lombokjournal

Togo diibaratkan sebongkah tanah suatu wilayah kecil di Afrika Barat. Wilayah negara kecil ini diperintah oleh Diktator Combo, dari bapak sampai anak, selama 48 tahun. Tidak pernah dikenal apa yang disebut demokrasi di wilayah ini. Tidak ada penghargaan terhadap “hak azasi manusia”, dan kehidupan warganya sangat menyedihkan.

Daripada memulai sebuah revolusi yang bisa memakan korban, perempuan Togo mempunyai solusi mujarab untuk menghentikan pemerinntahan diktator. Baru-baru para perempuan mengungkapkan cara terbaik yang mungkin menjadi solusi untuk mengakhiri dikator Combo.

Mereka memutuskan akan berhenti melayani hubungan seks atau mogok sex, sampai laki-laki bangkit keberaniannya mereka dan bertindak bersama-sama menggulingkan pemerintah. Pemogokan seks menyerukan penggantian presiden, dan berusaha untuk memanfaatkan libido laki-laki, termasuk kurangnya akses ke porno, untuk perubahan demokratis.

Ini terdengar seperti gagasan gila. Tapi soal mogok sex bukan yang pertama terjadi untuk mengatasi masakah negara. Para perempuan bisa berkontribusi besar mengatasi masalah yang dihadapi warga.

Di kota Preira, Kolombia, pernah terjadi peningkatan angka kekerasan yang menghilangkan  nyawa banyak warga tak berdosa. Kelompok perempuan mengorganisir 2.006 istri untuk melakukan pemogokan seks untuk menghentikan pembunuhan.

Hasilnya? Angka pembunuhan segera turun di atas 25 persen.

Rayne Qu (sumber “ Top tenz”)

Lombokjournal.com

Pendekatan kreatif dapat memberikan solusi inovatif mengatasi  masalah serius. Kadang-kadang, ide-ide gila benar-benar memberikan jalan keluar terhadap suatu masalah.  Salah satu contohnya,  rencana Pemerintah Australi dalam mengatasi pemanasan global.

Anda pasti sudah mengetahui, perubahan iklim merupakan salah satu masalah terbesar di era sekarang. Saat ini kita dilanda kecemasan. Kita khawatir tidak dapat mengurangi konsumsi karbon untuk menghentikan bencana pemanasan global. Para ilmuwan berpikir keras tentang penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah serius itu.

Tapi astaga, ternyata Australia punya gagasan gila mengatasi masalah pemanasan global. Pemerintah Negara Kanguru itu berencana menembak satu juta Onta dari helikopter.

Tentu solusi gila ini jarang dibahas terkait solusi perubahan iklim. Padahal soal pemanasan global ternyata ada hubungannya dengan kentut dari sejumkah besar mamalia, khususnya Onta yang kentutnya … naudzubillah.

Maaf, ini bukan bercanda. Tiap unta di Bumi melepaskan 100 pon (1 pon = 0, 50 kg) metana tiap tahun, setara dengan 2.500 pon karbon dioksida yang langsung berkaitan dengan kerusakan atmosfer. Sejak Australia dibanjiri unta pada tahun 2011, pemerintah negara itu serius mempertimbangkan pembunuhan massal Onta untuk mengatasi pemanasan global.

Apa kata ilmuwan? Hebat, para ilmuwan menilai rencana itu adalah ide yang bagus.

Namun, para ilmuwan menyarankan, lebih baik kalau Australia menembak  20 juta ekor sapi. Sebab kentut sapi bahkan lebih besar dari rata-rata kentut Onta.

Rayne Qu (sumber “ Top tenz”)

MATARAM – lombokjournal

Perayaan Dharma Shanti Nyepi Isaka Warsa 1938, yang diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB dengan tema “Keberagaman Perekat Persatuan”, berlangsung di di Taman Mayura, Mataram, Sabtu (022/04). Makna perayaan itu menekankan, keberagaman bukan untuk memecah belah, sebaliknya harus dijadikan modal saling melengkapi berbagai dimensi membangun NTB

Kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir perayaan hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938 yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2016 lalu. “Harapan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai langkah kita seluruh umat beragama di Provinsi NTB,” ucap orang nomor dua di NTB ini mengawali sambutannya,” kata Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi saat menyampaikan sambutan.

Wagub berharap semua komponen harus memahami dan memajukan daerah, termasuk umat Hindu.. “Kepada para pemuka agama dan tokoh masyarakat, saya harap dapat selalu senantiasa membimbing umat dan mengedepankan toleransi, saing menghargai dan kerja sama sehingga tercipta kerukunan di antara kita,” kata Wagub.

Terkait pelaksanaan MTQ Nasional di NTB, Juli hingga Agustus 2016 mendatang, wagub mengajak seluruh umat beragama khususnya umat Hindu untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan MTQ. “Insya Allah mudah – mudahan itu (MTQ) akan kita sukseskan secara bersama-sama,” ujarnya.

Acara Dharma Shanti itu dihadiri Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil., Phd, Ketua PHDI NTB Drs. I Gede Mandra, M.Si, Ketua MUI NTB, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB, Ketua PGI NTB, jajaran SKPD, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda NTB.

Senada dengan wagub, Ketua PHDI NTB mengatakan, NTB yang menjadi rumah berbagai etnis, keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan, harus dijaga. “Keberagaman merupakan kekayaan, kekayaan merupakan kekuatan bila kekayaan itu dihiasi dengan kualitas kebersatuan, kerukunan, keserasian, dan keharmonisan,” kata Gede Mandra.

Diharapkannya, nuansa persatuan tetap digalakkan. “Agar kekuatan kita dalam persaudaraan tidak akan pernah goyah oleh siapa pun,” tambah Ketua PHDI NTB.

Suk (foto : Humas NTB)

lombokjournal.com

Salah satu wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.  Meski belum ada pengumuman resmi, Presiden PKS Sohibul Iman memastikan kebenaran Fahri. Tapi ada pengamat yang memandang sinis pemecatan itu. “Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,”kata pengamat politik Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4).

Presiden PKS, sohibul Imam mengatakan, selaku Presiden PKS pihaknya sudah sudah menandatangani SK DPP (pemecatan) tersebut bertanggal 1 April 2016. “Tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya,” papar dia seperti dikutip Liputan6.com di Jakarta..

Sohibul tidak memberi penjelasan isi SK DPP dan Keputusan Majelis Taklim sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan. “Sebelum dipublikasi keluar kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan,” kata Sohibul.

Namun beredar surat yang berisi hasil keputusan Majelis Tahkim PKS yang memutuskan menerima rekomendasi Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO), yaitu pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS.

Hingga hari Minggu, Fahri Hamzah belum berkomentar soal SK DPP PKS yang berisi pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS. Fakri enggan mengangkat hp-nya saat wartawan mencoba minta konfirmasinya.

Fahri hanya berkicau melalui akun twitternya. “Janganlah kau ikatkan nasibmu pada pohon padi…meski ia berbuah nasi yang membuatmu kenyang…” cuit Fahri dalam @Fahrihamzah, Minggu (3/4/2016).

Kicauan akun pribadi Fahri Hamzah itu mengundang komentar dari netizen. Banyak yang bersimpati pada sikap Fahri yang selama ini dinilai kritis pada pemerintahan Jokowi-JK. Pagi hari beredar surat itu beredar di dunia maya, malam hari di jejaring sosial Twitter, muncul hashtag #KamiBersamaFahriHamzah.

Tapi ada juga yang menanggapinya dengan sinis. “Eyang @Fahrihamzah klo bener dipeecaaaatttt.. kerja di rumah aku ajah,” tulis SilvaAnindiah ‏@anwoks.

PKS Banting Harga

Banyak pihak memertanyakan kegigihan PKS memberhentikan kadernya itu, mengingat sejak lama santer isu pemecatan Fahri Hamzah.”Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,” kata seorang pengamat Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4) seperti dikutip RMOL di Jakarta.

Politisi asal Sumbawa yang menjadi satu-satunya figur asal NTB yang pernah duduk menjadi Wakil ketua DPR itu, dinilai sudah menjadi ikon demokrasi. Fahri memang selama duduk di parlemen sering berbicara kritis, termasuk sering menohok penghuni istana.

Sikap kritis Fahri dinilai justru mengawal perjalanan pemerintahan dan pekerjaan demokrasi yang hidup Indonesia. “Lalu, suara-suara kritis Fahri itu diganjar dengan penggusuran paksa oleh partainya. Rasanya kok berlebihan,” jelas Muslim. Patut diduga PKS sedang memburu tiket untuk masuk kabinet karena adanya isu reshuffle Kabinet Kerja jilid dua.

Jika dilihat dari bocoran nama-nama rencana reshuffle jilid dua, yang muncul nama Sutrisno Bachir dari PAN dan Romy dari PPP,  diperkirakan PKS belum memiliki peluang.” Sepertinya PKS mau banting harga banderol dengan membuang Fahri,” kata Muslim.

Roman Emsyair

LOMBOK TENGAH – lombokjournal

Semangat petani NTB sangat kuat untuk dan bekerja keras mensukseskan program swasembada pangan.  NTB sebagai super focus dari 8 Provinsi di indonesia  yang menyangga produksi beras secara nasional, tiap tahun selalu  menghasilkan produksi melebihi target nasional. “Produksi beras NTB dibanding 2014, peningkatannya mencapai 12% jauh dari rata- rata produksi nasional,” kata Gubernur Nusa Ternggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Pada tahun 2016, juga meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitment petani NTB melaksanakan amanah pemerintah pusat menjadi salah satu lumbung Pangan Nasional,

“Insya Allah kami laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, ‘’ujar gubernur di acara penen raya di Area Balai Benih Induk Padi Palawija Holtikultura Unit produksi Benih Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Sabtu, (02/04)

Panen Raya dan Penyerahan Mesin Pertanian

Sekitar pukul 01. 30 Wita seplepas sholatZuhur, Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Mulyono bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH . M. Zainul Majdi tiba di acara penen raya.  Petinggi TNI bersama Gubernur NTB langsung melakukan panenraya menggunakan kendaraan khusus pemotong padi yang disiapkan Dinas Pertanian Provinsi NTB .

Usai panen raya dilanjutkan penandatanganan kontrak antara pemerintah daerah NTB dengan Bulog.  Pada kesempatan itu juga dilakukan Penyerahan alat dan mesin pertanian secara simbolis, dari gubernur kepada Dandimse-pulau Lombok yang diwakili dandim 1606 Lobar dan Dandim 1620 Loteng.  Gubernur menyerahkan alat mesin tanam padi jajar legowo sebanyak 15 unit , traktor roda dua sebanyak  5 unit.

Panglima TNI menyerahkan secara simbolis bibit padi varitas “kartika 182” sebanyak satu ton  kepada Gabungan Kelompok Tani ‘’maju bersama” Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.

Lumbung Padi

Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral TNI Mulyono, dalam kesempatan sama mengatakan,  NTB merupakan salah satu Lumbung Nasional.  Menurutnya, hal ini merupakan salah satu potensi bagi masyarakat NTB sebagaimana dicanangkan Presiden RI, dalam waktu 3 tahun ini Indonesia harus swasembada pangan , “ini merupakan pemacu bagi masyarakat NTB, agar potensi yang sudah ada betul-betul digarap dengan baik.” katanya.

Presiden bersama menteri selalu mencari solusi bagaimana meningkatkan produksi pangan, baik dari manajement dan kebutuhan alat-alat pertanian. Kementerian Pertanian sudah menggandeng TNI, dan saat ini sudah ada 30 ribu Babinsa bersama-sama mewujudkan program ini sejak tahun 2015. “Hasilnya sudah meningkat secaranasional sekitar 5,8% dari tahun sebelumnya’’,ujarnya

Dalam kesempatan sama, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengharapkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar tetap bersemangat mensukseskan program swasembada pangan.  Tujuannya jelas, agar menjadi bangsa yang kuat di masa yang mendatang.

Namun Panglima TNI mengingatkan ,”’Kalau petani sudah dikasih alat dan bibit serta pendamping, dan hasilnya melebihi target,  dan dijual dibawah harga pemerintah, akhirnya petani tidak bersemangat dan ini menjadi tanda-tanda kehancuran bangsa,‘’ jelasnya

Ka-eS  (Foto : Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Penyelenggaraan seminar internasional pada Rakornas KPI dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional di Senggigi,  Jum’at (1/4),  banyak dibicarakan media siaran digital. Sejumlah pembicara dari luar negeri berbagi pengalaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun KPID dari seluruh Indonesia

Pembicara dalam seminar itu adalah DR Hamid Ersoy dari Komisi Penyiaran Turki, DR Natee Sukonrat, Kepala  Komisi Komunikasi dan Penyiaran Nasional atau NTBC Thailand, dan Dian ismiati Fatwah, Senior Manager Development and Distributor SE Asia, ABC Australia.  Proses migrasi penyiaran dari penyiaran analog menuju sistem digital.

Topik itu mungkin terkait dengan proses yang tengah berlangsung di Indonesia, yakni menunggu payung hukum pelaksanaan media penyiaran digital dengan adanya revisi UU Penyiaran. Sebelumnya, konsep siaran digital dari Kementerian Kominfo ditolak berbagai kalangan.

Dian Ismiati Fatwah yang lama bergabunng dengan ABC  Australia mengungkapkan, di Negeri Kanguru itu proses digitalisasi penyaran sudah berlangsung lama.  Dibutuhkan waktu sekitar 13 tahun untuk melengkapi media digital di kota-kota besar seperti Perth, Melbourne, Sidney dan beberapa kota lainnya.

Munculnya receiver atau TV murah dari Cina memudahkan prses digitalisasi media di Australia. Setelah tujuh tahun proses transisi digital, 98 persen warga sudah memiliki TV digital. Memang di beberapa daerah pedalaman masih terdapat blank spot, seperti yang dihuni masyarakat Aborigin. Tapi pemerintah setempat berusaha membangun infrastruktur jaringan TV.

“TV ABC memiiki klasifikasi chanel sesuai kebutuhan usia pemirsanya,” kata Diah ismiati.

Di Turki, menurut DR Hamit Ersoy, media digital tumbuh sangat cepat.  Sebab generasi baru saat ini sangat cepat menguasai tehnologi.  Di negaranya, warga mulai beralih nonton TV dan mendengarkan radio melalui smartphone. Dalam seminar itu Hamit banyak mendapat pertanyaan peserta yang berasal dari KPID dari seluruh Indonesia.

DR Natee Sukonrat mengatakan,pihaknya menyediakan jaringan, fasilitas dan aplikasi untuk lembaga penyiaran di negaranya.  Persaingan TV swasta makin ketat dengan adanya penyiaran digital itu. Sejumlah TV digital rankingnya bagus, artinya penontonnya makin banyak

Ka-eS

SENGGIGI – lombokjournal.com

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  sebagai lembaga independen yang lahir pascareformasi,  memiliki kewenangan yang penting untuk diarahkan berkontribusi bagi kemajemukan bangsa. Sebab lembaga penyiaran berperan penting dalam pembangunan karakter. “Penyiaran itu berperanan untuk membentuk karakter bangsa,” kata Gubernur NTB , DR TGH M Zainul Majdi.

Gubernur mengatakan itu saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakornas KPI  se Indonesia, yang berlangsung di Senggigi, Jum’at (1/4) kemarin.  Ia berharap, KIP maupun KPID yang ada di daerah mengawasi semua lembaga penyiaran secara maksimal, serta memastikan semua yang disiarkan adalah hal-hal yang baik untuk membangun karakter.

Interaksi keluarga, khususnya anak-anak di bawah belasan tahun, sangat intensif dengan media. “Anak-anak kita ibaratkan seperti wadah. Mari berihtiar agar air yang ditumpahkan ke wadah itu adalah air yang jernih, bersih dan bermanfaat,”  tegas Gubernur yang dalam acara itu menerima penghargaan dari KPI Pusat, DR Judhariksawan.  sebagai Kepala Daerah yang peduli dunia penyiaran.

Perbanyak Tuntunan

Di bagian lain, ketika membuka  Rakornas KPI tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menegaskan, dunia penyiaran harus lebih banyak memberi tuntunan.  Diakuinya, dunia penyiaran tak lepas dari tontonan karena menyangkut bisnis.  “Tontonan boleh, karena itu industri.  Hendaknya bukan itu saja, tuntunan juga memberi tambah bagi bangsa kita,” kata menteri.

Saat menyinggung  rencana revisi UU Penyiaran yang akan dilakukan KPI dan Kementerian Kominfo,, dikatakan Radiantara bahwa revisi itu akan menetapkan hal-hal strategis  untuk jangka 10-15 tahun ke depan.  Revisi itu tak lepas dari perkembangan tehnologi informasi yang cepat, seperti digitalisasi.

“Pemerintah posisinya jelas. Digitalisasi tak bisa dilinierkan.  Masalahnya,bagaimana menerapkan,” katanya.

Pemerintah menghendaki digital deviden.  Itu akan dikembaikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur broadband.  Namun sebelum itu, sebagian dari digital deviden itu akan dialokasikan untuk aplikasi kebencanaan dan pendidikan.

Saat ini, di Indonesia terdapat penyiaran swasta sebanyak 8344 buah, lembaga penyiaran berbayar 376 buah.  Sedang lembaga penyiaran komunitas hanya 16 buah. Ke depan, pemerintah akan lebih mendorong tumbuhnya penyiaran komunitas, khususnya untuk pendidikan.

Ka-eS

lombokjournal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), Yuddy Chrisnandy, giliran kena gunjingan nitizen. Menteri Yuddy minta Konsulat Jenderal RI di Sidney memfasilitasi koleganya, Wahyu Dewanto Suripman bersama lima orang anggota keluarga, yang berkunjung ke Australia.

Di media sosial, pemilik akun Ki Rangan dalam statusnya ‘Wajah ReforMASI BIROKRASI kita’ memposting  surat Sekretaris Kementerian yang ditandatangani Dwi Wahyu Atmaji. Surat bertanggal 22 Maret itu, berisi permintaan Menteri Yuddy agar pihak Konsuat Jenderal RI di Sidney memfasilitasi akomodasi dan transportasi kunjungan koleganya bersama lima anggota keluarganya.

Wahyu Dewanto Suripman yang diketahui sebagai anggota DPRD Jakarta bernaung satu partai dengan Menteri Yddy, sama-sama dari Partai Hanura.  Wahyu mengajak jalan-jalan anak istrinya ke Sidney bersama ibu mertua, istri dan tiga anaknya, sejak 24 Maret hingga 2 April.

Kontan saja status itu mendapat respon ramai. Sebab Menteri Yddy dikenal mendorong semangat efisiensi dan penghematan uang Negara. Salah satunya dari pemilik akun Elsa Fifajanti berkomentar ,”…. ……………. Kandani menteri mbelgedes kok pakai ngelarang2 rapat di hotel. Kita orang rapat beneran sampe nggak tidur…piye jal? Lha cari dimana bisa menampung 200 an peserta kalau nggak di hotel? Di balai2 Diklat milik pemerintah? Akeh tikuse..po maneh nyamuke..apalagi trs airnya macet..hadew…”

Ki Rangan menyindir,”……Maaf salah prosedur…Maaf telah merugikan keuangan negara.Maaf telah memperkaya diri sendiri…….Maaf telah ….Raport nya nanti nilainya berapa ya”.

Bukan Arahan Yuddy

Belakangan muncul bantahan tentang permintaan fasilitas itu. Dari Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, wartawan mendapat konfirmasi bahwa permintaan fasilitas itu berasal dari Sekretaris Pribadi Yuddy, Reza Fahlevi kepada Staf Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji.

“Tanpa melakukan pengecekan kepada Menteri PAN-RB, Sekretaris Kemenpan RB menandatangani surat tersebut,” tutur Herman Suryatman dari Biro Hukum melalui keterangan tertuisnya. Kamis (31/3).

Pada hari lain setelah surat tersebut dikirim, Dwi Wahyu Atmaji meminta konfirmasi kepada Yuddy tentang arahan pemberian fasilitas kepada Wahyu Dewanto yang disampaikan melalui Sespri Menteri PAN-RB. Menteri Yuddy mengatakan kepada Dwi bahwa ia tak memberi arahan untuk membuat surat tersebut.

Disebutkan dalam penjelasan Herman, setelah mengetahui surat itu Yuddy pun langsung memberikan teguran kepada Dwi.

Rayne Qu