BIMA – lombokjournal

Para siswa di Kota Bima sangat antusias mengiukti program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) 2016. Mengajarkan kesenian dengan muatan nilai-nilai kelokalan cepat dipahami para siswa.

Program GSMS yang dilaksanakan Dewan Kesenian Bima peluncurannya dilakukan hari Jum,at (29/4) bertempat di Aula SMA 2 Kota Bima.  Seperti direncanakan semula, 200 siswa yang terpilih untuk mengikuti dalam program itu mengikuti pembelajaran empat bidang seni yakni Seni Teater, Seni Tari, Seni Rupa dan dan Seni Musik.

Ruang Aula SMA 2 Kota Bima itu dipadati pengunjung. Sebab bukan hanya para siswa yang datang, para orang tua siswa yang tertarik program itu ikut datang memadati aula.

Para seniman yang terlibat memberi materi pembelajaran, juga mendemonstrasikan masing- masing bidang seni dihadapan siswa, guru dan termasuk orang tua siswa. “Apresiasi siswa sangat luar biasa. Mereka langsung menyaksikan dan merasakan bahwa seni itu menyenangkan,” kata Ketua dewan kesenian Bima, Husain Laodet, hari Jum’at (29/4).

Seni Teater misalnya, yang semula diperkirakan masih asing, ternyata justru sangat diminati siswa SD dan SMP. Setelah pengajar mendemonstrasikan bagaimana bermain teater, dengan contoh akting, para siswa sangat berminat.

Komunikasi yang terjalin antara siswa dan pemateri, bisa disebut sebagai indikasi keberhasilan program tersebut. Langkah awal awal GSMS ini memang difokuskan bisa membangun gairah siswa untuk melakukan praktik berkesenian.

Dan penting dicatat, dalam materi pembelajaran materi kesenian itu penekanan pada eksplorasi nilai kearifan lokal, khususnya budaya mBojo, mempercepat proses terbangunnya komunikasi antara pemberi materi dan para siswa.

“Dalam program itu siswa dirangsang agar mampu mengeksplor jenis kesenian atau alat musik tradisional misalnya, diramu dan dipadu bersama alat musik modern. Sehingga terbentuk harmonisasi yang indah,” jelas Husain.

Dengan mendekatkan siswa dengan khasanah alat musik tradisi, budaya tradisional tidak ditinggal begitu saja oleh generasi pelajar.

Suk

MATARAM – lombokjournal

Menghidupkan semangat berteater tidak mudah. Namun semangat itu tidak pernah mati.  Komunitas teater dari Lombok, Samsul Fajri Nurawat (SFN) Lab, yang ikut membidani munculnya Cirebon Theatre Festival meyakini, jaringan kerja yang dibangun komunitas teater akan membuka ruang lebih luas bagi kreativitas teater.

Cirebon Theatre Festival menjadi peristiwa penting untuk diikuti, di tengah makin sepinya gerakan komunitas teater yang bisa melibatkan komunitas dari daerah lain.

Meski membawa gagasan besar membangun jaringan kerja teater, sebenarnya kerja komunitas teater di Cirebon itu digerakkan para pegiat teater dari kalangan pelajar.  Bahkan penanggung jawab dan penggagas festival itu, Ade Fathullah Hisyam, adalah lulusan STSI Bandung angkatan 2001.

Mengajak Seniman

Setelah Gedung Kesenian Nyimas Rara Santang Cirebon usai direnovasi tahun 2014, pemda setempat membuka kesempatan seniman yang menggarap seni pertunjukan untuk memanfaatkan gedung tersebut.

Satu-satunya gedung kesenian yang ada di Cirebon itu memang pernah menjadi tempat pertunjukan musik, tari atau teater. Sampai tahun 2010, gedung itu kemudian dianggap tidak layak menjadi tempat pertunjukan.

Itu juga menjadi salah satu penyebab merosotnnya pertunjukan teater.  Setelah gedung kesenian selesai  direnovasi tahun 2014, gagasan menyelenggarakan Cirebon Theatre Festival yang dimotori Tjaroeban Inc mulai dijalankan. “Sebelumnya tidak ada gedung yang dianggap layak,” kata Ade Fathullah Hisyam yang akrab dipanggil Bedul.

Penyelenggaraan festival itu mendapat sambutan baik dari Dinas Budpar dan DIrjen Kebudayaan, serta tokoh teater di Cirebon. Festival yang dimulai tahun 2015 itu diikuti 24 grup teater. Mulai yang ada di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, Jogja dan Kota Mataram.

“Putu Wijaya yang ikut monolog (meski dengan kursi roda, red) memberi dukungan, agar penyelenggara tidak patah semangat,” cerita Bedul.

Festival itu ternyata menarik minat penonton teater. Selama 10 hari pertunjukan dari berbagai kota, penonton yang dipungut bayaran Rp20 ribu untuk menonton selama festival berlangsung, cukup ramai. Untuk pertunjukan yang berlangsung sore hari, penontonnya bisa mencapai 500 orang.

“Kita bersemangat dengan besarnya sambutan penonton,” kata Bedul.

Mereka berkomitmen, agar even teater satu-satunya di Cirebon itu terus terselenggara tiap tahun. Meski panitia mengaku, subsidi yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari pemda setempat dibagi habis untuk partisipasipan festival tersebut. Bahkan sisa uang di panitia bukan dibagikan sebagai honor, tapi menjadi persiapan untuk produksi teater mereka berikutnya.

Bagi Bedul, yang penting dari festival itu bisa mempertemukan komunitas teater dari berbagai tempat. Mereka bisa bertukar informasi dan share dengan teman-teman yang belum sempat hadir.

Teater di Lapis Pinggiran

Samsul Fajri Nurawat yang akrab dipanggil Jabo — aktor dan sutradara teater  Lombok jebolan STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia) Bandung bersama SFN Labs yang didirikannya — bisa disebut pilar yang konsisten menguatkan kehidupan teater di Lombok.  Bersama 6 orang aktor asal kampus di Mataram yang selama ini mengikuti kegiatan di SFN Labs, minggu awal bulan April (2-12 April) lalu, meramaikan ‘Cirebon Theatre Fastival’  yang berlangsung di kota Cirebon, kota asal sutradara kondang Arifien C Noer (almarhum) dan Nano Riantiarno.

“Selama ini teater masih di lapis pinggiran. Memang kalangan teater sendiri yang seharusnya menjadi penggeraknya,” kata Jabo di rumahnya yang sekaligus menjadi aktifitas SFN Labs.

Menurut Jabo, apa yang dilakukan komunitas di Cirebon itu, sebenarnya sudah pernah berlangsung di Mataram. Tapi kondisi di Cirebon bisa jadi lebih baik. Sebab pihak Disbudpar Cirebon maupun Pemprov Jawa barat, selain memberi dukungan juga sangat dekat dengan seniman teater. Bahkan Wakil gubernur jawa Barat, Dedy Miswar, sebelum acara berlangsung sempat bertandang memberi dukungan pada panitia dan anggota komunitas teater itu.

“Ada kesadaran dari komunitas teater sendiri. Kemudian pemda setempat mendukungnya dan memberi apresiasi yang sangat baik,” cerita Jabo.

 Seharusnya teman-teman komunitas teater di Mataram, khususnya pemda NTB bisa tergerak dengan penyelenggaraan festival itu. “Sayangnya, di Mataram, para seniman seperti sulit memakai gedung Taman Budaya yang sudah direnovasi,” tutur Jabo.

Ka-eS.

BIMA – lombokjournal

Presiden Joko Widodo blusukan ke Bima, Nusa Tenggara Barat (Jum’at, 29/4) untuk meresmikan pasar tradisional Amaa Hami di kota paling timur Provinsi Nusa tenggara Barat. Presiden  sempat melakukan salat Jum’at di Masjid Al Hidayah Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Rombongan presiden  tiba di Bandara Sultan Salahuddin Bima tepat pukul 12.15 dengan menumpang pesawat Angkatan Udara CN 295, disambut Bupati Bima Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima M. Dahlan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi yang mendampingi presiden meresmikan pasar tradisional itu mengaku kaget mendapat kunjungan mendadak Presiden Jokowi tersebut. Namun bersyukur  atas kejutan-kejutan itu. ‘Saat pertama kunjungan kerja tahun 2015, beliau datang ke Mandalika, ‘’ ucapnya.

Pada waktu itu Jokowi menyatakan peduli terhadap Mandalika. Sekarang Mandalika sudah terwujud. Sewaktu Hari Pers Nasional, Jokowi memberikan hadiah-hadiah, ada infrastruktur yang diperintahkan langsung ke Menteri PU, dan sekarang sedang berproses Bapak Presiden. Sekarang beliau datang ke Amma Hami, Alhamdulillah, ” kata gubernur.

Gubernur sempat berkisah sejarah kunjungan pemimpin bangsa ke Bima. Tahun 1933, Bung Karno pada masa pengasingan ke Ende, menyampatkan diri menginap di Kesultanan Bima. Kemudian setelah menjadi pemimpin bangsa, pada tahun 1950 Bung karno kembali datang ke Bima. Kemudian pada tahun 1982, Presiden Soeharto berkunjung ke Desa Roi Kabupaten Bima untuk melaksanakan panen raya Gogo Rancah. Selanjutnya pada tahun 2005, Presiden SBY berkunjung ke Kabupaten Bima, untuk meresmikan Dam Pela Parado. Bulan April 2006, terakhir presiden berkunjungn ke Bima

‘’Sepuluh tahun setelah itu, tanpa disangka-sangka Presiden Jokowi berkunjung ke Bima, Alhamdulillah. Maka kita jawab kunjungan beliau dengan membangun Kota dan Kabupaten Bima, ‘’ ujar Zainul Majdi.

Jangan Kalah Dengan Mall

Di pasar Amma Hami, ribuan masyarakat memadati wilayah sekitar pasar.  Teriknya matahari tidak menyurutkan niat masyarakat Bima menyaksikan kunjungan pertama jokowi ke tanah Bima tersebut.  Jokowi tiba di lokasi peresmian pasar sekitar 13. 40 wita. Duduk paling depan di mobil anti bom tersebut, Jokowi melambaikan tangan sambil melempar senyum kepada ribuan masyarakat yang hadir.

Sewaktu meresmikan pasar Amahami, Presiden sempat berfoto selfi dengan seorang pedagang Pasar Amma Hami, Nurjannah, seorang pedagang tomat yang memiliki lapak dagang di Pasar Amma Hami di Kelurahan Dara Kecataman Rasanae Barat Kota Bima. Kesempatan tersebut didapat Nurjannah saat diminta ke depan podium oleh Jokowi. Saat itu, Nurjannah ditanya terkait aktivitas dagangnya di Amma Hammi.

Jokowi menegaskan, pasar tradisional tidak boleh kalah dengan mall yang bersih, tidak becek, tidak bau dan memiliki penataan barang dagangan yang baik. Jangan sampai pasarnya masih baru, mamun sampahnya banyak

‘’Tadi saya dibisiki Pak Walikota, pak ini pasarnya masih kurang, masih ada 500 pedagang yang belum tertampung, tadi saya langsung perintahkan menteri perdagangan untuk tambahin pasarnya biar semua bisa masuk, ‘’ kata Jokowi disambut tepuk tangan ribuan masyarakat yang hadir.

Karena itu, Jokowi berharap pasar tradisional Ammah Hami menjadi contoh swapasar pasar yang bersih, tidak bau, tidak becek dan rapi penataan barang dagangannya. ‘’Tahun depan saya lihat, saya akan ke sini lagi, ”  ujarnya.

Usai meresmikan pasari di Kota Bima, sore harinya Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua. Turut dalam rombongan sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi.

Suk

Kesepahaman Pemprov NTB dan LAPAN

MATARAM – lombokjournal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jum’at (29/4) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam lingkup Pemanfaatan Teknologi dan data Penginderaan Jauh di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Usai penandatanganan, Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin menjelaskan, pemanfaatan penginderaan jauh dapat digunakan untuk tata ruang, deteksi sumber daya alam, misalnya ketika digunakan di zona penangkapan ikan bagi aktivitas nelayan. Jadi nelayan tidak lagi mencari lokasi yang banyak ikannya, jadi sekarang ini seperti di daerah Indramayu. ‘’Mereka melaut untuk menangkap ikan karena sudah tahu lokasi yang banyak ikannya, ” katanya.

Wagub Muhammad Amin menyampaikan terima kasih kepada LAPAN yang telah memilih Provinsi NTB sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh untuk mendukung pembangunan. Dan penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh serta pemanfaatannya, tentunya mendukung kegiatan pembangunan di NTB.

‘’Akan diperoleh data dan informasi geospasial sebagai pelengkap dari data dan informasi non-spasial yang sudah ada saat ini,’’ ucapnya.

suk/Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB

Wagub Terima Rombongan BKKBN

MATARAM – lombokjournal

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin., SH, M.Si  menerima Kunjungan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM., M.Kes. Rombongan itu didampingi Kepala BKKBN Provinsi NTB, DR. Lalu Makripuddin., M.Si  bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (29/4).

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Pimpinan harus benar-benar menegakkan disiplin dan bisa menjadi teladan bagi bawahannya. “Tanamkan kesadaran, negara memberikan fasilitas, seperti gaji suppaya kita menjalankan kewajiban sebagai ASN yang disiplin,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si.

Wagub memberikan pengarahan itu pada apel disiplin pegawai lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB, Kamis (28/4). Sebab ia memprihatinkan indisipliner pegawai di lingkup Pemprov NTB, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankannya.

“Mestinya dari hari ke hari harus ada perubahan menjadi lebih baik,’’ kata Wagub.  Menurut wagub, harapan rakyat pada ASN harus bisa ditunaikan. Karena itu diingatkan pada pimpinan SKPD melakukan pendekatan humanis untuk menyadarkan bawahannya.

Diturunkan Pangkat

Dalam kesempatan apel tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ibnu Salim

melaporkan, para pegawai  yang tergolong indisipliner, antara lain berulangkali tidak masuk kerja tanpa keterangan  diberikan hukuman atau sanksi berat. Karena berulang kali diberikan teguran lisan dan tertulis , termasuk penundaan kenaikan pangkat ternyata tidak membuat jera, akhirnya  56 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberikan sanksi penurunan pangkat.

Pemberian sanksi hukuman itu, menurut Ibnu Salim, melibatkan Tim Penegakan dan Pembinaan Pengawasan Aparatur yang berasal dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Satpol PP.  Sanksi penurunan pangkat itu melalui proses dan pertimbangan yang panjang.

Suk

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Muhammad Nur, “ Disiplin adalah sadar akan tanggung jawab dan kewajiban. Perubahan diri tidak dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan jika dia sendiri tidak mau merubahnya.”

MATARAM – lombokjournal

Meski isu reklamasi laut diributkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal  dan Perizinan Terpadu BKPM – PT) NTB malah tengah memproses perizinan penambangan pasir laut di Lombok Timur.  Kalau Pihak Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BPLHP) sudah merekomendasikan penambangan, tapi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) justru mengingatkan pemda jangan menjual murah pasir lautnya.

Kepala BPSPL Wilayah NTB, L Adrejatun bukan hanya menyebut penambangan pasir di Selat Alas itu sama halnya NTB menjual murah pasir lautnya, dengan resiko mahal di  kemudian hari. Disamping kecurigaan investor yang akan menambang itu justru mengincar kandungan besi di pasir laut, dampak penambangan itu akan ditanggung anak cucu.

Banyak investor yang mengajukan ijin penambangan pasir besi. “Labuhan Haji merupakan alur dari aliran material dari Gunung Rnjani,” jelas L Adrejatun seperti dikutip Suara NTB, Rabu (28/4).

Menurutnya, penambangan selama lima tahun akan mengeruhkan laut, yang diperkirakan merugikan nelayan sekitar. Belum lagi resiko tergerusnya pantai dan dalam jangka panjang akan menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitar Selat Alas.  “Masih banyak potensi yang ditawarkan pada investor. Seharus pemda mempertimbangkan lagi,” kata Adrejatun.

Di pihak lain, BPLHP seperti mengabaikan peringatan dari BPSPL.  Kepala BPLHP, Ir H Erpan Rayes, MM yang sudah mengeluarkan amdal penambangan itu, membantah ‘kedok’ investor yang akan menambang pasir besi. Dari berbagai kajian, menurutnya, tidak pernah muncul tentang pasir besi itu

Ia menjelaskan,  dari 1000 hektar potensi penambangan pasir laut itu dibagi dalam dua Amdal. Hanya 500 hetar untuk reklamasi Teluk Benoa yang dikaji pusat (Kementerian Lingkungan Hidup) dengan kebutuhan 30 juta kubik pasir laut. Sedang 500 hektar sisanya untuk kebutuhan di luar reklamasi Teluk Benoa yang dengan kebutuhan 20 juta meter kubik sudah diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Menanggapi soal pemisahan Amdal itu, kalangan aktiivis lingkungan mengingatkan substansinya, untuk reklamasi dimana pun yang jelas pasir laut Lombok tetap akan dikeruk. “Yang kita ingatkan pada pemda, stop penambangan jutaan meter kubik pasir laut Lombok. Pertimbangan ekonomi saja, Lombok jelas rugi besar. Apalagi dari segi penyelamatan lingkungan,” kata Ahmad SH dari WALHI di Jakarta.

Suk.

Rombongan BIRU Bertemu Wagub

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur, H. Muh. Amin., SH, M. Si, di ruang kerjanya Rabu (27/4) menerima kunjungan perwakilan rombongan Program Biogas Rumah (BIRU). Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda. HIVOS Regional Office Southeast Asia adalah Perwakilan pihak Belanda, serta SNV sebagai penasihat teknis.

Program Biogas Rumah dimulai di NTB pada Juli 2010 hingga saat ini dan merupakan peluang bisnis bagi para petani dan masyarakat lokal di daerah. Sejak 2013, program BIRU (Biogas Rumah) yang dilaksanakan oleh Institusi lokal bernama YRE (Yayasan Rumah Energi), HIVOS dan SNV sebagai support teknis. Capaian pembangunan program ini hingga Desember 2015 berjumlah 3.365 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se-NTB.

Biro Humas Prov NTB)

Sekda NTB Menerima Komisi IV DPR RI

MATARAM – lombokjournal

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, S.H., M.H menerima kunjungan kerja Drs. H. A. Budiono, M. Ed, Ketua Rombongan Komisi IV DPD RI, di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa (26/4),

Kunjungan tersebut dalam rangka memperoleh masukan mengenai kendala dan usulan dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan-temuan BPK. Selain itu, juga menjadi masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara.

(Biro Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Tim Penilai Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 menemui Wakil gubernur, H Muhammdi Pendopo Wagub, Selasa (26/04). Tim yang diketuai Drs. H. Abdul Muin, M.Pd, dari Kementerian Agama pusat tersebut minta arahan dan motivasi terkait proses penilaian sekolah di lapangan. “Juara itu hanya predikat,” kata Wagub.

Wagub H. Muh. Amin yang didampingi Kepala Biro Kesra, H. Suhaimi, SH saat menerima Tim tersebut menegaskan,  yang terpenting adalah membentuk budaya sehat anak-anak. “Sehingga ketika besar mereka dapat berperilaku sehat dan menjaga lingkungan mereka,” jelas Wagub.

Dikatakan Wagub, tujuan akhir yang diharapkan atas predikat sekolah sehat adalah terbentuknya perilaku sehat siswa-siswa di sekolah. “Pembentukan karakter anak dapat dilakukan pada usia sekolah,” ujarnya.

Tim penilai tersebut berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, yang akan menilai sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat di semua jenjang, mulai dari SD hingga SMA.

Di NTB, terdapat lima sekolah hasil penilaian Tim Penilai Provinsi yang akan dinilai tim dari pusat, yaitu, SMAN 2 Mataram untuk SMA/MA/SMK, MTsN Model Lombok Tengah untuk SMP/MTs, SDN Lombok Barat untuk SD/MI dan TK Sandi Putra Sumbawa untuk TK/RA.

“Kami akan menilai pelaksanaan Trias UKS di sekolah-sekolah itu, yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat,” ungkap Abdul Muin saat itu.

Terkait itu, Wagub menekankan prestasi juara harus lahir dari penilaian yang benar-benar objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, Wagub menyampaikan akan melakukan evaluasi bagi sekolah yang belum meraih prestasi terbaik.

“Sumberdaya alam ini semua tidak mungkin dikelola dengan baik tanpa dukungan sumber daya manusia, lewat dunia pendidikan. Pendidikan itu sehat dan memerlukan lingkungan yang sehat, dengan skill dan keterampilan,” ungkap Wagub selaku Ketua Pembina Tim Penilaian Sekolah Sehat Provinsi.

(Biro Humas dan protocol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Saat ini usia PT Pegadaian (Persero) sudah lebih dari seabad, tepatnya 115 tahun (1 April 1901 – 1 April 2016).  Menapaki lintasan sejarah yang cukup panjang, PT Pegadaian makin memperkuat eksistensi sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) yang telah memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. “Jempol saya untuk pegadaian,” seru Menteri BUMN, Rini Sumarno, sambil mengangkat kedua jempolnya, waktu menghadiri menghadiri perayaan HUT Pegadaian ke-115 pada hari Minggu (10/4) di Plasa Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan.

Ungkapan spontan dari Menteri Rini itu tentu bukan basa-basi. Setelah usianya mencapai lebih seabad, kinerja PT Pegadaian memang ayak diapresiasi. Seperti kata Menteri Rini, performance pegadaian terus membaik.

Sesuai misinya pegadaian memang berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini sudah memiliki 4.430 cabang, bahkan target yang akan dicapai  tahun ini mencapai 4.450 cabang.

Dengan makin tumbuhnya cabang baru, yang tentu diiringi dengan dibukanya outlet baru, maka harapan agar pada saat PT Pegadaian mampu memberi pelayanan hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia, bukanlah harapan yang mustahil dicapai.

Pemimpin Cabang Madya di Sumbawa Besar, Agus K Saputra, saat ditemui di ruang kerjanya berharap, momentum ulang tahun ke 115 ini, insan pegadaian diharapkan makin bekerja keras meningkatkan pelayanannya yang terbaik untuk masyarakat.

“Sebenarnya, yang kami upayakan bukan sekedar meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Lebih dari itu, kami juga membangun kepercayaan bahwa pegadaian selalu ada saat masyarakat butuh teman seiring,” kata Agus K Saputra pada lombokjournal.com, Selasa (26/4).

Sebagai ‘teman seiring’ tidak memperlakukan seseorang yang datang membutuhkan pembiayaan sebagai ‘orang susah’. “Karena mereka yang datang adalah orang yang membawa barang berharga. Mereka memang terdesak biaya, tapi barang itu akan ditebus lagi,” terang Agus. Para nasabah yang datang dengan pihak pegadaian saling memberi manfaat timbal balik, tambahnya.

Menurut Agus, tema peringatan ulang tahun ke 115 tahun ini “Pegadaian Meningkatkan Kemandirian Bangsa” sangat tepat. Itu sesuai dengan visi dan misi pegadaian untuk mendorong ke4mandirian masyarakat, khususnya menengah ke bawah.  “Masyarakat memang diharapkan bisa memanfaatkan produk dari pegadaian,” kata Agus yang pernah menjadi Pemimpin Cabang Pegadaian Ampenan.

Introspeksi Pelayanan

Direktur Utama PT Pegadaian, Riswinandi, dalam sambutan tertulis memperingati ulang tahun pegadaian ke 115 pada tangal 1 April 2016 menegaskan, para insan pegadaian diharapkan melakukan introspeksi, dalam upaya melakukan pelayanan terbaiknya..

“Sudahkah kita melakukan upaya terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan sesuai yang kita tetapkan?” kata mantan Wakil Dirut PT Bank Mandiri itu.

Riswinandi menekankan, perlunya keterlibatan langsung insan pegadaian untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan produk dan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan, pegadaian harus mendorong masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

Keterlibatan pegadaian dalam rumusan Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Partisipasi pegadaian dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama menengah ke bawah, melalui tiga bisnis yang dicanangkan pegadaian.

Pertama, bisnis pembiayaan berdasarkan hukum gadai maupun fidusia. Kedua, bisnis investasi dalam bentuk emas  yang memberikan fasilitas masyarakat memiliki emas secara tunai, angsuran maupun tabungan. Ketiga, aneka jasa keuangan yang memberi kemudahan masyarakat melakukan transaksi keuangan.

“Peran pegadaian dalam meningkatkan kemandirian ekonomi tak perlu diragukan lagi,” kata Riswinandi.

Direktur Utama Pegadaian, Riswinandi mengatakan, lebih dari satu abad pegadaian, telah melindungi masyarakat dari jerat rentenir. Jadi bisnis pegadaian bukan semata-mata meraih keuntungan semata, tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya.

Dari tahun ke tahun, pendapatan usaha dan labah bersian pegadaian terus menanjak. Tahun 2015,  total aset pegadaian naik 11 persen dari Rp35,34 triliun tahun 2014 menjadi Rp39,16 triliun. Pendapatan usaha naik 14 persen dari Rp7,80 triliun menjadi Rp8,90 triliun. Dan labah bersih naik 10 persen, dari Rp1,76 triliun menjadiRp1,93 triliun.

Suk

Di pusat ribut, di daerah pun tak mau kalah. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H Suhaili, mengeluarkan surat Nomor 42/Golkar-NTB/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang pemberhentian dari keanggotaan partai kepada kepada Ketua DPRD, Umar Said, Dan Umar Said pun akan digantikan posisinya oleh Baiq Isvie Rufaida, yang saat ini menjadi Sekretaris DPD partai beringin tersebut.  Bagaimana KPU NTB mensikapinya?

Diperkirakan, langkah pemecatan dan pergantian Ketua DPRD NTB di era kepemimpinan Suhaili itu akan berbuntut panjang. “KPU sudah menerima surat tembusan permintaan pergantian antar waktu Ketua DPRD NTB hari Jum’at lalu. Tapi KPU tidak menindaklanjuti surat tembusan,” kata Ketua NTB, Lalu Aksar Ansori pada lombokjournal.com, Senin (25/4).

Wewenang KPU NTB hanya memverifikasi calon pengganti antar waktu. “Fokusnya pada penggantinya, memenuhi syarat atau tidak,” kata Aksar.

Lalu Aksar Ansori menjelaskan, mekanisme pergantian antar waktu itu melalui usulan partai yang ditujukan Pimpinan DPRD.  Kalau sudah disetujui, pihak pimpinan DPRD akan bersurat resmi ke KPU untuk segera melakukan verifikasi.  Bila surat itu tanpa menyebut nama pengganti, KPU akan memverifikasi yang peringkat perolehan suaranya di bawah yang akan diganti.

Kalau surat itu menyebut nama, maka verifikasinya menyangkut alasan-alasan yang diajukan. Aturan tentang itu sudah dirinci dalam Peraturan KPU. “Tidak ada tawar menawar.  KPU akan menjalankan sesuai aturan,” kata Lalu aksar.

Jalan Masih Panjang

Seperti diketahui, Ketua DPRD, Umar Said, yang tetap aktif bekerja belum menerima pemecatan diri karena merasa tidak membuat kekeliruan dalam konflik antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Bahkan, H Muhammad Amin yang kini Wakil Gubernur NTB yang juga dipecat bersama Umar Said, menganggap pemecatan tanpa klasrifikasi sebelumnya.

“Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera) dipecat masih melalui pertimbangan majelis kehormatan partainya. Pemecatan kami dilakukan dengan cara kurang terhormat,” kata Muhammad Amin yang menyesalkan keputusan tersebut.

Umar belum menerima pemberhentian keanggotaan, karena surat keputusan Kep/98/OPP/Golkar/III/2016 dari DPP Golkar itu menyebutnya merongrong kewibawaan Partai Golkar di Nusa Tenggara Barat. “(Umar dan Amin dianggap) telah melakukan tindak penentangan terhadap keputusan DPP,” tertulis dalam surat keputusan yang dikeluarkan Abu Rizal Bakri..

Umar Said bersama Amin menarik dukungannya pada kepengurusan baru hasil musyawarah, karena musyawarah daerah mestinya menunggu musyawarah nasional. Selain itu, akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum di pengadilan dan mahkamah partai.

Menanggapi langkah Ketua DPRD Umar Said yang masih belum menerima pemberhentian itu, Lalu Aksar Anshori menduga prose situ masih akan berbuntut panjang. “Sekarang, apakah Ketua DPRD itu akan bersurat ke KPU untuk memverifikasi dirinya sendiri. Tapi kalau ada surat yang masuk dari pimpinan DPRD NTB (tentang PAW), ya akan kita tindak lanjuti,” kata Aksar.

Aksar mengatakan, semua berpulang pada internal partai beringin. Apalagi Umar Said diberitakan akan bersurat ke DPP, Dewan Pertimbangan dan Mahkamah Partai, untuk mengklarifikasi proses pemberhentian yang dinilainya menyalahi prosedur.

“Bagaimana mekanisme penyelesaian di internal partai itu, kan ada mahkamah partai yang berperan menyelesaikan soal-soal internal,” pungkas Aksar.

Ka-es