Penyelenggaraan Lombok Travel Mart dijadikan  momentum para pelaku pariwisata untuk mengeksplor potensi pariwisata yang dimiliki NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Assosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB terus berupaya mengeksplor dan mempromosikan potensi wisata di NTB. Salah satunya melalui kegiatan rutin tahunan, Lombok Travel Mart (LTM).

“Lewat LTM kami ingin eksplore NTB, jadi lokasi pun kami gelar berpindah-pindah tiap tahun. Tahun ini merupakan tahun ke empat LTM kami gelar, dan tahun ini kita eksplore kawasan Gili dan Lombok Utara secara umum,” kata Ketua ASPPI NTB, JN Wirajagat.

Dijelaskannya, LTM pertama kali digelar pada 2014 silam dengan mengambil lokasi di Museum Negeri NTB di Mataram. Saat itu ASPPI mengeksplor potensi wisata di kawasan Kota Mataram.

Kemudian LTM II tahun 2015, ASPPI mencoba mengeksplore potensi wisata di kawasan Lombok Barat terutama di kasawan Sekotong dan pulau-pulau di selatan. Pada LTM III, ASPPI mengeksplor keindahan dan potensi wisata di kawasan selatan Lombok Timur, terutama di sekitar Tanjung Ringgit dengan ikon eksotik, pantai Pink.

Lebih lanjut Wirajagat menjelaskan, hal ini dilakukan ASSPI NTB agar para peserta LTM yang sebagian besar merupakan buyers dari luar negeri dan domestik bisa mengenal dan memiliki informasi yang cukup untuk mempromosikan NTB di negara atau daerah mereka.

“Makin banyak buyers terutama travel agent luar negeri yang tahu tentang potensi NTB maka akan semakin bagus, mereka bisa menawarkan paket-paket wisata di negaranya,” kata Wirajagat.

AYA

Aksi peduli bersih pantai para pelaku pariwisata akan mewarnai penyelenggaraan Lombok Travel Mart (LTM) yang akan berlangsung minggu akhir bulan

MATARAM.lombokjournal.com  — Bukan semata urusan bisnis, gelaran Lombok Travel Mart (LTM) IV yang akan berlangsung di Gili Air, Lombok Utara, 24-26 Maret mendatang, juga akan diisi dengan kegiatan bersih-bersih pantai (beach clean up).

Ketua Assosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Provinsi NTB, JN Wirajagat mengatakan, aksi beach clean up ingin menunjukan bahwa para pelaku pariwisata tidak hanya melulu berpikir soal bisnis semata, tetapi juga peduli pada lingkungan.

“Pesan lainnya adalah kegiatan bersih pantai itu akan mengedukasi masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kebersihan,” kata Wirajagat, di Mataram.

Ia menjelaskan, kegiatan bersih pantai itu akan dilaksanakan usai pertemuan bisnis table top LTM di Hotel Ombak Paradise, Gili Air, Kabupaten Lombok Utara.

Para peserta yang terdiri dari ratusan buyers dan sellers, dipastikan ikut dalam kegiatan tersebut.

BACA : Lombok Travel Mart Dimanfaatkan  Pelaku Pariwisata Untuk Eksplor Potensi NTB

AYA

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatat total realisasi uang tebusan amnesty pajak di Provinsi NTB dan NTT mencapai Rp304,5 Miliar, hingga menjelang akhir program amnesty pajak.

MATARAM.lombokjournal.com —   Menjelang akhir amnesti pajak, hingga pertengahan Maret, DJP membukukan total realisasi uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp304,5 untuk NTB dan NTB.

“Total wajib pajak yang ikut amnesty itu sekitar 11.634 wajib pajak untuk NTB dan NTT,” kata Kepala DJP Nusa Tenggara, Suparno, dalam jumpa pers Selasa (21/3) di Mataram.

Dirincikannya, di NTB program amnesty pajak membukukan realisasi sebesar Rp159,38 Miliar dengan melibatkan sekitar 5.479 wajib pajak.  Sedang di NTT membukukan sebesar Rp145,16 Miliar, melibatkan sekitar 6.155 wajib pajak.

Suparno mengatakan, dari data tersebut bisa dilihat sisi peningkatan animo dan kesadaran wajib pajak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB dan NTT untuk turut memanfaatkan program Amnesty Pajak.

Di NTB, sekitar Rp48,91 Miliar dari total realiasi didapat dari sekitar 3.286 wajib pajak sektor UMKM. Sementara di NTT, sekitar Rp47,63 Miliar dari total realisasi didapat dari sekitar 4.210 wajib pajak di sektor UMKM.

PihakKanwil DJP Nusa Tenggara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan demi keberhasilan program amnesty pajak.

“Untuk yang belum memanfaatkan masih ada waktu sampai 31 Maret. Kami juga terus mengimbau agar ini dimanfaatkan,” katanya.

Diharapkannya,  setelah program amnesti pajak ini, setiap  wajib pajak dapat meningkatkan komitmen untuk menjadi wajib pajak yang patuh. DJP Nusa Tenggara akan fokus dan konsisten dalam menjalankan Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak.

Bila ditemukan data dan atau informasi Harta Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajb Pajak pada saat ditemukannya.

“Dan akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tegas Suparno..

Era keterbukaan informasi pajak juga akan mulai diberlakukan dengan dilaksanakannya Automatic Exchange of Information (AEOl), dan diikuti dengan revisi UU Perbankan mengenai keterbukaan data perpajakan paling lambat tahun 2018.

“Sistem ini menjadikan Wajib Pajak tidak bisa lagi menyembunyikan asetnya,” katanya.

AYA

Akhmad Mukhibun, sebelum menikah pernah bekerja  di Korea dan Malaysia. Setelah beristri ia buka usaha genteng, dan istrinya jualan makanan. Seiring usia yang makin bertambah, ia pun mulai sering sakit-sakitan. “Saya bersyukur ada program jaminan kesehatan BPJS. Ini bener-bener membantu. Kalau tidak ada BPJS ya enggak tahu lagi harus kemana cari uang untuk berobat,” katanya.

lombokjournal.com

Menderita sakit memang “cobaan” yang harus diterima dengan ihlas. Namun, meski demikian tetap membutuhkan biaya, apalagi harus menjalani pengobatan dalam waktu lama.

Ini pengalaman Akhmad Mukhibun. Bermula tahun 2010, ia hanya merasakan sakit  perut, seperti sakit maag.  Kemudian, ia pergi ke Rumah Sakit, ternyata hasil diagnosa dokter ia sakit usus buntu, dan ia harus segera dioperasi.

“Saya operasi usus buntu, biayanya sekitar Rp3juta-an,” cerita Akhmad. Dan operasi itu pun dijalaninya. Tapi tidak beres cukup sampai disitu.  Setelah operasi usus buntu, Akhmad masih merasakan tidak enak di bagian perutnya.

Setelah itu ia hanya berobat jalan, tapi tidak sembuh-sembuh. Setelah diperiksa beberapa kali, lalu dirontgen, ternyata Akhmad mengalami radang usus besar. Ia harus menjalani perawatan beberapa hari, biayanya sekitar Rp6 juta. Dengan kondisi ekonomi pas-pasan, ia tak membayangkan dari mana ia harus memperoleh uang sebesar itu.

Setelah operasi, biaya yang harus dikeluarkannya pun terus mengalir. Obatnya ada tujuh macam, yang harus diminum tiap hari selama enam bulan. Harga obatnya sekali tebus Rp300.000 sampai Rp400.000. Obatnya ini untuk satu minggu saja.

“Jadi tiap minggu saya harus kontrol ke dokter,” cerita Akhmad. Katanya memang masih rawat jalan, dan dalam pengawasan dokter.

Untung Jadi Peserta BPJS Kesehatan.

Bagaimana Akhmad Mukhibun membiayai pengobatannya, “Ya, untung saya sudah jadi peserta BPJS Kesehatan,” jelas Akhmad.

Kalau belum menjadi peserta BPJS, Akhmad mengaku enggak tahu harus cari uang kemana untuk berobat. Apalagi ia tidak bisa bekerja berat, karena kondisi kesehatannya sedang tidak normal.

Akhmad menjelaskan, sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III ia harus membayar iuran premi Rp25.500 tiap bulan, yang disetorkannya di Bank BRI.  Selama menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah tiga kali keluar masuk rumah sakit, dirawat sekitar 10 hari.

Yang terakhir ini, ia dirawat karena HB (haemoglobin) 2,2, jadi Akhmad harus transfusi darah, darahnya habis lima kantong. “Sekarang, masih lemes,” katanya, tapi kesehatannya main membaik.

Tapi ia harus makan semua makanan yang direbus, minum obat teratur, istirahat cukup, belum boleh bekerja yang berat, dan tidak boleh merokok. Intinya, menjalani hidup bersih dan sehat. Meurutnya, ini pelajaran bagi yang belum sakit. Penting menjaga pola makan dan kebiasaan hidup bersih dan sehat.

Bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Menurut  Akhmad, pelayanan kesehatan cukup bagus. Ia  dirawat di kelas 3, sesuai iuran yang dibayarnya yaitu Rp25.500 pervbulan. Ia dirawat di ruangan kelas 3 berisi 6 tempat tidur,  antar tempat tidur disekat oleh pembatas korden. “Saya tidak pernah dipersulit. Saya ditangani dokter spesialis penyakit dalam,” ungkapnya.

Akhmad mengungkapkan rasa syukurnya, hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberi harapan menanggulangi kesehatan masyarakat Indonesia.

Harapannya, ia bisa mengajak anak isterinya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena kondisinya serba pas-pasan, sementara ia baru bisa membayar iuran untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ia sudah bisa bekerja normal, menjadi peserta BPJS Kesehatan akan menjadi prioritasnya,

“Jaminan kesehatan itu penting. Saya menyarankan teman-teman yang belum jadi peserta BPJS Kesehatan dan mampu bayar iuran, segera saja mendaftar jadi peserta. Bener loh, repot banget kalau sudah sakit seperti saya ini. Saya bukan pegawai (karyawan) jadi tidak punya jaminan apa-apa,” katanya.

Pur (Adv)

Sumber : Menyisihkan Rp25 ribu, Manfaatnya Jutaan Rupiah

Lombok Travel Mart (LTM) IV  yang akan digelar di Hotel Ombak Paradise, Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, pada 24 Maret hingga 26 Maret, dipastikan akan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya.

MATARAM.lombokjournal.com  —  “LTM IV akan dibuka Pak Menteri (Pariwisata) di Gili Air,” kata Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB, JN Wirajagat, Senin (20/3) di Mataram.

Ia menjelaskan, LTM IV akan diikuti oleh 254 buyers dari dalam dan luar negeri, dan sekitar 40 sellers dari hotel dan travel agent di NTB.

Buyers luar negeri antara lain 10 travel agent dari Australia, 10 India, 19 Singapura, dan 10 Malaysia.

Sementara buyers domestik sekitar 204 berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, Bali dan sebagainya.

“Tahun ini LTM IV kita targetkan menciptakan transaksi hingga Rp60 Miliar,” kata Wirajagat.

AYA

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi memaparkan konsep pembangunan ramah lingkungan di NTB, saat menjadi pembicara dalam International Green Island Forum (IGIF) ke IV, Senin (20/3) di kota Jeju, Provinsi Kepulauan Jeju, Korea Selatan.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB TGB. H.M. Zainul Majdi bersama rombongan hari ini menghadiri Ekspo Electric Vehicle (kendaraan listrik) terbesar di dunia yang diselenggarakan di Jeju Korea Selatan.

“Dalam konferensi IGIF itu,  Gubernur diminta menjadi salah satu pembicara utama untuk membagi pengalaman implementasi konsep pengembangan hijau di NTB,” kata Karo Humas Pemprov NTB, Yusron Hadi, melalui rilis, Senin sore (20/3).

Ia menjelaskan, dalam presentasinya, Gubernur Majdi menyampaikan bahwa pengalaman NTB menunjukkan konsep pembangunan hijau tidak menghambat pertumbuhan bahkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan NTB selama tiga tahun berturut-turut selalu diatas rata-rata nasional dengan indeks makro yang terus membaik.

Pembangunan hijau berkorelasi kuat juga dengan pengembangan halal tourism serta pertanian yg menjadi basis ekonomi NTB.

“Namun Gubernur juga menegaskan bahwa NTB masih berada pada tahap awal implementasi konsep pembangunan hijau sehingga masih sangat banyak hal yang harus dipelajari dan dikembangkan. Termasuk belajar dari Korea Selatan khususnya Provinsi Jeju yang telah berhasil menerapkan konsep pembangunan hijau,” jelasnya.

Dalam forum itu, papar Yusron, Gubernur Majdi juga menyebut Mandalika, Samota dan Global Hub Kayangan sebagai proyek-proyek masa depan NTB yang menyandarkan diri pada konsep pembangunan hijau. Selain kawasan Tiga Gili, Sekotong, Mandalika, teluk Ekas, Samota, Hu’u, Sape, Gili Banta termasuk pengembangan transportasi ramah lingkungan di Mataram.

Tentu saja pengusulan geopark Rinjani dan menjadikan Tambora sebagai geopark nasional adalah satu bentuk komitment nyata Pemerintah daerah membangun NTB yg lebih hijau dan berkelanjutan.

“Kerjasama pembangunan hijau dengan banyak pihak ke depan sangat terbuka di  banyak tempat di NTB,”katanya.

Semua itu merupakan komitmen Pemerintah NTB untuk memastikan pembangunan NTB dapat berkelanjutan  dengan menjaga daya dukung lingkungan secara maksimal.

AYA

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi bertemu dengan Mr Won Hee Ryoung,  Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Senin (20/3) di ibukota Jeju.

MATARAM.lombokjournal.com — Pertemuan di sela acara Korean Electric Vehicle Expo 2017, itu membahas peluang dan implementasi kerjasama dua Provinsi beda negara itu di bidang pariwisata, pembangunan ramah lingkungan, dan juga energi terbarukan.

Gubernur membahas beberapa kerjasama dengan Mr Won Hee Ryoung yang merupakan Gubernur Provinsi Jeju Korsel, di antaranya masalah pariwisata, pembangunan ramah lingkungan dan energi terbarukan,” kata Kepala Biro Humas Pemprov NTB, Yusron Hadi, Senin sore (20/3) melalui rilis resmi.

Yusron mengatakan, dalam pertemuan itu Gubernur Majdi juga mengundang Mr Won Hee Ryoung untuk bisa hadir dalam acara NTB Invesment Forum 2017 yang akan diselenggarakan bulan Oktober mendatang di Mataram, NTB.

Kunjungan tersebut diharapkan bisa semakin memantapkan kerjasama di tiga bidang yang dibahas sebelumnya.

BACA : Bicara di IGIF,  Gubernur Paparkan Konsep Pembangunan Ramah Lingkungan di NTB

AYA

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Muhammadun mengatakan, kebijakan baru pemohon paspor baru memiliki deposit tabungan dengan jumlah minimal Rp 25 juta masih sebatas wacana.

MATARAM,lombokjournal.com — “Itu kan baru sebatas ide,” kata Muhammadun, Senin (20/3) di Mataram.

Dia menilai, kebijakan baru tersebut bisa saja menekan maraknya keberangkatan TKI non prosedural asal NTB selama sistem yang lainnya juga mengikuti.

Menurutnya, selama ini pun Imigrasi telah memiliki prosedur dalam mencegah keberangkatan TKI non prosedural seperti imigration security clearance (ISC), wawancara, dan pemeriksaan dokumen.

Ia juga menyoroti negara tujuan seperti Malaysia yang seakan masih membuka pintu bagi TKI non prosedural. Muhammadun meminta perlu ada kerja sama lebih maksimal antar dua negara dalam mencegah TKI non prosedural.

“Selama Malaysia masih menerima TKI masuk secara ilegal, maka tidak bisa dibendung melalui jalan tikus,” katanya.

AYA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Romi Yudianto mengatakan kebijakan baru pemohon paspor baru  memiliki deposit tabungan dengan jumlah minimal Rp 25 juta tidak diperuntukan untuk seluruh pemohon.

MATARAM.lombokjournal.com – Deposit sejumlah itu hanya berlaku bagi yang dicurigai akan berangkat sebagai TKI Illegal.  “Rp 25 juta itu kan diberlakukan terhadap mereka yang dicurigai akan menjadi TKI non prosedural,” katanya.

Dia menambahkan, kebijakan ini ditujukan guna membendung maraknya TKI non prosedural yang berangkat ke luar negeri asal NTB.

“Nah, sebelum pemberian (paspor) ini kan sudah bisa dicegah keberangkatannya,” tambah Romi.

Menurutnya, hal ini untuk mencegah keberangkatan TKI non prosedural dan mengantisipasi timbulnya sejumlah permasalahan TKI di luar negeri.

Untuk mendata pihak mana yang dicurigai akan menjadi TKI non prosedural, Imigrasi membekali pengetahuan kepada para petugas yang akan melakukan pemeriksaan melalui sejumlah tahapan meliputi berkas dokumen dan juga wawancara.

Kemudian, Imigrasi juga akan berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterbitkan dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan juga Kementerian Agama lantaran ada juga yang menyalahgunakan izin ziarah.

Romi melanjutkan, kebanyakan tujuan negara TKI non prosedural masih didominasi Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dua negara terakhir sendiri masih dalam moratorium penempatan TKI hingga kini.

“Selama 2017, Imigrasi telah menolak pemberian paspor kepada 106 pemohon yang diduga akan menjadi TKI non prosedural,”tutupnya.

BACA :   APJATI: Deposit Rp25 Juta Pembuatan Paspor Baru Sebatas Wacana

AYA

Menyusutnya populasi Rusa mendorong Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan membangun Sanctuary Rusa

MATARAM.lombokjournal.com — Populasi Rusa (Cervus Timorensis) yang merupakan hewan endemis sekaligus logo Pemerintah Provinsi NTB terus menurun dari tahun ke tahun.

Untuk mencegah kepunahan mamalia bertanduk eksotis ini, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan membangun Sanctuary Rusa seluas 1,5 hektare di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak, Lombok Tengah mulai tahun 2017 ini.

“Kami akan bangun Sanctuary Rusa, jadi sebuah kawasan konservasi yang khusus untuk species tertentu yakni Rusa. Akan dibangun di TWA Gunung Tunak, Lombok Tengah. Untuk Sanctuary ini kita akan tempatkan 20 hingga 30 ekor Rusa,”kata Kepala BKSDA NTB, Ir Widada MM, Senin (20/3) di Mataram.

Widada menjelaskan, populasi Rusa (Cervus Timorensis) terus menurun dari tahun ke tahun di NTB.

Saat ini BKSDA NTB memperkirakan penyebaran populasi Rusa liar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa hanya sekitar tidak lebih dari 2000 ekor.

Jumlah itu tersebar di hutan lepas di kawasan Gunung Rinjani Lombok sekitar 300-400 ekor, di kawasan Gunung Tambora Sumbawa sekitar 400 ekor, pulau Moyo 200 ekor, dan di kawasan hutan lindung Lombok dan Sumbawa sekitar 300 ekor, serta di penangkaran masyarakat sekitar 400 ekor.

“Saat ini ada sekitar 152 penangkaran Rusa milik masyarakat di Lombok dan Sumbawa. Itu jumlah populasinya sekitar 400 ekor,” katanya.

Data BKSDA NTB menyebutkan, pada survay populasi Rusa NTB tahun 2005 silam, jumlah populasi Rusa masih sekitar 6000 ekor tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Populasi Rusa itu menurun akibat masih terjadi perburuan liar, dan juga faktor terganggunya habitat Rusa akibat alih fungsi hutan dan perubahan iklim beberapa tahun terakhir.

Widada mengatakan, upaya konservasi Rusa itu dilakukan BKSDA NTB agar hewan yang menjadi maskot lambang daerah Provinsi NTB, itu tidak punah.

“Populasi Rusa terus menurun. Ya jangan sampai satwa yang menjadi maskot NTB itu tinggal di logo dan seragam saja,” katanya.

AYA