3 persen, ini rendah sekali,” kata Yusri.

Menurutnya, rendahnya share pembiayaan kredit perbankan di dua sektor ini tidak lepas dari kekhawatiran bank terhadap risiko-risiko kredit bermasalah. Sehingga, melalui penandatanganan komitmen bersama itu diharapkan kekhawatiran tidak lagi perlu berlebihan.

Dijelaskan, secara teknis penyaluran pembiayaan kredit untuk 3.540 UMKM pariwisata dan pertanian akan dilakukan 16 Bank dari total 30 Bank yang ada di NTB melalui skema kredit umum.

Meski aspek teknis kredit dan prinsip kehati-hatian perbankan akan tetap berlaku, namun para pelaku UMKM tetap bisa mengaksesnya dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas terkait.

“Disinilah peran Pemda melalui Dinas terkait. Jadi UMKM binaan yang ada di Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian bisa merekomendasikan,” katanya.

Yusri mengatakan, OJK menginisiasi penandatangan komitmen pembiayaan perbankan untuk UMKM itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat NTB terutama di dua sektor tersebut.

Penandatanganan komitmen, Rabu (15/3) dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, perwakilan manajemen 16 bank di NTB, pejabat Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian NTB, serta perwakilan pelaku UMKM sektor pariwisata dan  sektor pertanian.

BACA : Dukungan Pembiayaan UMUM Penting Bagi Pertumbuhan Ekonomi NTB

GRA

Nilai ekspor dan impor di wilayah provinsi NTB tercatat menurun pada bulan Februari 2017, jika dibandingkan pada bulan Januari.

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor NTB  tercatat menurun sebesar 99,24 persen sedangkan impor menurun sebesar 57,86 persen. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi NTB, Ni Kadek Adi Madri SE.

Dijelaskannya, nilai ekspor NTB pada bulan Februari 2017 teratat sebesar USD381.395, menurun jika dibandingkan dengan bulan Januari sebesar USD51.624.474.

“Penurunan nilai ekspor 99,24 persen itu disebabkan tidak adanya ekspor barang tambang/galian non migas pada bulan Februari 2017,” kata Madri, Rabu siang (15/3) di Mataram.

Data BPS menyebutkan, untuk tujuan ekspor pada bulan Februari terbesar ditujukan ke negara Cina dengan nilai mencapai USD i 215.622 (55,09 persen), disusul Amerika Serikat senilai USD 55.018 (14,06 persen) dan Korea Selatan sebesar USD39.197 (10.01 persen).

Jenis barang yang diekspor antara lain, komiditi ikan dan udang senilai USD195.389  (49,87 persen), garam, balerang, kapur senilai USD 97.586 (24,93 persen), serta perabot rumah tangga senilai USD37.735 (9,64 persen).

Sedangkan untuk impor, tercatat negara asal impor terbesar pada bulan Februari 2017 adalah Vietnam senilai USD 1.108.800 (43,97 persen), Cina senilai USD 546.535 (21,67 persen) dan Amerika Serika senilai USD 490.672 (19,45 persen).

“Jenis barang impor, gula dan kembang gula senilai USD 1.108.800 (43,97 persen, bahan bakar mineral senilai USD 496.413 (19,68 persen), dan beberapa komoditi lainnya,” tukas Madri.

AYA

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, Selasa (14/3) melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu,  di halaman BNN NTB.

MATARAM.lombokjournal.com —  Barang bukti yang tengah dimusnahkan tersebut merupakan  barang bukti dari dua kasus narkotika dengan tiga orang tersangka.  Hal itu dijelaskan Kasi Penyidikan BNN Provinsi NTB, Bayhaqi.

Dipaparkannya, barang bukti yang dimusnahkan itu merupakan hasil penangkapan yang dilakukan BNN pada 11 Januari lalu, terhadap tersangka JEK (29), yakni empat klip plastik bening berisikan kristal bening yang diduga sabu seberat 3,7 gram.

Selain itu, turut dimusnahkan sabu sabu seberat 127,73 gram yang merupakan hasil penangkapan terhadap dua orang tersangka yakni M Daud (36) warga negara asing asal Malaysia dan Yusuf (39) warga NTB.

Barang bukti yang kita musnahkan ini, merupakan sisa setelah dilakukan penyisihan untuk uji laboratorium,” katanya.

YAT

Pemadaman listrik PLN yang terjadi di pulau Lombok, Senin (13/3), saat ujian nasional berlangsung dikeluhkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  NTB, HM Suruji mengatakan, pihaknya sudah meminta PLN agar kasus pemadaman listrik jangan sampai terjadi di saat masa ujian nasional tahun ini.

“Tentu kalau sampai ada pemadaman listrik akan berpengaruh ke pelaksanaan ujian karena tahun ini ujian mulai menggunakan sistem komputer,” kata Suruji, Selasa (14/3).

Menurutnya, pihaknya juga sudah menyampaikan masalah ini ke Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin.

“Pak Wagub sudah bersurat ke PLN dan pihak Telkom agar pada hari ujian tidak terjadi gangguan internet atau pemadaman listrik,” katanya. Pihak PLN dan Telkom, menurut Suruji, akan  berupaya semaksimal mungkin menghindari pemadaman listrik.

“Sebab,  kalau semua mati lampu kan gak bagus juga. Apalagi kalau internetnya terganggu kan jadi masalah. Karena kalau menggunakan jenset dikhawatirkan tidak mampu,” kata Suruji.

Seperti diketahui Ujiian Nasioanal akan diadakan pada tanggal 3 April untuk SMK dan 10 April untuk SMA sederajat.

AYA

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) wanita asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Sarafiyah Binti Muhammad Saleh, tewas akibat dianiaya majikannya di Dubai.

MATARAM.lombokjournal.com — Saat ini jenazah Salafiyah sudah diberangkatkan dari Dubai, Selasa (14/3). Jenazah itu diperkirakan tiba di Mataram, Rabu esok. BP3TKI NTB akan memfasilitasi kepulangan jenazah dari Mataram ke kampung halamannya di Dompu.

“Dari laporan yang kami terima, Sarafiyah meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan majikannya,” kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) NTB, Mucharom Ashadi, Selasa (14/3) kepada wartawan di Mataram.

Mucharom menjelaskan, kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Salafiyah saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian Dubai.

“Yang bersangkutan tidak tercatat sebagai TKI  resmi, jadi berangkatnya tidak terdata,” katanya.

Selain jenazah Salafiyah, BP3TKI NTB juga memfasilitasi pemulangan jenazah seorang TKI asal Bima, bernama Muslim Aljabar, pada Selasa (14/3).

Aljabar tewas dalam sebuah kecelakaan kerja di Port Moresby, Papua Nugini.

“Aljabar ini tertimpa kayu saat sedang bekerja.Kecelakaan kerja. Jenazahnya sudah tiba di bandara Lombok hari ini, dan langsung kami kirim ke kampung halamannya di Bima,” kata Mucharom.

Menurut Mucharom, Aljabar juga tidak tercatat sebagai TKI resmi. Diduga yang bersangkutan bekerja di luar negeri melalui jalur illegal.

GRA

Pemerintah NTB akan memberlakukan larangan membawa handphone bagi pelajar SMP dan SMA sederajat.

MATARAM.lombokjournal.com —  Per 1 April mendatang larangan ini akan mulai diberlakukan di Kota Mataram yang menjadi percontohan untuk 9 daerah Kabupaten dan Kota lainnya di NTB.

“Larangan ini akan mulai efektif 1 April, kita mulai dari sekolah-sekolah di Kota Mataram,” kata Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi, saat melakukan sidak di SMA Negeri 1 Mataram, Selasa (14/3).

Larangan membawa handphone di lingkungan sekolah akan diatur melalui Surat Edaran Gubernur. Larangan ini berlaku untuk semua sekolah SMP, SMA, SMK dan juga Madrasah Mts dan MA di msemua Kabupaten dan Kota di wilayah NTB.

Berdasarkan pantauan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) NTB, membawa handphone ke sekolah ternyata membuat daya konstentrasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar jadi menurun.

“Proses belajar mengajar juga menjadi tidak maksimal, artinya kalau HP ada di sekolah itu kan rentan digunakan untuk hal tidak baik, berinternet tidak sehat juga masih banyak,” katanya.

Selain itu, penggunaan HP di lingkungan sekolah juga akan mengurangi interaksi sosial sesama murid dan juga murid dengan guru.

Pelarangan membawa HP ke sekolah menurut Gubernur Majdi, juga dilakukan agar minat baca buku para pelajar di perpustakaan sekolah masing-masing bisa meningkat.

Untuk keperluan komunikasi dengan orang tua atau wali khususnya saat pulang sekolah. Maka di tiap sekolah akan difasilitasi dengan line telepon khusus yang bisa dihubungi wali murid.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi bersama jajaran Dinas P dan K NTB, Selasa (14/3) melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SMA dan SMK di Kota Mataram sebagai persiapan penerapan larangan ini.

Kepala Dinas P dan K NTB, Muhammad Suruji mengatakan, larangan membawa HP ke sekolah ini akan efektif dilaksanakan 1 April mendatang.

“Efektif 1 April. Jadi sekolah-sekolah yang menerapkannya kita siapkan telepon khusus dan juga internet gratis, sehingga tidak ada lagi alasan siswa bawa HP ke sekolah,” katanya.

AYA

Seorang oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) berinisial S dari Partai Nasdem, dilaporkan ke Polres Lombok Barat, Senin (13/3), terkait kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan melalui jejaring sosial Facebook (FB).

LOBAR.lombokjournal.com —  Dalam akun FB miliknya, S menuliskan “biar lambat asal selamat” namun dibubuhi gambar seseorang sedang berkendara seekor Babi.  Atas portingan tersebut pihak API (Aliansi Pemuda Islam) Lobar melaporkan oknum anggpta dewan tersebut.

“Kami sangat mengecam oknum anggota dewan ini. Ini penghinaan terhadap umat Islam. Kasus ini  sudah dilaporkan resmi ke Polres Lombok Barat,” kata Koordinator Umum API NTB, Ahmad Sahib, Selasa (14/3).

Menurutnya, lepas dari pengakuan S yang mengaku hilaf dan sempat minta maaf, masalah ini merupakan masalah yang sangat serius. Sehingga pihak kepolisian harus mengusut tuntas.

“Ini sudah memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama Islam,” tegas Sahib.

ahib menambahkan, pihaknya juga mendesak Badan Kehormatan DPRD Lobar untuk melakukan evaluasi dan jajaran pimpinan untuk segera mengusulkan pemberhentian oknum anggota dewan tersebut.

“Pimpinan dewan harus bersurat ke Partai Nasdem agar oknum berinisial S ini dipecat dari DPRD dan partai Nasdem karena perbuatannya tidak layak dilakukan seorang  anggota dewan sebagai wakil rakyat,” katanya.

Pada Senin (13/3), massa dari API Lombok Barat juga sudah melakukan unjukrasa ke DPRD Lobar untuk meminta kasus penistaan agama ini ditindaklanjuti.

“Kami juga akan menggelar aksi kembali ke kantor Gubernur NTB, karena kami tahu Wagub NTB merupakan Ketua Partai Nasdem,” katanya.

GRA